Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menjadi rujukan bagi delegasi Republik Demokratik Timor Leste dalam hal manajemen proyek pembangunan infrastruktur jalan strategis.

Gubernur Banten, Andra Soni, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Timor Leste Domingus Savio bersama Project Management Unit (PMU) Highway Suai-Natarbora Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste di Kota Serang, Rabu.

"Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Timor Leste yang memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran infrastruktur," kata Andra di Serang, Rabu.

Andra menjelaskan, sebanyak 22 anggota PMU dari Timor Leste mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 27 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada teknik jalan dan jembatan, pengujian material konstruksi, hingga tata kelola administrasi proyek.

Andra mengatakan, tim PMU tersebut sedang merencanakan pembangunan jalan tol di salah satu lokasi di Timor Leste, sehingga mereka perlu memperdalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk proses pembangunan jalan tol.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membangun budaya kualitas agar infrastruktur yang dihasilkan tangguh, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat daya saing, serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Koordinator PMU Highway Suai-Natarbora, Miguel Marques De Jesus Monteiro, menjelaskan bahwa Banten dipilih karena dinilai memiliki pengalaman pembangunan yang sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi negaranya.

“Banten merupakan provinsi yang berkembang dari awal sejak berdiri tahun 2000. Pengalaman itu menjadi referensi yang baik bagi kami dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur di Timor Leste,” kata Miguel.

Selama program berlangsung, para peserta akan dibagi ke dalam dua bidang utama, yakni teknik dan manajemen proyek. Materi yang diberikan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, sistem pengendalian mutu, serta administrasi proyek seperti pengarsipan dan tata kelola manajemen.

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Timor Leste berharap kapasitas PMU dapat semakin kuat dalam mendukung pembangunan Highway Suai–Natarbora sebagai infrastruktur strategis penunjang kawasan industri energi dan logistik di pesisir selatan negara tersebut.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan Umum (Perum) Perumnas mengungkap belum menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) Non-Tunai senilai Rp1 triliun yang telah dianggarkan untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perum Perumnas, Imelda Alini Pohan menjelaskan bahwa mandeknya pencairan modal negara tersebut terjadi akibat adanya perubahan nomenklatur dan pemisahan kementerian di era pemerintahan baru.

Dengan demikian, saat ini proses penerimaan aset masih dalam tahap harmonisasi ulang antara sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L).

"Kendalanya karena pada saat itu terjadi pemisahan antara PU dan Perumahan sehingga kami harus mulai dari awal lagi proses itu. Jadi kami sekarang bekerja sama dengan BP BUMN mencoba mengulang kembali prosesnya," ujarnya, saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (1/7/2026).

Dia juga menyebut Perumnas tengah menjalin koordinasi lanjutan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang turut terafiliasi dalam proses pemberian PMN Non-tunai ini. Pasalnya, aset yang akan diberikan kepada Perumnas sebagai PMN nontunai tersebut semulanya merupakan aset atau lahan Kementerian PUPR.

"Kami juga sudah approach ke PU. Mereka juga siap memberikan kembali, tinggal kami yang menempuh prosesnya. Targetnya sih kami pengen di tahun depan ya, tahun depan tuh sudah dapat," pungkas Imelda.

Sebagai informasi, Perumnas menjadi salah satu dari 16 BUMN yang ditargetkan mendapat modal negara pada 2025. Khusus untuk Perumnas, total dukungan modal negara yang bakal dikucurkan semula Rp1 triliun.

Berdasarkan catatan Bisnis, PMN Rp1 triliun itu semula diusulkan berbentuk dukungan lahan dan aset seluas 9,56 hektare (ha) yang merupakan barang milik negara (BMN) atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

BMN itu terdiri dari 7 bidang objek lahan dan 3 objek rusunawa dengan nilai hasil penilaian DJKN dengan nilai wajar adalah Rp1,1 triliun.

Perumnas memproyeksi bahwa dengan injeksi PMN tersebut pihaknya bakal mampu menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog perumahan mencapai 13.037 unit serta melakukan optimalisasi BMN dengan kontribusi pajak mencapai Rp900 miliar.

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatat tren pertumbuhan ekonomi yang positif berkat komitmen pembangunan infrastruktur jalan di kawasan perdesaan yang berhasil membuka akses dan memperkuat konektivitas antarwilayah.

