Bisnis.com, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) menyatakan komitmennya untuk memperluas portofolio bisnis melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Plt. Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Hamdani menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai strategi diversifikasi pendapatan sekaligus solusi atas keterbatasan anggaran negara dalam mendanai proyek infrastruktur skala besar di seluruh Indonesia.

"Skema KPBU menjadi jawaban atas kebutuhan infrastruktur yang berkualitas tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan," ujar Hamdani dalam keterangannya, dikutip Rabu (20/5/2026).

Sampai pertengahan 2026, Hutama Karya mengelola empat proyek KPBU besar. Di antaranya Pelabuhan Anggrek di Gorontalo yang sudah beroperasi dan pengembangan Proving Ground di Jawa Barat.

Selain itu, Hutama Karya juga tengah mengerjakan proyek konstruksi Jalan Trans Papua ruas Jayapura–Wamena melalui badan usaha pelaksana PT Hutama Mambelim Trans Papua (HMTP).

Berdasarkan catatan Bisnis, hingga saat ini proyek tersebut juga dilaporkan telah menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja lokal untuk berbagai pos pekerjaan sipil dan operasional lapangan.

HMTP menargetkan penyelesaian proyek tetap sesuai lini masa (timeline) guna menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar koridor Trans Papua.

Kemudian, Hutama Karya juga tengah menyelesaikan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik di Sumatera Barat melalui PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP).

Adapun, hingga periode minggu ke-56 per 17 April 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai 16,4%.

Tidak berhenti di sana, anak usaha perusahaan, PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), juga terlibat dalam proyek strategis Jalan Tol Bogor–Serpong yang saat ini memasuki tahap perencanaan desain.

Skema KPBU memosisikan Hutama Karya sebagai pengembang end-to-end yang bertanggung jawab mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pembangunan, hingga pengoperasian fasilitas infrastruktur.

“Kami memastikan setiap proyek yang dikelola tidak hanya memiliki kelayakan finansial yang terukur, tetapi juga memberikan dampak multipliereffect yang nyata bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang," tutup Hamdani.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI menyatakan kesiapannya untuk mendukung pendanaan serta penyiapan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) baru pada tahun ini. Fokusnya mencakup berbagai sektor infrastruktur strategis, termasuk pembangunan sejumlah ruas jalan tol nasional.

Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa SMI bakal menjembatani keterlibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur. Nantinya, SMI bakal menyediakan fasilitas penyiapan proyek (Project Development Facility/PDF) guna memastikan setiap proyek KPBU siap dilelang dan dijalankan secara profesional.

"Salah satu pilar bisnis kita adalah membantu pemerintah dalam proyek-proyek KPBU di mana akan menggandeng sektor swasta, kita menyiapkan project development facility-nya dan itu terbuka untuk proyek apa saja [termasuk jalan tol],” kata Reynaldi dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai peluang SMI masuk ke proyek jalan tol besar yang sedang dalam rencana pelelangan, seperti Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) serta Tol Gilimanuk–Mengwi, Hermansjah mengaku take menutup kemungkinan.

Sejauh, PT SMI memang benar-benar mendapat penugasan resmi dari pemerintah untuk mulai menggarap sisi persiapan teknis dan finansialnya. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat struktur investasi agar proyek-proyek tersebut menarik bagi investor swasta dan dapat segera direalisasikan.

“Kalau memang pemerintah merencanakan melakukan pelelangan proyek-proyek itu dan kami ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu, kita pasti akan support di sisi itu,” tegas Reynaldi.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum (DJPI) menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2026 direncanakan terdapat 19 proyek jalan tol yang akan dikerjakan melalui skema KPBU.

Ke-19 proyek itu saat ini tengah masuk tahap penyiapan lelang mencakup penyusunan studi, evaluasi skema pendanaan, serta pemenuhan berbagai perizinan termasuk persetujuan lingkungan sebelum pelelangan dapat dimulai.

