JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Jakarta pada Rabu, 1 Juli 2026. Kerja sama ini dilakukan untuk menjajaki berbagai peluang kolaborasi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri pupuk demi pangan nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menyatakan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi, dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan perpaduan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia, yakni energi dan pangan,” terang Simon pada kegiatan penandatanganan MoU tersebut.

Simon melanjutkan, kolaborasi ini telah menjadi kebutuhan strategis. Pertamina terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy dengan memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus membangun bisnis rendah karbon melalui berbagai inovasi menuju Net Zero Emission. Di sisi lain, Pupuk Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga produktivitas pertanian nasional serta memperkuat industri petrokimia Indonesia.

“Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, tetapi juga membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi bangsa Indonesia,” jelas Simon.

Membangun Ekosistem Industri Nasional yang Berdaya Saing

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan roda industri, serta industri yang tangguh untuk mendukung ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antarperusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Rahmad.

Rahmad menambahkan, perpaduan antara kompetensi Pertamina di sektor energi dan pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk serta petrokimia akan menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar, baik bagi kedua perusahaan maupun bagi Indonesia secara luas.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan,” tambah Rahmad.

Nota Kesepahaman ini nantinya akan menjadi landasan bagi Pertamina dan Pupuk Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional, mendorong program hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri di kancah global.

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menerima kunjungan Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Plaza Kuningan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam pertemuan itu, keduanya menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU).

“Kami menandatangani MoU yang akan ditindaklanjuti dengan kerja sama-kerja sama operasional. MoU itu jadi payung tapi nanti yang dikerjakan ada banyak hal. Antara lain soal climate change, manajemen sampah, kesiapan menghadapi el nino. Kita tidak hanya memikirkan mengatasi api kebakaran tapi yang kita kerjakan adalah supaya api itu tidak ada, jadi memitigasi. Mitigasi itu akan kita kerjakan terus," kata Jumhur usai penandatangan MoU Indonesia dan Singapura.

Jumhur mengaku bersyukur ada komitmen dari Singapura untuk ikut membantu bersama-sama Indonesia upaya pencegahan kebakaran lahan dan hutan dijadikan sebagai program regional, bukan hanya program nasional. Jadi, kalau ada asap akibat kebakaran lahan, maka Singapura akan ikut membantu Indonesia dalam penanganannya.



“Kita akan bekerja keras, kita sudah kerjakan seperti misalnya membuat bloking kanal-kanal sehingga air yang tersisa yang ada bisa ditampung. Dari BNPB kerja sama membuat hujan buatan, airnya tertampung dan tidak mengalir lagi ke sungai tapi ke kanal-kanal. Sehingga air tanah gambut terus teraliri air jadi basah dan itu akan jadi penangkal kebakaran lahan dan hutan," kata Jumhur.

Jumhur berharap semakin banyak pihak yang mau terlibat dalam upaya membantu memitigasi sebelum terjadinya bencana kebakaran lahan atau hutan. Indonesia juga bisa banyak belajar dari Singapura soal berbagai hal termasuk teknologi ramah lingkungan.

Saat ditanya apakah dalam MoU itu termasuk kerja sama perdagangan karbon, Jumhur mengaku mendengar sudah banyak investor dari Singapura yang stand by dan bersiap-siap untu berinvestasi ikut serta dalam perdagangan karbon Indonesia. “Kita akan launch pada 9 Juli Jam 3 sore untuk memulai penerapan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Sehingga sejak itu kita sudah bisa mulai memperdagangkan karbon," ungkap Jumhur.

Khusus soal perdagangan karbon, Jumhur mewanti-wanti agar benefit atau keuntungan dari perdagangan karbon yang paling penting adalah untuk warga lokal. "KLH akan memastikan ada regulasi yang mengatur bahwa perdagangan karbon bukan permainan spekulan. Tapi kita pastikan punya manfaat bagi local people. Hasil dari hutan atau sumber oksigen itu adalah untuk mereka yang ada di sana. Sehingga dengan begitu mereka bisa menjaga lingkungannya," kata Jumhur.

Sebab, kata Jumhur, kalau warga lokal tidak mendapatkan pembagian yang adil dari perdagangan karbon, maka mereka tidak akan mau ikut menjaga lingkungannya. Akibatnya akan membuat harga karbon jadi murah. "Kita ingin menjaga agar orang di bawah sejahtera, menjaga lingkungan. Lagi pula biasanya komunitas internasional akan menghargai apabila perdagangan karbon itu menghargai penduduk lokal," tutur Jumhur.