Gubernur Banten, Andra Soni, di Serang, Sabtu, menyatakan bahwa pembukaan akses desa melalui program jalan desa sejahtera (Bang Andra) merupakan langkah intervensi strategis pemerintah daerah, mengingat tingginya mobilitas warga kerap tidak dapat sepenuhnya ditangani jika hanya mengandalkan Dana Desa.

"Kebijakan ini juga selaras dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang fokus membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi," katanya.

Sepanjang tahun 2025, Pemprov Banten melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) telah menuntaskan pembangunan 62 ruas jalan dan satu jembatan sepanjang total 71 kilometer dengan anggaran Rp184 miliar.

Pembangunan tersebut berlanjut pada tahun 2026 dengan alokasi Rp164 miliar untuk menangani 33 ruas jalan desa sepanjang 46,71 kilometer yang tersebar di enam kabupaten dan kota.

Terkait sasaran lokasi, Kepala DPUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa pengerjaan puluhan ruas jalan tersebut merupakan usulan langsung dari pemerintah desa dan kelurahan yang telah melalui tahap survei kelayakan.

"Kami memastikan jalan tersebut tepat sasaran. Kriteria utamanya adalah jalan itu menunjang aktivitas vital masyarakat, seperti kemudahan akses ke sekolah, pelayanan kesehatan, pasar, hingga akses penunjang sektor pertanian," ujar Arlan.

Ketersediaan infrastruktur perdesaan yang mulus dan memadai tersebut terbukti memberikan efek berganda yang signifikan pada makroekonomi daerah. Berdasarkan catatan statistik, pada triwulan I 2026, laju pertumbuhan ekonomi Banten tercatat tumbuh positif sebesar 5,64 persen secara tahunan (year-on-year).

Lebih lanjut, kelancaran logistik dan distribusi hasil tani berkat akses jalan baru tersebut turut memicu lonjakan produksi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hingga menyentuh angka 17,88 persen.

Dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa juga tercermin dari daya beli petani. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) Banten pada akhir 2025 sukses menembus level 111,81 persen, sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) berada di angka 117,43 persen yang menunjukkan peningkatan kemampuan usaha petani.

"Jalan yang terbangun hari ini harus menjadi penghubung bagi tumbuhnya ekonomi, meningkatnya investasi, dan terbuka nya kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat desa. Tentu membangun Banten tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan kolaborasi semua pihak," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,7 miliar untuk merevitalisasi Situ Cikedal di Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang agar lebih aman, tertata, serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang publik sekaligus destinasi wisata baru di selatan Banten.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, di Serang, Kamis, menyatakan bahwa proyek revitalisasi tersebut saat ini masih dalam tahap tender dan evaluasi. Jika seluruh proses berjalan lancar, pekerjaan fisik ditargetkan dapat dimulai paling lambat akhir Juni 2026.

Pada tahap awal, penataan akan difokuskan pada pembangunan sarana dasar, pengamanan sempadan, dan penyediaan fasilitas bagi pengunjung.

“Sekarang masih evaluasi. Nanti kita bikin area pengamanan situ nya, habis itu kita bikin trek buat orang agar bisa jalan menikmati situ,” kata Arlan.

Arlan menambahkan bahwa revitalisasi ini akan dilaksanakan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya. Ia juga memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak akan menggusur atau mengambil lahan milik warga setempat.

“Yang kita bangun sekarang masuk ke dalam sempadan situ, jadi enggak menggunakan lahan masyarakat. Karena kita juga enggak mau mengambil hak masyarakat,” tegasnya.

Pihaknya mengaku optimistis seluruh pekerjaan fisik dapat rampung pada Desember 2026, meskipun terdapat tantangan berupa penyesuaian harga material.

Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menjelaskan bahwa revitalisasi Situ Cikedal merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pusat pertumbuhan ekonomi baru di Pandeglang. Selain mengedepankan fungsi konservasi air, kawasan ini dinilai memiliki potensi pariwisata yang besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Situ Cikedal mau kita rapihkan untuk menjadi wisata unggulan. Kita akan mulai dari penataan lingkungan, akses jalan, dan fasilitas pendukungnya,” ujar Dimyati yang pernah menjadi Bupati Pandeglang.

Dimyati juga menegaskan bahwa proyek ini tetap mengutamakan kelestarian ekosistem lingkungan dan tidak sekadar berfokus pada pembangunan fisik.