Adapun, beberapa daftar proyek yang masuk tahap penyiapan lelang pada tahun ini di antaranya, KPBU Solicited mencakup Jalan Tol Bandung Intra Urban, Tol Pejagan–Cilacap, Tol Tuban–Babat–Lamongan–Gresik, Tol Malang–Kepanjen, Tol Gedebage–Tasikmalaya, Tol Gilimanuk–Mengwi, serta Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing.

Proyek Unsolicited terdiri dari Tol Jalan Tol Pluit–Bandara, Tol Cikunir–Karawaci Elevated, Tol Semanan–Balaraja, Tol Harbour Toll Road Semarang, Tol Bitung–Serpong, Tol Caringin–Cisarua, serta Tol Akses Patimban Extend.

Kemudian, pemerintah juga tengah menyiapkan lelang 5 jalan tol penugasan yakni Jalan Tol Rantau Prapat–Kisaran, Dumai–Simpang Sigambal–Rantau Prapat, Pelabuhan Panjang–Lematang, Rengat–JC Pekanbaru, serta Jambi–Rengat.

Bisnis.com, PADANG - PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) telah resmi melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi untuk Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) dengan sejumlah perbankan termasuk dengan PT Bank Nagari yang merupakan perusahaan milik daerah Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.

Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menegaskan komitmennya sebagai motor pembangunan daerah dengan berpartisipasi aktif dalam pembiayaan Proyek KPBU Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1). Proyek strategis yang menjadi prioritas Pemprov Sumbar ini dibangun untuk meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan daya saing ekonomi wilayah.

“Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Kredit Sindikasi telah dilakukan di Jakarta belum lama ini, dan ketika itu turut disaksikan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Dia menjelaskan adapun skema pembiayaan proyek ini dilakukan melalui kredit sindikasi yang melibatkan enam lembaga keuangan nasional, selain ada Bank Nagari, Hutama Karya juga turut melibatkan BNI, BRI, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), BTN, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dari total fasilitas kredit Rp2,2 triliun itu, lanjut Candra, Bank Nagari mengambil porsi pembiayaan sebesar Rp209 miliar atau 9,5%, yang terbagi menjadi Rp100 miliar melalui skema pembiayaan konvensional dan Rp109 miliar melalui skema pembiayaan syariah.

“Besarnya kontribusi dari Bank Nagari adalah bukti nyata bahwa bank daerah mampu menjadi pemain utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur nasional yang berskala besar, membawa dampak jangka panjang bagi masyarakat Sumbar,” sebutnya.

Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik 1) dirancang sebagai proyek keberlanjutan yang akan menjadi ikon baru Sumbar, menyusul keberhasilan monumental proyek Kelok Sembilan yang telah memberikan efek ekonomi berantai, seperti peningkatan arus logistik, pertumbuhan aktivitas perdagangan, peningkatan kunjungan wisata, dan percepatan distribusi barang dan jasa.

Oleh karena itu, dengan kondisi Sitinjau Lauik yang selama ini dikenal sebagai jalur dengan tingkat elevasi ekstrem dan rawan longsor, flyover ini akan memberikan manfaat besar sebagai jalur alternatif yang lebih aman, stabil, dan efisien bagi mobilitas masyarakat dan angkutan logistik.

“Jadi, dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi regional,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa partisipasi Bank Nagari adalah wujud nyata komitmen strategis terhadap pembangunan ekonomi Sumbar dan juga merupakan langkah strategis kami untuk memperkuat fondasi konektivitas dan daya saing ekonomi di Ranah Minang.

“Kami memandang proyek ini bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sebagaimana Kelok Sambilan yang telah membuktikan dampak transformasinya terhadap ekonomi daerah. Bank Nagari akan selalu berada di garis depan untuk mendukung pembangunan Sumbar,” ucap dia.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli menambahkan bahwa kehadiran pembiayaan ganda, konvensional dan syariah, menunjukkan kesiapan Bank Nagari dalam mendukung proyek strategis pemerintah dengan pendekatan pembiayaan yang komprehensif.

