Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki bulan ke-empat 2026, muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran.

Kabar reshuffle ini muncul setelah reshuffle kabinet terakhir Prabowo yang dilakukan pada 17 September 2025 lalu.

Seperti diketahui, sepanjang 2025, Prabowo melakukan reshuffle sebanyak tiga kali.

Kabar reshuffle itu hingga sore ini belum terbuktikan, karena hingga siang tadi, kompleks Istana Presiden pun masih sepi.

Isu reshfulle kabinet di pemerintahan Prabowo beberapa kali mencuat, namun hingga saat ini belum ada yang dilakukan sepanjang 2026.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menekankan bahwa isu reshuffle merupakan hak prerogatif dari Kepala negara sehingga setiap pihak baiknya menunggu keputusan tersebut memang dilakukan oleh Presiden.

“Tunggu aja,” ujarnya usai mendampingi siswa sekolah dalam kunjungan ke Istana Kepresidenan, Jakarta belum lama ini.

Ketika kembali didalami apakah reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, Teddy tetap memilih irit bicara.

“Nanti bapak presiden yang ceritakan,” katanya.

Setali tiga uang, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat.

Namun, dia menekankan bahwa evaluasi kinerja kabinet tetap berjalan intensif.

“Kalau ditanya apakah ada evaluasi, tentu. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu evaluasi itu terjadi,” katanya.

Prasetyo juga menegaskan bahwa evaluasi tidak identik dengan pergantian menteri.

“Evaluasi itu dalam konteks apakah kami sebagai pembantu Presiden sudah menjalankan tugas dengan baik. Tapi bukan berarti setiap evaluasi berujung pada reshuffle,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Aznar, mengatakan evaluasi kabinet selalu dilakukan, namun sampai saat ini belum ada kabar reshuffle.

"Pada saat rapat kabinet juga, bahkan Presiden Prabowo selalu menyampaikan jika kebijakan tidak sesuai dengan afirmasi kebijakan rakyat, tidak sesuai dengan keputusan presiden bahkan bisa merugikan kepentingan rakyat, silakan mundur saja. itu berulang kali disampaikan," ujar Dahnil dikutip dari podcast youtube Gerak Cerita Politik (Gercep).

Menurutnya, selama ini Presiden Prabowo ingin semua kebijakan mengafirmasi kepentingan rakyat.

"Evaluasi itu pasti, reshuffle belum tahu karena itu keputusan Presiden. Kalau di Gerindra terkait isu reshuffle, kita ingin yang terbaik, kalau posisi saya semuanya itu ikut keputusan presiden sebagai anak buah presiden," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI), Trubus Rahardiansyah, menilai persoalan kabinet tidak semata pada reshuffle, tetapi pada kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

“Sebenernya karena banyak menteri saya rasa tidak sejalan dengan presiden. Memilih pembantu di kabinet itu kan ada dua poin biasanya, yaitu loyal dan kompeten, tak bisa salah satu harus kedua faktor ini terpenuhi,” ucapnya kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Dia menekankan apabila pembantu di kabinet sekadar loyal tetapi tak kompeten maka khawatir ke depan akan ada banyak program yang tak berjalan sehingga ada masalah atau tekanan publik menghindar dan memberikan beban ke presiden.

Dia pun menyoroti fenomena “lempar tanggung jawab” dalam pemerintahan bisa terjadi jika kedua faktor itu tidak terjadi. Menurut Trubus, persoalan ini berdampak langsung pada sektor-sektor strategis.

“Kalau enak paling depan, kalau ada momen yang tidak sesuai menteri akan menghindar dan presiden yang jadi namanya jelek. Kan itu tidak bagus. Contoh, dari Industri saja pak AGK dari jaman peninggalan menteri presiden sebelumnya harusnya diganti karena sudah tak optimal,” tuturnya

Dia pun menegaskan pentingnya keseimbangan antara loyalitas dan kompetensi. Bahkan, menurutnya harus ada langkah berani untuk berbenah dari menteri-menteri yang berasal dari pemerintahan sebelumnya sehingga kapal rezim dapat berlayar dengan kecepatan penuh untuk sisa periode.

