Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan alasan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia belum merilis laporan keuangan kepada publik.

Menurutnya, proses penyusunan laporan keuangan masih berlangsung karena Danantara tengah mengonsolidasikan lebih dari 1.000 perusahaan yang berada di bawah pengelolaannya.

Rosan mengatakan penyampaian laporan keuangan Danantara tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT).

"Ini kan kita mengkonsolidasikan itu seribu perusahaan lebih, itu yang pertama," kata Rosan saat ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan, berbeda dengan perusahaan terbuka (Tbk) yang wajib menyampaikan laporan keuangan pada akhir Maret, perusahaan non-Tbk memiliki batas waktu hingga akhir Juni untuk menerbitkan laporan keuangan.

"Nah, sesuai undang-undang PT bahwa laporan keuangan itu, kalau itu bukan perusahaan Tbk, itu adalah sampai akhir Juni," ujarnya.

Selain proses konsolidasi, Rosan menyebut seluruh data keuangan Danantara telah diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit terhadap lembaga tersebut.

"Kemudian ini kita juga sudah serahkan datanya semua ke BPK karena BPK adalah yang akan melakukan audit di kami," katanya.

Rosan menegaskan keterlambatan publikasi laporan keuangan bukan berarti Danantara menutup diri dari investor.

Menurutnya, dalam berbagai kegiatan promosi investasi atau roadshow, pihaknya tetap membuka data dan informasi keuangan kepada calon investor.

"Nah tapi ini kan pada saat kita melakukan roadshow, data-data kita kasih tahu mereka. Mereka juga nggak mungkin investasi tanpa melihat keuangan kita," ujarnya.

Dia mengatakan para investor memahami bahwa proses audit laporan keuangan Danantara masih berlangsung dan dilakukan oleh BPK. Karena itu, mereka tetap dapat menilai kondisi keuangan perusahaan berdasarkan data yang telah disampaikan.

"Tapi mereka juga memahami sekali bahwa ini untuk Danantara dilakukan oleh BPK," lanjutnya.

Rosan menegaskan transparansi tetap menjadi prinsip utama yang dijalankan Danantara. Menurutnya, seluruh data keuangan yang tersedia telah dibuka kepada para calon investor sehingga mereka dapat melakukan analisis secara independen.

"Sekali lagi kami justru selama ini yang saya tekankan itu apa sih? Transparansi kok," kata Rosan.

Dia menjelaskan laporan keuangan yang disampaikan kepada investor merupakan data aktual yang belum diaudit oleh BPK, namun tetap menggambarkan kondisi keuangan Danantara secara apa adanya.

"Kita tampilkan data-data kita dan mereka juga bisa melihat, mereka bisa menghitung, mereka bisa menganalisa mengenai laporan keuangan yang kita keluarkan, yang kita laporkan walaupun itu belum diaudit oleh BPK," ujarnya.

Menurut Rosan, keterbukaan tersebut mendapat respons positif dari para investor yang mengikuti perkembangan Danantara sejak awal pembentukannya.

"Kita kasih tahu apa adanya kok. Dan kita lihat responsnya ternyata positif karena kita memberikan laporan keuangan juga apa adanya. Mereka juga bisa mengikuti semua perkembangan yang ada di sini," tandas Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengumumkan keterbukaan informasi terkait transaksi afiliasi berupa pengalihan saham anak usahanya, PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI), kepada PT Danantara Asset Management (DAM).

Transaksi tersebut dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat pada 1 April 2026 antara PT Mandiri Sekuritas (Mansek) dan Koperasi Konsumen Pegawai Bank Mandiri sebagai penjual, dengan DAM sebagai pembeli.

Nilai transaksi disepakati sebesar Rp1,024 triliun untuk 1.499 lembar saham atau setara 99,93% kepemilikan di MMI.

Manajemen Bank Mandiri menjelaskan, transaksi ini merupakan bagian dari inisiatif konsolidasi perusahaan manajemen aset dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengelolaan DAM. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi bisnis serta meningkatkan kapabilitas pengelolaan aset secara terintegrasi.

