Bisnis.com, JAKARTA — Arus investasi ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kian deras. Dari Timur Tengah hingga Amerika Serikat, komitmen pendanaan terus mengalir untuk mendukung transformasi Nusantara menjadi kota masa depan berbasis hijau dan digital.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat realisasi investasi swasta murni telah mencapai Rp72 triliun hingga awal 2026, berasal dari 57 perusahaan yang terlibat dalam pembangunan kawasan inti pemerintahan dan sekitarnya.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha terhadap proyek strategis nasional tersebut.

“Saat ini, sampai dengan awal 2026 sudah ada komitmen dari 57 perusahaan dengan total investasi swasta murni sebesar Rp72 triliun. Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakatnya termasuk dalam bidang usaha,” ujar Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Lonjakan komitmen investasi itu tidak hanya datang dari investor domestik, tetapi juga dari mitra global. Pemerintah Amerika Serikat (AS) resmi mengucurkan hibah senilai US$2,49 juta atau sekitar Rp40,18 miliar untuk mendukung pembangunan Nusantara. Dana tersebut disalurkan melalui U.S. Trade and Development Agency (USTDA) guna mendanai asistensi teknis solusi kota cerdas (smart city).

Basuki menjelaskan hibah itu akan dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi digital Nusantara melalui penyusunan cetak biru infrastruktur cerdas yang terintegrasi dan siap investasi.

“Visi kami jelas, Nusantara harus menjadi kota yang hijau, berkelanjutan, dan secara fundamental cerdas,” tegasnya.

Asistensi teknis tersebut mencakup penyusunan arsitektur perusahaan kota cerdas, dokumen lelang siap pakai, hingga model investasi finansial yang mengacu pada prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium Eficens Systems Inc sebagai pelaksana teknis utama yang beranggotakan Frost & Sullivan, ASECH Indonesia, Mirekel, serta PT Searce Technologies Indonesia sebagai mitra Google Cloud Platform.

Anggota Dewan Frost & Sullivan Amerika sekaligus project director inisiatif tersebut, Subhranshu Sekhar Das, menyebut Nusantara memiliki peluang melampaui konsep smart city konvensional.

“Nusantara memiliki peluang untuk menjadi lebih dari sekadar kota cerdas, Nusantara dapat berevolusi menjadi cognitive city dan berpotensi menjadi model rujukan global,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan agentic AI dan platform pengetahuan terfederasi akan menggeser paradigma dari infrastruktur digital statis menuju sistem kecerdasan adaptif bagi layanan publik.

Modal dari UEA Masuk KIPP

Selain dari Amerika, komitmen jumbo juga datang dari Uni Emirat Arab (UEA). OIKN resmi mengantongi komitmen investasi senilai Rp4 triliun dari perusahaan konstruksi dan real estat Ayedh Dejem Group asal Dubai. Investasi tersebut akan dialokasikan untuk pengembangan kawasan terpadu (mixed-use) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Sudiro Roi Santoso, mengungkapkan nilai investasi tersebut akan direalisasikan melalui tahapan perencanaan, perizinan, hingga proses lelang kontraktor.

“Perkiraan nilai investasi sebesar kurang lebih Rp4 triliun yang akan diawali dengan perencanaan melalui pendetailan di perencanaan kemudian proses perizinan dan juga proses pelelangan kontraktor selama kurang lebih selambat-lambatnya satu setengah tahun sejak tanggal penandatangan perjanjian,” jelasnya.

Kesepakatan tersebut diteken langsung di Dubai antara OIKN dan Chairman Ayedh Dejem Group Syeikh Ayedh Dejem pada 23 Januari 2026 sebagai tindak lanjut dari Non-Disclosure Agreement (NDA) yang telah disepakati sejak Mei 2025. Investor asal UEA itu akan menggarap lahan seluas 9,7 hektare di kawasan premium KIPP 1A, tepat di samping Plaza Bhinneka Tunggal Ika.

Proyek yang direncanakan meliputi pembangunan kompleks perkantoran, area komersial, pusat perbelanjaan (shopping mall), hingga fasilitas ibadah berupa masjid. Konstruksi fisik ditargetkan mulai pertengahan 2027 dengan estimasi penyelesaian dalam lima tahun.