Selain kesepakatan perdagangan karbon, dalam MoU tersebut juga membahas kerja sama waste management. Dimulai dengan studi kasus. Kemudian juga kerja sama recycling dan farming water. "Singapura sudah punya pengalaman yang luar biasa, memanfaatkan energi baru terbarukan. Indonesia bisa mendapatkan pengetahuan soal itu," ungkap Jumhur.

Jumhur mengungkapkan, dalam kesempatan itu juga turut dibahas soal kemungkinan produksi gas metan berasal dari kelapa sawit yang akan dibuat jadi metan capture. Jadi dari beberapa banyak metan capture itu dikumpulkan jadi gas yang dipooling kemudian bisa dialirkan ke Singapura jadi bio energi.

"Barusan kami bertemu dengan PGN dan sudah mulai menyiapkan. Artinya emisi dari gas metan yang lebih jahat 30 kali dari Co2 itu bisa direduce jadi sesuatu yang bermanfaat menghasilkan gas yang baik, bersih untuk pembakaran. Kalau itu terjadi maka mungkin Singapura akan menjadi penerima manfaat proses ini," ujar Jumhur.

Sementara itu, Menteri Suistanable dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengaku senang dengan pertemuan Menteri LH Moh Jumhur Hidayat yang menghasikan sesuatu yang positif berupa nota kesepahaman di bidang suistanable dan lingkungan hidup bagi kedua negara, Indonesia dan Singapura.

"Tadi kami dijelaskan secara komprensif dengan banyak hal positif yang telah dilakukan dan rencana ke depan Indonesia seperti menghadapi el nino, termasuk managemen sampah, dan climate change. MoU ini adalah langkah besar sebagai tanda awal untuk keberlanjutan pembicaraan dan event yang dilakukan berikutnya," kata Grace Fu.

Beberapa area yang difokuskan dalam MoU ini meliputi ekonomi sirkular, manajemen lingkungan, climate change, dampak polusi, dan pekerjaan hijau atau Green Jobs.

JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur resmi menyatukan langkah strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi bisnis lintas industri. Bertempat di Kantor Pusat Pegadaian, Jakarta, pada Selasa (24/6).

Dengan mengusung tema besar "Sinergi untuk Mengemaskan Indonesia”, kemitraan yang dirancang untuk memperkuat fondasi ekonomi kedua belah pihak ini akan berlangsung dalam jangka waktu tiga tahun, hingga 24 Juni 2029. Prosesi penandatanganan perjanjian kemitraan ini dilakukan langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero), Selfie Dewiyanti, bersama Direktur Keuangan & Umum PT Pupuk Kaltim, Qomaruzzaman. Langkah kolaboratif ini didasari oleh visi bersama untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.

Melalui integrasi kekuatan masing-masing korporasi, kerja sama ini secara khusus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus tingkat literasi keuangan karyawan Pupuk Kaltim, serta membangun budaya investasi yang sehat guna mendukung program inklusi keuangan nasional yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Selfie Dewiyanti, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian penting dari komitmen berkelanjutan Pegadaian untuk memperluas pemanfaatan instrumen investasi aman ke sektor industri manufaktur dan petrokimia nasional. Menurutnya, Pegadaian ingin hadir mendampingi seluruh elemen pekerja di Indonesia agar memiliki ketahanan finansial yang kokoh melalui manajemen aset yang cerdas dan likuid.

"Kami sangat menyambut baik kemitraan strategis dengan Pupuk Kaltim ini sebagai wujud nyata dari misi besar kami dalam mengEMASkan Indonesia. Melalui program literasi keuangan terstruktur dan penyediaan berbagai pilihan fasilitas pengelolaan keuangan pribadi, kami berharap seluruh karyawan Pupuk Kaltim dapat merencanakan masa depan finansial mereka secara lebih bijak. Kami telah menyiapkan berbagai skema yang sangat kompetitif, mulai dari produk investasi Tabungan Emas hingga ragam fasilitas pembiayaan produktif yang dapat diakses dengan mudah oleh para karyawan," ujar Selfie.

