JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali mengalokasikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi, penarikan dana SAL yang dilakukan sebelumnya telah mengurangi ruang likuiditas perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan.

Hal ini dilakukan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kapasitas perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan.

Dana SAL yang pernah ditempatkan mencapai Rp 300 triliun dan sempat berkurang setelah dilakukan penarikan bertahap.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita mengatakan, langkah penarikan dana SAL sebelumnya tidak akan langsung mengganggu stabilitas perbankan karena dilakukan secara bertahap.

Sebab, bank-bank BUMN umumnya memiliki bantalan atau buffer likuiditas yang cukup sehingga masih mampu mengelola penyesuaian tersebut tanpa langsung mengganggu fungsi intermediasi atau penyaluran kredit.

"Jika dilakukan secara bertahap seperti yang disampaikan pemerintah, maka dampaknya terhadap perbankan kemungkinan besar akan relatif terjaga dalam jangka pendek," ujar dia kepada Kompas.com.

1. BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyambut baik kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang kembali mengalokasikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan kepada BRI dalam penempatan dana SAL.

Menurut dia, sinergi antara Kementerian Keuangan dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kebijakan ini menjadi langkah positif untuk memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas intermediasi dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang menjadi penggerak perekonomian nasional," ujar Hery dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Ia menambahkan, apabila kebijakan tersebut direalisasikan, tambahan likuiditas akan dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking) dan manajemen risiko yang baik.

Penyaluran pembiayaan akan tetap diarahkan secara selektif kepada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM yang selama ini menjadi fokus utama BRI, dengan mempertimbangkan kualitas kredit serta kebutuhan pembiayaan yang riil di perekonomian.

Tambahan likuiditas berpotensi memperkuat kapasitas intermediasi perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional sesuai dengan permintaan pembiayaan yang sehat serta prospek usaha nasabah di berbagai sektor ekonomi.

Hingga Maret 2026, total pembiayaan BRI secara bank only tercatat mencapai Rp 1.358 triliun yang mayoritas disalurkan kepada UMKM dan sektor riil.

Ke depan, BRI akan terus berperan aktif dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif yang memiliki multiplier effect terhadap perekonomian, sejalan dengan mandat sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami akan memastikan setiap penyaluran pembiayaan dilakukan secara terukur agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian. Fokus BRI ialah pada sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," imbuh Hery.

Guna mengimbangi pembiayaan tersebut, emiten bersandi saham BBRI ini juga akan terus menggenjot perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya pada pos dana murah (CASA) melalui penguatan ekosistem digital Perseroan.

2. Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyampaikan kebijakan Kementerian Keuangan atas penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan nasional dinilai memberikan kontribusi terhadap penguatan likuiditas industri perbankan.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan, penempatan SAL ini sekaligus mendorong fungsi intermediasi yang lebih optimal dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia berpandangan, penempatan dana SAL menunjukkan sinergi yang baik antara pemerintah dan perbankan dalam memperkuat ketahanan sektor keuangan serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan Kementerian Keuangan yang menempatkan dana SAL di Bank Mandiri. Dana SAL menjadi bagian dari ekosistem penggerak ekonomi negeri yang kontribusinya dirasakan secara langsung dalam mendukung pertumbuhan kredit dan kebutuhan masyarakat," ujar Riduan, dalam keterangan resminya, Minggu (29/6/2026).

Lebih lanjut, Riduan mengatakan, kolaborasi erat dengan pemerintah menjadi fondasi penting dalam memperkuat efektivitas kebijakan fiskal sekaligus mendukung optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, termasuk dalam penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

"Kolaborasi tersebut semakin memperkuat komitmen Bank Mandiri untuk terus menjalankan perannya dalam menyalurkan pembiayaan secara sehat dan berkelanjutan kepada sektor yang mendukung ekonomi kerakyatan," imbuh Riduan.

Sementara itu, Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini menambahkan, kehadiran dana SAL memberikan dampak positif yang terukur pada struktur pendanaan, termasuk efisiensi biaya dana yang secara langsung memperluas ruang penyaluran kredit.

Adapun fokus Bank Mandiri ke depan tetap pada pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang solid, didukung penghimpunan dana murah yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem dan akselerasi digital. Strategi ini menjadi fondasi penting bagi struktur pendanaan Bank Mandiri yang kuat dan resilien.

Dari sisi penyaluran kredit, Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan yang sejalan dengan laju industri hingga akhir tahun. Perseroan akan terus mengoptimalkan fungsi intermediasi secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang disiplin.

"Sebagai mitra strategis pemerintah dan penggerak ekonomi kerakyatan, penyaluran kredit Bank Mandiri difokuskan pada segmen UMKM yang memiliki peran besar dalam mendorong perekonomian nasional. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menjaga kualitas aset secara disiplin, Bank Mandiri siap memberikan kontribusi positif dalam mendukung agenda prioritas pemerintah," pungkas Novita.

3. BSI

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengatakan, kebijakan ini memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan kepada sektor produktif semakin meningkat dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi yang erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro dalam keterangan resmi.

Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepercayaan pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Menurut dia, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.

Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital. Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 382 triliun atau tumbuh 17,90 persen (year on year), dengan tabungan meningkat 22,02 persen menjadi Rp 165 triliun sehingga rasio CASA mencapai 63,48 persen. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59 persen menjadi Rp 332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio non performing finance (NPF) gross yang membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Sebagai informasi, pada Juni 2026 pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI kembali menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bagian dari upaya menjaga likuiditas sistem perbankan di tengah dinamika perekonomian.

Adapun, dana SAL yang akan ditempatkan mencapai Rp 400 triliun dan didistribusikan kepada lima bank BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya menjaga kecukupan likuiditas perbankan nasional sekaligus memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal melalui penyaluran kredit kepada sektor usaha dan masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, langkah tersebut merupakan hasil kajian menyeluruh terhadap dinamika likuiditas perbankan serta pembahasan bersama jajaran direksi bank-bank Himbara.

Berdasarkan hasil evaluasi, penarikan dana SAL yang dilakukan sebelumnya telah mengurangi ruang likuiditas perbankan.

Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan penyesuaian kebijakan agar stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan kapasitas perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan.

"Pemerintah terus memantau perkembangan likuiditas perbankan. Setelah dilakukan evaluasi, diputuskan untuk kembali menempatkan dana SAL agar fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu dalam Media Briefing di Gedung Juanda, Kementerian Keuangan, Jumat (26/6/2026).

Dalam kebijakan terbaru tersebut, total penempatan dana SAL ditingkatkan menjadi Rp 400 triliun. Sebelumnya dana SAL yang ditempatkan di bank pelat merah adalah Rp 300 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sejumlah relaksasi bagi debitur dan lembaga jasa keuangan (LJK) yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menjelaskan, bencana tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap kondisi perekonomian daerah, termasuk masyarakat dan sektor jasa keuangan.

Gangguan terjadi baik pada operasional layanan dan jaringan kantor LJK maupun pada kinerja lembaga yang memiliki eksposur langsung kepada debitur, pekerjaan, serta proyek-proyek di wilayah bencana.

Lebih lanjut, Mahendra mengatakan, pemetaan risiko OJK menunjukkan hampir seluruh kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut masuk dalam klasifikasi risiko sedang hingga berat.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Senin (3/11/2025).

"Ini menujukkan bahwa perlu segera dilakukan respons kebijakan pemberian perlakukan khusus atas kredit dan pembiayaan kepada debitur yang terkena bencana, kemudahan pelaporan bagi LJK yamg terdampak, serta imbauan kemudhan proses klaim asuransi nasabah," ujar Mahendra dalam konferensi pers RDKB, Kamis (11/12/2025).

Mahendra menambahkan, proses pemulihan pascabencana membutuhkan waktu yang tinggi simjagar aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat kembali normal.

Untuk itu, OJK menetapkan jangka waktu perlakuan khusus selama tiga tahun guna memberikan ruang bagi masyarakat dan LJK untuk pulih.

"Kami harap jangka waktu perlakuan khusus selama tiga tahun ini dapat meringankan beban masyarakat dan LJK di wilayah bencana, serta memberikan ruang untuk kembali pulih,” ujarnya.

Ia menegaskan, penanganan bencana yang cepat dan respons kebijakan yang tepat menjadi bagian penting dari mitigasi risiko di sektor jasa keuangan.

"Kami harap, penanganan bencana yang cepat dan tanggap serta respon kebiajakan perlakuan khusus ini dapat menjadi langkah mitigasi yang baik, sehingga risiko yang ada dapat dikendalikan dengan lebih baik bagi mereka yang terkena dampak itu secara menyeluruh, baik LJK-nya maupun debitur terkait," tuturnya.

Relaksasi Bagi Debitur

Bagi korban bencana di tiga wilayah tersebut yang menjadi debitur kredit, OJK memberikan relaksasi berupa:

- Penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai Rp 10 miliar.

- Penetapan kualitas lancar untuk kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, baik sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana. Untuk penyelenggara LPBBTI, restrukturisasi dilakukan setelah persetujuan pemberi dana.

- Pemberian pembiayaan baru untuk debitur terdampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah sehingga tidak menerapkan one obligor.

OJK menetapkan masa berlaku kebijakan ini selama tiga tahun terhitung sejak 10 Desember 2025.

Kebijakan relaksasi ini mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022. Aturan ini memberi dasar bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk memberikan keringanan bagi debitur terdampak.

Selain itu, OJK juga mengimbau perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengaktifkan mekanisme tanggap bencana agar proses klaim berjalan cepat dan tidak memberatkan nasabah.

Perusahaan diminta menyederhanakan prosedur klaim, memetakan polis terdampak, memperkuat komunikasi dengan pemegang polis, dan berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, serta reasuradur.

Relaksasi Bagi Lembaga Jasa Keuangan

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam Launching Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS, Senin (20/5/2024).

Relaksasi yang diberikan berupa perpanjangan batas waktu pelaporan hingga 10 hari agar perbankan dapat memiliki waktu yang cukup untuk menyusun dan menyampaikan laporan secara akurat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae merincikan, untuk bank umum, pelaporan periode November 2025 yang semula jatuh pada 8 Desember 2025 diperpanjang hingga 22 Desember 2025.

Sementara pelaporan yang biasanya disampaikan pada 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025.

Relaksasi juga diberikan bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Laporan berkala bulanan periode November 2025 yang seharusnya disampaikan pada 10 Desember 2025 kini diperpanjang hingga 24 Desember 2025.

"Untuk laporan rencana bisnis yang jatuh pada tanggal 15 Desember 2025 diundur menjadi 31 Desember 2025," ucap Dian pada kesempatan yang sama.

Mahendra juga menambahkan, relaksasi juga diberikan untuk batas waktu penyampaian laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) periode November 2025, dari yang semula 12 Desember 2025 diundur menjadi 30 Desember 2025.

"Kebijakan relaksasi ini diharapkan bisa memastikan aktivitas pelaporan bisa berjalan tanpa membebani operasional LJK ataupun pelapor SLIK yang terdampak langsung bencana," jelas Mahendra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa semakin menunjukkan sikap tegas dalam membenahi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Langkah itu mengemuka setelah muncul pengakuan pedagang thrifting di Pasar Senen yang menyebut biaya meloloskan impor pakaian bekas ilegal dapat mencapai Rp 550 juta per kontainer melalui pelabuhan.

Pernyataan tersebut turut menyeret dugaan keterlibatan oknum pegawai DJBC. Menanggapi hal itu, Purbaya meminta pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk datang langsung membawa bukti konkret agar bisa ditindaklanjuti.

“Orang bisa ngomong apa saja, belum tentu betul. Harus diklarifikasi lagi betul apa enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di The Westin Jakarta, Kamis (20/11/2025) lalu.

Menurut dia, validasi bukti menjadi kunci agar penindakan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan tidak menghukum pihak yang tidak terlibat. Ia menegaskan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi keras jika terdapat bukti kuat mengenai praktik pelanggaran oleh pegawai Bea Cukai.

