Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kabupaten Sumedang berupaya menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ancaman fenomena El Nino yang diprediksi melanda pada 2026 ini.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan pentingnya langkah antisipatif guna mencegah penurunan produksi di sektor pertanian yang merupakan pilar utama ekonomi lokal.

"Pertumbuhan ekonomi meningkat, investasi terus bertambah, dan dampaknya mulai dirasakan oleh masyarakat," kata Dony.

Meskipun indikator ekonomi makro menunjukkan performa yang baik, Dony mengingatkan adanya tantangan alam yang harus diwaspadai.

Fenomena iklim El Nino pada tahun ini diproyeksikan memicu musim kemarau yang lebih panjang, sehingga berpotensi memangkas produktivitas komoditas pangan.

Menghadapi risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menginisiasi konsolidasi lintas sektor. Langkah mitigasi ini melibatkan koordinasi intensif antara Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai, kelompok tani, hingga berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya.

Sejumlah strategi teknis mulai diimplementasikan, di antaranya optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber air, perbaikan fasilitas embung, serta normalisasi jaringan irigasi.

Selain itu, pemerintah daerah mempercepat pengerjaan infrastruktur pertanian dan menyiagakan pompa air di kawasan produktif yang berdekatan dengan sumber air permukaan.

"Kami tidak ingin produksi pertanian menurun karena sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu seluruh infrastruktur pendukung harus dipastikan siap sebelum musim kemarau tiba," tegasnya.

Melalui kesiapan infrastruktur dan kolaborasi antarlembaga, Pemkab Sumedang optimistis dapat meminimalisir dampak anomali cuaca terhadap ketahanan pangan dan menjaga laju investasi serta pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut tetap berada di jalur positif.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan penataan ulang atau re-arrangement strategi pengembangan ekonomi di kawasan industri Buahdua, Ujungjaya, dan Tomo (BUTOM) untuk tahun 2027. Langkah strategis ini diambil guna memacu pertumbuhan wilayah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan bahwa pengaturan ulang strategi BUTOM dilakukan tanpa menggugurkan legalitas dasar ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyesuaian ini dipandang perlu lantaran performa pertumbuhan kawasan tersebut dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan.

“Re-arrangement BUTOM memiliki dasar ruang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan kawasan industri, namun pertumbuhan kawasan belum berkembang signifikan. Pasal 35 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa klaster industri dapat berbasis sumber daya lokal, kata Dony.

Dony memaparkan, saat klastering industri di Kawasan Rebana difokuskan di wilayah Subang dan Indramayu, Kabupaten Sumedang akan mengambil peran strategis sebagai daerah hilirisasi pertanian dan pengembangan wisata pegunungan.

Menurutnya, sektor pertanian tanaman pangan masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

“Sektor pertanian tanaman pangan padi di Kawasan Butom terutama di Buahdua dan Ujungjaya masih menjadi penggerak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Dalam peta pengembangan tersebut, Kecamatan Buahdua akan difokuskan pada pengembangan padi organik dengan sentra lokus di Desa Cikurubuk. Sementara itu, Kecamatan Ujungjaya diarahkan pada integrasi dan hilirisasi usaha tani padi yang berpusat di Desa Sukamulya.

Adapun untuk wilayah Tomo, pemerintah daerah akan membidik sektor agro-olah dan ekspor Mangga Gedong Gincu. Pengembangan komoditas unggulan ini akan melibatkan sentra lokus di Desa Jembarwangi, Desa Karyamukti, dan Desa Tolengas.

Dony menegaskan bahwa arah dari kebijakan ini adalah mewujudkan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian yang kuat dan berdaya saing. Strategi ini juga dirancang untuk menciptakan ekosistem investasi yang menarik bagi para pemodal.

“Fokus pengembangan integrasi dan hilirisasi sistem pertanian yang didukung dengan sistem logistik terpadu dan feasible untuk penanaman modal,” tuturnya.

Guna merealisasikan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh pemangku kepentingan terkait penetapan status area dan lahan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat kelembagaan ekonomi serta melakukan pembinaan terpadu guna memastikan kesiapan masyarakat di kawasan pendampingan tersebut.