“Kita jaga alamnya, kita kembangkan fungsinya. Karena Situ Cikedal ini bukan hanya tempat untuk konservasi air, lebih dari itu bisa dijadikan destinasi wisata unggulan dan penguatan ekonomi lokal,” pungkas Dimyati.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan uji coba kembali sistem pembayaran jalan tol nirhenti nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF). Kepala Badan Pengatur Jalan Toll (BPJT) Wilan Oktavian mengatakan pelaksanaan sistem pembayaraan MLFF ini memang sempat mengalami stagnasi.

Pada akhir tahun lalu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan BPJT untuk melanjutkan atau melakukan uji coba kembali MLFF.

"Hal ini karena sebelumnya terdapat dua klaim yang berbeda, di mana dari BPJT atau BUJT menyatakan bahwa sistem belum berhasil, sementara dari Roatex menyatakan bahwa sistem tersebut sudah berhasil," kata Wilan Oktavian dalam silaturahmi Menteri Pekerjaan Umum dengan awak media di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Untuk itu, kata Wilan, BPJT merencanakan uji coba kembali yang dilakukan secara end to end. Pengujian ini akan mencakup seluruh proses mulai dari pengguna mengunduh aplikasi, menggunakan sistem hingga pembayaran benar-benar diterima oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Menurutnya, ada beberapa tahapan pelaksanaan uji coba yang sudah disepakati, yaitu pra uji coba yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Pada tahap ini, Roatex sesuai kontrak memiliki kewajiban untuk menyiapkan Term of Reference (TOR) uji coba.

Untuk menyiapkan TOR Uji Coba, telah dilakukan functional test pada 3-5 Maret 2026. "Functional test itu lebih ke mencoba demonstrasi fitur aplikasi yang ada di CANTAS dan lebih ke positif skenario," ujar Wilan.

Dalam waktu dekat akan dilakukan kembali functional test tahap dua, tujuannya untuk melengkapi kesiapan infrastruktur jalan tol yang akan digunakan. Setelah seluruh kesiapan terpenuhi, barulah akan dilaksanakan pra uji coba secara menyeluruh.

"Untuk target waktu pelaksanaannya, prinsipnya adalah semakin cepat semakin baik atau the sooner the better," katanya.

Untuk diketahui, MLFF diinisiasi sejak 10 tahun lalu atau tepatnya pada saat kunjungan PM Hungaria Victor Orban ke Indonesia pada 2016. Proyek ini digarap oleh perusahaan teknologi asal Hungaria, Roatex Ltd. melalui anak usahanya, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Pendanaan untuk proyek MLFF sepenuhnya bersumber dari pemerintah Hungaria senilai USD300 juta atau setara dengan Rp4,65 triliun.

Bisnis.com, PEKANBARU — Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, resmi menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (26/3/2026).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan yang menyebut Abdul Wahid diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.

Sidang dipimpin Majelis Hakim yang diketuai Delta Tamtama. Dalam dakwaannya, JPU menguraikan bahwa Abdul Wahid diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menginstruksikan pengumpulan dana dari enam Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan.

Jaksa memaparkan modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi alokasi anggaran infrastruktur pada Tahun Anggaran 2025. Terdapat kebijakan pergeseran anggaran yang meningkatkan alokasi dana UPT secara signifikan, dari semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar. Lonjakan anggaran itu diduga dimanfaatkan untuk meminta setoran komitmen fee sebesar 5% atau senilai Rp7 miliar.

"Permintaan tersebut disampaikan melalui rantai komando, disertai ancaman evaluasi jabatan hingga mutasi bagi pejabat yang tidak memenuhi target setoran," papar Jaksa dalam persidangan.

Hingga proses penindakan dilakukan KPK, total uang yang berhasil dihimpun mencapai Rp3,55 miliar. Dana tersebut dikumpulkan dalam tiga gelombang, yakni Rp1,8 miliar pada Juni 2025, Rp1 miliar pada Agustus 2025, dan Rp750 juta pada November 2025.

Atas perbuatannya, Abdul Wahid didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Persidangan akan dilanjutkan pada 30 Maret 2026 dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak Abdul Wahid. Sementara dua terdakwa lainnya dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan eksepsi dan akan langsung memasuki tahap pembuktian.