Perseroan menegaskan bahwa transaksi ini tergolong sebagai transaksi afiliasi karena adanya hubungan pengendalian oleh pihak yang sama, yakni Negara Republik Indonesia, terhadap para pihak yang terlibat.

Namun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris BMRI memastikan bahwa transaksi telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang memadai dan tidak mengandung benturan kepentingan.

Dari sisi materialitas, nilai transaksi ini hanya setara sekitar 0,32% dari ekuitas konsolidasian perseroan per 31 Oktober 2025. Dengan demikian, transaksi tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai transaksi material dan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan laporan penilaian independen, nilai pasar 100% saham MMI tercatat sekitar Rp1,004 triliun, sehingga nilai transaksi yang disepakati dinilai masih dalam kategori wajar. Penilaian tersebut menggunakan pendekatan pasar dan pendapatan, termasuk metode perbandingan perusahaan sejenis serta discounted cash flow.

Setelah transaksi efektif, kepemilikan MMI akan sepenuhnya beralih ke DAM, sehingga perusahaan tersebut menjadi bagian dari ekosistem pengelolaan aset di bawah Danantara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu.

Dia mengungkapkan perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

"Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," ungkap Purbaya dikutip, Jumat (5/12/2025).

Purbaya juga menuturkan bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi.

Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

"Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan," terangnya.

Dia menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelahnya aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

"Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah," ucapnya.

Pada Rabu (3/12/2025), CEO Danantara Rosan Roeslani turut mendiskusikan soal keringanan pajak ini dengan Purbaya saat bertemu di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Selain itu, Danantara turut membicarakan soal opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja," ujar Rosan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu.

Dia mengungkapkan perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

"Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," ungkap Purbaya dikutip, Jumat (5/12/2025).

Purbaya juga menuturkan bahwa Danantara Indonesia mengajukan keringanan pajak untuk BUMN, salah satunya dalam hal melaksanakan sejumlah aksi korporasi.

Permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut Purbaya, keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

"Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan," terangnya.

Dia menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelahnya aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

"Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah," ucapnya.

Pada Rabu (3/12/2025), CEO Danantara Rosan Roeslani turut mendiskusikan soal keringanan pajak ini dengan Purbaya saat bertemu di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Selain itu, Danantara turut membicarakan soal opsi penyertaan APBN dalam penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja," ujar Rosan.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah belum ikut campur dalam wacana merger GoTo-Grab yang kembali ramai dibicarakan di tengah penataan regulasi transportasi daring. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menilai proses korporasi itu masih sebatas berjalan di internal perusahaan.

“Ya, itu kan mereka sedang berjalan dulu ya, biarkan dulu itu berjalan lah,” ujar Rosan saat ditanya ihwal keterlibatan Danantara dalam rencana konsolidasi tersebut di sela Kompas100 CEO Forum di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Ia juga tidak merinci langkah pemerintah ke depan, tetapi menegaskan belum ada posisi khusus yang diambil. Isu konsolidasi dua pemain besar ini mencuat seiring pemerintah menyiapkan aturan baru terkait keselamatan dan perlindungan pengemudi. Di banyak kota, layanan transportasi daring masih menjadi tumpuan mobilitas publik sekaligus sumber nafkah pekerja harian.

Di sisi korporasi, GoTo berupaya meredam spekulasi pasar lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia. Manajemen menyatakan rapat pemegang saham pada 17 Desember 2025 tidak terkait aksi korporasi apa pun.

GoTo juga menegaskan belum ada keputusan ihwal merger dengan Grab dan perusahaan tetap memprioritaskan kepentingan mitra pengemudi serta pelaku UMKM. Pernyataan ini disampaikan setelah laporan Financial Times menyoroti meningkatnya pembicaraan konsolidasi di kawasan.

Di Singapura, otoritas setempat disebut belum menerima pemberitahuan resmi dari kedua perusahaan. Meski begitu, regulator tetap memantau perkembangan regional karena dampaknya bisa merembet ke ekosistem persaingan.

Di Indonesia, dampak merger diperdebatkan karena berpotensi mengubah harga layanan dan peta persaingan usaha. Sejumlah pihak menilai, penggabungan dua raksasa bisa menekan ruang tawar mitra pengemudi jika tidak diawasi ketat.

“Selama tarif batas atas dan bawah diterapkan, perusahaan tidak bisa menekan pendapatan mitra terlalu jauh,” ujarnya, Selasa (18/11/2025).

Kinerja GoTo yang membaik sejak tahun lalu memberi sinyal perusahaan tengah menata fondasi bisnisnya. Efisiensi operasional dan kenaikan pendapatan membuat ruang manuver GoTo lebih lebar saat industri menghadapi perubahan.

Pemerintah kini berada di persimpangan antara kebutuhan menjaga iklim persaingan dan perlindungan mitra serta konsumen. Jika konsolidasi benar terjadi, publik menunggu sikap negara agar layanan tetap terjangkau, sementara pendapatan pengemudi tidak tergerus.

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) mengatakan penggabungan tiga anak usaha yakni PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) dan PT Pertamina International Shipping (PIS) ditargetkan selesai pada 2026.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono di Jakarta, Rabu, mengatakan perseroan mendapat pengawalan dari Danantara Indonesia untuk melakukan integrasi di bisnis hilir, yang terdiri dari sektor comercial and trading, refinery dan kilang, serta logistik.

Menurut dia, saat ini proses penggabungan tersebut dalam tahap pengkajian internal.

"Siang hari ini kami akan melanjutkan pembahasan dengan dewan komisaris untuk mendapatkan persetujuan atas detail teknis yang dilakukan dengan target persiapan go live-nya di tahun 2026," ujar Agung.

Agung mengatakan proses streamlining atau strategi menyederhanakan operasional bisnis ini merupakan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi dan mengurangi kompleksitas operasional.

Tujuan utama dari program streamlining tersebut adalah untuk dapat fokus kepada core bisnis atau bisnis inti dari Pertamina, yaitu dalam bidang minyak dan gas, pengolahan hingga distribusi energi, serta energi baru terbarukan.

Selain itu, strategi ini juga diharapkan dapat menambah daya saing perusahaan, dan lebih efisien dalam pengambilan keputusan.

"Tentunya ditargetkan bahwa nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang saham atau unlock value dapat dilakukan," katanya, menerangkan.

Lebih lanjut, perseroan juga sedang melakukan proses konsolidasi terhadap empat sektor bisnis yang dimiliki Pertamina, di bawah naungan Danantara.

Adapun keempat bisnis tersebut bergerak di sektor kesehatan melalui Pertamina Bina Medika IHC, perhotelan melalui anak usaha PT Patrajasa yang memiliki sembilan bisnis hotel, penerbangan melalui Pelita Air Service (PAS) dan asuransi.

Agung juga mengatakan bahwa tahun ini, perseroan telah melakukan likuidasi dua entitas perusahaan yang tidak lagi memiliki kontribusi strategis, yakni TRB London yang bergerak di sektor asuransi dan Pertamina Energy Service Pte Ltd yang berbasis di Singapura.

"2025 ini telah tuntas dilakukan likuidasi dua entitas perusahaan yang tidak lagi memiliki kontribusi strategis. Pertama TRB London, anak perusahaan yang menjadi bagian asuransi di Februari lalu, dan Pertamina Energy Service yang berbasis di Singapura, dulunya anak perusahaan Petral, dituntaskan likuidasi Juli 2025," kata Agung.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — PT Brantas Abipraya (Persero) mengonfirmasi merger entitas karya dalam konglomerasi Danantara masuk dalam peta jalan perusahaan 2026.

Direktur Utama Brantas Abipraya Sugeng Rochadi menuturkan proses integrasi perusahaan negara bidang konstruksi ini masih dalam tahap kajian dengan konsultan.

“Kami sudah melakukan proses integrasi tersebut dengan konsultan dan ini masih dalam kajian,” ucap Sugeng dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Dia menyampaikan rencana integrasi tersebut sudah masuk dalam peta jalan atau roadmap pengembangan aksi korporasi pada tahun depan. Dengan rencana itu, Brantas Abipraya akan kembali fokus ke bisnis intinya.

Berdasarkan laman resminya, Brantas tercatat memiliki empat lini bisnis yakni divisi gedung, sumber daya air, infrastruktur, serta peralatan dan beton cetak (precast). Sugeng menjelaskan saat ini perseroan terus mempersiapkan integrasi sesuai dengan arahan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan sesuai arahan Danantara bahwa perampingan atas anak dan cucu perusahaan akan selesai pada 2026.

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dirangkum Bisnis, PT Hutama Karya akan dipasangkan dengan WSKT dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA). Adapun PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) digabung dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), sedangkan Brantas Abipraya dipasangkan dengan PT Nindya Karya (Persero).

Seperti diketahui, holding operasional Danantara Indonesia, yakni PT Danantara Asset Management (Persero) memastikan proses restrukturisasi BUMN Karya menjadi salah satu agenda yang akan dikebut pada tahun ini.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan bahwa restrukturisasi dilakukan guna memastikan BUMN tetap sehat, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Intinya, kami di Danantara akan melakukan proses perbaikan semua perusahaan kita. Jadi, perusahaan-perusahaan sejenis terutama sekali akan kami lakukan konsolidasi supaya mereka memiliki daya saing,” ujarnya.

Salah satu fokus jangka pendek adalah pembentukan holding BUMN Karya. Berdasarkan proposal awal yang tengah disusun, kemungkinan ada tiga entitas konstruksi besar yang dinilai sehat secara keuangan dan operasional.

“Holding karya ini sedang kami proses, sedang lihat pilihan-pilihan untuk kami lakukan merger nantinya. Tentu kami ingin perusahaan-perusahaan karya kita menjadi sehat, sehingga ini akan dilakukan konsolidasi,” pungkas Dony.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, angkat bicara mengenai isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT Indofarma. Dony meluruskan informasi tersebut.

“Sebenarnya bukan PHK, ya. Tetapi kami menawarkan langkah penyehatan, dan sebagian karyawan direkrut kembali,” ujar Dony usai konferensi pers di Gedung Garuda Sentra Operasi (GSO), Tangerang, Banten, Kamis (13/11/2025).

Dony mengatakan, Indofarma sebagai bagian dari BUMN tentu tidak akan mengambil langkah yang merugikan para pekerja. Ia menegaskan, setiap keputusan akan melalui kajian matang.

“Intinya begini, kami di Danantara tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak proper. Makanya mereka tetap senang, ya kan,” ucap Dony.

Ia menjelaskan, langkah yang dilakukan manajemen Indofarma merupakan bagian dari proses turnaround atau transformasi perusahaan. Dony menambahkan, Indofarma nantinya akan dikonsolidasikan ke dalam PT Kimia Farma, sesama anggota holding BUMN farmasi di bawah PT Bio Farma.

“Nanti akan mulai kerja lagi,” sambungnya.

Dony menuturkan, Danantara tidak terburu-buru menyalurkan dana modal kerja kepada Indofarma. Ia meminta perusahaan tersebut menata ulang profil serta fokus bisnisnya ke depan. “Kalau perusahaannya belum dalam profil sehat, percuma diberi uang pun bisnisnya tidak akan berjalan. Jadi kita harus logis, karena ini uang rakyat. Kalau dibagi-bagi tanpa perhitungan, justru berisiko,” kata Dony.

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir akan bicara terkait rencana mendirikan perusahaan pengelola aset, yang menggabungkan entitas anak BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Ketika dikonfirmasi, Pandu mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait rencana menggabungkan entitas anak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

“Itu aku belum bisa ngomong,” kata Pandu ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

Kendati begitu, Pandu memastikan akan mengumumkan kepada publik apabila Danantara resmi melakukan merger terhadap anak usaha bank pelat merah itu.

“Kalau soal nantinya ada merger atau apa, nanti pasti akan kami sampaikan kalau sudah official,” ujarnya.

Pandu mengatakan, umumnya penggabungan anak usaha dilakukan untuk memperkuat posisi dan kinerja perusahaan. Menurutnya, langkah konsolidasi tersebut akan membuat perusahaan makin efisien dan kuat.

Dalam catatan Bisnis, Danantara dikabarkan bakal mendirikan perusahaan pengelola aset anyar, yang menggabungkan entitas anak BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Entitas ketiga bank BUMN ini diperkirakan mengelola aset senilai US$8 miliar. Sebagai gambaran, dengan asumsi kurs Jisdor Rp16.617, nilai dana kelolaannya secara total mencapai Rp132,94 triliun. Demikian dikutip dari Bloomberg, Rabu (22/10/2025).

Sumber Bloomberg mengatakan bahwa Danantara merekrut penasihat untuk mendirikan perusahaan baru yang akan menggabungkan kekuatan ketiga bank BUMN ini di bidang pengelolaan aset.

Penggabungan tiga perusahaan ini dilakukan untuk membangun pengelola aset untuk bersaing di Tanah Air dan kawasan. Perusahaan pengelolaan aset lainnya juga kemungkinan masuk dalam radar rencana penggabungan ini.

Seperti diketahui, BRI memiliki entitas anak PT BRI Manajemen Investasi yang sebelumnya merupakan PT Danareksa Investment Management.

Kemudian, Bank Mandiri memiliki entitas bernama PT Mandiri Manajemen Investasi dan BNI memiliki PT BNI Asset Management (BNI AM). Adapun, entitas BUMN di bidang ini, yakni PT Bahana TCW Investment Management yang berada di bawah holding BUMN asuransi dan penjaminan.

Danantara akan memfinalkan aksi ini setidaknya pada kuartal I/2026. Adapun, pertimbangan masih berjalan sehingga belum ada keputusan final terkait hal ini.

Juru bicara Danantara menyebutkan terlalu dini untuk mengomentari kabar ini. Perwakilan dari bank BUMN terkait pun tak memberikan komentar soal rencana aksi korporasi yang dimotori Danantara.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengurangi jumlah perusahaan BUMN dari total saat ini sebanyak 1.044 perusahaan menjadi 230 hingga 240 perusahaan. Artinya akan ada 804 perusahaan atau sekitar 77% BUMN beserta anak, cucu dan cicit usaha yang akan dipangkas oleh Danantara.

"Sekarang tau gak BUMN ada berapa banyak yang ada di Indonesia? Pertama ada yang bilang 800, sekarang sudah lebih dari 1.044. Kita pikir awalnya juga 800 tapi ternyata dalam kenyataannya ini berkembang terus di 12 sektor mencapai hampir 1.044 pada saat ini," Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani di Ballroom Kempinski Jakarta, Senin (20/10).

Rosan mengatakan, dari ribuan perusahaan tersebut merupakan hasil pembentukan anak usaha BUMN yang tersebar di 12 sektor usaha.

"Nah, oleh sebab itu, kita pun ingin membuat ini efektif, efisien dari seribu. Kita sudah review, mungkin arahnya hanya sampai 230-24040 BUMN nantinya, 5 tahun ke depan. Itu memang target dari kami," ungkapnya.

Namun, konsolidasi perusahaan BUMN yang telah dilakukan pada kepemimpinan Erick Thohir ternyata belum cukup. Sehingga Danantara akan kembali melakukan efisiensi.

"Buat kita yang paling penting adalah kita konsolidasikan, kita optimalisasi aset, kita create more value, itu kan salah satu tugasnya," tuturnya.

Selain itu, Danantara juga akan mengoptimalkan aset perusahaan BUMN secara maksimal. Sebab, saat ini pendanaan Danantara berasa dari dividen BUMN.

"Pendanaan kita adalah dari seluruh dividen yang kita terima dari BUMN-BUMN ini. Kalau dulu dikontribusikan kepada Kementerian Keuangan, sekarang bisa reinvest langsung oleh Danantara," jelasnya.