Kolaborasi komprehensif ini akan diwujudkan melalui serangkaian program edukasi finansial yang terencana serta penyediaan akses langsung terhadap platform pengelolaan keuangan milik Pegadaian bagi internal Pupuk Kaltim. Para karyawan Pupuk Kaltim akan mendapatkan keuntungan berupa kemudahan kepemilikan aset investasi, perlindungan nilai keuangan dari inflasi melalui emas, hingga fasilitas pembiayaan dengan skema khusus yang dirancang ramah bagi kesejahteraan pekerja. Sinergi ini juga membuka peluang integrasi layanan yang lebih fleksibel di antara kedua entitas besar tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Qomaruzzaman menegaskan bahwa peningkatan literasi dan kesejahteraan finansial karyawan merupakan pilar krusial dalam menjaga produktivitas serta pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kemitraan dengan Pegadaian dipandang sebagai solusi cerdas untuk mengedukasi seluruh jajaran karyawan agar terhindar dari jeratan instrumen keuangan ilegal yang tidak sehat di era digital.

Kedepannya Pegadaian dan Pupuk Kaltim berkomitmen untuk terus menggali berbagai potensi perluasan kerja sama lainnya. Langkah proaktif ini diharapkan tidak hanya memberikan dampak keuntungan ekonomi bagi kedua perusahaan, melainkan mampu menjadi contoh nyata sinergi korporasi nasional dalam menggerakkan roda inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA - Dalam rangka memperkuat pertahanan nasional, Telkomsel menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan anak perusahaan Republikorp, Republik Technetronic Nusantara (RTN) untuk pengembangan Secure Private Network. Kerja sama ini juga untuk mendukung komunikasi strategis nasional.

Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi digital sektor pertahanan melalui pengembangan infrastruktur komunikasi yang aman, resilien, dan critical-mission.

Kerja sama strategis ini ditandatangani Direktur Sales Telkomsel, Stanislaus Susatyo bersama Direktur RTN, Rikza Nurhakim sebagai langkah konkret dalam memperkuat sinergi teknologi komunikasi pertahanan nasional.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan jaringan komunikasi strategis yang aman, resilien, dan mampu mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern di lingkungan dengan tingkat kompleksitas tinggi dan tantangan geografis yang beragam.

Dalam pengembangan jangka panjang, Telkomsel dan Republikorp membuka peluang kolaborasi pada berbagai teknologi komunikasi pertahanan, mulai dari Mobile Tactical Communication System hingga pengembangan teknologi satelit, LTE tactical, dan hybrid communication system guna memastikan konektivitas yang aman dan resilien di wilayah operasi strategis maupun terpencil.

Selain mendukung kebutuhan operasional pertahanan modern, kolaborasi ini juga berpotensi mencakup pengembangan sistem komunikasi darurat nasional serta infrastruktur dual-use untuk mendukung penanggulangan bencana, keamanan nasional, dan penguatan ekosistem industri pertahanan berbasis teknologi komunikasi dalam negeri.

“Kolaborasi ini merupakan perwujudan komitmen nyata Telkomsel dalam menghadirkan solusi konektivitas dan layanan digital yang andal guna menyokong berbagai kebutuhan strategis nasional. Melalui inisiatif pengembangan Secure Private Network bersama Republikorp, kami berupaya memaksimalkan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang aman dan resilien,” ungkap Stanislaus, Rabu (20/6/2026).

Kemitraan ini berkomitmen untuk memperkuat pengembangan ekosistem komunikasi strategis nasional yang adaptif terhadap kebutuhan pertahanan modern.

Telkomsel sebagai penyedia layanan telekomunikasi digital di Indonesia berkomitmen menghadirkan konektivitas, layanan, dan solusi digital inovatif untuk mendukung transformasi nasional. Dengan dukungan jaringan broadband terluas dan terdepan, mereka terus memperkuat kapabilitas digital melalui pengembangan enterprise solutions, Internet of Things (IoT), dan secure private network.

Sementara Republikorp, merupakan perusahaan induk swasta nasional yang berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong kemandirian industri pertahanan Indonesia. Dengan komitmen tinggi, mereka berhasil meyakinkan berbagai produsen dan pemilik teknologi internasional untuk mengadopsi serta membangun lini produksi di dalam negeri melalui skema joint venture, guna mencapai kemandirian industri pertahanan nasional.