Pemerintah memberikan diskon tarif tol selama periode mudik dan arus balik Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar mengungkap diskon ini bertujuan untuk mengantisipasi arus pergerakan lalu lintas pada puncak arus mudik dan balik kendaraan.

Diskon tarif tol ini mencapai 30 persen dan berlaku di 29 ruas jalan tol yang tersebar di Pulau Sumatera dan Jawa.

"Diskon tarif jalan tol diberikan sebesar 30 persen sebagaimana hasil rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Roy dalam acara diskusi di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Potongan tarif tol diberikan selama empat hari, yakni 15-16 Maret 2026 untuk arus mudik dan 26-27 Maret 2026 untuk arus balik.

Namun, terdapat beberapa ruas tol yang memiliki jadwal berbeda. Ada Tol Tangerang-Merak pada 12-13 Maret dan 31 Maret-1 April 2026; Tol Kayuagung-Palembang pada 14, 28, dan 29 Maret 2026; dan Tol Cimanggis-Cibitung pada 21-22 Maret 2026.

Selain itu, terdapat juga ruas tol yang memberikan potongan tarif berbeda seperti Tol Becakayu dengan diskon dinamis 10-20 persen dan Tol Cibitung-Cilincing dengan diskon 12-44 persen.

Berikut daftar lengkapnya:

1. Tangerang-Merak2. Jakarta-Cikampek3. Japek Elevated (MBZ)4. Cikampek-Palimanan5. Palimanan-Kanci6. Kanci-Pejagan7. Pejagan-Pemalang8. Pemalang-Batang9. Batang-Semarang10. Semarang ABC11. Bakauheni-Terbanggi Besar12. Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayuagung13. Kayuagung-Palembang14. Indralaya-Prabumulih15. Pekanbaru-Dumai16. Pekanbaru-Bangkinang-Koto Kampar17. Belawan-Medan-Tanjung Morawa18. Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi19. Indrapura-Kisaran20. Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat21. Sigli-Banda Aceh Seksi 2-622. Cipularang23. Padaleunyi24. Cisumdawu25. Krian-Legundi-Bunder26. Cimanggis-Cibitung27. Kelapa Gading-Pulogebang28. Becakayu29. Cibitung-Cilincing.

Instruksi Pak Menteri H-7 menjelang mudik semua jalur jalan nasional harus Zero Hole artinya tidak ada lagi jalan berlubang termasuk di sepanjang wilayah kerja kami, sehingga keamanan dan kenyamanan pemudik dapat terjamin,

Cianjur (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui PPK 2.1 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Jawa Barat, menargetkan perbaikan jalan nasional di sepanjang wilayah Cianjur tuntas dilakukan pada H-10 lebaran.

Koordinator Pengawas Lapangan PPK 2.1 Jabar Agus Warso di Cianjur, Jumat mengatakan, perbaikan jalan nasional di Cianjur menindaklanjuti instruksi agar seluruh jalur nasional berada dalam kondisi Zero Hole atau tanpa lubang paling lambat H-7 sebelum lebaran.

“Instruksi Pak Menteri H-7 menjelang mudik semua jalur jalan nasional harus Zero Hole artinya tidak ada lagi jalan berlubang termasuk di sepanjang wilayah kerja kami, sehingga keamanan dan kenyamanan pemudik dapat terjamin,” katanya.

Dia menjelaskan, perbaikan yang membutuhkan waktu cukup panjang salah satunya di Jalan Lingkar Selatan sepanjang 7,45 kilometer karena mengalami kerusakan yang cukup parah, namun ditargetkan perbaikan dapat tuntas dalam waktu dekat.

Banyak ditemukan lubang dan permukaan bergelombang yang berisiko bagi pengguna jalan, terutama pengendara roda dua, sehingga langsung dilakukan overlay atau pelapisan ulang aspal serta dilakukan penambalan di titik yang mengalami kerusakan.

"Perbaikan dilakukan untuk memastikan jalur utama penghubung Bandung-Sukabumi dalam kondisi aman dan bebas lubang saat puncak pergerakan pemudik tahun 2026, dan langkah tersebut merupakan bagian dari program percepatan perbaikan jalan nasional," katanya.

Dia menjelaskan, wilayah kerja PPK 2.1 Jabar yang mencakup perbatasan Cianjur-Sukabumi, perbatasan Cianjur-Bandung Barat, dan perbatasan Cianjur-Bandung tepatnya di wilayah selatan Cianjur dan selatan Bandung.