Adapun target BUMN pada 5 tahun ke depan sebesar Rp 750 triliun. Perhitungan tersebut berasal dari proyeksi dividen per tahun yang mencapai Rp 140-150 triliun.

"Dividen kita kurang lebih itu pada tahun ini kita terima, walaupun kita terima secara bertahap, itu kurang lebih mencapai 140 triliun. 140 triliun. Nah kalau kita bicara kali 5 untuk perhitungan gampang mungkin ya, jadi 150 triliun. Kalau kita kali 5 berarti nilainya berapa? 750 triliun. Itu dalam 5 tahun depan yang kita bisa investasikan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Shield On Service Tbk. (SOSS) akan melebur dengan induknya, PT ALSOK BASS Indonesia Security Services (AB). Dalam keterbukaan informasi, SOSS yang bergerak dalam bidang keamanan swasta itu akan menjadi penerima penggabungan atau surviving entity yang tetap terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Dijelaskan bahwa tujuan dari rencana merger ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dengan menggabungkan operasi dan sumber daya yang serupa. Selain itu, aksi konsolidasi ini disebut akan menciptakan struktur manajemen yang lebih terpadu, mempermudah pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.

"Karyawan akan mendapatkan manfaat dari peran dan tanggung jawab yang lebih jelas sehingga mendorong tempat kerja yang lebih kolaboratif," kata manajemen SOSS dalam keterbukaan informasi yang dikutip Senin (13/10/2025).

Manajemen melanjutkan, para pemegang saham meyakini keberadaan satu perusahaan yang terintegrasi dengan baik akan menyederhanakan tata kelola dan meningkatkan nilai, sehingga menghasilkan visi strategis yang jelas serta mengurangi kompleksitas administratif.

Terdapat pula peluang memperkuat basis konsumen, melalui konsolidasi data konsumen dari Perusahaan Peserta Penggabungan. Basis konsumen yang lebih besar dan lebih beragam dapat memperkuat keberadaan merek, memungkinkan entitas gabungan untuk mengukuhkan posisi di pasar utama sekaligus membuka peluang cross-selling baru.

Adapun per 30 September 2025, komposisi pemegang saham SOSS terdiri dari AB sebanyak 79,83%, PT Puragraha Dianpertiwi sebesar 12,51%, ALSOK sebesar 4,50%, dan masyarakat sebanyakk 3,16%. Nilai ekuitas SOSS per 30 Juni 2025 mencapai Rp426,42 miliar.

Sementara itu, per 30 September 2025, komposisi pemegang saham AB terdiri dari ALSOK sebesar 99,28%, PT Aneka Oasis Indah sebesar 0,64%, dan PT Sakura Mitra Perdana sebesar 0,08%. Nilai ekuitas AB per 30 Juni 2025 mencapai Rp434,03 miliar.

Dengan meleburnya kedua SOSS dan AB, ALSOK akan menjadi pemegang saham pengendali baru. Nantinya, ALSOK akan menguasai 87% saham SOSS, PT Puragraha Dianpertiwi sebanyak 10,3%, PT Aneka Oasis Indah sebanyak 0,5%, PT Sakura Mitra Perdana sebesar 0,1%, dan publik menggenggam 2,6%.

ALSOK sendiri merupakan perusahaan yang berbasis di Jepang, dengan kegiatan usaha meliputi layanan keamanan, layanan manajemen fasilitas, layanan perawatan jangka panjang, dan layanan luar negeri.

SOSS akan melakukan pemanggilan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 November 2025. Sementara AB akan mengadakan RUPSLB pada 17 Desember 2025.

Diperkirakan, penggabungan SOSS dan AB akan efektif pada 1 April 2026. Seiring dengan pengumuman tersebut, saham SOSS melesat 24,55% menyentuh batas auto reject atas (ARA) ke posisi 1.040 per saham pada perdagangan Senin (13/10/2025). Sejak awal tahun saham SOSS telah naik 133,18%.