“Kalau ada tuduhan itu coba record-nya mana? Saya akan tindak langsung. Kalau cuma ngomong-ngomong saja kan enggak benar kaya gitu, itu namanya fitnah. Kalau ada buktinya, saya akan eksekusi langsung,” tegasnya.

Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran Kemenkeu termasuk di lingkungan Bea dan Cukai agar menjaga integritas dan menghindari praktik yang merugikan negara.

"Blusukan" Purbaya Bongkar Kejanggalan Nilai Impor

Sikap tegas Purbaya tidak hanya berhenti pada respons terhadap laporan pedagang. Ia juga terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa proses pengawasan impor.

Salah satu inspeksi terbaru dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak serta Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya menemukan kejanggalan nilai impor yang dilaporkan. Salah satu contohnya adalah barang berupa submersible pump (pompa air terbenam) yang tercatat hanya seharga 7 dollar AS atau sekitar Rp 117.000 (kurs Rp 16.700 per dollar AS). Nilai tersebut jauh di bawah harga pasar.

Padahal, menurut pengecekan Purbaya di marketplace, barang serupa dijual dengan harga mencapai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per unit.

Perbedaan mencolok inilah yang menurutnya menjadi indikasi jelas adanya praktik underinvoicing atau pelaporan nilai impor yang jauh lebih rendah dari harga sebenarnya.

Temuan itu, kata Purbaya, semakin menguatkan urgensi pembenahan tata kelola impor dan pengetatan pengawasan. Ia menekankan pentingnya memastikan transparansi nilai barang masuk demi mencegah distorsi pasar dan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha dalam negeri.

Perkuat Pengawasan, Apresiasi Kinerja Lapangan

Meski demikian, Purbaya tetap memberikan apresiasi kepada jajaran Bea dan Cukai yang telah menjalankan tugas dengan profesional dalam menjaga pasar dari barang ilegal dan praktik curang impor.

Ia menilai sebagian besar pegawai tetap bekerja secara integritas dan menjadi garda depan dalam melindungi ekonomi nasional.

Pemerintah, tegasnya, berkomitmen memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki prosedur pemeriksaan, serta memastikan setiap pelanggaran ditindak secara tuntas.

Pengawasan terhadap underinvoicing dan impor ilegal menjadi fokus utama untuk menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang adil.

“Ini semua bagian dari pembenahan menyeluruh agar tata kelola perdagangan internasional kita makin sehat dan transparan,” ujarnya

Upaya ini diharapkan dapat menutup celah penyelundupan, memperbaiki kepercayaan publik, dan memperkuat fondasi pengawasan barang masuk ke Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh saat ini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri.

Namun, ia pun mengakui proyek Whoosh mengalami banyak pro dan kontra.

"Lepas dari pro dan kontra yang terjadi, faktanya Whoosh kini sudah mampu menutup biaya operasionalnya sendiri dan melayani lebih dari 12 juta penumpang sejak beroperasi pada Oktober 2023 sampai Februari 2025," ujar Luhut lewat unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, dikutip pada Jumat (31/10/2025).

Sehingga menurutnya, Whoosh sudah memberikan dampak ekonomi yang besar bagi wilayah yang dilintasinya.

KOMPAS.com/Krisda Tiofani Kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh di Stasiun Halim, Jakarta Timur. Pakar ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menilai pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta?Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui skema Danantara lebih tepat dibandingkan membebani APBN.

"Whoosh menjadi bukti bahwa keberanian mengambil keputusan strategis adalah awal menuju kemandirian bangsa," tegas Luhut.

Dalam unggahannya, Luhut juga menceritakan pengalamannya naik kereta cepat Whoosh saat pergi ke Bandung untuk memberikan pembekalan kepada calon perwira di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD).

Menurut Luhut, setiap kali ke Bandung dirinya selalu memilih untuk naik Whoosh.

"Setiap ke Bandung saya selalu memilih moda transportasi ini karena efisiensi waktunya. Perjalanan yang dulu makan waktu 3-4 jam, kini bisa ditempuh banga dalam 30-60 menit," jelas Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo itu.

Sebagai informasi, saat ini kereta cepat Jakarta-Bandung masih menjadi sorotan karena persoalan utang dalam pembangunannya.

Utang harus dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada China.

Pemerintah menyatakan sedang merumuskan strategi terbaik untuk restrukturisasi utang proyek kereta cepat Whoosh.

Utang kereta cepat Whoosh capai lebih dari Rp 120,38 triliun

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, total utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung mencapai sekitar 7,27 miliar dollar AS atau sekitar Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500 per dollar AS).

Dari total itu, 75 persen dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga dua persen per tahun dan tenor 40 tahun.

Seiring berjalannya waktu, biaya proyek membengkak akibat cost overrun hingga 1,2 miliar dollar AS.

Tambahan utang tersebut dikenakan bunga di atas tiga persen per tahun.

Adapun pinjaman tambahan sebesar 542,7 juta dollar AS digunakan untuk menutup pembengkakan biaya yang menjadi tanggungan konsorsium Indonesia sebesar 75 persen, sementara sisanya dipenuhi melalui penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Beban keuangan KCIC

Sementara itu, kondisi keuangan PT KCIC yang mengoperasikan kereta cepat Whoosh dilaporkan sedang berada dalam tekanan berat.

Pasalnya pendapatan tiket dari jutaan penumpang Whoosh ternyata jauh dari cukup untuk menutup beban keuangan yang mereka tanggung.

Besarnya beban cicilan utang kereta cepat berikut bunga ke pihak China, ditambah biaya operasional yang tak kecil, membuat KCIC merugi hingga triliunan rupiah.

Kendati PT KCIC tidak pernah merilis laporan keuangannya secara terbuka ke publik, kondisi keuangan perusahaan ini membukukan kerugian sangat besar.

Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan PT KAI, selaku induk usaha dan salah satu pemegang saham terbesar.

KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT PSBI.

Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp 4,195 triliun sepanjang 2024.

Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp 1,625 triliun.

Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan yang diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.

Dengan porsi saham terbesar, KAI otomatis menanggung kerugian paling besar di PSBI.

Pada semester I-2025, KAI harus menanggung rugi sekitar Rp 951,48 miliar.

Sementara pada tahun penuh 2024, saat PSBI membukukan kerugian Rp 4,19 triliun, KAI ikut menanggung beban hingga Rp 2,24 triliun.

Prabowo segera gelar rapat khusus bahas utang Whoosh

KOMPAS.com/Rahel Presiden RI Prabowo Subianto di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, rapat khusus itu akan dilakukan bersama Presiden.

"Itu nanti dibahas khusus," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.

"Ada pembahasan khusus untuk itu. Iya (dengan Presiden)," imbuhnya.

Sebelumnya, Chief Operation Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi utang pembangunan proyek kereta cepat Whoosh dengan pihak China.

Negosiasi yang dilakukan langsung di China itu rencananya akan membahas teknis pinjaman, jangka waktu pinjaman dan bunga pinjaman yang diberikan untuk Indonesia.

"Terus kan kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi (ke China) juga untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negosiasi kita kan. Berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga," ujar Dony saat dijumpai di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/10/2025)

"Kita sedang mengatur waktu. Kita sedang diskusikan juga dengan Menko Infrastruktur untuk segera kita akan menegosiasikan. Hubungan kita juga bagus, komunikasi bagus," tegasnya.

Dony bilang, tim negosiasi yang akan berangkat ke China berasal dari kementerian dan instansi terkait.

Sementara itu, peran Danantara selaku pihak yang membawahi operator kereta cepat akan memberikan data sebagai bahan negosiasi.

Salah satunya data yang menegaskan bahwa PT KCIC punya potensi keberlanjutan dalam operasional kereta cepat.

Dony juga memastikan negosiasi utang PT KCIC ke China harus selesai pada 2025 ini.

Sebab menurutnya persoalan utang bukan hal sulit untuk diselesaikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bisnis thrifting atau impor pakaian bekas ilegal kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menindak tegas para pelaku.

Sebab bisnis yang marak beberapa tahun terakhir ini dapat mematikan industri pakaian dalam negeri dan merugikan negara.

"Kalau itunya (impor pakaian bekas ilegal) mati, berarti nggak ada suplai. Suplainya ada barang-barang domestik harusnya nanti, biar industri domestik juga hidup lagi," ujar Purbaya saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Sudah Kantongi Nama Pelaku

Purbaya mengaku, saat ini pihaknya telah mengantongi nama-nama importir yang mengimpor pakaian bekas balpres ilegal.

Diharapkan saat ini pelaku importir pakaian bekas ilegal segera menghentikan kegiatannya, sebelum pemerintah menindak tegas dengaan aturan baru.

"Kan kita monitor terus di lapangan. Jadi nanti nama-namanya, saya udah punya sih siapa yang biasa tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak," tegasnya.

Pelaku Bakal Kena Denda hingga Blacklist

Dia mengungkapkan, penindakan impor pakaian bekas ilegal masih lemah dari sisi pemberian sanksi bagi pelaku sehingga tidak memberikan efek jera.

Oleh karenanya, Purbaya akan menyiapkan aturan baru untuk memperketat pengawasan dan penindakan bagi para importir pakaian bekas ilegal.

"Eksekusi sesuai dengan pelanggarannya. Nanti kita perketat aja peraturan yang tadi. Ada katanya kelemahan hukum di sana," kata Purbaya.

Purbaya mengungkapkan, selama ini sanksi ke pelaku hanya berupa pemusnahan barang impor ilegal dan pelaku dipenjara.

Ke depan, Purbaya akan menambah sanksi dengan mem-blacklist pelaku agar dilarang melakukan impor seumur hidup serta pengenaan denda ke pelaku.

Dengan sanksi yang lebih berat ini diiharapkan membuat pelaku kapok dan berhenti mengimpor pakaian bekas ilegal.

"Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan dilarang impor seumur hidup," ucapnya.

Sempat Mendapat Penolakan dari Berbagai Pihak

Kebijakan Purbaya memberantas impor ilegal ini menuai penolakan dari berbagai kalangan, terutama pedagang thrifting.

Namun penolakan ini justru menguntungkan bagi Purbaya lantaran pihak yang menolak itu secara tidak langsung menyatakan telah melakukan impor pakaian bekas ilegal. Hal ini menurutnya justru memudahkan tugasnya.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan. Berarti kan dia pelakunya, clear. Malah untung saya dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan," ucapnya.

Purbaya Pastikan Tidak Rugikan Pedagang

urbaya memastikan tidak akan merazia pakaian impor ilegal di pasar dalam upayanya memberantas barang ilegal di Indonesia.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan hanya akan melakukan pemberantasan pakaian impor ilegal dengan memperketat pengawasan di pintu-pintu masuk barang impor, seperti di pelabuhan.

Itu artinya, pihaknya tidak akan merazia pakaian bekas ilegal hingga ke pasar-pasar seperti di Pasar Senen tempat berjualannya pedagang thrifting.

"Saya nggak akan Razia ke pasarnya, saya cuma di pelabuhan aja," ucap Purbaya.

Dia juga memastikan langkah tersebut tidak akan mengganggu usaha pedagang karena setelah tidak ada pakaian ilegal, mereka tetap bisa memperdagangkan produk dalam negeri.

Justru, upaya ini dilakukan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan produk-produk dalam negeri agar tidak mati akibat gempuran produk-produk impor.

"Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produksi di dalam negeri lah. Masa kita melegalkan yang ilegal, sementara produksi di dalam negeri mati? Kan sama juga untungnya nanti didapat, kan mereka yang penting untung," tukasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Sesmen BUMN) Rabin Indrajad Hattari menyatakan, proses transisi dari Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Rabin menegaskan, meski UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sudah disahkan, perubahan kelembagaan belum bisa dilakukan tanpa Perpres tersebut.

“Itu kan harus nunggu Perpres SOTK,” ujar Rabin saat ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta pada Selasa (21/10/2025).

Apa fungsi BUMN?

Melansir laman Kementerian BUMN, menurut Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau yang disingkat BUMN adalah salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

BUMN memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BUMN sudah ada sejak tahun 1973. Adapun pendiri BUMN adalah Pemerintah Indonesia dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan bersifat sosial.