Bisnis.com, PALEMBANG - bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) resmi memperkuat kerja sama strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan oleh Direktur Keuangan dan Umum PUSRI R. Eric J. Rachman yang didampingi oleh Dia Imada selaku SVP Manajemen Keuangan dengan Direktur Utama bank bjb Ayi Subarna yang didampingi oleh Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana yang berlangsung di Kantor Pusat PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) di Palembang Sumatera Selatan, pada hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2026, yang di saksikan oleh jajaran manajemen baik dari PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), maupun bank bjb yang khusus membidangi pengembangan bisnis dan layanan korporasi.

Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting bagi bank bjb dalam memperluas jalinan kerja sama layanan produk dan jasa perbankan dengan sektor industri strategis nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang bisnis baru yang berkelanjutan di masa mendatang.

Melalui kerja sama ini, bank bjb akan menyediakan berbagai layanan perbankan yang dapat mendukung kebutuhan transaksi dan operasional PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI), termasuk layanan perbankan untuk para pegawai perusahaan.

Kerja sama tersebut juga mencerminkan komitmen bank bjb untuk terus hadir sebagai mitra strategis bagi dunia usaha dan industri nasional. Dengan dukungan layanan yang adaptif dan inovatif, bank bjb optimistis dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh mitra bisnis.

Sinergi dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Tidak hanya dalam layanan dasar perbankan, namun juga pada sektor pembiayaan, pengelolaan dana, hingga pengembangan layanan keuangan lainnya.

Sebagai informasi, sebagai anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) perusahaan pelopor produsen pupuk nasional, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) memiliki sejarah panjang dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Perusahaan tersebut berdiri sejak 24 Desember 1959 dan hingga kini menjadi bagian penting dalam industri pupuk nasional.

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) juga dikenal sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia yang memiliki kontribusi besar terhadap sektor pertanian nasional. Dengan pengalaman lebih dari lima dekade, perusahaan terus memperkuat transformasi bisnis dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

Sinergi antara kedua institusi diharapkan mampu memperkuat ekosistem bisnis yang saling mendukung. Kehadiran layanan perbankan yang tepat sasaran dapat membantu efektivitas pengelolaan keuangan perusahaan secara lebih optimal.

Selain mendukung kebutuhan transaksi perusahaan, bank bjb juga membuka peluang layanan lain yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI). Hal ini menjadi bagian dari strategi perluasan layanan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.

Saat ini, kerja sama antara bank bjb dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) telah berjalan melalui sejumlah layanan existing. Di antaranya penempatan dana dalam bentuk Giro IDR dan Giro USD yang telah aktif berjalan. Selain itu, bank bjb juga telah menyediakan layanan Internet Banking Corporate, transfer valas, serta remittance yang digunakan untuk mendukung aktivitas transaksi perusahaan secara efektif dan efisien.

Pada sisi pembiayaan, bank bjb turut mendukung kebutuhan bisnis PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) melalui sejumlah fasilitas kredit. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen bank bjb dalam mendorong pertumbuhan sektor industri produktif di Indonesia.

Kerja sama yang telah terjalin sejauh ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan kolaborasi yang lebih luas di masa depan. Kedua belah pihak optimistis hubungan baik yang telah terbangun dapat terus diperkuat melalui berbagai program dan layanan strategis lainnya.

bank bjb menilai kemitraan yang kuat dengan perusahaan nasional seperti PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PUSRI) akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. bank bjb berharap dapat semakin memperkuat posisinya sebagai bank pembangunan daerah yang aktif mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama strategis bersama berbagai sektor industri. Sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih kuat, sehat, dan berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbwww.bankbjb.co.id.

JAKARTA - PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Bussiness Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Bussines Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari dalam Focus Group Disscusion Powering The Future of Green Mining di Jakarta, Rabu (15/4).

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat."Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca umur tambang," papar Adi.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," ujar Dini.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB) sebagai pengguna layanan PLN untuk green mining. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara, Adi Supriyatna, menyampaikan bahwa elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik” pungkasnya.

JAKARTA - Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan membawa hasil yang signifikan dalam memperkuat sektor perekonomian, khususnya investasi . Penguatan kerja sama itu antara lain ditandai dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman (MoU) antara pelaku bisnis kedua negara senilai USD10,2 miliar atau sekitar Rp173 triliun.

Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri forum “Indonesia–Korea Partnership for Resilient Growth” di Seoul pada Rabu, 1 April 2026. Ia hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani.

“Dalam pertemuan tersebut ditandatangani MoU dengan nilai 10,2 miliar USD atau sekitar Rp173 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangannya.