“Harus kembali ke yang punya loyal dan kompetensi. Jadi tak lagi karena partai dan titipan lagi. Kalau perlu Istana harus ada tim yang memberikan kartu merah apabila ada pemerintah ada kendala tetapi kekurangannya di sini,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan ini muncul isu reshuffle kabinet Prabowo-Gibran. Namun hingga saat ini belum ada kepastian terkait kabar tersebut.

Isu reshuffle kabinet merupakan hal yang biasa terjadi di kabinet pemerintahan presiden di Indonesia.

Apa itu reshuffle kabinet?

Melansir Antara, reshuffle kabinet merupakan praktik lazim dalam sistem pemerintahan Indonesia yang kerap menjadi sorotan publik saat terjadi pergantian pejabat kabinet. Istilah ini merujuk pada perubahan komposisi menteri yang dilakukan oleh Presiden, baik dengan mengganti maupun memindahkan jabatan.

Langkah tersebut biasanya ditempuh sebagai upaya penataan kabinet, evaluasi kinerja para menteri, sekaligus penyesuaian terhadap arah kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, reshuffle menjadi bagian penting dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan. Berikut penjelasannya, merangkum dari berbagai sumber:

Secara terminologis, reshuffle berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyusun ulang atau merombak kembali suatu susunan kelompok. Dalam konteks pemerintahan, reshuffle merujuk pada tindakan Presiden untuk mengubah susunan kabinet dengan mengganti, memindahkan, atau memberhentikan sebagian menteri, bukan mengganti keseluruhan kabinet.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah merombak berarti mengatur kembali dengan mengubah sebagian atau membongkar semuanya. Sementara itu, kata perombakan mengacu pada proses atau cara merombak.

Ketika digunakan dalam kalimat merombak susunan kabinet, maka maksudnya adalah melakukan perubahan komposisi menteri. Dengan demikian, reshuffle kabinet dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian struktur pemerintahan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan negara.

Dasar hukum reshuffle kabinet

Praktik reshuffle kabinet memiliki landasan hukum kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mencakup ketentuan konstitusi hingga peraturan pelaksana.

1. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 17 memberikan Presiden kewenangan untuk dibantu oleh menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian juga harus diatur dengan undang-undang.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

• Pasal 10: Presiden dapat mengangkat wakil menteri.

• Pasal 22: Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri, dengan syarat kandidat menteri harus menjadi warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta tidak pernah dipidana selama lima tahun terakhir.

• Pasal 19 sampai 21: Mengatur mekanisme pertimbangan dan persetujuan DPR bila reshuffle melibatkan penggabungan, pemisahan, atau pembubaran kementerian.

• Pasal 24: Menteri dapat diberhentikan karena mengundurkan diri, tidak aktif selama tiga bulan, mendapat vonis pidana berat, atau alasan lain yang ditetapkan Presiden. Pemberhentian sementara juga dapat dilakukan jika menteri didakwa pidana.

3. Keputusan Presiden

Setiap reshuffle harus dituangkan dalam Keputusan Presiden, yang menjadi dasar resmi untuk pelantikan atau pemberhentian menteri.

Hak prerogatif Presiden dan tujuan reshuffle

Reshuffle termasuk dalam hak prerogatif Presiden, yaitu hak istimewa yang melekat pada kepala negara untuk mengambil keputusan strategis secara mandiri tanpa persetujuan lembaga lain.

Tujuan umum reshuffle di antaranya penyegaran kabinet, evaluasi kinerja, dan perubahan kebijakan. Selain itu, reshuffle juga dapat dilakukan sebagai respons terhadap kondisi politik, dinamika partai, hingga tekanan publik maupun kritik terhadap kinerja menteri tertentu.

Dengan demikian, reshuffle kabinet adalah mekanisme penting dalam praktik pemerintahan presidensial Indonesia. Proses ini memungkinkan Presiden melakukan penyesuaian struktural dan penataan ulang kabinet untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintahan.

Dengan memahami pengertian, dasar hukum, serta hak prerogatif Presiden dalam reshuffle, publik dapat mengamati dan menilai langkah-langkah pemerintah dari sudut yang lebih terinformasi dan kritis. Kesadaran ini penting agar setiap perubahan kabinet dapat dipahami bukan hanya sebagai dinamika politik, melainkan juga sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan.

Reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo

Melansir wantimpres.go.id Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 11 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Dalam reshuffle jilid III ini, Presiden Prabowo melantik dua menteri baru, yakni Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Sebelumnya, posisi Menko Polkam dan Menpora sempat kosong setelah pada reshuffle jilid II Prabowo mencopot Budi Gunawan sebagai Menko Polkam dan Dito Ariotedjo dari posisi Menpora.

Reshuffle kabinet merupakan sebuah perombakan yang dilakukan dengan memindahkan seorang menteri dari satu posisi ke posisi yang lain. Selain itu, reshuffle kabinet dapat pula diartikan sebagai pergantian menteri baru dari menteri yang lama usai dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya.

Jejak Reshuffle Kabinet Prabowo (2025):

Reshuffle I (19 Februari 2025): Pencopotan Satrio Sumantri Brojonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, digantikan oleh Brian Yuliarto.

Reshuffle II (8 September 2025): Perombakan besar-besaran melibatkan lima posisi menteri, termasuk pergeseran Budi Gunawan (Menko Polkam), Sri Mulyani, Abdul

Kadir Karding, Budi Arie Setiadi, dan Dito Ariotedjo. Pelantikan juga mencakup posisi baru seperti Menteri Haji dan Umrah.

Reshuffle III (17 September 2025): Penyempurnaan struktur dengan mengganti Erick Thohir (dari BUMN ke Menpora), serta melantik pejabat baru untuk Menko Polkam (Djamari Chaniago), Kepala Staf Kepresidenan (Muhammad Qodari), dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Angga Raka Prabowo).

Bisnis.com, SURABAYA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron angkat suara mengenai isu Presiden Prabowo Subianto yang akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Kabar tersebut semakin menyeruak ke publik seusai diangkatnya mantan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Herman menyatakan bahwa keputusan untuk "kocok ulang" formasi dalam kabinet sesungguhnya adalah hak prerogatif yang melekat pada diri seorang presiden. Ia menegaskan bahwa pihaknya senantiasa untuk mendukung penuh kepada setiap kebijakan yang akan ditempuh oleh Prabowo.

“Urusan reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Kami menyampaikan apakah ada reshuffle atau tidak? Bahkan kalaupun ada portofolio baru atau nomenlaktur baru itu undang-undang sudah mendelegasikan ke presiden. Jadi, yang punya hak untuk menilai, mengganti, dan kemudian me-reshuffle bahkan menambah kementerian itu hak dari presiden, kami mendukung saja apapun keputusan presiden,” ucap Herman di Surabaya dikutip Senin (2/2/2026).

Dirinya menyatakan di tengah isu reshuffle yang hangat diberitakan, sejumlah kader Partai Demokrat yang menjabat di kabinet, sebagai menteri maupun wakil menteri, bekerja dengan baik dan maksimal.

“Kami pastikan bahwa menteri-menteri dari Partai Demokrat, ada Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Ekraf, Menteri Transmigrasi, Menteri PU, Wakil Menteri ATR/BPN, Wamenaker semuanya bekerja sungguh-sungguh, bekerja keras,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga senantiasa memberikan instruksi kepada segenap menteri maupun wakil menteri yang duduk dalam Kabinet Merah Putih untuk terus bekerja keras dan sungguh-sungguh.

“Ketua majelis tinggi kami Pak Susilo Bambang Yudhoyono selalu mengingatkan ke seluruh kader bahwa bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah modal mensukseskan program tersebut. Oleh karenanya, yang terpenting bekerja dengan baik, on the track, sesuai visi-visi presiden target-target presiden selebihnya itu kewenangan presiden,” tambahnya.

Selain itu, Herman menyebut bahwa Presiden Prabowo pasti akan mengajak partai politik untuk berkoordinasi apabila terdapat urusan-urusan kenegaraan yang penting, tidak hanya berkaitan dengan reshuffle kabinet semata.

“Bukan hanya urusan reshuffle, Pak Prabowo akan mengajak bicara untuk urusan-urusan lain,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penyatuan atau merger kementerian, termasuk isu penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Penegasan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

“Dari mana isunya? Enggak ada,” kata Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu penggabungan kementerian.

Bahkan, terkait isu reshuffle kabinet yang dinilai makin menguat, Prasetyo menyebut hal tersebut tidak lebih dari isu yang berkembang di ruang publik.

“Lah kalau isu bagaimana kita menahannya kan gitu,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa urusan kabinet, termasuk reshuffle maupun pergeseran posisi menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri dalam keseharian, meski tidak selalu dalam forum evaluasi resmi.

“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana penyatuan atau merger kementerian, termasuk isu penggabungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang belakangan ramai dibicarakan publik.

Penegasan itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

“Dari mana isunya? Enggak ada,” kata Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan terkait isu penggabungan kementerian.

Bahkan, terkait isu reshuffle kabinet yang dinilai makin menguat, Prasetyo menyebut hal tersebut tidak lebih dari isu yang berkembang di ruang publik.

“Lah kalau isu bagaimana kita menahannya kan gitu,” ujarnya.

Prasetyo menegaskan bahwa urusan kabinet, termasuk reshuffle maupun pergeseran posisi menteri, sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kalau berkenaan dengan masalah kabinet atau istilahnya yang kemudian rame ini kan reshuffle gitu, bahwa yang perlu dipahami masalah kabinet ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden,” tegasnya.

Dia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap kinerja para menteri dalam keseharian, meski tidak selalu dalam forum evaluasi resmi.

“Bapak Presiden tentu setiap hari melakukan evaluasi. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti satu forum khusus untuk mengevaluasi, tidak. Bahwa dalam proses bekerja itu, menjalankan program, menjalankan tugas-tugas, di situ pasti bagian dari perjalanannya adalah melakukan penilaian-penilaian atau evaluasi,” jelas Prasetyo.

Menurutnya, apabila Kepala negara menilai perlu adanya perbaikan atau pergantian di kabinet, keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Kepala Negara.

“Bilamana kemudian Bapak Presiden misalnya merasa perlu melakukan perbaikan atau perlu melakukan pergantian, ya itu sepenuhnya beliau yang tahu. Karena beliaulah yang sehari-hari memonitor seluruh kinerja dari para pembantunya di kabinet,” ujarnya.

Saat ditanya apakah ada menteri atau wakil menteri yang dinilai berkinerja kurang memuaskan, Prasetyo memastikan sejauh ini tidak ada.

“Sejauh ini, sejauh ini belum. Makanya kalau ada isu ya namanya isu atau gosip ya,” katanya.

Oleh sebab itu, dia menambahkan, pergeseran posisi menteri merupakan hal yang wajar sepanjang sesuai kebutuhan pemerintahan.

“Ya pada konteks yang tadi saya sampaikan ya menjadi wajar kan gitu. Kan kebutuhan yang paham Bapak Presiden gitu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu reshufflekabinet Presiden Prabowo kembali muncul ke permukaan, setelah keponakannya yang sempat menjadi Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kini ada satu posisi Wamenkeu yang kosong.

Siapakah yang akan mengisi posisi Wamenkeu? Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan bahwa terdapat pertimbangan reshuffle seiring jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan.

"Akan tetapi belum [belum dibahas], kan belum selesai proses menjadi deputi gubernur BI. Harus tunggu dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Setelah proses Thomas Djiwandono menjadi deputi gubernur BI selesai, Presiden kemudian akan melakukan kajian dan meminta pendapat serta pengisian kembali posisi Wakil Menteri Keuangan yang baru. Namun, dia pun menjelaskan belum tentu reshuffle kabinet terjadi pada posisi lain di Kabinet Presiden Prabowo.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Thomas terpilih untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung per 13 Januari 2026.

"Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono," ujar Misbakhun.

Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut mengomentari terkait kabar adanya perombakan atau reshuffle di Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, urusan reshuffle diserahkan semua ke Presiden. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

"Menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Dia pun menanggapi soal kabar nama-nama menteri dari Partai Golkar yang akan terkena reshuffle. Partai Golkar sendiri tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih, yakni delapan orang.

"Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden. Dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua keputusan kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Bahlil.

Namun, dia pun menjelaskan belum tentu reshuffle terjadi pada posisi lain di Kabinet Presiden Prabowo.

Kode dari Purbaya terkait Calon Wamenkeu Baru

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi kode bahwa wakil menteri keuangan baru dilantik pada pekan depan, usai petahana Thomas Djiwandono disetujui menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya memberikan sinyal kuat terkait skema "tukar guling" jabatan antara otoritas fiskal dan moneter. Usai Thomas terpilih menjadi deputi gubernur BI untuk mengisi kursi yang ditinggal Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026; Juda Agung dikabarkan bakal menggantikan Thomas sebagai wakil menteri keuangan.