“Kontribusi kami dalam skema konvensional dan syariah mencerminkan kemampuan Bank Nagari dalam menyediakan pembiayaan berkelanjutan sesuai kebutuhan proyek. Kami memastikan bahwa dukungan ini selaras dengan visi pembangunan ekonomi Sumbar yang inklusif, kompetitif, dan berorientasi jangka panjang. Keterlibatan ini adalah bukti bahwa bank daerah mampu berperan besar dalam proyek infrastruktur skala nasional,” kata dia.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan apresiasi mendalam atas terlaksananya penandatanganan pembiayaan sindikasi ini. Dia menegaskan, penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Sindikasi Proyek KPBU Flyover Panorama I merupakan tonggak penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar, sekaligus wujud nyata kolaborasi antara pemerintah, BUMN, BUMD, dan sektor perbankan nasional.

Oleh karena itu, pembangunan Flyover Panorama I dengan nilai investasi sekitar Rp2,79 triliun ini merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana.

“Proyek ini kami pandang sebagai salah satu simpul penting dalam penguatan jaringan logistik dan pariwisata Sumbar,” ungkapnya.

Langkah Krusial

Sementara itu, Direktur PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) Michael Arthur Paulus Rumenser mengatakan penandatanganan pembiayaan sindikasi ini merupakan langkah krusial yang menandai keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan infrastruktur yang telah lama dibutuhkan pengguna jalan dan pelaku logistik di Sumbar.

“Dengan struktur pembiayaan sindikasi ini, HPSL memiliki landasan yang lebih kuat untuk memasuki fase konstruksi dan memastikan proyek berjalan sesuai rencana,” kata Michael.

Menurutnya, penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi tersebut menegaskan bahwa PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik telah memasuki tahapan penting menuju fase percepatan konstruksi Flyover Panorama I, sehingga proyek ini akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Solok, dua pusat pertumbuhan utama di Sumbar.

“Flyover dirancang sebagai solusi atas kondisi ekstrem Sitinjau Lauik, terutama tikungan tajam dan kemiringan curam, yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan dan salah satu hambatan utama arus logistik,” jelasnya.

Kehadiran flyover diharapkan dapat meningkatkan keselamatan, memperlancar distribusi barang, serta memudahkan mobilitas masyarakat, serta juga diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat konektivitas antar wilayah di Sumbar.

Menurutnya melalui penandatanganan pembiayaan sindikasi ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembangunan nasional, perbankan nasional, dan lembaga pembiayaan dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, sinergi multipihak ini diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Sumbar.

PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik sebagai Badan Usaha Pelaksana berkomitmen menjalankan proyek ini dengan standar terbaik, integritas tinggi, dan kesiapan penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah menyiapkan Stasiun Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia sebagai kawasan berorientasi transit (transit oriented development/TOD) baru, menyusul Dukuh Atas.

Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat menyampaikan, saat ini pihaknya masih melakukan market soundingatau penawaran kepada perusahaan internasional maupun nasional untuk ikut serta membangun TOD di Lebak Bulus.

“Selain Dukuh Atas, Blok M, dan ini [Lebak Bulus] yang baru,” dalam Launching Naming Rights di Stasiun MRT Lebak Bulus Bank Syariah Indonesia, Rabu (10/12/2025).

Dalam acara tersebut, Tuhiyat turut menawarkan pembangunan TOD kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BBSI), yang baru saja membeli hak penamaan Stasiun Lebak Bulus.

Lebih lanjut Tuhiyat menjelaskan, TOD akan lebih dahulu membangun kawasan park and ride, agar penumpang dari Jakarta Selatan maupun Tangerang dapat memarkirkan kendaraannya dan melanjutkan perjalanan menggunakan MRT ke pusat Jakarta.

Adapun tujuan utamanya, yakni area campuran atau mixed-use tepat di sebelah stasiun MRT Lebak Bulus.

“Dengan demikian, pusat kota tidak semakin padat. Kami menjamin layanan MRT Jakarta tetap on time 99,9%,” tuturnya.

Sementara terkait nominal proyeksi investasi yang diperlukan, Tuhiyat belum dapat menyampaikannya. Satu hal yang pasti, katanya, nilainya akan cukup signifikan.

Mengutip laman resmi MRT Jakarta, dalam pembangunan MRT lintas Selatan—Utara ini, Pemerintah DKI Jakarta pun telah memberikan mandat kepada MRT Jakartauntuk menjadi operator utama pengelola kawasan TOD di lima kawasan, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M dan Sisingamangaraja, Istora, dan Dukuh Atas.

Kehadiran konsep TOD yang memiliki sejumlah fasilitas penunjang mobilitas penumpang serta memiliki sistem transportasi pengumpan dari area tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah pengguna atau calon penumpang transportasi berbasis rel kereta ini sehingga masyarakat dapat mulai meninggalkan penggunaan kendaraan pribadi dalam mobilitas sehari-harinya.

Sementara mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, nyatanya proyek TOD Lebak Bulus telah disiapkan sejak 2022.

Proyek TOD Lebak Bulus merupakan proyek KPBU dengan skema solicited berskala kota yang berlokasi pada wilayah administrasi Jakarta Selatan, tepatnya pada Kecamatan Cilandak dengan kawasan seluas 76 hektar.

Rusun TOD Lebak Bulus ini merupakan salah satu TOD di jalur perpanjangan MRT Lebak Bulus menuju Tangerang, dengan nilai investasi sebesar Rp3,6 Triliun dan total potensi penyediaan hunian sebesar 1.035 unit.

Rencananya pembangunan proyek ini akan menggunakan lahan BMN milik Kementerian PUPR (sebelum dipecah menjadi Kementerian PU dan Kementerian PKP) di Pasar Jumat sebagai lokasi pengembangan. Kementerian tersebut bertindak sebagai PJPK dan dalam pelaksanaannya menggunakan skema DBFMOT (Design - Build - Finance Maintenance -Operate - Transfer).

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkap telah mengantongi komitmen investasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp158,73 triliun.

Basuki menjelaskan, dari Rp158,73 triliun komitmen investasi yang masuk, sekitar Rp5,63 triliun proyek KPBU diklaim telah disetujui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Jadi pembangunan IKN tidak hanya APBN, tetapi ada KPBU sebesar Rp158,73 triliun. Yang Rp5,63 triliun sudah disetujui oleh Bapak Menteri Keuangan," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025).

Dalam paparan yang disampaikan, komitmen investasi KPBU tersebut disampaikan oleh 17 badan usaha. Di mana, 11 badan usaha tertarik menanam modal dengan skema investasi KPBU Hunian, sedangkan sisanya sebanyak 6 badan usaha melirik proyek KPBU Jalan dan MUT.

Apabila ditotal, komitmen investasi KPBU Hunian mencapai Rp64,31 triliun. Sedangkan, komitmen investasi KPBU proyek Jalan dan MUT nilainya mencapai Rp94,42 triliun.

Berikut daftar 17 investor yang melirik proyek KPBU di IKN dengan proyeksi investasi Rp158,73 triliun:

1. KPBU Hunian Rp64,31 Triliun

Pemrakarsa yang Sudah Disetujui Menkeu (2 Pemrakarsa, Total Nilai Rp5,63 Triliun):

- Intiland (Nilai Investasi Rp2,89 Triliun) berencana menggarap 109 Rumah Tapak dan 41 Rusun

- Nindya Karya (Nilai Investasi Rp2,74 Triliun) berencana menggarap 8 Tower Rusun

9 Calon Pemrakarsa Sektor Hunian (Rp58,68 Triliun):

- PT Daya Mulia Turangga (DMT) berencana menggarap 11 tower rusun

- Ciputra berencana menggarap 10 tower rusun dan 20 rumah tapak

- Adhi Karya akan membangun 8 tower rusun

- IJM: 20 tower rusun

- Samsung bersama Brantas Abipraya: 21 tower rusun

- Maxim Properties: 10 tower rusun

- PJ-IC International: 20 tower rusun

- Hutama Karya: 10 tower rusun

- Triniti Land: 5 tower rusun

2. KPBU Jalan dan MUT (Rp94,42 Triliun)

- SMV: berencana menggarap Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di WP-2 dengan total panjang 17,67 Km, estimasi nilai investasi Rp16,35 Triliun

