Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa sebanyak 15,8 juta badan usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut data kepemilikan NIB ini merupakan sepanjang periode 2021 sampai dengan April 2026.

Menurutnya, terdapat lonjakan jumlah NIB khususnya sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Dari Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026 selama lima bulan terjadi lonjakan menjadi 1,8 juta NIB, hanya dalam jangka waktu lima bulan," terangnya pada rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan menyebut PP No.28/2025 ini memberikan kepastian dari segi perizinan. Dengan prinsip fiktif positif, permohonan izin berusaha kepada badan/pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak direspons dalam jangka waktu 20 hari.

Sejak implementasi regulasi itu, pria yang juga CEO Danantara Indonesia itu menyebut pihaknya sudah mengeluarkan 258 izin secara fiktif positif.

Alhasil, Rosan menyebut dari kurun waktu Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026, lonjakan mendorong kepemilikan NIB menjadi total 15,8 juta.

Dari hal tersebut, Rosan pun mengeklaim hal ini turut menunjukkan keinginan menjalankan usaha dan berinvestasi masih ada.

"Walaupun mungkin banyak pihak menyampaikan, banyak pengamat menyampaikan, wah ini mereduksi dari keinginan berusaha tetapi angka-angka kami tidak menyatakan seperti itu. Angka-angka kami justru, dan ini real angka-angka yang kami capture dan ini semua datanya lengkap dari nama, perusahaan, alamat, bidang usaha dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Adapun penerapan PP No.18/2025 ini berlaku pada sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang turut diintegrasikan dengan pangkalan data 18 kementerian/lembaga lainnya.

Dengan demikian, kementerian/lembaga yang turut terlibat dalam penerbitan izin berusaha harus menerapkan service level agreement yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut kementeriannya telah menerbitkan 153 izin usaha setelah dua bulan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Untuk diketahui, PP tersebut mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha ke dalam sistem di bawah BKPM yakni Online Single Submission (OSS) secara otomatis.

Aturan baru itu juga memungkinkan sistem perizinan berusaha secara fiktif positif, karena BKPM bisa langsung menerbitkan izin usaha secara langsung kendati molor di kementerian/lembaga (K/L) lain sehingga melampaui service level agreement.

Rosan mengatakan, setelah dua bulan penerapan PP No.28/2025, kementeriannya telah menerbitkan total 153 izin secara langsung setelah molor akibat K/L lain.

"Dalam waktu dua bulan dari kebijakan ini, kami, saya sudah mengeluarkan kebijakan 153 izin karena kementerian lain lama atau lambat. Otomatis saya keluarkan izinnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28/2025 ini," ujarnya saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Rosan menjelaskan, PP tersebut mengatur integrasi seluruh sistem perizinan berusaha ke OSS di bawah BKPM. Alurnya, setiap izin usaha yang masuk ke OSS akan diteruskan terlebih dahulu ke K/L lain yang mengurus aspek lain misalnya terkait dengan tata ruang dan lain-lain.

Apabila jangka waktu pengurusan izin usaha di suatu K/L melampaui service level agreement, alias molor dari ketentuan berlaku, maka Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM berwenang untuk secara otomatis mengeluarkan izin usaha itu.

"Ini lebih memberikan kepastian, lebih memberikan transparansi dan keterbukaan bahwa proses di kami ini jelas, cepat, tetapi juga terukur dan terstruktur," terangnya.

Ke depan, mantan Ketua Umum Kadin itu juga menargetkan agar sistem perizinan untuk rencana detil tata ruang (RDTR) oleh pemerintah daerah (pemda) bisa segera diintegrasikan ke OSS. Dia menyebut pihaknya meminta hampir 600 dari total 700 RDTR yang dicanangkan, bisa diintegrasikan ke OSS.

Namun demikian, integrasi ini tidak tanpa tantangan. Rosan mengakui bahwa hal ini mengakibatkan sistem OSS menjadi lama karena sudah mulai terhubung dengan sistem K/L lain secara otomatis.

"Kami harus akui dan ini sekarang kami terus sempurnakan. Budget-nya juga sudah diturunkan untuk segera bisa ditingkatkan, karena kalau tidak sistem kami pun akan down. Karena tiba-tiba mendapatkan link begitu banyak dari 18 kementerian," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029," jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

"Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif," tegas Rosan.

Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

"Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504," paparnya.

Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

"Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan," tambahnya.

Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

Salah satu yang menjadi basis pemikiran kami itu arahnya kepada ease of doing business (kemudahan berusaha), termasuk PP 28/2025 tersebut.

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menilai penerbitan 151 izin usaha oleh dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membuktikan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku industri.

“Salah satu yang menjadi basis pemikiran kami itu arahnya kepada ease of doing business (kemudahan berusaha), termasuk PP 28/2025 tersebut,” kata Menperin saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Bersamaan dengan itu, pihaknya terus melakukan reformasi kebijakan melalui Peraturan Menteri Perindustrian guna menyederhanakan perizinan, termasuk mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Dengan dukungan itu, diharapkan dapat mendorong para pelaku usaha makin percaya diri untuk berbisnis di Indonesia.

“Jadi, kami juga sudah reformasi, mengeluarkan permenperin yang baru, seperti reformasi yang sudah kami tanda tangani berkaitan dengan TKDN,” ujarnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pihaknya telah menerbitkan sebanyak 151 izin usaha yang dikeluarkan dengan mekanisme fiktif positif melalui One Single Submission (OSS) dalam kurun waktu dua bulan.

Ia mengatakan, angka proses perizinan usaha fiktif positif yang berlaku sejak awal bulan lalu, bertambah bila dibandingkan dengan 132 izin usaha per 17 Oktober tahun ini.