Lahirnya BUMN

WIKIMEDIA COMMONS/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Menteri BUMN pertama Tanri Abeng. Tanri tutup usia pada Minggu (23/6/2024).

Akan tetapi, sejak September 1961, tugas Banas diambil alih oleh Menteri Pertama dan dibantu Badan Pembantu Menteri Pertama Urusan Koordinasi Perusahaan Negara.

Banas kemudian secara resmi dibubarkan pada Mei 1963 dan tugasnya digantikan oleh Menteri Pertama dengan dibantu Biro II (Ekonomi dan Keuangan) Sekretariat Negara.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan Belanda yang dinasionalisasi ini kemudian bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai sekarang. BUMN terhitung sudah ada sejak tahun 1973.

Lembaga yang kini dikenal sebagai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki perjalanan panjang yang akan memasuki babak baru. Didirikan dalam bentuk awal Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN pada 16 Maret 1998, dengan Tanri Abeng sebagai menterinya.

Tanri dikenal sebagai arsitek cetak biru (BLU) BUMN, yang memproyeksikan kementerian ini akan berumur selambat-lambatnya hingga 2010.

Dalam perkembangannya selama lebih dari dua dekade, Kementerian BUMN berkembang menjadi institusi kunci dalam pengelolaan perusahaan milik negara dan kontribusi negara terhadap pembangunan nasional.

Dengan mandat pengawasan dan penerapan kebijakan BUMN, lembaga ini memainkan peran strategis dalam perekonomian.

"Hilang" di era Prabowo Subianto

Namun kini, institusi ini menghadapi transformasi besar pada 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU 19 tahun 2003 tentang BUMN, yang mentransformasikan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

UU tersebut menetapkan bahwa BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pengaturan BUMN, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam struktur baru ini, pemerintah memiliki 1 persen saham BUMN melalui Kepala BP BUMN, sedangkan 99 persen saham seri B dikelola oleh lembaga investasi baru bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Beberapa kewenangan Kepala BP BUMN mencakup menetapkan arah kebijakan umum BUMN, kebijakan tata kelola, hingga usulan privatisasi dan penghapusan buku aset.

Transformasi ini menandai akhir era Kementerian BUMN dalam bentuk lama dan pembukaan sebuah era baru dalam pengaturan BUMN.

Seperti Tanri Abeng pernah merancang bahwa kementerian ini seharusnya berumur 10 tahun, kini visi itu akan terwujud dalam bentuk lembaga yang berbeda.

Dengan pembubaran atau transisi ini, era kepemimpinan Prabowo-Gibran akan dikenang sebagai saat perubahan tata kelola BUMN yang mendasar.

Meski demikian, sejumlah pertanyaan tetap muncul mengenai keberlanjutan peran pegawai, transisi aset dan fungsi, serta bagaimana efektivitas BP BUMN dalam memastikan BUMN dapat berkontribusi optimal bagi pembangunan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik utang bernilai jumbo Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kian menghangat. Pemerintah kini berpacu mencari jalan keluar untuk menyelamatkan pinjaman yang membebani moda transportasi kebanggaan Indonesia ini.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan bahwa berbagai opsi penyelesaian masih dikaji bersama pihak-pihak terkait.

Karena itu, pemerintah belum dapat mengumumkan langkah final penyelesaian utang yang menjerat hasil mega proyek kerja sama Indonesia-China tersebut.

“Saya belum bisa menyampaikan secara definitif karena memang masih terus dikembangkan, nanti saja pada saatnya kita akan jelaskan secara terbuka, bagaimana langkah yang diambil,” ujar AHY saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

KOMPAS.com/SUPARJO RAMALAN Menko AHY resmikan Fasilitasi Proyek Infrastruktur/Infrastructure Project Facility Office (IPFO), Selasa (21/10/2025).

“Saya tidak ingin menjadi polemik antara pemerintah, seperti berhadapan-hadapan dengan swasta, dengan Danantara atau BUMN, karena sama-sama kita ingin mencari solusi yang terbaik. Ini arahan dari Pak Presiden, dan saya sedang mengawal isu ini bersama teman-teman yang lain,” papar AHY.

Sejumlah pertemuan telah digelar pemerintah untuk membahas opsi penyelesaian utang Whoosh. Salah satunya berlangsung di Wisma Danantara, yang dihadiri langsung oleh AHY, CEO Danantara Rosan Roeslani, COO Danantara Dony Oskaria, dan CIO Danantara Pandu Sjahrir.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak digunakan untuk membayar utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menegaskan, penyelesaian utang adalah ranah Danantara.

Kompas.com/Dian Erika CEO Danantara Rosan P Roeslani memberikan keterangan usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di St Regis, Jakarta, Rabu (15/10/2025) malam.

Menurut Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), saat ini proses kajian untuk penyelesaian utang masih berjalan. Untuk itu dirinya meminta publik menunggu, dan jika proses telah selesai, akan memaparkannya terlebih dahulu ke Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

"Jadi kami akan presentasikan agar penyelesaiannya komprehensif, bukan yang sifatnya bisa potensi masalah lagi. Enggak. Kami mau komprehensif," kata Rosan Roeslani dalam konferensi pers di Jakarta.

Polemik utang Whoosh bahkan menarik perhatian pemerintah China. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyampaikan proyek KCJB tidak bisa hanya dinilai dari sisi keuangan di atas kertas.

"Perlu ditegaskan bahwa, ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan," ucap Guo Jiakun Selasa (21/10/2025).

Ia menekankan kereta cepat ini telah beroperasi selama dua tahun dan melayani lebih dari 11,71 juta penumpang, dengan arus penumpang yang terus meningkat. Ia menilai proyek tersebut telah membawa manfaat ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat di sepanjang jalur yang dilalui.

Untuk diketahui, proyek KCJB belakangan jadi perdebatan panas di Indonesia setelah PT kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menanggung kerugian triliunan rupiah karena terbebani utang dan bunga.

Beban itu ikut ditanggung empat BUMN Indonesia yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, di mana PT PSBI menjadi pemegang saham mayoritas PT KCIC.

Sebagai informasi, jumlah investasi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menembus sekitar 7,27 miliar dollar AS atau Rp 120,38 triliun (kurs Rp 16.500). Dari total investasi tersebut, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2 persen per tahun.

Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama. Bunga utang KCJB ini jauh lebih tinggi dari proposal Jepang yang menawarkan 0,1 persen per tahun.

Selain itu, total biaya investasi tersebut sudah menghitung tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dollar AS. Bunga utang tambahan ini juga lebih tinggi, yakni di atas 3 persen per tahun.

Sebagian besar pembiayaan proyek Whoosh memang ditopang dari pinjaman CDB, ditambah penyertaan modal pemerintah lewat APBN, serta kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China sesuai porsi sahamnya masing-masing di KCIC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya peluang gaji aparatur sipil negara (ASN) akan naik pada 2026.

Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan wartawan soal apakah gaji ASN akan naik pada tahun depan.

"Saya enggak tahu, saya belum tahu," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025) dilansir tayangan Kompas TV.

"Kayaknya ada (kenaikan), tapi saya belum tahu detailnya," lanjutnya.

Purbaya juga menyampaikan, peluang adanya kenaikan gaji ASN selalu ada.

Hanya saja detail lebih lanjut terkait rencana tersebut masih belum diketahui.

"Kalau kemungkinan kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kita enggak tahu," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Gaji ASN belum pasti naik tahun ini

Sebagai informasi, sebelumnya kenaikan gaji ASN untuk tahun 2025 sempat menjadi pembahasan publik setelah adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Pemerintah akan menaikkan gaji ASN khususnya untuk guru, dosen, tenaga penyuluh, TNI dan Polri.

Kenaikan gaji juga diberikan untuk pejabat negara.

Kenaikan gaji ASN itu pun tercantum dalam delapan program quick wins atau hasil terbaik cepat dalam perbaikan RKP 2025 berdasarkan Perpres 79/2025.

Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyatakan informasi kenaikan gaji itu ternyata belum dibahas oleh pemerintah.

"Kami sampaikan belum ada pembahasan sampai saat ini," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (19/9/2025).

"Saat ini, sebagaimana arahan Bapak Presiden untuk ASN, TNI, dan Polri untuk terus mengawal dan mengakselerasi program prioritas nasional agar targetnya terpenuhi," lanjutnya.

Gaji ASN terakhir naik tahun 2024

Sebagai informasi, pemerintah terakhir kali menaikkan gaji ASN pada 1 Januari 2024 sebesar 8 persen untuk semua golongan.

Setelah itu, hingga 2025 ini, belum ada kebijakan baru terkait kenaikan gaji abdi negara.

Pada April 2025 sempat beredar isu bahwa gaji PNS akan naik hingga 16 persen.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Secara aturan, penetapan kenaikan gaji ASN dilakukan melalui persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan disahkan lewat Peraturan Presiden (Perpres).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tren kenaikan harga komoditas perak diproyeksikan masih akan terus berlanjut hingga 2028.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan, tren kenaikan harga perak masih akan berlanjut tiga tahun ke depan.

Hal ini seiring dengan tren kenaikan emas yang diproyeksikan masih akan terjadi hingga 2028, atau dalam masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ia memproyeksikan kenaikan harga emas juga akan terus berlanjut hingga 2028.

Dengan demikian, investasi di perak dinilai masih akan mendapat sentimen positif sekurang-kurangnya tiga tahun ke depan.

"Secara jangka menengah, mereka mungkin berpikir bahwa misal sekarang berada di 35.000 ya semoga bisa mencapai di level 40.000-50.000, sehingga ketika dijual mereka dapat untung juga," terang dia

Ia menambahkan, permintaan atas komoditas perak didorong oleh semakin mahalnya logam mulia emas sebagai investasi.

"Kenapa orang mencari perak? Ya sebagai alternatif investasi, karena harga emas sudah terlalu tinggi," imbuh dia.

Ibrahim menjelaskan, perak bisa dibilang merupakan komoditas kedua setelah emas.

Ketika harga emas terlalu tinggi, daya beli masyarakat tidak mampu lagi untuk membeli.

"Di situlah akhirnya orang beralih ke perak sebagai aset safe haven," imbuh dia.

Sebelumnya, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Rully Arya Wisnubroto mengatakan, kenaikan harga perak perlu diwaspadai oleh investor.

Kenaikan harga yang tinggi memiliki kemungkinan koreksi yang besar pula.

"Perak kalau misalkan sudah terlalu tinggi naiknya juga kemungkinan koreksinya juga besar kan," kata dia ketika Media Day, Kamis (16/10/2025).

Namun demikian, perak masih memiliki fundamental yang menjadi dasar, yakni karena berkaitan dengan teknologi.

Rully menjelaskan, karakteristik perak relatif berbeda dengan emas.

Secara umum, emas hanya akan disimpan sebagai nilai lindung atau safe haven. Sementara itu, perak merupakan komoditas yang digunakan untuk kebutuhan pengembangan teknologi.

Ketika pengembangan teknologi lebih cepat, kebutuhan akan perak juga akan meningkat.

"Ini sebenarnya yang bisa menggerakkan (harga) perak," imbuh dia.

Ia menambahkan, emas memiliki kelebihan karena merupakan komoditas yang lebih likuid dibandingkan dengan perak.

"Kalau perak mungkin less liquid," tutup dia.

Sebagai informasi, harga perak melonjak lebih dari 70 persen sejak awal tahun, jauh mengungguli kenaikan emas yang mencapai 50 persen.

Namun, Goldman Sachs memperingatkan bahwa reli tajam perak ini berisiko besar karena tidak memiliki dukungan dari bank sentral seperti halnya emas.

Data LSEG menunjukkan, pada awal perdagangan global Senin (13/10/2025), harga perak sempat menyentuh rekor tertinggi 51,38 dollar AS per ounce.

Sementara itu, harga emas juga mencetak rekor baru di kisaran 4.060 dollar AS per ounce setelah sebelumnya menembus level 4.000 dollar AS.

Dilansir dari Business Insider, kenaikan harga emas dan perak dipicu oleh ekspektasi penurunan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) dan meningkatnya minat terhadap aset aman.