Ajak Pengusaha Jepang Berinvestasi, Presiden Prabowo Pamer Peran Vital Satgas Debottlenecking



Menko Airlangga menuturkan, kerja sama tersebut mencakup berbagai sektor strategis, antara lain energi dan transisi hijau, termasuk tenaga surya, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture and storage (CCS), serta energi terbarukan. Selain itu kerja sama juga meliputi sektor industri dan manufaktur seperti baja, baterai, dan transportasi ramah lingkungan.

“Dalam investasi tersebut juga termasuk sektor digital dan AI. Kemudian properti dan infrastruktur, termasuk pengembangan di Bumi Serpong Damai, dan kerja sama bisnis dan asosiasi antara Kadin, KCCI, terutama untuk mendorong bisnis komitmen,” lanjutnya.

Di samping itu, Airlangga menyebut bahwa sejumlah perusahaan besar Korea turut memperkuat komitmen investasinya di Indonesia, termasuk pengembangan industri baja oleh POSCO serta minat investasi dari Lotte yang membuka peluang kolaborasi dengan Danantara sebagai mitra investasi.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menekankan bahwa hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Korea Selatan melengkapi capaian investasi dari kunjungan sebelumnya ke Jepang, yang menghasilkan komitmen investasi sebesar USD 23,6 miliar atau sekitar Rp401 triliun.

“Artinya kunjungan Bapak Presiden ke dua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp574 triliun,” ungkap Airlangga.

Investasi Jepang Rp370 Triliun Bakal Guyur Indonesia, Sektor Apa Saja?



Menurutnya capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang menarik di tengah ketidakpastian geopolitik global. “Ini sebuah angka yang sangat signifikan karena Indonesia dalam situasi geopolitik yang tidak menentu ini masih menjadi daya tarik bagi para investor baik dari Jepang maupun Korea,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki iklim investasi melalui langkah debottlenecking, yakni penyelesaian hambatan investasi yang dihadapi pelaku usaha. “Kami menyiapkan mekanisme debottlenecking agar seluruh persoalan yang dihadapi dunia usaha dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa pembicaraan antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan berlangsung sangat positif, sejalan dengan pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Republik Korea yang menghasilkan kesepahaman untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mempercepat transformasi industri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global di berbagai sektor strategis.

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU ) senilai USD38,4 miliar atau setara Rp646,5 triliun (dengan kurs Rp16.836 per USD) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi.

Berikut daftar lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas;

2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla;

3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;

4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Singgung Bantuan di Masa-Masa Kritis



6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb;

7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp;

8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman;

9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba;

10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon;

11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) melalui PT Gagas Energi Indonesia (“PGN Gagas”) menandatangani Heads of Agreement (HOA) dengan PT Renikola Primer Energi (“Renikola”) untuk kerja sama penyediaan compressed biomethane gas (CBG) dengan titik penyerahan di Sumatera Utara. Kerja sama ini menandai langkah strategis dalam mendukung transisi energi hijau di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi besar limbah organik dari sektor perkebunan dan peternakan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, mengatakan dukungan Subholding Gas untuk menambah pasokan gas bumi termasuk yang berasal dari sumber daya terbarukan seperti CBG.

"Penandatanganan HoA hari ini merupakan salah satu wujud nyata dan komitmen Subholding Gas terkait upaya pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari renewable energi seperti CBG ini", ungkap Mirza.

CBG merupakan energi alternatif yang dihasilkan dari proses upgrading biogas, dimana gas metana dari limbah organik dimurnikan hingga mencapai kualitas setara gas bumi, kemudian dikompresi untuk memudahkan distribusi dan penyimpanan. CBG memiliki nilai kalor dan properti yang mirip dengan Compressed Natural Gas (CNG), sehingga dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar untuk sektor industri, transportasi, maupun rumah tangga.

PGN Gagas berkomitmen menyediakan energi beyond pipeline melalui berbagai moda penyaluran, termasuk CBG, CNG, dan LNG, guna menjangkau wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa gas. Komitmen ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong transisi energi hijau dan menjamin ketersediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Penandatanganan HOA ini menjadi langkah awal bagi PGN Gagas dan Renikola untuk membangun infrastruktur CBG, melakukan studi kelayakan, serta menyiapkan ekosistem distribusi yang efisien dan berkelanjutan. Kerja sama ini diharapkan dapat mendorong pengembangan energi terbarukan, mendukung kebijakan pemerintah dalam transisi energi, serta memberikan kontribusi nyata terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Direktur Utama PGN Gagas, Santiaji Gunawan, mengungkapkan bahwa selain ramah lingkungan, aman dan efisien, CBG menjadi peluang sumber pasokan baru bagi PGN Gagas untuk mendukung ekonomi sirkular.

