Bisnis.com, PEKANBARU — Panitia Khusus Pendapatan Asli Daerah (Pansus PAD) DPRD Provinsi Riau menempuh langkah diplomasi investasi dengan menggandeng jaringan internasional guna memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

Abdullah, Ketua Pansus PAD DPRD Riau melakukan pertemuan tertutup dengan Agustaviano Sofjan, diplomat senior Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI yang memiliki pengalaman sebagai Direktur Pembangunan, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup serta pernah menjabat Konsul Jenderal di Ho Chi Minh City, Vietnam.

Pertemuan tersebut difokuskan pada upaya mencari terobosan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah. Seperti diketahui kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tengah mengalami tekanan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Defisit anggaran yang berulang dari tahun ke tahun mulai berdampak pada perlambatan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan, serta tertundanya sejumlah proyek strategis daerah.

Abdullah menilai peningkatan pajak daerah semata tidak cukup untuk menutup defisit anggaran. Menurut dia, daerah membutuhkan tambahan sumber pembiayaan baru melalui arus investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan penerimaan tradisional. Daerah membutuhkan arus investasi baru untuk memperkuat fiskal dan mempercepat pembangunan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas pemetaan potensi investasi unggulan di Riau. Diversifikasi sumber pendanaan melalui investasi dinilai menjadi strategi krusial untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang kompetitif agar mampu menghasilkan proyek industri baru dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Abdullah menegaskan pemerintah daerah tidak dapat lagi menunggu investor datang secara pasif, melainkan harus aktif menawarkan peluang investasi secara profesional dan terukur. Upaya tersebut diharapkan menjadi titik awal pemulihan ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian fiskal Provinsi Riau dalam jangka menengah hingga panjang.

Sementara itu, Agustaviano menyebut pentingnya perubahan pendekatan promosi investasi, dari sekadar menjual komoditas mentah menuju pengembangan industri berbasis hilirisasi dan keberlanjutan.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi besar antara lain hilirisasi industri kelapa sawit, pengembangan industri kehutanan berbasis pulp and paper dan viscose rayon ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan seperti Palm Oil Mill Effluent (POME) dan biomassa, serta pengembangan kawasan pesisir sebagai pusat logistik dan transshipment regional.

Selain itu, gagasan kerja sama kawasan ekonomi regional yang menghubungkan Singapura, Johor, dan Riau (Sijori) kembali dipandang relevan sebagai salah satu opsi penguatan daya saing investasi daerah.

Sebagai tindak lanjut, Pansus PAD berencana mengusulkan pembentukan Tim Percepatan Investasi Riau kepada gubernur. Tim tersebut dirancang sebagai unit khusus untuk mempercepat realisasi investasi dan mengatasi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala bagi investor.

Dalam kerangka awal, tim tersebut akan melibatkan sejumlah instansi terkait, antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Fokus utama tim adalah penyederhanaan perizinan, penyediaan lahan industri yang berstatus bersih dan jelas, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal sesuai kebutuhan investor.