Purbaya tidak menampik rumor yang beredar tersebut. Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Bendahara negara itu mengaku telah melakukan pertemuan langsung dengan Juda Agung. Dia menilai pemahaman fiskal Juda cukup mumpuni.

Lebih lanjut, terkait waktu pelantikan, Purbaya menyebut proses administrasi kemungkinan akan rampung dalam waktu dekat. Dia mengaku mendapat bocoran pelantikan wakil menteri baru bakal digelar pada awal Februari 2026, apabila tidak ada perubahan. "Seharusnya awal Februari. Mungkin minggu depan.," tambahnya.

Reshuffle Kabinet Prabowo 3 Kali

Presiden Prabowo diketahui telah melakukan reshuffle kabinet hingga 3 kali hanya dalam kurun waktu setahun kepemimpinannya. Dalam catatan Bisnis.com, total pejabat pemerintah yang sudah dirombak mencapai 17 pejabat.

Prabowo melakukan reshuffle pertama pada 19 Februari 2025. Saat itu, dia mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto untuk meningkatkan kualitas di sektor pendidikan.

Reshuffle kabinet kedua dilakukan pada 8 September 2025. Perombakan ini menggeser posisi Menteri Keuangan dan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan bagi umat Islam yang ingin menjalankan ibadah ke Mekkah, Arab Saudi.

Saat reshuffle jilid tiga, Prabowo kemudian mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia turut mengomentari terkait kabar adanya perombakan atau reshuffle di Kabinet Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, urusan reshuffle diserahkan semua ke Presiden. Sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

"Menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Dia pun menanggapi soal kabar nama-nama menteri dari Partai Golkar yang akan terkena reshuffle. Partai Golkar sendiri tercatat sebagai partai dengan jumlah menteri terbanyak di Kabinet Merah Putih, yakni delapan orang.

"Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden. Dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Semua keputusan kita serahkan kepada Bapak Presiden," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, kabar menyeruak terkait reshuffle Kabinet Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan terdapat pertimbangan reshuffle seiring jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono telah disetujui menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

"Akan tetapi belum [dibahas], kan belum selesai proses menjadi deputi gubernur BI. Harus tunggu dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (28/1/2026).

Setelah proses Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI selesai, Presiden kemudian akan melakukan kajian dan meminta pendapat serta pengisian kembali posisi Wakil Menteri Keuangan yang baru.

Namun, dia pun menjelaskan belum tentu reshuffle terjadi pada posisi lain di Kabinet Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan memberikan penjelasan terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan pengampunan yang ketiga kali dalam kasus korupsi.

Menanggapi penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut pemberian pengampunan sebagai bentuk intervensi dan berpotensi menjadi preseden buruk, Otto mengatakan bahwa keputusan Presiden didasarkan pada prinsip keadilan.

“Bapak Presiden tidak mau terjadi ada orang yang tidak bersalah di hukum, dan tidak mau juga ada orang yang bersalah bebas. Itu tegas tadi Bapak Presiden sampai ke tempat saya. Jadi Bapak Presiden itu betul-betul melihat rasa keadilan masyarakat itu harus ditegakkan di Republik ini,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Otto menjelaskan bahwa Presiden tidak ingin ada kekeliruan dalam proses hukum, baik menghukum orang yang tidak bersalah maupun membebaskan pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kebijakan pengampunan bukan bentuk intervensi, melainkan pelaksanaan hak prerogatif Presiden.

“Nah soal rehabilitasi, ini juga salah satu hal mungkin yang menjadi pertimbangan walaupun tidak spesifik tadi kita bicarakan. Tetapi mengenai soal rehabilitasi ini, ini adalah hak prerogatif dari Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi,” ujarnya.

Otto kemudian menjelaskan dua bentuk rehabilitasi dalam hukum, yakni yang bersifat yuridis dan yang bersifat konstitusional. Rehabilitasi yuridis, ujarnya, berlaku ketika seseorang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan sehingga nama baiknya harus dipulihkan.

Sementara itu, dia menegaskan bahwa rehabilitasi yang diberikan Presiden bersumber dari kewenangan konstitusional, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945.

Menurutnya, pertimbangan Presiden dalam memberikan rehabilitasi sepenuhnya berada dalam ranah konstitusional.

“Konstitusi mengatakan bahwa Presiden memperhatikan memberikan rehabilitasi. Nah, pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu,” ujarnya.

Otto menegaskan bahwa penggunaan kewenangan tersebut tidak dapat disebut sebagai intervensi.

“Jadi saya kira merupakan jauh daripada intervensi, justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara,” tandas Otto.

Prabowo Subianto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden, telah memberikan ampunan (baik dalam bentuk amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi) kepada terdakwa atau terpidana kasus korupsi sebanyak tiga kali hingga November 2025.

Ketiga pemberian ampunan tersebut adalah Amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama (Dirut) ASDP Ferry Indonesia atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Muhammad Adhi Caksono.

Bisnis.com, SURABAYA — Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan angkat suara mengenai desakan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mengintervensi putusan pengadilan tindak pidana korupsi karena dikhawatirkan dapat merusak tatanan sistem peradilan pidana.

Otto menegaskan bahwa pernyataan ICW tersebut tidaklah tepat karena presiden memiliki hak prerogatif yang telah diatur dalam undang-undang dasar. Menurutnya, presiden memiliki kewenangan untuk menggunakan hak prerogatif tersebut, termasuk dalam melakukan rehabilitasi, yang telah diamanatkan konstitusi.

"Ada suatu rehabilitasi yang dilakukan secara yuridis, tetapi kalau soal hak apa untuk memberikan rehabilitasi itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh presiden yang diberikan oleh konstitusi, khususnya dalam pasal 14 undang-undang dasar," ucap Otto kepada Bisnis usai diskusi publik dan penyampaian aspirasi agenda reformasi kepolisian di Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (27/11/2025).

Otto juga menuding bahwa pernyataan ICW yang menyebutkan hak prerogatif tersebut dapat berpotensi mengacaukan sistem peradilan pidana, bersifat terlalu subjektif. Ia menegaskan kembali bahwa hak prerogatif tersebut melekat pada diri presiden, sebagaimana telah diamanatkan oleh undang-undang dasar.

"Jadi, bagaimana kita bisa mengatakan seorang presiden itu merusak tatanan hukum karena dia melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dasar, kan enggak mungkin. Jadi, itu saya kira pendapat yang terlalu subjektif ya," tegasnya.

Otto yang juga dikenal sebagai pengacara kondang ini menyatakan bahwa hak prerogatif yang dijalankan presiden terhadap peradilan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan umum. Maka, pemberian rehabilitasi, abolisi, ataupun amnesti seyogyanya sah di mata hukum karena berlandaskan konstitusi negara.

"Percayalah, bahwa presiden menggunakan kewenangannya itu dengan sebaik-baiknya dan pasti untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih besar. Begitu kira-kira. [Hak prerogatif presiden] sah karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ICW mendesak Presiden Prabowo Subianto tidak mengintervensi hasil putusan pengadilan tindak pidana korupsi.

Hal ini buntut dari pemberian rehabilitasi bagi Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayaran tahun 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan tahun 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.

Mereka sebelumnya dinyatakan bersalah korupsi oleh pengadilan Tipikor dalam kasus akuisisi kapal PT Jembatan Nusantara oleh PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP). Terlebih, sebelumnya Prabowo juga memberikan abolisi bagi Thomas Trikasih Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto. ICW menilai, intervensi presiden memperlemah putusan pengadilan.

"Intervensi Presiden terhadap putusan pengadilan merupakan bentuk pelemahan terhadap lembaga yudikatif dan pengabaian terhadap prinsip pemisahan cabang kekuasaan. Terlebih, kasus ini masih belum inkracht atau berkekuatan hukum tetap," tulis ICW melalui laman resminya, Kamis (27/11/2025).

Apalagi pemberian rehabilitasi sebelum putusan berstatus tetap atau inkrah. Diketahui, Ira dijatuhi vonis pada 20 November 2025 dan diberikan waktu tujuh hari untuk mengajukan banding yang dalam hal ini tenggat waktu sampai 27 November 2025.

Menurut, ICW lembaga yudikatif harus bersifat transparan dan independen, serta bebas dari intervensi politik. Pemberian rehabilitasi maupun amnesti tanpa pertimbangan yang jelas dapat mencederai prinsip tersebut.

"Dalam institusi peradilan seharusnya Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung diposisikan sebagai ruang koreksi yuridis untuk menguji ketepatan pertimbangan hukum pengadilan yang berada di bawahnya," lanjut rilis tersebut.

ICW khawatir pemberian rehabilitasi maupun amnesti dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi dengan membangun narasi-narasi belas kasih sehingga memperoleh hak prerogatif presiden.

Selain itu, mudahnya menggunakan hak prerogatif berpotensi mengacaukan sistem peradilan pidana yang patutnya bersifat objektif.

Selain menuntut batasan pemberian rehabilitasi hingga amnesti, ICW juga mendesak DPR segera mengatur pemberian hak prerogatif presiden sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pemberian rehabilitasi kepada tiga mantan Direksi PT ASDP yang sebelumnya terseret kasus korupsi akusisi kapal milik PT Jembatan Nusantara (PT JN).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pemberian rehabilitasi merupakan hak prerogatif presiden dan menghormati putusan tersebut.

"Terkait dengan rehabilitasi tentunya KPK menghormati ya keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak preoregatif dari Presiden ya kepada tiga direksi PT ASDP tersebut," kata Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

Kendati demikian, pihaknya masih menunggu surat dari Kementerian Hukum untuk nantinya ditindak lanjuti. Asep menjelaskan, wewenang jaksa lembaga antirasuah adalah saat proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.

Setelah diputuskan oleh pengadilan, merupakan hak dari majelis persidangan, begitupun terbitnya surat keputusan rehabilitasi. Menurutnya, pemberian rehabilitasi di luar kewenangan KPK.

"Jadi secara formil maupun material sudah diuji dan sudah selesai. Artinya selesai itu pekerjaan kami sudah lulus dari uji formil dengan memenangkan praperadilan dan kemudian juga sudah diuji secara material dengan terbitnya putusan atau vonis Majelis Hakim pada tanggal 20 November," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry yang sebelumnya terseret kasus hukum sejak Juli 2024.

Mereka adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayaran tahun 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan tahun 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.

Keputusan presiden untuk memberikan rehabilitasi disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengatakan pemberian rehabilitasi berdasarkan pengaduan dan aspirasi kepada DPR RI.

DPR RI kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara untuk mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum kemudian disampaikan kepada pemerintah.

"Terhadap perkara 68 Pidsus/ TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, dengan komunikasi dengan pihak pemerintah Alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap ketiga nama tersebut," ujar Dasco

Bisnis.com, JAKARTA - Kuasa Hukum mantan Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, untuk mengecek surat rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada kliennya.

"Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Kalau memang sudah sampai tentukan kita akan mengajukan pembebasan," katanya, Senin (25/11/2025).

Soesilo mengatakan pemberian rehabilitasi kepada kliennya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, alasan Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi karena adanya kekeliruan dalam proses hukum dan telah melewati banyak pertimbangan.

"Ada suatu proses hukum yang keliru atau tidak sah, sehingga dia diberikan pemilihan kembali hak dan martabatnya," jelasnya.

Soesilo tidak dapat menjelaskan secara rinci mekanisme pemberian rehabilitasi karena merupakan wewenang Sekretariat negara.

Rehabilitasi tersebut diberikan kepada tiga mantan pejabat ASDP yaitu Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayaran tahun 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan tahun 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono, setelah melalui proses kajian hukum dan pertimbangan pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani surat rehabilitasi bagi tiga mantan direksi PT ASDP Indonesia Ferry yang sebelumnya terseret kasus hukum sejak Juli 2024.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan permasalahan yang terjadi di PT ASDP yang terjadi pada periode Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi kepada DPR RI.

DPR RI kemudian meminta kepada komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara untuk mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum kemudian disampaikan kepada pemerintah.

"Terhadap perkara 68 Pidsus/ TPK/2025/PN/Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono, dengan komunikasi dengan pihak pemerintah Alhamdulillah pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap ketiga nama tersebut," ujar Dasco.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Ira Puspadewi dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dengan denda Rp500 juta atas kasus akuisisi PT JN oleh PT ASDP beberapa tahun silam.

Sementara itu, mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono, dan eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi masing-masing dijatuhi pidana bui 4 tahun beserta denda Rp250 juta.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menetapkan surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMAN Luwu Utara Drs. Rasnal,M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah.