- China State Construction Engineering Corporation (CSCEC): menggarap Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-1B dengan total panjang 31,36 Km, estimasi nilai investasi Rp27,7 Triliun

- Adhi Karya: Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-1A dan WP-2 dengan total panjang 15,48 Km dan estimasi nilai investasi Rp9,8 triliun.

- Nindya Karya bersama Brantas Abipraya: Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-1A dengan total panjang 21,67 Km dan estimasi nilai investasi Rp6,6 triliun

- HEC & IJM: Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-IC dengan total panjang 26,9 Km dan estimasi nilai investasi Rp24,4 triliun

- Konsorsium Daya Mulia Turangga (DMT): Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP 1A dan SWP 1C dengan total panjang 21,04 Km dengan investasi Rp9,57 triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap telah mengantongi komitmen investasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp158,73 triliun.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa komitmen investasi tersebut datang dari 17 calon pemrakarsa proyek KPBU.

"Per-10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/11/2025).

Komitmen investasi KPBU tersebut dilaporkan mencakup sektor hunian, jalan, hingga Multi Utility Tunnel (MUT).

Selain itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga juga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.

Basuki menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 diklaim membawa sentimen positif terhadap iklim investasi di IKN.

“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” ujar Basuki.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia.

Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah membuka lelang proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa proses lelang ini dibuka melalui platform digital investasi Investara (https://investara.ikn.go.id/home) mulai hari ini, Kamis (13/11/2025).

"Kita telah membuka lelang proyek KPBU untuk hunian ASN. Prosesnya akan berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 8 Januari 2026 untuk dua proyek strategis ini. Seluruhnya akan kita garap dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tinggi,” ujar Sudiro dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Adapun, dua proyek strategis yang ditawarkan melalui skema KPBU tersebut adalah pembangunan 109 rumah tapak ASN di wilayah perencanaan KIPP 1B dengan nilai investasi sekitar Rp2,8 triliun, mencakup unit hunian bertipologi 390 m² beserta fasilitas pendukungnya.

Kedua, yakni pembangunan delapan tower rumah susun ASN di wilayah perencanaan KIPP 1A dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun, mencakup unit bertipologi 190 m² beserta fasilitas penunjang.

Dalam penjelasannya, kedua proyek akan dilaksanakan dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT), yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian yang berkualitas di Ibu Kota Nusantara.

Secara terperinci, pembangunan rumah tapak ASN di KIPP 1B akan berlangsung selama dua tahun masa konstruksi, diikuti masa pengoperasian dan pemeliharaan selama delapan tahun. Proyek ini merupakan prakarsa PT Intiland Development, Tbk. (DILD) yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Persetujuan Prakarsa No. B.317/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025. Sebagai bentuk kompensasi, PT Intiland Development, Tbk. memperoleh tambahan nilai sebesar 10%.

Sementara itu, proyek pembangunan delapan tower rumah susun ASN di KIPP 1A akan memiliki masa konstruksi selama 1 tahun 3 bulan, serta masa pengoperasian dan pemeliharaan selama 10 tahun.

Proyek tersebut diinisiasi oleh PT Nindya Karya (Persero) yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Penetapan Pemrakarsa No. B.316/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025, dengan bentuk kompensasi yang sama yaitu penambahan nilai 10%.

Sudiro turut menjelaskan bahwa pembukaan lelang KPBU ini merupakan langkah nyata dalam memperluas skema pembiayaan pembangunan IKN.

Melalui mekanisme KPBU dan pemanfaatan platform Investara, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.

"Proyek-proyek ini diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan hunian ASN yang modern, nyaman, serta mendukung konsep kota hutan dan hijau yang diusung IKN," pungkasnya.