Sehingga perbaikan yang dilakukan menjelang musim mudik lebaran mencakup seluruh jalan nasional yang membentang di Kabupaten Cianjur mulai dari utara hingga selatan, dimana kerusakan jalan sebagian besar dipicu faktor alam terutama saat cuaca ekstrem.

"Tingginya intensitas hujan serta kendaraan bertonase berat yang melebihi kapasitas melintas membuat jalan cepat rusak, namun kami memastikan pengawasan dan perbaikan rutin tetap dilakukan selama cuaca ekstrem melanda, ketika ada jalan berlubang langsung ditambal," katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membantu pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Ponorogo dan Trenggalek yang putus di Dusun Purworejo, Desa Gedangan, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita, Jumat, mengatakan, kepastian tersebut diperoleh setelah koordinasi dan peninjauan langsung di lokasi jembatan yang berada di atas Sungai Jabak.

"Alhamdulillah, Kementerian PU siap membantu pembangunan jembatan ini. Ini menjadi solusi karena lokasinya berada di perbatasan dua kabupaten," kata Lisdyarita.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah pusat sekaligus menjawab polemik kewenangan pembangunan yang sebelumnya menjadi perdebatan antara Pemkab Ponorogo dan Pemkab Trenggalek karena posisi jembatan berada di wilayah perbatasan.

Lisdyarita menambahkan, untuk teknis pembangunan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari kementerian terkait.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga mendapati warga masih melintasi jembatan darurat untuk menuju Dusun Pegat, Desa Depok, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Padahal, jalur alternatif mengharuskan warga memutar hingga sekitar 20 kilometer.

"Kami prihatin warga masih mengambil risiko. Jembatan sementara tetap diperlukan agar aktivitas masyarakat bisa berjalan sambil menunggu pembangunan permanen," ujarnya.

Lisdyarita mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam percepatan penanganan infrastruktur.

Selain jembatan di Ngrayun, Pemkab Ponorogo juga tengah menangani perbaikan jembatan di wilayah Wagir Kidul, Paringan, dan Grogol secara bertahap.

Pemerintah daerah berharap pembangunan jembatan permanen dapat segera direalisasikan sehingga konektivitas dan aktivitas ekonomi warga perbatasan kembali normal.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kami memilih untuk mengoptimalkan pekerjaan pemeliharaan rutin guna memastikan kondisi jalan tetap mantap

Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten memprioritaskan penanganan enam ruas jalan kewenangan provinsi menjelang arus mudik Lebaran 2026 guna mendukung kelancaran lalu lintas, terutama akses menuju kawasan wisata Anyer, Carita, Tanjung Lesung, hingga Sawarna.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan, selain jalur tol dan arteri nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan provinsi disiapkan sebagai jalur alternatif dan penyangga pergerakan kendaraan.

“Terdapat enam ruas jalan provinsi yang menjadi prioritas penanganan kami. Sesuai arahan Bapak Gubernur pada H-10 Lebaran seluruh lubang jalan harus sudah tertangani. Hal ini penting untuk memastikan perjalanan masyarakat, terutama yang menuju kawasan wisata, dapat berlangsung aman dan nyaman,” ujar Arlan dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.

Enam ruas jalan yang menjadi fokus perbaikan dan pemeliharaan meliputi Taktakan–Gunung Sari, Palima–Cinangka, Mengger–Saringin, Saketi–Malingping, Citeras–Tigaraksa, serta Ciruas–Petir–Warung Gunung.

Ruas-ruas tersebut dinilai strategis karena menjadi akses utama ke destinasi wisata pesisir dan selatan Banten yang diperkirakan mengalami peningkatan mobilitas saat libur Lebaran.

Arlan menegaskan arus mudik dan arus balik utama tetap bertumpu pada jalan tol dan arteri dari Jakarta menuju Merak. Namun, jalan provinsi memiliki peran penting untuk mengurai kepadatan jika terjadi penumpukan kendaraan di jalur utama.

“Fungsi jalan provinsi adalah menunjang dan menjadi jalur alternatif strategis bagi pemudik maupun wisatawan,” katanya.

Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, Dinas PUPR Banten juga menunda sementara proyek konstruksi besar yang berpotensi menyebabkan sistem buka-tutup jalan. Langkah itu diambil agar tidak menimbulkan hambatan tambahan selama periode mudik dan balik.