Menurut Rosan, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor. Adapun dasar hukum kebijakan fiktif positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, katanya lagi, akan memberikan kepercayaan lebih bagi investor dan calon investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

Selain itu, Rosan yang juga CEO Danantara tersebut mengatakan saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian telah terintegrasi dalam OSS.

“Misalnya Kementerian Investasi ada perjanjian dengan Kementerian A, (proses perizinan) 10 hari. Kalau 10 hari mereka tidak kembali ke kami, otomatis izinnya saya keluarkan, karena kita sudah punya PP-nya (PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko),” kata dia lagi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Saya sering bilang, jangan ada uncertainty. Kalau ada risiko masih oke, tapi kalau risiko, kan, (diikuti dengan) mitigasi risiko, gitu.

Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pihaknya telah menerbitkan sebanyak 151 izin usaha yang dikeluarkan dengan mekanisme fiktif positif melalui One Single Submission (OSS).

“Sudah 151 (izin usaha) per kemarin, izin itu saya sudah keluarkan dalam waktu dua bulan,” kata Rosan saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Ia mengatakan, angka proses perizinan usaha fiktif positif yang berlaku sejak awal bulan lalu, bertambah bila dibandingkan dengan 132 izin usaha per 17 Oktober tahun ini.

Menurut Rosan, langkah ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan kepastian hukum yang jelas bagi investor. Adapun dasar hukum kebijakan fiktif positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Rule of law-nya mesti kita sempurnakan, kemudian clarity-nya juga kita harus sempurnakan. Alhamdulillah kita sudah ada PP yang keluar, sehingga ini memberikan kepastian dari segi investasi di Indonesia, terutama dari segi perizinan yang memang harus terus kita sempurnakan ke depannya,” ujar Rosan.

Dengan adanya kepastian hukum yang jelas, katanya lagi, akan memberikan kepercayaan lebih bagi investor dan calon investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

“Saya sering bilang, jangan ada uncertainty. Kalau ada risiko masih oke, tapi kalau risiko, kan, (diikuti dengan) mitigasi risiko, gitu. Tapi kalau kita uncertainty, nah itu yang berat. Nah itu yang kita coba kurangi adalah uncertainty-nya,” ujar dia pula.

Selain itu, Rosan yang juga CEO Danantara tersebut mengatakan saat ini sistem perizinan dari 18 kementerian telah terintegrasi dalam OSS.

“Misalnya Kementerian Investasi ada perjanjian dengan Kementerian A, (proses perizinan) 10 hari. Kalau 10 hari mereka tidak kembali ke kami, otomatis izinnya saya keluarkan, karena kita sudah punya PP-nya (PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko),” kata dia lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah memastikan penerapan aturan fiktif positif dalam perizinan berusaha tetap dalam pengawasan yang diatur dalam PP 28 Tahun 2025.

Untuk diketahui, Fiktif positif adalah ketentuan yang menyatakan bahwa jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu, maka dianggap disetujui secara hukum. Adapun aturan mengenai Fiktif Positif tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Meskipun penerbitan perizinan tampak mudah, Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi Ichsan Zulkarnaen memastikan ada pengawasan terhadap perizinan yang lolos melalui sistem tersebut.

"Apapun perizinan yang terbit melalui SLA ataupun melalui fiktif positif, maka semuanya harus melewati proses pengawasan," ucapnya dalam Media Briefing di Kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta pada Jumat (14/11/2025).

"Jadi nanti akan dilakukan pengawasan terkait dengan terbitnya izin usaha tadi. Baik dia lewat sistem yang SLA maupun yang terbit karena fiktif positif tadi," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa aturan pengawasan perizinan juga diatur dalam PP 28 tahun 2025 dan sudah ada di sistem OSS. Selain itu, ada juga aturan lainnya yang menegaskan adanya pengawasan dalam perizinan.

"Akan tetap dilakukan pengawasan, inspection yang sudah juga diatur di PP 28, diatur juga dengan peraturan Menteri Investasi Hilirisasi nomor 25, Permen Investasi nomor 5 tahun 2025, kemudian juga sudah ditanamkan di sistem OSS-nya," tuturnya.

Terkait verifikasi dan evaluasi perizinan lewat skema fiktif positif, mengutip Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, penerbitan izin secara fiktif positif tidak menghilangkan kewajiban verifikasi oleh kementerian/lembaga/daerah.
Selain itu, jika

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, telah memberlakukan proses perizinan usaha fiktif positif per 5 Oktober 2025.

Proses perizinan dengan mekanisme fiktif positif ini dilakukan jika suatu permohonan perizinan tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu tertentu oleh kementerian atau lembaga terkait, maka dianggap disetujui secara hukum dan langsung diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.

"Sejak 5 Oktober 2025 kami telah terapkan fiktif positif, yaitu di mana perizinan menyangkut kementerian atau badan lain bisa dikeluarkan kementerian kami sesuai service level agreement (SLA) yang disepakati," ucap Rosan saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

"Jadi tidak ada lagi keterlambatan dari apa yang sudah dijanjikan kepada investor," tegas Rosan.

Mekanisme perizinan berusaha fiktif positif ini didasari dari dasar hukum yang telah terbit, yakni Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Pasal 175 Ayat (7) dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan landasan hukum itu, Rosan mengatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan sebanyak 132 izin usaha yang dikeluarkan dengan sistem fiktif positif melalui sistem One Single Submission atau OSS.

"Konsekuensi dari integrasi yang kita keluarkan ini beri dampak positif tapi kita harus tingkatkan daya saing kita juga, tidak hanya dari SDA tapi juga teknologi, alat yang terus kita perbaki, dan ke depannya lebih baik dalam memberi pelayanan yang benar dan cepat serta mengikuti perundang-undangan yang ada," tutur Rosan.