“Dukungan ekonomi sirkular dapat dirasakan melalui pemanfaatan limbah organik menjadi CBG yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani dan industri perkebunan, serta membuka lapangan kerja ramah lingkungan”, jelas Santiaji.

PGN Gagas berharap pemanfaatan CBG dapat segera direalisasikan di daerah dengan potensi limbah organik, seperti di Sumatera Utara, sehingga berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.

Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jaya secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) dalam rangkaian Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) HIPMI Jakarta Utara 2025. Kerja sama tersebut diwakili oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen dan diparaf oleh Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dwi Setiawan Susanto.

Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata para pengusaha muda untuk memperkuat ekosistem perlindungan, penempatan, dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dwi Setiawan Susanto, Staf Khusus Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bidang Mitigasi Risiko dan Optimalisasi Perlindungan, Penempatan, serta Kesejahteraan, Bintang Wahyu Saputra, Anggota DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda, serta Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Utara, Noviar Dinaryanti.

Hadir sebagai pembicara utama, Staf Khusus Menteri P2MI Bidang Mitigasi Risiko & Optimalisasi Pelindungan, Bintang Wahyu Saputra, menekankan pentingnya peran pengusaha dalam meminimalisir risiko yang dihadapi pekerja migran. "Kolaborasi dengan HIPMI Jaya ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap proses penempatan tenaga kerja kita berjalan secara profesional dan bermartabat. Kita ingin membangun sistem yang mengoptimalkan perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka," ujar Bintang dalam sesi Keynote Speaker di DoubleTree by Hilton Hotel Kemayoran, Jumat (19/12).

Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara, Victor Herryanto, menyambut antusias kerja sama ini dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mengawal implementasi program di tingkat cabang. "Penandatanganan MOU ini selaras dengan misi kami di Jakarta Utara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kami berkomitmen untuk memastikan para tenaga kerja lokal di wilayah kami mendapatkan pembekalan keterampilan yang mumpuni agar mereka tidak hanya berkualitas, tetapi juga berdaya saing global dengan perlindungan yang maksimal," tegas Victor.

Victor juga menambahkan bahwa melalui sinergi ini, HIPMI Jakarta Utara akan berperan aktif dalam menjembatani kebutuhan industri internasional dengan ketersediaan tenaga kerja ahli dari dalam negeri. Ia memandang bahwa penguatan SDM adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat posisi pengusaha muda dalam ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, M. Riandy Haroen menyatakan bahwa keterlibatan HIPMI dalam isu perlindungan pekerja migran adalah bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi ekonomi yang inklusif. Ia menilai bahwa ekosistem penempatan tenaga kerja harus dikelola dengan transparansi dan integritas tinggi. "Kami menyambut baik arahan untuk bersinergi dengan Kementerian P2MI. Ini adalah bukti bahwa pengusaha muda tidak hanya berfokus pada bisnis, tetapi juga peduli pada nasib saudara-saudara kita yang berjuang di luar negeri demi ekonomi keluarga dan negara," ungkap Rian.

Penandatanganan MOU ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi program-program kerja konkret di masa depan, termasuk pelatihan keterampilan dan edukasi hukum bagi calon pekerja migran. Melalui forum bisnis yang menjadi bagian dari Rakercab, para pengusaha muda di Jakarta Utara diajak untuk memahami lebih dalam mengenai tata kelola penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan regulasi pemerintah demi menjaga martabat bangsa di mata dunia.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, BPC HIPMI Jakarta Utara siap mengimplementasikan poin-poin kesepakatan tersebut guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkaitan dengan penyediaan jasa tenaga kerja berkualitas. Sinergi antara dunia usaha dan pemerintah ini menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas hidup pekerja migran Indonesia di masa mendatang.

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Nota kesepahaman itu sebagai langkah memperkuat integrasi data spasial untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun penandatanganan nota kesepahaman tersebut bersamaan dengan peluncuran EGIS KLH/BPLH (Environmental Geospatial Information System Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) pada Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 yang berlangsung di Serpong, Tangerang, Selasa (25/11/2025).