“Kami memilih untuk mengoptimalkan pekerjaan pemeliharaan rutin guna memastikan kondisi jalan tetap mantap. Penundaan proyek konstruksi sementara dilakukan agar tidak menimbulkan hambatan baru bagi pengguna jalan selama masa mudik,” ujar Arlan.

Pemprov Banten menargetkan seluruh pekerjaan tambal sulam dan perbaikan lubang jalan rampung sebelum H-10 Lebaran sehingga kondisi jalan provinsi dalam keadaan mantap saat puncak arus mudik. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat selama Idul Fitri 2026.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Maidi (MD) sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dengan modus dana CSR senilai Rp350 juta.

Maidi juga diduga menerima fee proyek Rp200 juta

Selain Maidi, KPK juga menetapkan tersangka kepada Rochim Rusdiyanto (RR) selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Maidi dan Thariq Megah (TM) selaku Kepala Dinas PUPR Kota Madiun.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Selasa (20/1/2026).

Pada Juli 2025, Maidi memerintah Sumarno selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun dan Sudandi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun.

Asep menjelaskan arahan tersebut ditujukan ke pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun untuk menyerahkan uang sebesar Rp350 juta.

Uang itu dimaksudkan pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang “sewa” selama 14 tahun, dengan dalih keperluan dana CSR Kota Madiun, di tengah peralihan STIKES Madiun menjadi Universitas.

"Bahwa pada 9 Januari 2026, pihak Yayasan STIKES menyerahkan uang tersebut kepada RR selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan MD melalui transfer rekening atas nama CV SA," jelas Asep.

Tak hanya itu, Asep menyampaikan bahwa Maidi meminta Rp600 juta ke pihak developer PT Hermas Buana (PT HB) pada Juni 2025.

Kemudian, dia meminta fee 6% dari proyek jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp5,1 miliar melalui Thariq.

Namun, kontraktor hanya menyanggupi fee 4% atau sekitar Rp200 juta.

"Bahwa kemudian, KPK turut menemukan dugaan penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh MD dalam periode 2019 - 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar," terang Asep.

Pemerintah memperpanjang insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah di bawah Rp5 miliar hingga akhir 2026.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

Beleid tersebut diteken oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 18 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025. Aturan berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.

"PPN ditanggung pemerintah diberikan sebesar 100 persen dari PPN terutang bagian dari harga jual sampai dengan Rp2 miliar untuk rumah tapak atau satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar," bunyi Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 90 Tahun 2025, dikutip Rabu (14/1).

Artinya, sama seperti tahun lalu, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah tapak atau susun akan mendapatkan harga lebih murah karena tidak perlu membayar pajak (PPN) sebesar 11 persen.

Rumah tapak yang dimaksud adalah bangunan berupa rumah tinggal atau rumah deret baik bertingkat maupun tidak bertingkat, termasuk bangunan tempat tinggal yang sebagian dipergunakan sebagai toko atau kantor.

Berikut syarat mendapatkan insentif PPN untuk pembelian rumah:

1. Insentif diberikan kepada satu orang wajib pajak pribadi untuk satu rumah tapak atau rumah susun dengan ketentuan:- Apabila WNI, memiliki nomor pokok wajib pajak atau nomor identitas kependudukan; dan- Jika warga negara asing, yang bersangkutan harus yang memiliki nomor pokok wajibpajak sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi WNA.

2. Rumah tapak atau satuan rumah susun memiliki harga jual maksimal Rp5 miliar dan diserahkan dalam kondisi siap huni.

3. PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan setelah ditandatanganinya akta jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris.

4. Penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah yang dibuktikan dengan berita acara serah terima sejak 1 Januari 2026 sampai 31 Desember 2026. Berita acara serah terima paling sedikit memuat:

- Nama dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak penjual

- Nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan pembeli

- Harga jual rumah tapak atau satuan rumah susun

- Tanggal serah terima

- Kode identitas rumah yang diserahterimakan

- Pernyataan bermaterai telah dilakukan serah terima bangunan

- Nomor berita acara serah terima

5. Berita acara serah terima harus didaftarkan dalam aplikasi di Kementerian PUPR dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

6. Rumah tapak baru atau satuan rumah susun baru tersebut harus memiliki kode identitas rumah, serta pertama kali diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang menyelenggarakan pembangunan rumah tapak atau satuan rumah susun dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan.