Jakarta, CNBC Indonesia - Pengamat politik Agung Baskoro menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan hak rehabilitasi kepada dua guru asal Luwu Utara, Rasnal dan Abdul Muis Muharram, merupakan bentuk nyata penghormatan negara terhadap profesi guru.

"Dalam kasus dua guru Luwu Utara, kewenangan itu digunakan secara tepat, tidak hanya sebagai tindakan hukum, tetapi juga sebagai wujud empati kenegaraan terhadap pengabdian yang tercederai oleh prosedur," kata Agung dalam keterangan resmi, Kamis (13/11/2025).

Setibanya di Jakarta usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia dini hari tadi, Presiden Prabowo menandatangani surat pemulihan terhadap dua guru tersebut. Prabowo menggunakan hak rehabilitasi untuk memulihkan status dua guru SMAN 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yang dipecat karena membantu guru honorer. Presiden menjalankan hak prerogatif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

Menurut Agung, pemulihan itu memiliki makna luas, tidak semata menyentuh kepentingan individual. Ia menegaskan bahwa profesi guru tidak dapat dipahami hanya dari sisi kepatuhan pada aturan teknis, tetapi juga dari dedikasi moral dan tanggung jawab sosial yang melekat pada pengabdian mereka.

"Ketika negara memulihkan martabat seorang guru, sesungguhnya negara sedang meneguhkan kembali prinsip dasar pendidikan nasional: bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah kerja kemanusiaan yang luhur, bukan sekadar pelaksanaan kebijakan birokratis," ujarnya.

Guru, yang kerap disebut pahlawan tanpa tanda jasa, menjadi garda terdepan dalam membangun generasi bangsa. Banyak di antara mereka bekerja dalam keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan dukungan struktural. Dalam konteks itu, Agung menilai keputusan Presiden Prabowo memulihkan kehormatan dua guru Luwu Utara memiliki makna simbolik yang kuat.

"Keputusan Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara hadir untuk melindungi profesi yang menjadi tulang punggung moral bangsa, bukan membiarkannya tersisih oleh kekakuan administratif," jelasnya.

Agung menambahkan, tindakan tersebut mencerminkan kepemimpinan yang menempatkan kemanusiaan sebagai inti kebijakan. Ia mencontohkan bagaimana Presiden langsung menandatangani surat rehabilitasi setibanya di Tanah Air.

"Penandatanganan surat rehabilitasi segera setelah Presiden tiba dari kunjungan luar negeri memperlihatkan kesungguhan dalam merespons aspirasi publik tanpa menunda," paparnya.

"Dalam tradisi pemerintahan modern, isyarat semacam ini memiliki nilai simbolik yang tinggi: bahwa keadilan bagi rakyat kecil tetap menjadi prioritas di tengah agenda besar kenegaraan," sambungnya.

Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini dinilai sebagai integrasi antara rasionalitas hukum dan kebijaksanaan moral. Agung menekankan bahwa keadilan tidak selalu bisa ditegakkan hanya melalui instrumen hukum formal; diperlukan pula kepekaan terhadap konteks sosial dan nilai-nilai masyarakat.

"Dalam kasus dua guru tersebut, rehabilitasi menjadi sarana untuk menegakkan keseimbangan antara aturan dan kemanusiaan - antara teks hukum dan semangat konstitusi," ujarnya.

Lebih jauh, keputusan ini juga menjadi pesan penting bagi dunia pendidikan bahwa pengabdian guru tidak seharusnya berada di bawah bayang-bayang ketakutan hukum. Negara, menurutnya, memiliki kewajiban moral untuk melindungi profesi yang memikul beban mencerdaskan bangsa.

"Dalam kerangka ini, rehabilitasi dua guru dari Luwu Utara tidak hanya menghapus stigma, tetapi juga memperluas horizon keadilan itu sendiri, dari sekadar urusan legal menjadi ekspresi tanggung jawab moral negara terhadap pendidiknya," tutup Agung.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menetapkan surat pemberian rehabilitasi untuk dua guru SMAN Luwu Utara Drs. Rasnal,M.Pd dan Drs. Abdul Muis Muharram imbas dari perkara dugaan kasus pungutan dana komite sekolah.

Keputusan ini diambil usai kepulangannya dari Australia, di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Kamis (13/11/2025) dini hari. Saat itu kedatangan presiden disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, bersama dua guru yang mendapatkan hak rehabilitasi.