Bisnis.com, BANDUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memberikan dampak masif terhadap sektor ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi lokal dengan menyerap hampir 6.900 tenaga kerja serta mencatatkan perputaran ekonomi mencapai Rp137,9 miliar per bulan.

Data tersebut diungkapkan dalam Rakor Evaluasi Optimalisasi Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat Provinsi Jawa Barat yang digelar di Fieris Hotel Kertajati, Majalengka, Kamis (9/4/2026).

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menjelaskan hingga saat ini Sumedang telah membangun 138 SPPG aglomerasi dan 28 SPPG di wilayah terpencil yang siap beroperasi. Menurutnya, program ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

"Dalam perspektif agama, tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. MBG ini adalah ikhtiar nyata untuk melahirkan generasi yang sehat, kuat, cerdas, dan berakhlak mulia," kata Dony dalam keterangan resminya.

Guna mendukung transparansi dan kualitas, Sumedang meluncurkan Sistem Informasi Makan Bergizi Gratis (SIMBG). Inovasi digital ini memantau secara real-time mulai dari komposisi menu, kandungan gizi, hingga proses distribusi makanan kepada masyarakat.

"Dengan sistem ini, masyarakat bisa memantau langsung kualitas makanan yang diberikan. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus menciptakan kompetisi sehat antardapur MBG," kata Dony.

Tak hanya menyasar generasi muda, Sumedang juga menghadirkan inovasi "Rantang Simpati" bagi kelompok lanjut usia (lansia) agar manfaat pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh kelompok rentan secara lebih luas.

Kendati demikian, Dony mengakui masih terdapat tantangan struktural, terutama terkait optimalisasi pangan lokal, stabilitas produksi pertanian, serta percepatan operasional SPPG.

Dia menegaskan komitmen pengawasan ketat melalui rapat rutin hingga inspeksi mendadak untuk menjaga keberlanjutan program.

Senada, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN RI Dadang Hendrayudha menegaskan pengawasan adalah pilar utama dalam menjaga standar kualitas makanan dan tata kelola program MBG.

"Program ini menyangkut kualitas generasi masa depan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat, terukur, dan berkelanjutan. Tidak boleh ada kompromi terhadap standar, baik dari sisi kualitas makanan, higienitas, maupun tata kelola," tegas Dadang.

Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam merespons temuan di lapangan. Koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah dinilai menjadi kunci utama agar program ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia di Jawa Barat.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang sukses mendatangkan investor asal Uni Emirat Arab (UEA) yang kepincut potensi investasi sektor pertanian berbasis integrated farming circular economy di Desa Cikirubuk, Kecamatan Buahdua.

Hal ini merupakan buah dari promosi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang melalui pelbagai gelaran promosi investasi.

“Ini sangat luar biasa. Berkat upaya promosi tersebut, Duta Besar Uni Emirat Arab datang ke Sumedang dan saya pun diberikan kesempatan untuk memaparkan potensi pertanian Sumedang dalam sebuah forum strategis,” ujar Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir.

Dony berharap capaian promosi tidak berhenti, melainkan berlanjut hingga realisasi investasi. Menurutnya, indikator keberhasilan DPKP adalah ketika investor benar-benar datang dan siap merealisasikan proyek di kawasan Cikirubuk, Buahdua.

Ia juga menekankan bahwa prestasi yang telah diraih harus terus dijaga dan ditingkatkan melalui kerja yang konsisten, berkelanjutan, serta inovatif.

Bupati menambahkan pelaksanaan SAKIP menjadi momentum refleksi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan DPKP berdampak nyata bagi masyarakat, terutama petani.

Tugas DPKP, lanjut Bupati, sangat strategis karena berkaitan langsung dengan ketahanan dan stabilitas pangan daerah. Ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah gejolak sosial.

Oleh karena itu, kehadiran DPKP harus benar-benar menjamin kesejahteraan dan memberikan harapan bagi para petani di Sumedang.

Dony pun menjelaskan daerahnya memang memiliki potensi besar di sektor ketahanan pangan sehingga hal ini harus menjadi modal besar bagi daerahnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

"Kita harus bisa mengemas, mengelola dan membuka akses pemasaran yang besar. Sehingga mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani bisa merasakan langsung dampaknya," tandasnya.