Sentimen pasar kian panas setelah Presiden AS, Donald Trump kembali memicu perang dagang dengan China dengan memberlakukan tambahan tarif 100 persen terhadap impor dari negara tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk masuk jajaran direksi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Mula-mula, Presiden menceritakan soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia.

Menurut Presiden, ia sudah meminta kepada bos Danantara selaku badan yang membawahkan BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah, yakni dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200-240.

"Kemudian menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen dapat meningkat. Harus meningkat. Saya rasa saya sudah memberi tahu manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional," ujar Prabowo.

"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," tegasnya.

Pernyataan Presiden itu disampaikan di hari yang sama saat dua orang eksekutif asing resmi ditunjuk menjadi petinggi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Keduanya adalah mantan bos Green Africa Airways Neil Raymond Mills yang ditujuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia dan petinggi Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia.

Penunjukan keduanya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia pada Rabu.

WNI tetap diutamakan pimpin BUMN

Merepsons pernyataan Presiden Prabowo, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, warga negara Indonesia (WNI) tetap diutamakan untuk mengisi jabatan direksi BUMN.

Setelahnya kesempatan baru diberikan kepada diaspora Indonesia dan warga asing.

"Kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya asing," ujar Pandu usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di Jakarta.

Menurut Pandu, hal itu juga sesuai dengan aturan pada revisi Undang-undang BUMN yang baru.

Selain itu, Presiden juga ingin agar BUMN bisa lebih berkembang di tingkat global.

"Tadi keinginan Bapak adalah memang kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN-BUMN itu yang memang berskala internasional karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion untuk sebagian, sebagian besarnya," jelas Pandu.

"Dengan itu memang memerlukan human capital yang baik. Tapi memang selalu prioritasnya sama, kita cari putra-putri bangsa yang terbaik, kemudian kita cari juga diaspora, dan kalau misalnya tidak ada diaspora baru international people," tambahnya.

WNA jadi Direksi Garuda pernah disinggung dalam rapat di DPR

Penunjukan warga asing menjadi direksi di Garuda Indonesia sebelumnya sempat dipertanyakan oleh aggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Saat itu, kabar soal penunjukan petinggi maskapai asing sebagai salah satu direksi di Garuda Indonesia juga telah diberitakan oleh media asing Bloomberg.

"Kami mendengar bahwa kan ada ekskutif, dari Singapore Islands, masuk ke, menjadi jajaran direksi di Garuda Indonesia itu betul tidak, Pak?," ujar Mufti bertanya kepada jajaran petinggi Garuda Indonesia.

"Nah, kami ingin tanggapan hal itu, kalau betul kenapa harus disembunyikan, begitu, Pak?," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu lantas mengkritisi rekrutmen tersebut karena semestinya Garuda Indonesia memprioritaskan talenta dalam negeri.

Selain itu menurut Mufti, jika tata kelola di korporasi Garuda Indonesia saat ini belum berubah lebih baik maka rekrutmen talenta asing tidak akan memberikan dampak besar.

"Saya yakin walaupun ada orang asing sepintar apa pun, kalau, apa namanya, tata kelola korporasinya, budaya masih seperti itu ya, akan begitu-begitu saja, Pak. Maka, kami minta juga diprioritaskan untuk, apa namanya, ada orang lokal," papar Mufti.

"Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga, banyak juga orang kita di Qatar, Pak, banyak orang kita di Singapore arilines kenapa enggak kita hire dari mereka?," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi warga negara asing (WNA) atau ekspatriat untuk masuk jajaran direksi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu diungkapkan Prabowo saat berdialog dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcolm Stevenson Jr (Steve Forbes) dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta, Rabu (15/10/2925).

Mula-mula, Presiden menceritakan soal perbaikan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia.

Menurut Presiden ia sudah meminta kepada bos Danantara selaku badan yang membawahi BUMN untuk mengurangi jumlah perusahaan pelat merah.

Yakni dari sekitar 1.000 BUMN menjadi hanya 200-240 saja.

"Kemudian menjalankannya dengan standar tambahan. Jadi saya yakin imbal hasil 1 persen atau 2 persen dapat meningkat. Harus meningkat. Saya rasa saya sudah memberi tahu manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional," ujar Prabowo.

"Kita bisa mencari orang-orang terbaik, talenta terbaik, dan saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat, non-Indonesia bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," tegasnya.

Pernyataan Presiden itu disampaikan di hari yang sama saat dua orang eksekutif asing resmi ditunjuk menjadi petinggi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Keduanya adalah mantan bos Green Africa Airways Neil Raymond Mills yang ditujuk sebagai Direktur Transformasi Garuda Indonesia dan petinggi Singapore Airlines, Balagopal Kunduvara yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia.

Penunjukan keduanya berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Indonesia pada Rabu.

WNI tetap diutamakan pimpin BUMN

Merepsons pernyataan Presiden Prabowo, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan, warga negara Indonesia (WNI) tetap diutamakan untuk mengisi jabatan direksi BUMN.

Setelahnya kesempatan baru diberikan kepada diaspora Indonesia dan warga asing.

"Kita tetap cari fokus putra-putri Indonesia yang terbaik, diaspora, baru nantinya asing," ujar Pandu usai menghadiri Forbes Global CEO Conference di Jakarta.

Menurut Pandu, hal itu juga sesuai dengan aturan pada revisi Undang-undang BUMN yang baru.

Selain itu, Presiden juga ingin agar BUMN bisa lebih berkembang di tingkat global.

"Tadi keinginan Bapak adalah memang kita ingin ada pemimpin yang ada di BUMN-BUMN itu yang memang berskala internasional karena keinginannya adalah membawa BUMN-BUMN kita juga menjadi global champion untuk sebagian, sebagian besarnya," jelas Pandu.

"Dengan itu memang memerlukan human capital yang baik. Tapi memang selalu prioritasnya sama, kita cari putra-putri bangsa yang terbaik, kemudian kita cari juga diaspora, dan kalau misalnya tidak ada diaspora baru international people," tambahnya.

WNA jadi Direksi Garuda pernah disinggung dalam rapat di DPR

Penunjukan warga asing menjadi direksi di Garuda Indonesia sebelumnya sempat dipertanyakan oleh aggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Saat itu, kabar soal penunjukan petinggi maskapai asing sebagai salah satu direksi di Garuda Indonesia juga telah diberitakan oleh media asing Bloomberg.