Syeikh Ayedh Dejem menyatakan optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia sebagai dasar ekspansi bisnisnya ke Nusantara. “Melihat posisi kami dari Dubai yang berada di antara 20 ekonomi terbesar dunia, kami sangat mengharapkan pertumbuhan signifikan di bidang pengembangan real estat di Nusantara,” ujarnya.

Ekosistem Kota Mulai Terbentuk

Di sisi domestik, OIKN juga baru saja menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dengan PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi. Investasi tersebut mencakup pembangunan pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, serta fasilitas olahraga yang terkonsentrasi di wilayah pengembangan 1A dan 1C KIPP.

Basuki menegaskan, pembangunan fasilitas komersial dan sosial itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang menghuni Nusantara. OIKN menargetkan terbentuknya ekosistem perkotaan yang mandiri, fungsional, dan hidup secara ekonomi sejak tahap awal pemindahan ibu kota.

Menurutnya, peningkatan kepercayaan investor tidak terlepas dari kepastian regulasi, termasuk terbitnya Perpres No. 79 Tahun 2024. Selain itu, kehadiran langsung Presiden dan Wakil Presiden di kawasan proyek turut memperkuat persepsi kepastian dan keberlanjutan pembangunan.

Guna menjaga ritme investasi, Otorita IKN menjanjikan kemudahan perizinan serta pendampingan intensif bagi investor agar proyek yang telah diteken dapat segera masuk tahap konstruksi.

“Ke depan, pembangunan fasilitas komersial, sosial, serta pendukung lainnya akan terus didorong guna mendukung tumbuhnya ekosistem kawasan perkotaan. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan berbagai aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik Ibu Kota Nusantara sebagai pusat peradaban baru di Indonesia,” tutup Basuki.

Dengan derasnya komitmen dari Arab hingga Amerika, serta terus bertambahnya partisipasi swasta domestik, Nusantara kini memasuki fase baru yakni dari sekadar proyek pemindahan ibu kota menjadi magnet investasi global yang diperebutkan berbagai mitra internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat realisasi investasi swasta murni di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tembus Rp72 triliun hingga awal 2026.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan capaian tersebut berasal dari 57 perusahaan yang telah berkomitmen memperkuat ekosistem pembangunan di kawasan tersebut.

"Saat ini, sampai dengan awal 2026 sudah ada komitmen dari 57 perusahaan dengan total investasi swasta murni sebesar Rp72 triliun. Pembangunan IKN ini juga semakin meningkat dari aspek kepercayaan masyarakatnya termasuk dalam bidang usaha," jelas Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Teranyar, Basuki mengatakan telah menandatangani tiga Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dengan sejumlah investor swasta pada Rabu (25/2/2026). Ketiga perusahaan yang resmi bergabung adalah PT Panca Karya Sentosa, PT Maxi Nusantara Raya, dan PT Borneo Berkah Abadi.

Dia menjelaskan, investasi terbaru ini mencakup pembangunan fasilitas komersial dan layanan publik seperti pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, serta fasilitas olahraga. Seluruh proyek infrastruktur penunjang tersebut akan terkonsentrasi di wilayah pengembangan 1A dan 1C Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Pembangunan fasilitas tersebut juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan harian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat yang menghuni kawasan Nusantara. OIKN menargetkan terbentuknya ekosistem kawasan perkotaan yang fungsional dan mandiri melalui keterlibatan sektor swasta.

Basuki menambahkan bahwa lonjakan investasi ini dipengaruhi secara signifikan oleh kepastian hukum melalui Perpres No. 79 Tahun 2024. Selain regulasi, kehadiran fisik Presiden dan Wakil Presiden di lokasi proyek diklaim menjadi penggerak utama meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha.

Guna menjaga ritme pembangunan, Otorita IKN menjanjikan kemudahan dalam proses perizinan serta pendampingan langsung bagi para investor. Hal ini dilakukan agar setiap proyek yang telah disepakati melalui PKS dapat segera masuk ke tahap konstruksi fisik secara tepat waktu.

"Ke depan, pembangunan fasilitas komersial, sosial, serta pendukung lainnya akan terus didorong guna mendukung tumbuhnya ekosistem kawasan perkotaan. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan berbagai aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat daya tarik Ibu Kota Nusantara sebagai pusat peradaban baru di Indonesia," tambah Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah mengunjungi Ibu Kota Negara (IKN) untuk pertama kalinya usai dilantik menjadi Presiden RI. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pun menilai dengan kehadiran Prabowo ke IKN itu, investor tak perlu ragu lagi berinvestasi.

Basuki mengatakan kunjungan kerja Prabowo ke IKN telah memberi semangat kepada otoritas dalam melaksanakan amanah dan tugas yang diberikan.

"Kami juga mengajak kepada masyarakat dan investor untuk tidak ragu-ragu lagi mempertanyakan kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN menuju ibu kota politik 2028," kata Basuki dalam keterangannya pada Rabu (14/1/2026).

Otoritas pun bertekad untuk melaksanakan tugas dan amanah sebaik-baiknya dalam membangun IKN.

Otoritas berupaya tepat waktu untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik seperti yang diperintahkan oleh Presiden di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang juga turut hadir dalam kunjungan Prabowo ke IKN menjelaskan perkembangan IKN telah pesat.

Ke depan, Kementerian PU akan menjalin kerja sama dengan otoritas, seperti dalam penyelesaian pembangunan jalan tol, bendungan, hingga penyediaan air minum.

"Investor pun tolong jangan ragu-ragu lagi. Pemerintah full support agar IKN jadi ibukota politik, dengan proses pembangunan yang akan dikerjakan tepat waktu, tepat kualitas, efektif, dan efisien," ujar Dody.

Sebelumnya, Prabowo mengunjungi IKN pada awal pekan ini, Senin (12/1/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi @sekretariat.kabinet mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memang menginap di IKN pada Senin malam usai meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan dan RDMP Pertamina di Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu meninjau langsung sejumlah titik pembangunan dan menerima paparan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Kepala negara, kata Teddy, memberikan perhatian khusus pada akses jalan, desain gedung pemerintahan, fasilitas umum, serta optimalisasi fungsi titik-titik strategis agar IKN dapat beroperasi secara efektif dan nyaman.

“Ada beberapa perhatian dan masukan dari Bapak Presiden terkait pembangunan kota tersebut. Antara lain terkait akses jalan, desain gedung pemerintahan dan fasilitas umum, serta fungsi beberapa titik strategis yang harus termanfaatkan dengan baik & nyaman,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) resmi mengantongi komitmen investasi baru dari lima perusahaan swasta untuk mempercepat transformasi ekonomi di kawasan Nusantara. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan tujuh Perjanjian Pemanfaatan Tanah dan Pengalokasian Lahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) OIKN pada Jumat, (9/1/2026).

Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono merinci kelima investor tersebut meliputi PT Bahagia Bangunnusa, PT Rangga Ekapratama, PT Fajar Maju Berkarya Gilang, PT Batara Maduma Prospernusa, dan PT Haidir Griya Karya.

Dalam laporannya, kelima perusahaan tersebut akan menggarap proyek investasi pada berbagai sektor di IKN, mulai dari kawasan kuliner, niaga, perkantoran, hingga fasilitas olahraga.

“Saya ucapkan terima kasih dan saya yakin, kita yang akan menandatangani perjanjian kerja sama investasi hari ini akan segera melakukan pembangunan. Sampaikan juga berita ini ke rekan bisnis bapak-bapak sekalian, ayo berinvestasi ke IKN, pasti akan kami teruskan,” jelas Basuki dalam keterangan resmi, Sabtu (10/1/2026).

Pada saat yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa para investor saat ini tengah mematangkan tahapan perizinan agar proyek fisik dapat segera dieksekusi.

Dia menjelaskan, groundbreaking proyek investasi tersebut dibidik dapat mulai dilaksanakan pada pertengahan 2026.

“Sebagian besar dari tujuh perjanjian kerja sama (PKS) ini akan memulai pembangunan sekitar pertengahan tahun 2026. Dan saat ini, para pelaku usaha sudah mempersiapkan tahapan perjanjian dan juga perizinannya,” ulas Roi.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai berapa besaran komitmen investasi yang diguyurkan oleh 5 perusahaan tersebut, OIKN masih enggan merinci.

Hanya saja, OIKN menekankan investasi baru ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai motor utama pembangunan infrastruktur nasional. Di mana, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi baru di Nusantara dapat terakselerasi signifikan menuju tahun 2028 melalui iklim investasi yang transparan dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap baru saja menerima kunjungan Kamar Dagang Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau China pada Minggu (07/12/2025). Dalam kunjungan tersebut, pengusaha asal China mengungkap ketertarikannya menanamkan investasi di IKN.

Menyambut hal itu, Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis H. Sumadilaga menyampaikan bahwa pembangunan IKN tengah dikebut dan diarahkan untuk mewujudkan target sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028.

“Kita punya target pada 2028 Presiden akan mengumumkan sebagai ibu kota politik. Pada Desember ini hingga akhir 2027 kami juga sedang membangun kawasan legislatif dan yudikatif agar pada tahun 2028 siap menjadi ibu kota politik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (8/12/2025).

Danis menambahkan bahwa pembangunan IKN berlangsung dalam lima tahapan hingga 2045. Saat ini pembangunan berfokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Kegiatan konstruksi juga mulai bergerak ke KIPP 1B dan 1C.

Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang Hainan Indonesia, Karmin menyampaikan apresiasi atas perkembangan pembangunan IKN. Dia menjelaskan bahwa delegasi yang hadir berasal dari komunitas pengusaha lintas wilayah. Tidak hanya dari Hainan, tetapi juga dari Shenzen dan beberapa daerah lain di Tiongkok.

“Investor investor China yang akan datang nantinya melihat baik sekali perkembangan IKN ini, mereka sangat tertarik,” ujarnya.

Adapun, delegasi yang hadir berasal dari berbagai perusahaan yang bergerak di sektor teknologi, manufaktur, furnitur, pariwisata, produk konsumen, bahan bangunan, sanitasi, hingga industri makanan.

Untuk diketahui, total realisasi investasi yang telah tertanam di Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp65,3 triliun hingga September 2025.

Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan investasi yang tertanam tersebut diguyurkan oleh 49 badan usaha baik dari dalam maupun luar negeri.

"Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun dari 49 pelaku usaha [52 perjanjian kerja sama]," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/9/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, dia juga memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Terlebih, pembangunan IKN sendiri telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang mengatur arah pembangunan nasional, yang resmi diundangkan sejak 30 Juli 2025.

"Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan," kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkap telah mengantongi komitmen investasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp158,73 triliun.

Basuki menjelaskan, dari Rp158,73 triliun komitmen investasi yang masuk, sekitar Rp5,63 triliun proyek KPBU diklaim telah disetujui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

"Jadi pembangunan IKN tidak hanya APBN, tetapi ada KPBU sebesar Rp158,73 triliun. Yang Rp5,63 triliun sudah disetujui oleh Bapak Menteri Keuangan," kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (25/11/2025).

Dalam paparan yang disampaikan, komitmen investasi KPBU tersebut disampaikan oleh 17 badan usaha. Di mana, 11 badan usaha tertarik menanam modal dengan skema investasi KPBU Hunian, sedangkan sisanya sebanyak 6 badan usaha melirik proyek KPBU Jalan dan MUT.

Apabila ditotal, komitmen investasi KPBU Hunian mencapai Rp64,31 triliun. Sedangkan, komitmen investasi KPBU proyek Jalan dan MUT nilainya mencapai Rp94,42 triliun.

Berikut daftar 17 investor yang melirik proyek KPBU di IKN dengan proyeksi investasi Rp158,73 triliun:

1. KPBU Hunian Rp64,31 Triliun

Pemrakarsa yang Sudah Disetujui Menkeu (2 Pemrakarsa, Total Nilai Rp5,63 Triliun):

- Intiland (Nilai Investasi Rp2,89 Triliun) berencana menggarap 109 Rumah Tapak dan 41 Rusun

- Nindya Karya (Nilai Investasi Rp2,74 Triliun) berencana menggarap 8 Tower Rusun

9 Calon Pemrakarsa Sektor Hunian (Rp58,68 Triliun):

- PT Daya Mulia Turangga (DMT) berencana menggarap 11 tower rusun

- Ciputra berencana menggarap 10 tower rusun dan 20 rumah tapak

- Adhi Karya akan membangun 8 tower rusun

- IJM: 20 tower rusun

- Samsung bersama Brantas Abipraya: 21 tower rusun

- Maxim Properties: 10 tower rusun

- PJ-IC International: 20 tower rusun

- Hutama Karya: 10 tower rusun

- Triniti Land: 5 tower rusun

2. KPBU Jalan dan MUT (Rp94,42 Triliun)

- SMV: berencana menggarap Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di WP-2 dengan total panjang 17,67 Km, estimasi nilai investasi Rp16,35 Triliun

- China State Construction Engineering Corporation (CSCEC): menggarap Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-1B dengan total panjang 31,36 Km, estimasi nilai investasi Rp27,7 Triliun

- Adhi Karya: Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-1A dan WP-2 dengan total panjang 15,48 Km dan estimasi nilai investasi Rp9,8 triliun.

