JAKARTA - DPR menyetujui tujuh calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2026-2030. Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Selasa (30/6/2026).

Mulanya, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono memaparkan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap 19 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang telah diusulkan Presiden. Ia menuturkan, fit and proper test itu telah dilakukan pada 24-25 Juni 2026.

"Proses uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP berlangsung dengan lancar sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan dilakukan secara terbuka. Di mana masing-masing calon dapat menyampaikan pemaparan rencana kerja dan selanjutnya diteruskan dengan sesi pendalaman melalui proses tanya jawab," kata Dave.

Ia menambahkan, Komisi I DPR telah melaksanakan rapat internal tertutup dalam rangka memilih 7 calon anggota KIP pada 25 Juni 2026. Komisi I DPR memutuskan pengambilan keputusan terhadap calon anggota KIP berdasarkan musyawarah.

Merespons itu, Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan pada peserta terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Perkenankan kami tanyakankan pada sidang dewan terhormat terhadap laporan Komisi I DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan dan kepatutan yang memutuskan 7 calon Anggota KIP periode 2026-2030 dan 3 orang calon pengganti antarwaktu KIP 2026-2030 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?" tanya Puan langsung disambut seruan setuju.

Adapun daftar 7 calon anggota KIP periode 2026-2030 yang disepakati sebagai berikut:

- Handoko Agung Saputro

- Hafidhah

- Arman Fauzi

- Dery Hendryan

- Edi Purwanto

- Joemarthine Chandra

- Rini Purwandari

Serta tiga calon anggota KIP periode 2026 sebagai calon PAW dengan urutan sebagai berikut:

- Hendra

- Andri Harsil

- Mimah Susanti.

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta setiap perusahaan daerah air minum (PDAM) meningkatkan layanan air siap minum agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada air minum dalam kemasan.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyampaikan hal itu saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) tentang Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke PT Akasha Wira International Tbk di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menurut Chusnunia, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara harus hadir dalam penyediaan layanan air minum yang layak dan siap dikonsumsi.

"Air itu kebutuhan mandatori semua manusia karena ini kebutuhan mandatori, atensinya harus lebih besar," kata Chusnunia.

Ia menilai hingga saat ini PDAM belum mampu menyediakan air yang dapat langsung diminum oleh masyarakat. Kondisi tersebut membuat masyarakat bergantung pada produk air minum dalam kemasan.

"PDAM itu kan air minum, tetapi sampai detik ini jadinya hanya mampu di level air mandi. Padahal PDAM sendiri juga air," ujarnya.

Menurut dia, air yang dikelola PDAM pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh industri untuk diproduksi menjadi air minum dalam kemasan. Sementara masyarakat masih belum memperoleh layanan air siap minum dari perusahaan daerah.

Chusnunia mengatakan persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pengelola PDAM di berbagai daerah.

"Mungkin produk-produk lain bisa ditangani swasta, tetapi air itu mandatori kehidupan. Negara harus hadir untuk menangani persoalan air," kata Chusnunia.

Selain menyoroti layanan PDAM, Komisi VII DPR RI juga menyerap berbagai persoalan industri AMDK dalam kunjungan tersebut, mulai dari konservasi sumber daya air, pengelolaan sampah plastik, perlindungan konsumen hingga potensi bahaya mikroplastik.

Ia menegaskan perhatian pemerintah terhadap sektor air minum harus ditingkatkan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air minum terus meningkat.

Komisi VII DPR RI berencana menindaklanjuti berbagai temuan dan masukan tersebut dalam pembahasan Panja AMDK bersama kementerian dan lembaga terkait.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah dapat melakukan penyeragaman mekanisme perizinan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis mengatakan perizinan industri AMDK saat ini masih melibatkan sejumlah instansi sehingga perlu dilakukan harmonisasi untuk memperjelas kewenangan pengawasan.

"Kita juga tahu bahwa perizinan AMDK itu tidak hanya satu. Ada yang izinnya dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum), ada yang dari ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan ada juga dari pemerintah daerah," kata Evita

Menurut dia, keberadaan berbagai lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

"Nah, ini harus dibicarakan lagi dan diseragamkan terkait siapa yang mengeluarkan izin," ujarnya.