EGIS KLH/BPLH dikembangkan sebagai platform pusat pengelolaan, analisis spasial dan penyajian IGT lingkungan hidup yang berdayaguna, berkesinambungan, dan integrasi. Sistem ini menjadi implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan Satu Data Lingkungan Hidup Indonesia.

“Kita harus menjadikan kondisi lingkungan hidup sebagai dasar kebijakan, bukan hanya bahan diskusi. Keputusan pembangunan harus berpijak pada data yang presisi dan terukur. 70 persen aksi mitigasi berada di daerah. Itu berarti masa depan komitmen Indonesia setelah COP30 ditentukan oleh keputusan-keputusan yang dibuat di daerah hari ini dan seterusnya,” ujar Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam sambutannya.

Peluncuran EGIS diperkuat melalui penandatanganan dua nota kesepahaman penting. MoU antara KLH/BPLH dan BIG mencakup dukungan penyelenggaraan IGT lingkungan hidup, sinkronisasi data lintas K/L, serta kolaborasi program strategis nasional berbasis geospasial.

Sementara BMKG meliputi kerja sama dalam perlindungan lingkungan hidup, kajian meteorologi, klimatologi, geofisika, penerapan modifikasi cuaca, serta publikasi bersama yang mendukung pengambilan keputusan berbasis sains. EGIS KLH/BPLH menyediakan sejumlah fitur utama, antara lain Peta interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta Layanan Berbagi Pakai berbasis API.

Sistem ini telah mengintegrasikan 71 jenis informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup, yang terdiri dari 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru yang akan terus dikembangkan sesuai standar kualitas. Menteri Hanif Faisol menegaskan bahwa teknologi geospasial perlu disertai kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha.

Lingkungan bukan beban bagi pembangunan. Ia adalah perlindungan jangka panjang bagi wilayah, bisnis, dan generasi yang akan datang. Mari kita bekerja bukan hanya karena mandat, tetapi karena cinta kepada negeri ini.

Rapat Koordinasi Tata Lingkungan 2025 dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta dari seluruh Indonesia. Forum ini bertujuan menyelaraskan perencanaan tata lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data.

JAKARTA - Kerja sama Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam persiapan pemidanaan kerja sosial, sebagai persiapan menyambut pemberlakuan KUHP baru, yang akan mulai berlaku Januari 2026. Hal tersebut dikatakan oleh Pengamat Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Hibnu Nugroho.

Dia menilai daerah-daerah juga harus mulai menyiapkan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial. Hibnu melihat kerja sama ini sebagai bentuk menyongsong KUHP baru yang akan berlaku mulai Januari 2026. Dalam KUHP baru tersebut memuat ketentuan tentang pidana kerja sosial.

“Jadi dalam pidana-pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti akan ada pidana kerja sosial. Jadi tidak hanya pidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan (penjara) tapi juga kerja sosial,” ujar Hibnu, Kamis (6/11/2025).

Dia berpendapat, kerja sama ini bagus untuk mempersiapkan penerapan pidana kerja sosial, yang hingga sekarang belum terlihat bentuknya akan seperti apa. “Tempatnya di mana kerja sosial itu. Misalnya bersih-bersih WC, nyapu trotoar, atau apa. Jadi akan diidentifikasi tempat-tempat mana yang bisa untuk menjalankan pidana kerja sosial,” kata pengajar Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto ini.

Menurut Hibnu, dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) ini, Jawa Barat bisa menjadi pioner pidana kerja sosial. “Mudah-mudahan nanti di daerah-daerah seluruh Indonesia sudah mempersiapkan tempat-tempat yang menjadi pelaksanaan pidana kerja sosial,” tuturnya.

Dia menjelaskan, pidana kerja sosial ini berbeda dengan restoratif justice (RJ). Pidana kerja sosial ini berbentuk vonis pengadilan yang harus dijalankan terdakwa yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.

Sementara RJ itu penyelesaian perkara di luar pengadilan yang menekankan pemulihan korban. Pidana kerja sosial, menurut Hibnu, dalam rangka untuk mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Karena saat ini vonis bersalah pengadilan sebagian besar berujung pada lembaga pemasyarakat. “Ke depan tujuan pemidanaan adalah restoratif dan rehabilitatif, sehingga dengan kerja sosial ini bagian dari rehabilitatif,” pungkasnya.