- Nindya Karya bersama Brantas Abipraya: Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-1A dengan total panjang 21,67 Km dan estimasi nilai investasi Rp6,6 triliun

- HEC & IJM: Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP-IC dengan total panjang 26,9 Km dan estimasi nilai investasi Rp24,4 triliun

- Konsorsium Daya Mulia Turangga (DMT): Proyek Pembangunan Jalan dan MUT di SWP 1A dan SWP 1C dengan total panjang 21,04 Km dengan investasi Rp9,57 triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap telah mengantongi komitmen investasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp158,73 triliun.

Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa komitmen investasi tersebut datang dari 17 calon pemrakarsa proyek KPBU.

"Per-10 November 2025, terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi mencapai Rp158,73 triliun," kata Basuki dalam keterangan resmi, dikutip Senin (24/11/2025).

Komitmen investasi KPBU tersebut dilaporkan mencakup sektor hunian, jalan, hingga Multi Utility Tunnel (MUT).

Selain itu, sebanyak 50 investor swasta dan lembaga juga telah menandatangani kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, hingga residensial dengan nilai investasi sekitar Rp66 triliun.

Basuki menegaskan komitmen pemerintah pusat melalui terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 diklaim membawa sentimen positif terhadap iklim investasi di IKN.

“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” ujar Basuki.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Mewujudkan hal itu, Prabowo juga merinci rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia.

Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menilai investasi di Ibu Kota Negara (IKN) tak akan terganggu meski Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan putusan terkait Hak Atas Tanah 190 Tahun.

MK memutuskan batas waktu penggunaan Hak Atas Tanah (HAT) dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) bertentangan dengan UUD 1945.

Untuk diketahui sebelumnya, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengatur pemberian Hak Atas Tanah kepada investor sebanyak dua kali siklus dengan total mencapai 190 tahun. Namun aturan tersebut dinilai bertentangan dengan UU 1945.

Mengenai hal tersebut, Nusron menjelaskan bahwa pembaruan ketentuan alas hak itu tidak akan menghambat geliat investasi di IKN.

"Putusan MK tidak menghambat investasi. Yang dikoreksi adalah durasi hak, bukan kepastian berusaha," jelasnya dalam keterangan resmi, Minggu (16/11/2025).

Lebih lanjut, Nusron menyebut, seiring dengan keputusan MK tersebut maka proses pemberian HAT yang telah dilaksanakan akan dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian.

Nusron menambahkan, putusan MK tersebut juga dinilai konsisten dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan IKN yang adil, transparan, modern, dan tetap berlandaskan konstitusi.

"Semua proses yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan penyesuaian. Ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjaga iklim investasi yang sehat,” ujar Nusron.

Nusron menghormati segala bentuk keputusan MK mengenai aturan tersebut. Dia menjelaskan keputusan tersebut akan menjadi landasan penting dalam memperkuat kepastian hukum, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Penajam Paser Utara (PPU).

Nusron juga menilai ketetapan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa putusan MK menjadi momentum untuk memperkuat fungsi sosial tanah, terutama perlindungan terhadap masyarakat lokal dan adat.

Sebelumnya MK menyatakan sejumlah ketentuan Pasal 16A UU IKN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai sesuai batas waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan hak.

Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pembacaan amar Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024 menyampaikan ketentuan yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

Pasalnya, dalam UU Nomor 3/2022 tentang IKN pemerintah akan memberikan HAT dalam bentuk hak guna usaha, diberikan hak, paling lama 35 tahun, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan pembaruan hak paling lama 35 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi dan dapat diperpanjang lagi selama dua kali siklus.

Suhartoyo juga membacakan dua amar serupa untuk HGB (Hak Guna Bangunan) dan HP (Hak Pengelolaan), masing-masing dengan jangka waktu maksimal 30 tahun untuk pemberian, 20 tahun untuk perpanjangan, dan 30 tahun untuk pembaruan. Dia kemudian menegaskan aturan tersebut turut bertentangan dengan konstitusi.

“Menyatakan Penjelasan Pasal 16A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 [...] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” jelasnya.

Lelang

Sementar itu pekan lalu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah membuka lelang proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek hunian di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Sudiro Roi Santoso menjelaskan bahwa proses lelang ini dibuka melalui platform digital investasi Investara (https://investara.ikn.go.id/home) mulai hari ini, Kamis (13/11/2025).

"Kita telah membuka lelang proyek KPBU untuk hunian ASN. Prosesnya akan berlangsung mulai 13 November 2025 hingga 8 Januari 2026 untuk dua proyek strategis ini. Seluruhnya akan kita garap dengan prinsip ramah lingkungan dan efisiensi tinggi,” ujar Sudiro.

Adapun, dua proyek strategis yang ditawarkan melalui skema KPBU tersebut adalah pembangunan 109 rumah tapak ASN di wilayah perencanaan KIPP 1B dengan nilai investasi sekitar Rp2,8 triliun, mencakup unit hunian bertipologi 390 m² beserta fasilitas pendukungnya.

Kedua, yakni pembangunan delapan tower rumah susun ASN di wilayah perencanaan KIPP 1A dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun, mencakup unit bertipologi 190 m² beserta fasilitas penunjang.

Dalam penjelasannya, kedua proyek akan dilaksanakan dengan skema Design, Build, Finance, Operate, Maintain, and Transfer (DBFOMT), yang menekankan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempercepat penyediaan hunian yang berkualitas di Ibu Kota Nusantara.

Secara terperinci, pembangunan rumah tapak ASN di KIPP 1B akan berlangsung selama dua tahun masa konstruksi, diikuti masa pengoperasian dan pemeliharaan selama delapan tahun.

Proyek ini merupakan prakarsa PT Intiland Development, Tbk. (DILD) yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Persetujuan Prakarsa No. B.317/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025. Sebagai bentuk kompensasi, PT Intiland Development, Tbk. memperoleh tambahan nilai sebesar 10%.

Sementara itu, proyek pembangunan delapan tower rumah susun ASN di KIPP 1A akan memiliki masa konstruksi selama 1 tahun 3 bulan, serta masa pengoperasian dan pemeliharaan selama 10 tahun.

Proyek tersebut diinisiasi oleh PT Nindya Karya (Persero) yang telah ditetapkan sebagai Pemrakarsa melalui Surat Penetapan Pemrakarsa No. B.316/Kepala/Otorita IKN/XI/2025 tertanggal 3 November 2025, dengan bentuk kompensasi yang sama yaitu penambahan nilai 10%.

Sudiro turut menjelaskan bahwa pembukaan lelang KPBU ini merupakan langkah nyata dalam memperluas skema pembiayaan pembangunan IKN.

Melalui mekanisme KPBU dan pemanfaatan platform Investara, Otorita IKN menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang transparan, kompetitif, dan berkelanjutan.

"Proyek-proyek ini diharapkan menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan hunian ASN yang modern, nyaman, serta mendukung konsep kota hutan dan hijau yang diusung IKN," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap telah mengantongi komitmen investasi mencapai Rp225,02 triliun selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa komitmen investasi tersebut datang dari skema investasi murni dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Perinciannya, investasi sebesar Rp66,3 triliun merupakan kucuran modal dari swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema KPBU untuk mendukung pembangunan jalan dan multi-utility tunnel, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"Kepercayaan investor ini menjadi penanda stabilitas ekonomi nasional yang terus tumbuh, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (30/10/2025).

Basuki menegaskan pembangunan IKN telah memasuki tahap yang tidak bisa lagi mundur. Semangat, komitmen, dan arahan Presiden menjadi pegangan bagi seluruh jajaran Otorita IKN dalam menjalankan amanah pembangunan ini.

Terlebih, kejelasan pembangunan IKN ikut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

"Presiden menegaskan komitmennya untuk melanjutkan dan mempercepat pembangunan IKN sebagai simbol kemajuan dan pemerataan pembangunan di Indonesia," tambahnya.

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028. Keputusan itu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028," bunyi beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).

Mewujudkan hal itu, Prabowo turut merinci sejumlah rencana pembangunan ke depan. Pertama, Pemerintah akan memprioritaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dengan total luas mencapai 800 hingga 850 hektare.

Kedua, pemerintah menetapkan pembangunan gedung atau perkantoran di Ibu Kota Nusantara dicanangkan hanya 20% dari total lahan tersedia. Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara mencapai 50% dari lahan tersedia.

Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan Ibu Kota Nusantara mencapai 50%, dan Kelima indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan lbu Kota Nusantara ditetapkan menjadi 0,74.