Evita menilai penyeragaman mekanisme perizinan akan mempermudah koordinasi antarinstansi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap industri AMDK yang produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Ia mengatakan instansi yang menerbitkan izin juga perlu memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek keamanan dan kualitas produk.

"Sehingga pihak yang mengeluarkan izin juga wajib melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang mereka beri izin, agar konsumen bisa terlindungi sepenuhnya," ucap Evita.

Menurut Evita, kejelasan mekanisme perizinan menjadi penting agar tata kelola perizinan dapat berjalan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Ia menyampaikan harmonisasi perizinan juga diperlukan untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memastikan setiap instansi yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengawasan industri AMDK.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa, menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Selain itu, pengaturan juga mencakup pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), transformasi dan pengembangan tipe kawasan industri, hingga pembagian tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

Disampaikan dia pula, secara keseluruhan, RUU Kawasan Industri saat ini memuat 28 pokok pengaturan.

Pokok-pokok tersebut antara lain mencakup definisi dan batasan kawasan industri, serta prinsip dan tujuan penyelenggaraan kawasan industri.

RUU juga mengatur penyediaan tenaga kerja industri, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemagangan tenaga kerja di kawasan industri, serta pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan industri.

Di bidang pertanahan, pengaturan mencakup mekanisme pengadaan tanah, hak pengelolaan, dan hak guna bangunan untuk kawasan industri.

Sementara dari sisi keamanan, RUU mengatur sistem keamanan kawasan industri dan penetapan kawasan industri sebagai objek vital nasional.

RUU Kawasan Industri juga memuat ketentuan mengenai kawasan industri hijau, hingga kawasan industri halal.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya siap melakukan upaya mitigasi dari potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada beberapa sektor industri, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Jadi masalah PHK sebagai dampak dari situasi global ini memang beberapa itu kemudian sudah dilakukan mitigasi,” kata Dasco saat ditemui di Jakarta, Selasa.

“Tetapi kemudian (untuk mengantisipasi) dampak-dampak ke depan, kami dalam waktu dekat, insya Allah, Jumat (26/6), kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan para stakeholder, termasuk Satgas Mitigasi PHK dari pihak pemerintah yang dibentuk untuk menangani hal-hal seperti itu,” katanya lagi.

Ia kemudian memberikan contoh salah satu pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang terancam tutup dan melakukan PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang pekerja akibat kenaikan harga gas industri.

Hal itu menyusul laporan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea yang dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa setidaknya 7-10 hari ke depan akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi.

Dasco pun segera melakukan komunikasi dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) guna membicarakan harga gas industri yang mengalami kenaikan.

“Ya, jadi setelah kontak nanti saya juga sudah janjian dengan perwakilan dari teman-teman serikat pekerja yang terdampak. Kemudian untuk bertemu dengan Dirut Pertamina, mungkin besok, untuk kemudian membicarakan solusi mengenai perusahaan-perusahaan tadi yang mungkin bisa berdampak terhadap 55 ribu karyawan,” ujarnya.

Di sisi lain, Dasco juga mengajak serikat pekerja/buruh untuk kompak menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi yang kian menantang, imbas dinamika geopolitik dan perekonomian global.

“Terlebih lagi kita harus sama-sama menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik untuk kemakmuran dan juga untuk kepentingan rakyat kita,” katanya pula.

“Memang dampak dari global itu luar biasa. Tetapi kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa sama-sama memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang kemudian akan membuat rakyat kita menjadi susah,” ujarnya lagi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti sudah berkumpul di Tugu 12 Mei Reformasi. Mereka akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, mereka sudah berkumpul sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka terlihat kompak mengenakan almamater berwarna biru.

Ada dari mereka yang menggunakan sepeda motor, ada juga yang naik bis hingga mobil angkutan umum. Mobil komando dari Trisakti juga sudah bersiap tepat di depan Tugu 12 Mei Reformasi.

Selain dari mahasiswa Trisakti, elemen mahasiswa dari Universitas Esa Unggul juga ikut bergabung bersama Trisakti. Selain itu, ada juga Universitas Dian Nusantara.

Satu unit mobil ambulance milik Fakultas Kedokteran juga ikut ke dalam rombongan demo mahasiswa ini.

Menariknya, aksi dari mahasiswa ini terlihat mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat baik pengemudi ojek online (ojol) masyarakat yang berada di halte Transjakarta.

Mereka terlihat mengabadikan momen ratusan mahasiswa yang memadati kawasan Grogol ini. Bahkan, terlihat ada masyarakat yang memberikan semangat terhadap aksi mahasiswa ini.

Hingga berita ini ditulis, ratusan mahasiswa dari gabungan tiga universitas ini sudah berjalan menuju Gedung DPR.

JAKARTA - Pernyataan mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan DPR lahir dari kaidah hukum yang tidak baik dinilai sangat aneh dan tidak berdasar. Tidak hanya itu, pernyataan tersebut dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap DPR dan pemerintah.

"Kita melihat pernyataan Pak Mahfud MD sangat aneh dan berlebihan. Saya menilai pernyataan itu bentuk penghinaan terhadap DPR dan pemerintah," kata Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan, Selasa (16/6/2026).

Dosen Politik Hukum Kepolisian ini menyebut, proses pembentukan Undang-Undang Polri telah melalui tahapan yang panjang dan sudah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam proses tersebut, pemerintah dan DPR juga telah membuka ruang partisipasi publik serta meminta berbagai masukan dari kalangan akademisi, praktisi, masyarakat sipil, hingga tim Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

“Buat saya, Pak Mahfud MD sangat ngawur mengatakan Undang-Undang Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik. Proses pembentukannya sudah melalui tahapan yang panjang dan melibatkan banyak pihak,” katanya.

Dosen pascasarjana ini menjelaskan salah satu pihak yang dimintai masukan dannrekomendasinya dalam penyusunan revisi Undang-Undang Polri adalah KPRP. Menurut Edi, Mahfud MD sendiri merupakan bagian dari tim tersebut sehingga seharusnya memahami proses dan substansi yang dibahas selama penyusunan regulasi tersebut. Semua masukan KPRP sudah diakomodasi sehingga jadi UU Polri yang kemudian disahkan DPR.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun

“Kita mengetahui bahwa masukan dari KPRP juga menjadi salah satu referensi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Polri. Karena itu, sangat mengherankan jika Pak Mahfud justru menyebut undang-undang tersebut lahir dari kaidah hukum yang tidak baik,” ujarnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 itu, menegaskan kritik terhadap sebuah undang-undang merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut sebaiknya disampaikan secara objektif dan didasarkan pada fakta mengenai proses pembentukannya.

Menurut Edi, tidak ada alasan untuk menyebut revisi Undang-Undang Polri dibuat secara tertutup atau tanpa partisipasi publik. Setiap hari DPR melakukan pembahasan secara terbuka dan mengundang banyak pemangku kepentingan. Semua mekanisme dan tahapan pembentukan peraturan dan perundang-undangan dilalui sesuai kaidah hukum yang benar.

“Proses pembentukan UU Polri sudah melewati tahapan panjang, materi dalam UU Polri juga logis dan sesuai dengan perkembangan dan dinamika dalam masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan organisasi kepolisian,” ujarnya.

Edi menambahkan, pembentukan UU Polri sudah sesuai dengan azas-azas pembentukan peraturan dan perundang undangan yang baik yakni adanya azas keterbukaan, kejelasan tujuan, dan kemanfaatan undang undang tersebut. "Kalau Pak Mahfud MD sebut UU Polri lahir dari kaidah hukum yang tidak baik, saya bilang itu salah besar,” ucapnya.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang telah disahkan DPR telah mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus menjawab kebutuhan institusi kepolisian dalam menghadapi tantangan dan tugas kepolisian yang semakin berat dimasa mendatang. Berbagai substansi penting dalam regulasi tersebut menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan anggota Polri dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami melihat RUU Polri yang telah disahkan DPR pada prinsipnya sudah mengakomodasi kepentingan masyarakat dan juga kebutuhan institusi kepolisian. Sejumlah isu strategis yang selama ini menjadi perhatian publik maupun anggota Polri telah mendapatkan pengaturan yang lebih jelas," ujar Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Edi Saputra Hasibuan, Rabu (10/6/2026).

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menjelaskan salah satu aspek penting yang diatur adalah mengenai usia pensiun anggota Polri. Untuk Bintara dan Tamtama berusia 59 tahun dan perwira 60 tahun. Khusus untuk bintang 4 bisa diperpanjang 1 tahun apabila dibutuhkan Presiden.

Menurut Dosen Pascasarjana ini, pengaturan tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap meningkatnya usia harapan hidup serta kebutuhan organisasi untuk memanfaatkan pengalaman dan kompetensi anggota yang masih produktif.

Selain itu, RUU Polri juga memberikan perhatian terhadap jaminan keselamatan dan perlindungan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas. Edi menilai penguatan aspek kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi personel sangat penting mengingat tingginya risiko yang dihadapi anggota kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lihat video: DPR Sahkan UU Polri Baru, Anggota Polri Aktif Bisa Duduki Jabatan Sipil



"Kami melihat RUU Polri ini menujukkan negara hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga dan jaminan keselamatan kepada anggota Polri yang setiap hari bertugas di lapangan menghadapi berbagai ancaman dan risiko pekerjaan dalam menjalankan tugas," katanya.

Selain itu, Edi juga mengapresiasi adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai penempatan anggota Polri di kementerian dan lembaga negara. Menurut Edi, ketentuan tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari polemik yang selama ini muncul terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian.

"Penempatan anggota Polri di kementerian atau lembaga negara perlu memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan multitafsir. Dengan pengaturan yang tegas, mekanisme penugasan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Edi menambahkan dirinya juga menyambut positif penguatan fungsi dan peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). RUU Polri tersebut merupakan langkah positif untuk meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Polri.

"Kita melihat ada sejumlah perubahan yang sangat mendasar, khususnya dari segi keanggotaan yang tadinya adalah tiga menteri dan kini ditunjuk langsung presiden. Penguatan Kompolnas sangat penting sebagai bagian dari mekanisme pengawasan eksternal. Penguatan Kompolnas sudah barang tentu akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong profesionalisme dan transparansi institusi Polri," tegasnya.

Edi berharap implementasi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut dapat berjalan secara efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat, memperkuat profesionalisme anggota, serta mewujudkan tata kelola kepolisian yang modern, transparan, dan akuntabel.

JAKARTA - Pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menjadi undang-undang oleh DPR mendapat apresiasi. Regulasi yang adaptif dan progresif diharapkan mampu mendukung terwujudnya institusi Polri yang semakin Presisi, humanis, transparan, profesional, dan dipercaya oleh publik.

Direktur Eksekutif SARA Institute, Muhammad Wildan, menilai proses legislasi yang telah dilaksanakan menunjukkan adanya upaya untuk mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR berbagai tahapan pembahasan dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kunjungan kerja ke sejumlah daerah, pelibatan akademisi, pakar, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, serta penerimaan berbagai masukan tertulis dari masyarakat.

“Keterlibatan berbagai elemen bangsa dalam proses penyusunan regulasi ini merupakan langkah positif dalam memperkuat legitimasi, kualitas, dan akseptabilitas sosial terhadap produk hukum yang dihasilkan,” Selasa (9/6/2026).

Hal tersebut juga mencerminkan komitmen pembentuk undang-undang untuk menghadirkan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman serta kebutuhan reformasi kelembagaan Polri.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!





SARA Institute berharap revisi UU Polri yang telah disahkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat profesionalisme, modernisasi kelembagaan, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

“Keberhasilan revisi UU Polri tidak hanya terletak pada proses pembentukannya, tetapi juga pada implementasinya. Oleh karena itu, pelaksanaan undang-undang ini harus senantiasa berada dalam koridor demokrasi, supremasi hukum, prinsip negara hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ucapnya.