"Kami mendengar bahwa kan ada ekskutif, dari Singapore Islands, masuk ke, menjadi jajaran direksi di Garuda Indonesia itu betul tidak, Pak?," ujar Mufti bertanya kepada jajaran petinggi Garuda Indonesia.

"Nah kami ingin tanggapan hal itu, kalau betul kenapa harus disembunyikan, begitu, Pak?," lanjutnya.

Politisi PDI Perjuangan itu lantas mengkritisi rekrutmen tersebut karena semestinya Garuda Indonesia memprioritaskan talenta dalam negeri.

Selain itu menurut Mufti, jika tata kelola di korporasi Garuda Indonesia saat ini belum berubah lebih baik maka rekrutmen talenta asing tidak akan memberikan dampak besar.

"Saya yakin walaupun ada orang asing sepintar apapun, kalau, apa namanya, tata kelola korporasinya, budaya masih seperti itu ya, akan begitu-begitu saja, Pak. Maka kami minta juga di prioritaskan untuk, apa namanya, ada orang lokal," papar Mufti.

"Saya pikir orang-orang kita bagus-bagus juga, banyak juga orang kita di Qatar, Pak, banyak orang kita di Singapore arilines kenapa enggak kita hire dari mereka?," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan bahwa program diskon tarif listrik tidak akan diberikan lagi pada 2025 ini.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditanya soal kemungkinan pemerintah kembali memberikan diskon tarif listrik dalam sesi wawancara Kompas Bisnis yang disiarkan Kompas TV, Selasa (14/10/2025).

Sebagai gantinya, ada program lain yang bakal diberikan pemerintah untuk masyarakat.

"Jadi, untuk diskon listrik, tidak kita berikan lagi. Tetapi diganti program yang lain," ujar Airlangga.

Saat ditanya program apa yang dimaksud, Airlangga belum mau memberikan bocoran.

Ia bilang, program tersebut akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti diumumkan oleh Pak Presiden," katanya.

Diskon tarif listrik sebelumnya

Sebagai informasi, diskon tarif listrik sebesar 50 persen pernah diberikan pemerintah pada Januari-Februari 2025.

Saat itu diskon diberikan kepada pelanggan rumah tangga yang mempunyai daya listrik 450 VA, 900 VA, 1.300 VA dan 2.200 VA.

Diskon tersebut diberikan usai pemerintah memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen.

Program itu dapat dimanfaatkan oleh pelanggam pascabayar dengan pembayaran tagihan dan pelanggan prabayar dengan pembelian token.

Meski direspons antusias oleh masyarakat, pemerintah memutuskan untuk untuk tidak melanjutkannya.

Saat itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sudah memastikan bahwa diskon tarif listrik Januari-Februari 2025 tidak diperpanjang.

“Enggak diperpanjang, dua bulan saja,” ucap dia pada akhir Januari 2025.

Tarik ulur program diskon listrik 2025

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA A Menteri Bidang Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto umumkan diskon tarif listrik bagi pelanggan PLN.

Menurut rencana awalnya, diskon tarif listrik tersebut menjadi bagian dari enam paket stimulus ekonomi dari pemerintah untuk penguatan ekonomi kuartal II 2025.

Kebijakan ini diharapkan mampu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga dan bisa mendongkrak konsumsi masyarakat.

"Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi," kata Menko Airlangga usai rapat koordinasi di Jakarta, dikutip dari Antara (24/5/2025).

Saat itu, pemerintah berencana memberikan diskon tarif listrik 50 persen kepada sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere (VA).

Namun, ada perbedaan syarat-syarat dari diskon listrik yang berlaku pada awal 2025.

Akan tetapi, saat pengumuman paket stimulus ekonomi pada 2 Juni 2025, rencana diskon tarif listrik itu tidak disebutkan.

Dalam konferensi paket stimulus pemerintah untuk masyarakat, Menteri Keuangan (Menkeu) saat itu, Sri Mulyani Indrawati hanya menyampaikan lima kelompok kebijakan insentif pemerintah.

Di dalamnya terdiri dari diskon tarif tol, diskon transportasi, penebalan bantuan sosial (bansos), bantuan subsidi upah (BSU), dan diskon iuran jaminan kehilangan kerja (JKK).

Menkeu Sri Mulyani kala itu mengatakan, proses penganggaran untuk diskon tarif listrik itu jauh lebih lambat sehingga belum bisa direalisasikan.

"Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat," ujar Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta.

"Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan," tegasnya.

Sebagai gantinya, saat itu pemerintah memberikan BSU atau bantuan subsidi upah untuk para pekerja sektor formal.

Peniadaan diskon tarif listrik dinilai kurang tepat

Kompas.com/Manda Firmansyah Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira Adhinegara dalam diskusi Polemik Harga Beras dan Kebijakan Pangan di Tengah Krisis Iklim, Selasa (16/9/2025).

Menurutnya, kebijakan tersebut sebelumnya terbukti langsung membantu masyarakat dalam menjaga daya beli.

“Diskon tarif listrik itu efektif dan langsung terasa di masyarakat,” ujar Bhima kepada Kompas.com, Selasa (14/10/2025).

“Uang yang biasanya dipakai untuk beli token listrik bisa dialihkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.

Bhima juga menilai, program diskon listrik jauh lebih berdampak dibandingkan insentif lain seperti potongan harga tiket pesawat.

“Kalau dibanding diskon tiket pesawat, dampak ekonominya jauh lebih nyata diskon listrik,” ujarnya. Namun, ia menyebut kendala biasanya datang dari sisi teknis.

“Paling PLN yang keberatan karena kompensasinya cairnya lama,” katanya.

Ia pun menyarankan agar pemerintah melanjutkan program ini untuk jangka waktu tertentu dengan cakupan lebih luas.

Bhima menambahkan, perluasan penerima manfaat juga penting agar pelaku usaha kecil ikut merasakan dampaknya.

“Kalau bisa pengguna hingga 2.200 VA termasuk UMKM juga mendapatkannya,” pungkasnya.