Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi mengantongi bekal anggaran senilai Rp6 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

Kepastian tersebut diperoleh seiring dengan turunnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN Tahun Anggaran 2026. Besaran pagu ini menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap tancap gas dalam mempercepat pengembangan proyek strategis tersebut.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa alokasi anggaran tersebut akan difokuskan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan guna memastikan keberlanjutan infrastruktur dan ekosistem kota.

"Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk membelanjakan uang negara dengan sebaik-baiknya. Agar betul-betul dimaknai amanah ini dan hindarkan diri dari conflict of interest," tegas Basuki dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (4/1/2026).

Merespons kucuran dana segar tersebut, OIKN menunjuk sejumlah pejabat perbendaharaan di lingkungan OIKN. Langkah ini dilakukan guna memastikan penyerapan anggaran dapat langsung dilakukan sejak awal tahun dengan tata kelola yang akuntabel.

Secara terperinci, OIKN telah menetapkan 6 kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen (PPK), 5 pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM), serta 3 bendahara pengeluaran yang akan mengawal aliran dana Rp6 triliun tersebut.

Sejalan dengan hal itu, OIKN optimistis pelaksanaan proyek pada 2026 akan berjalan jauh lebih efektif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pembangunan IKN pada tahun ini diproyeksikan tidak hanya menyasar pada infrastruktur dasar, tetapi juga mulai menyentuh aspek manfaat nyata bagi masyarakat luas demi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di jantung Indonesia.

"Otorita IKN optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penegasan tersebut disampaikan Wapres melalui keterangan tertulis saat melakukan kunjungan kerja di IKN Nusantara, Selasa (30/12/2025).

Wapres Ke-14 RI itu menyatakan, komitmen melanjutkan pembangunan IKN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kata Gibran, menempatkan pembangunan IKN sebagai salah satu agenda strategis nasional.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, pemerintahan di bawah kepemimpinan beliau memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Hari ini saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai target sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025,” ujar Gibran.

Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan seluruh proyek pembangunan berjalan tepat waktu, terintegrasi, dan sesuai perencanaan. Ia menekankan pentingnya kepastian pelaksanaan agar IKN dapat segera berfungsi sebagai pusat pemerintahan nasional.

Selain sebagai pusat pemerintahan, Wapres menilai pembangunan IKN diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Pembangunan tersebut diarahkan tidak hanya pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah sekitar IKN.

Orang nomor dua di Indonesia itu menegaskan, pemerintah akan terus mengawal pembangunan IKN agar berjalan berkelanjutan, inklusif, dan mampu menjadi simbol masa depan Indonesia yang modern, hijau, dan berdaya saing.

“Pembangunan IKN ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar, sekaligus menarik minat anak-anak muda terbaik Indonesia untuk ikut membangun dan mengembangkan IKN,” tandas Gibran.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ritme pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap berada dalam koridor target yang telah ditetapkan.

Dalam peninjauan langsung ke sejumlah proyek strategis di IKN, Selasa (30/12/2025), Gibran menyatakan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan akselerasi infrastruktur berjalan sinkron dengan amanat regulasi terbaru.

Dalam penjelasannya, pengawasan di lapangan dilakukan untuk menjamin seluruh progres fisik maupun non-fisik sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

"Hari ini, saya meninjau langsung beberapa proyek strategis di IKN untuk memastikan pembangunan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (30/12/2025).

Gibran menegaskan bahwa estafet pembangunan IKN merupakan prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sekaligus menepis keraguan publik terkait keberlanjutan proyek raksasa di Kalimantan Timur tersebut.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan, bahwa pemerintah dibawah kepemimpinan Bapak Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan IKN," tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan tengah mempercepat konstruksi proyek IKN tahap 2, mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN.

"Konstruksi IKN [Tahap 2] batch 1 sekarang hanya single years, akan selesai Desember ini. Sekarang progresnya 76,1% dan akan diselesaikan akhir Desember 2025," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025).

Mengacu pada paparan yang disampaikan, konstruksi IKN Tahap 2 Batch 1 senilai Rp3,1 triliun tersebut mencakup 16 paket pekerjaan, terdiri dari 9 paket fisik dan 7 paket nonfisik.

Perinciannya, terdapat 7 paket konstruksi yang mendukung peningkatan jalan kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 1B, 1C, sepanjang 12,2 kilometer (Km). Kemudian, OIKN juga tengah melakukan penyelesaian penataan kawasan Pasar Sepaku.

Kontrak terakhir yakni mencakup proyek penataan kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau. Selain itu, terdapat 7 paket nonfisik yang mencakup kegiatan pengelolaan gedung perkantoran, hunian, infrastruktur baik jalan, MUT, air minum, sanitasi hingga kawasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah membuka lelang proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa proses lelang ini dibuka melalui platform digital investasi Investara (https://investara.ikn.go.id/home) mulai hari ini, Kamis (13/11/2025).

"Kita telah membuka lelang proyek KPBU untuk hunian ASN. Prosesnya akan berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 8 Januari 2026 untuk dua proyek strategis ini. Seluruhnya akan kita garap dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tinggi,” ujar Sudiro dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Adapun, dua proyek strategis yang ditawarkan melalui skema KPBU tersebut adalah pembangunan 109 rumah tapak ASN di wilayah perencanaan KIPP 1B dengan nilai investasi sekitar Rp2,8 triliun, mencakup unit hunian bertipologi 390 m² beserta fasilitas pendukungnya.

Kedua, yakni pembangunan delapan tower rumah susun ASN di wilayah perencanaan KIPP 1A dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun, mencakup unit bertipologi 190 m² beserta fasilitas penunjang.

Dalam penjelasannya, kedua proyek akan dilaksanakan dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT), yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian yang berkualitas di Ibu Kota Nusantara.

Secara terperinci, pembangunan rumah tapak ASN di KIPP 1B akan berlangsung selama dua tahun masa konstruksi, diikuti masa pengoperasian dan pemeliharaan selama delapan tahun. Proyek ini merupakan prakarsa PT Intiland Development, Tbk. (DILD) yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Persetujuan Prakarsa No. B.317/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025. Sebagai bentuk kompensasi, PT Intiland Development, Tbk. memperoleh tambahan nilai sebesar 10%.

Sementara itu, proyek pembangunan delapan tower rumah susun ASN di KIPP 1A akan memiliki masa konstruksi selama 1 tahun 3 bulan, serta masa pengoperasian dan pemeliharaan selama 10 tahun.

Proyek tersebut diinisiasi oleh PT Nindya Karya (Persero) yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Penetapan Pemrakarsa No. B.316/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025, dengan bentuk kompensasi yang sama yaitu penambahan nilai 10%.

Sudiro turut menjelaskan bahwa pembukaan lelang KPBU ini merupakan langkah nyata dalam memperluas skema pembiayaan pembangunan IKN.

Melalui mekanisme KPBU dan pemanfaatan platform Investara, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.

"Proyek-proyek ini diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan hunian ASN yang modern, nyaman, serta mendukung konsep kota hutan dan hijau yang diusung IKN," pungkasnya.