Dengan demikian, cita-cita besar reformasi Polri dapat diwujudkan secara nyata guna menciptakan keamanan, ketertiban, perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta kepastian hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebetulnya yang paling utama adalah soal permodalan. Selama ini masih banyak yang belum melihat bahwa usaha seperti ini sangat menjanjikan untuk masa depan

Cimahi (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendorong penyempurnaan regulasi serta perluasan akses pembiayaan bagi pelaku industri animasi dan ekonomi kreatif yang masih menghadapi kendala permodalan.

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Cimahi, Jumat, mengatakan tantangan utama industri kreatif pada saat ini berada pada keterbatasan akses pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha berbasis kekayaan intelektual.

“Sebetulnya yang paling utama adalah soal permodalan. Selama ini masih banyak yang belum melihat bahwa usaha seperti ini sangat menjanjikan untuk masa depan,” ujarnya dalam agenda Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.

Ia menjelaskan industri animasi memiliki karakter berbeda dengan sektor usaha konvensional, karena aset utamanya berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karya, karakter, dan produk kreatif yang tidak berwujud.

Kondisi tersebut kerap menyulitkan pelaku usaha memperoleh pembiayaan perbankan, karena lembaga keuangan masih mengutamakan agunan berupa aset fisik seperti tanah dan bangunan.

Karena itu, lanjutnya, DPR saat ini mendorong penguatan regulasi yang dapat mendukung industri kreatif, termasuk penyempurnaan aturan terkait hak cipta dan kekayaan intelektual.

“Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah banyak pelaku industri kreatif menjual Intellectual Property (IP), sementara kekayaan intelektual itu sifatnya tidak berwujud,” katanya.

Selain itu DPR juga segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan dan Permodalan untuk memperluas akses pendanaan bagi pelaku usaha, termasuk sektor animasi dan ekonomi kreatif.

Melalui panja tersebut, kata dia, DPR akan mengevaluasi skema pembiayaan yang ada serta membuka dialog dengan sektor perbankan.

“Harapannya akses pembiayaan bisa lebih luas sehingga pelaku usaha kreatif tidak lagi kesulitan modal,” ujarnya.

Pihaknya menilai hal tersebut menjadi penting karena data Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Asosiasi Industri Animasi Indonesia (AINAKI) menunjukkan industri animasi Indonesia tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir.

Data tersebut menyebut nilai industri animasi naik dari sekitar Rp240 miliar pada 2015 menjadi sekitar Rp800 miliar pada 2025 atau tumbuh lebih dari 3,3 kali lipat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 13 persen per tahun.

Data yang sama juga mencatat ada sekitar 308 karya animasi orisinal (IP) yang telah diproduksi dan didistribusikan secara global, sementara pendapatan berbasis kekayaan intelektual meningkat hingga 279,53 persen dibanding 2015.

DPR menilai sinergi antara regulasi, sektor perbankan, dan pelaku industri menjadi kunci untuk mendorong industri animasi agar tidak hanya berkembang dari sisi kreativitas, tetapi juga mampu menjadi sektor ekonomi berbasis kekayaan intelektual yang berdaya saing tinggi.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Cimahi bukan hanya menjadi tempat orang mencari kuliner atau berbelanja pakaian, tetapi juga menjadi tujuan untuk belajar dan mengenal industri animasi

Cimahi (ANTARA) - Komisi VII DPR RI mendukung upaya pengembangan Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai pusat industri animasi nasional melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta pelaku industri.

Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay di Cimahi, Jumat, mengatakan Indonesia perlu mengembangkan kota-kota dengan identitas dan keunggulan sektoral yang kuat sehingga setiap daerah memiliki karakter ekonomi yang khas dan berdaya saing.

"Saya sangat setuju. Kita perlu membangun model seperti kota-kota khusus di negara lain. Cimahi harus bisa berkembang menjadi kota animasi," katanya dalam agenda Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional.