Dari keterangan, keputusan pemberian rehabilitasi oleh Prabowo berlandaskan pada hak prerogatif Presiden Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi.

"Kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif di tingkat provinsi kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui bapak Wakil Ketua DPR RI kemudian kami selama satu minggu terakhir, berkoordinasi minta petunjuk kepada Bapak Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada kedua orang Guru dari SMA 1 Luwu Utara," kata Prasetyo, saat memberikan keterangan.

Kedua guru tersebut juga dihadirkan untuk bertemu langsung dengan Prabowo. Prabowo menghampiri mereka, bertegur sapa dan bersalaman hingga berfoto bersama dengan penuh kehangatan.

Prabowo juga pada saat itu langsung menandatangani berkas rehabilitasi yang berisikan pemulihan hak dan nama baik seseorang yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana setelah terbukti tidak bersalah atau setelah menjalani hukumannya.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa dengan penetapan rehabilitasi dari presiden kepada kedua guru tersebut maka harkat dan martabat keduanya menjadi guru kembali seperti sedia kala.

"Dan dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat serta hak-hak kedua guru ini," tegas Dasco.

Sebelumnya, perkara ini mencuat bermula pada lima tahun silam di Luwu Utara ketika kepala sekolah baru di SMAN 1 Luwu Utara menerima keluhan dari sepuluh guru honorer yang belum menerima gaji selama sepuluh bulan. Masalah utamanya nama para guru tersebut belum terdaftar di Dapodik yang menjadi syarat pencairan dana BOS.

Untuk mencari solusi, kepala sekolah bersama Komite Sekolah mengadakan pertemuan dan menyepakati pengumpulan dana sukarela sebesar Rp20 ribu per orang tua siswa. Keluarga yang memiliki dua anak hanya membayar sekali, sementara yang kurang mampu tidak diwajibkan berpartisipasi.

Namun, kesepakatan tersebut kemudian menimbulkan masalah setelah sebuah LSM melaporkannya ke polisi. Empat guru diperiksa, dan dua orang diantaranya yakni Rasnal dari SMAN 3 Luwu Utara serta Abdul Muis dari SMAN 1 Luwu Utara ditetapkan sebagai tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muis dan Rasnal setelah menerima aspirasi masyarakat dan berbagai pihak yang memperjuangkan pemulihan nama baik keduanya.

Keputusan tersebut diambil langsung sesaat setelah Presiden Prabowo tiba kembali di Tanah Air pada Kamis (13/11/2025), usai kunjungan kenegaraan ke Australia.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Presiden di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muis, guru SMA yang dari Luwu Utara,” ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan persnya kepada awak media.

Dasco juga menjelaskan bahwa kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, lalu diteruskan ke DPR RI sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu Presiden Prabowo.

Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat, martabat, serta hak-hak kedua guru yang selama ini terimbas persoalan hukum.

“Dengan diberikannya rehabilitasi, dipulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak-hak kedua guru ini. Semoga berkah, demikian,” ucap Dasco.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden Ke-8 RI itu merupakan hasil dari koordinasi intensif antara berbagai pihak selama satu pekan terakhir, menyusul permohonan resmi yang masuk baik dari masyarakat maupun lembaga legislatif.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Wakil Ketua DPR.

“Kemudian kami selama satu minggu terakhir berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada dua orang guru dari SMA 1 Luwu Utara,” jelas Pras.

Prasetyo Hadi menegaskan bahwa keputusan Kepala negara tersebut merupakan wujud nyata penghargaan terhadap dedikasi para guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa yang harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi oleh negara.

Dia menambahkan, dalam setiap persoalan atau dinamika yang terjadi, pemerintah senantiasa mengedepankan upaya untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan berkeadilan bagi semua pihak.

“Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Bahwa ada masalah-masalah atau dinamika-dinamika, kita menghendaki penyelesaian yang terbaik,” ujarnya.

Pras pun berharap keputusan tersebut membawa rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya dunia pendidikan di Indonesia.

“Semoga keputusan ini dapat memberikan rasa keadilan bagi kedua guru yang kita hormati, dan juga kepada masyarakat serta lingkungan pendidikan, tidak hanya di Luwu Utara tapi juga di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia,” tutur Pras.