Keputusan ini diambil usai kepulangannya dari Australia, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (13/11/2025) dini hari. Saat itu kedatangan presiden disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, bersama dua guru yang mendapatkan hak rehabilitasi.

Dari keterangan, keputusan pemberian rehabilitasi oleh Prabowo berlandaskan pada hak prerogatif Presiden Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

"Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui bapak Wakil Ketua DPR RI kemudian kami selama satu minggu terakhir, berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada kedua orang Guru dari SMA 1 Luwu Utara," kata Prasetyo, saat memberikan keterangan.

Kedua guru tersebut juga dihadirkan untuk bertemu langsung dengan Prabowo. Prabowo menghampiri mereka, bertegur sapa dan bersalaman hingga berfoto bersama dengan penuh kehangatan.

Prabowo juga pada saat itu langsung menandatangani berkas rehabilitasi yang berisikan pemulihan hak dan nama baik seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana setelah terbukti tidak bersalah atau setelah menjalani hukumannya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dengan penetapan rehabilitasi dari presiden kepada kedua guru tersebut maka harkat dan martabat keduanya menjadi guru kembali seperti sedia kala.

"Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini," tegas Dasco.

Sebelumnya, perkara ini mencuat bermula pada lima tahun silam di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari sepuluh guru honorer yang belum menerima gaji selama sepuluh bulan. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang diantaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA — Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai bahwa memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, momentum untuk melakukan evaluasi kabinet secara menyeluruh sudah tiba.

Menurutnya, sejumlah menteri telah gagal menunjukkan kinerja memadai dan justru menjadi beban dalam menjalankan visi besar Presiden.

“Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi,” ujar Pangi dalam rilis tertulisnya, Selasa (21/10/2025).

Pangi menegaskan bahwa Prabowo perlu menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.

Dia mengingatkan, reshuffle bukan sekadar perombakan simbolik, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat.

Dalam pandangan Pangi, reshuffle harus dilakukan secara objektif, tidak berdasar kedekatan politik atau bagi-bagi kekuasaan (power sharing). Jabatan menteri, katanya, terlalu strategis untuk dijadikan alat politik atau tempat menampung kepentingan kelompok.

“Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot. Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” katanya.

Pangi juga mengingatkan, loyalitas menteri harus diarahkan sepenuhnya kepada presiden dan rakyat, bukan kepada partai atau kelompok politik tertentu. Bila ada konflik kepentingan yang mengganggu integritas, sebaiknya menteri tersebut mundur secara terhormat.

“Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, dan paham penderitaan rakyat. Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan,” tegasnya.

Program Prioritas Tak Boleh Salah Urus

Pangi menyebut, sejumlah program prioritas Presiden Prabowo merupakan janji politik kelas premium kepada rakyat, sehingga harus ditangani oleh orang-orang yang kompeten dan berkomitmen.

Program-program yang dimaksud antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Layanan Kesehatan Gratis, Subsidi Upah, Swasembada Pangan, dan Pelayanan Haji.

“Program-program prioritas seperti MBG, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, dan swasembada pangan tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah. Ini ‘janji super premium’ presiden kepada rakyat. Menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya,” jelas Pangi.

Oleh sebab itu, dia menegaskan, reshuffle harus berbasis letupan kinerja yakni capaian konkret yang terlihat dalam kebijakan dan hasil nyata di lapangan bukan karena “like or dislike”.

Lebih jauh, Pangi menilai setidaknya tujuh kementerian perlu dievaluasi serius oleh Presiden Prabowo. Ia menilai beberapa kementerian strategis belum menunjukkan performa maksimal dan terkesan lamban dalam menjalankan agenda prioritas.

Tujuh pos yang disebut antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, serta Badan Gizi Nasional.

Menurutnya, satu tahun sudah menjadi waktu yang cukup untuk menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja, dan siapa yang hanya menumpang jabatan.

“Satu tahun sudah cukup kesempatan yang diberikan untuk menilai siapa yang bekerja, siapa yang sekadar numpang jabatan. Kalau reshuffle dilakukan dengan tepat, Presiden Prabowo akan punya tim yang solid untuk menuntaskan janji-janji besarnya kepada rakyat,” tandas Pangi.