Menurut dia, pengembangan identitas daerah berbasis sektor unggulan dapat menciptakan daya tarik baru, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sehingga Cimahi berpeluang menjadi tujuan masyarakat untuk belajar, berkolaborasi, hingga mengembangkan karya kreatif.

Ia menambahkan minat generasi muda terhadap animasi terus meningkat, bahkan sudah terlihat sejak usia sekolah dasar (SD) dan menengah (SMA) sehingga diperlukan pusat-pusat pembelajaran dan pengembangan kreativitas.

"Cimahi bukan hanya menjadi tempat orang mencari kuliner atau berbelanja pakaian, tetapi juga menjadi tujuan untuk belajar dan mengenal industri animasi," ujarnya.

Optimisme tersebut didukung oleh keberadaan pelaku industri animasi di Cimahi yang telah menunjukkan kemampuan bersaing hingga pasar internasional yang menjadi modal penting dalam membangun identitas kota berbasis ekonomi kreatif.

Salah satu pelaku industri animasi di Cimahi, Ayena Mandiri Sinema Studio, menyebut sekitar 20 persen pekerjaan yang dikerjakan perusahaan saat ini berasal dari pasar ekspor dengan melibatkan lebih dari 100 pekerja kreatif asal Kota Cimahi dalam kegiatan produksinya.

CEO Ayena Mandiri Sinema Studio Robby Ul Pratama mengatakan keberadaan industri animasi juga memberikan dampak terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.

"Sekitar 80 persen peserta program pelatihan kami berasal dari SMK dan banyak diantaranya berhasil mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Kami juga aktif melakukan akselerasi IP (Kekayaan Intelektual) lokal agar kreator daerah dapat berkembang," katanya.

Keterlibatan tenaga kerja lokal tersebut menunjukkan industri animasi tidak hanya menghasilkan karya kreatif, tetapi juga membuka peluang kerja bagi generasi muda di Jawa Barat yang menjadi salah satu pusat ekonomi kreatif yang terbesar di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor ekonomi kreatif menyerap 27,4 juta tenaga kerja pada 2025 atau sekitar 18,7 persen dari total tenaga kerja nasional dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyerapan tenaga kerja ekonomi kreatif terbesar yakni mencapai 6,24 juta orang.

DPR menilai pengembangan Cimahi sebagai kota animasi dinilai dapat menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Jawa Barat, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyebut hanya ada 20 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait revisi Undang-Undang (RUU) Polri. Seluruh DIM tersebut akan dibahas bersama Komisi III DPR RI.

Hal ini menyusul telah diserahkannya DIM RUU Polri dari pemerintah. Tercatat, ada 112 DIM yang disampaikan dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Mulanya, Eddy menjelaskan dari 112 DIM yang diserahkan, 32 DIM di antaranya bersifat tetap, 36 bersifat redaksional, substansi sebanyak 12 dan substansi baru sebanyak 8.

"Artinya yang akan dibahas itu hanya 20 DIM. Mengapa hanya 20 DIM? Yang isinya adalah 12 substansi dan 8 substansi baru," kata Eddy ditemui usai rapat bersama Komisi III DPR.

Dia memaparkan, jika DIM yang bersifat tetap, artinya pemerintah menyetujui apa yang telah diusulkan oleh DPR. Sehingga, tidak perlu lagi dilakukan pembahasan.

Lihat video: Sufmi Dasco Buka Suara Terkait RUU Polri: Tunggu Saja!



Demikian juga, kata dia, yang bersifat redaksional juga tidak perlu dilakukan pembahasan. Sebab, ini hanya persoalan salah ketik atau typo dan persoalan lainnya menyangkut redaksional.

Setelah menyerahkan, Eddy Hiariej menyampaikan bahwa pembahasan RUU Polri ini akan dilanjutkan kembali pada pekan depan.

"Ini pembahasan akan dilanjutkan hari Senin (8 Juni 2026) jam 10. Yang substansi nanti, nanti hari Senin baru kita bahas," tuturnya melanjutkan.