Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 kawasan Gelora Bung Karno (GBK) atau lahan Hotel Sultan yang sebelumnya dikuasai PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo, pada Kamis 18 Juni 2026.

Kuasa hukum Menteri Sekretaris Negara dan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Kharis Sucipto, mengatakan penetapan tersebut merupakan keputusan final yang harus dihormati seluruh pihak.

“Ini sudah menjadi ketetapan final. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menetapkan bahwa tanggal 18 Juni 2026 sebagai hari pelaksanaan eksekusi pengosongan Blok 15 GBK eks Kawasan Hotel Sultan,” ujar Kharis melalui keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Menurut Kharis, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan tertanggal 19 Mei 2026 kepada PT Indobuildco melalui pos tercatat.

Dia menilai tenggat waktu hampir satu bulan sebelum pelaksanaan eksekusi seharusnya cukup bagi PT Indobuildco untuk mengosongkan area secara sukarela.

“Dengan adanya jeda waktu hampir satu bulan, kami berharap pihak Indobuildco dapat mengosongkan atau meninggalkan objek pengosongan secara sukarela,” katanya.

Kharis menjelaskan, pengadilan juga meminta seluruh pihak yang menempati kawasan tersebut berdasarkan hak dari PT Indobuildco agar segera meninggalkan lokasi secara sukarela guna menghindari persoalan baru saat eksekusi berlangsung.

Menurut dia, penetapan jadwal eksekusi ini menandai akhir dari proses hukum panjang terkait penyelamatan aset negara di kawasan Blok 15 GBK.

“Proses hukum penyelamatan aset negara ini sudah sampai pada ujungnya. Negara telah melalui berbagai jalur hukum, pengadilan telah menjatuhkan putusan, dan sekarang tinggal pelaksanaan,” ujar Kharis.

Dia menegaskan tidak ada lagi alasan hukum untuk menunda pengembalian aset negara tersebut.

Sementara itu, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, Rakhmadi A. Kusumo, menyatakan pihaknya menghormati penetapan jadwal eksekusi oleh pengadilan.

Menurut Rakhmadi, pengembalian Blok 15 GBK menjadi momentum penting agar aset negara dapat kembali dikelola secara profesional dan transparan demi kepentingan publik.

“Kami bersyukur karena aset negara ini akan kembali dikelola secara profesional. Hasil pengelolaannya tentu akan kembali kepada negara dan pada akhirnya digunakan untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara bersama PPKGBK menegaskan telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola fasilitas dan aset di kawasan GBK. Dengan pengembalian Blok 15, negara memastikan kawasan strategis tersebut akan kembali dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan publik.

Sebelumnya, PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo menyesalkan pelaksanaan proses constatering atau pencocokan data fisik dan administratif objek eksekusi atas Hotel Sultan yang dilaksanakan oleh PN Jakarta Pusat pada Senin (16/3/2026).

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menuturkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengukuran terkait rencana eksekusi lahan yang dicanangkan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

"Kami sangat menyesalkan pelaksanaan constatering yang dilakukan secara sepihak oleh pengadilan bersama Pemohon [PPKGBK] padahal kami ada menunggu di lobby hotel," kata Hamdan kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Hamdan menilai, lahan yang disebut hendak dieksekusi hingga saat ini masih belum pasti keberadaannya. Di samping itu, pihak Pontjo Sutowo juga mempertanyakan peta Hak Pengelolaan (HPL) yang menegaskan bahwa lahan Hotel Sultan benar-benar masuk HPL 1 Gelora yang dikelola oleh PPK GBK.

Lebih lanjut, dia juga menekankan alas hak yang dimiliki yakni Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 Gelora hingga saat ini belum dilakukan pencabutan, sehingga diyakini masih memiliki kekuatan hukum yang sah.

"Bukti yang kami miliki HGB belum pernah dibatalkan karena itu eksis. Walaupun sudah berakhir hak-hak atas tanah tidak otomatis berakhir," tambah Hamdan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memastikan akan segera melaksanakan proses pengosongan lahan Blok 15 atau eks Hotel Sultan setelah mengantongi legitimasi hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kuasa Hukum Mensesneg dan PPKGBK, Kharis Sucipto, menegaskan posisi hukum pemerintah saat ini sudah mutlak. Menurutnya, penetapan ini merupakan tindak lanjut dari putusan perdata nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst yang bersifat serta-merta.

Selain itu, PPKGBK juga telah mengantongi penetapan pelaksanaan eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Husnul Khotimah. Penetapan ini menjadi dasar hukum bagi Kemensetneg dan PPK GBK untuk mengambil alih fisik lahan dan bangunan secara paksa.

"Penetapan pelaksanaan eksekusi pengosongan ini menunjukkan bahwa hukum tidak boleh terpengaruh oleh manuver litigasi yang berulang," ujar Kharis dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Dia menekankan bahwa upaya administratif atau litigasi baru dari pihak lawan tidak akan menunda jalannya perintah pengadilan. Seluruh prosedur, mulai dari aanmaning hingga constatering pada Maret lalu, dinyatakan telah sah secara hukum.

Kharis menambahkan, eksekusi riil akan segera direalisasikan setelah koordinasi dengan pihak terkait rampung. Langkah tegas ini diambil demi menyelamatkan aset strategis negara yang selama ini dikuasai pihak swasta tanpa dasar hak yang berlaku.

Sementara itu, Direktur Utama PPK GBK Rakhmadi Afif Kusumo memastikan proses transisi pengelolaan akan tetap memperhatikan nasib karyawan dan vendor yang terdampak di Blok 15.

“Negara hadir bukan untuk mematikan usaha, melainkan untuk menata kembali aset ini agar manfaatnya bisa dirasakan secara inklusif oleh publik sesuai amanat konstitusi,” tegas Rakhmadi.

Pemerintah mengeklaim pengelolaan di bawah manajemen negara akan jauh lebih profesional. Pihak PPK GBK juga telah menyediakan Posko Layanan bagi pihak terdampak untuk menjamin keberlanjutan hubungan kerja di bawah kendali pemerintah.

Pengambilalihan eks Hotel Sultan ini diproyeksikan untuk mengembalikan kawasan tersebut menjadi ruang publik hijau yang modern.

Selain itu, manajemen PPK GBK menambahkan, langkah ini merupakan upaya pemulihan hak negara atas tunggakan royalti yang tidak terbayar selama puluhan tahun.

Sebelumnya, PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo menyesalkan pelaksanaan proses constatering atau pencocokan data fisik dan administratif objek eksekusi atas Hotel Sultan yang dilaksanakan oleh PN Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (16/3/2026).

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menuturkan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pengukuran terkait rencana eksekusi lahan yang dicanangkan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

"Kami sangat menyesalkan pelaksanaan constatering yang dilakukan secara sepihak oleh pengadilan bersama Pemohon [PPKGBK] padahal kami ada menunggu di lobby hotel," kata Hamdan kepada Bisnis, Senin (16/3/2026).

Hamdan menilai, lahan yang disebut hendak dieksekusi hingga saat ini masih belum pasti keberadaannya. Di samping itu, pihak Pontjo Sutowo juga mempertanyakan peta Hak Pengelolaan (HPL) yang menegaskan bahwa lahan Hotel Sultan benar-benar masuk HPL 1 Gelora yang dikelola oleh PPK GBK.

Lebih lanjut, dia juga menekankan alas hak yang dimiliki yakni Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 Gelora hingga saat ini belum dilakukan pencabutan, sehingga diyakini masih memiliki kekuatan hukum yang sah.

"Bukti yang kami miliki HGB belum pernah dibatalkan karena itu eksis. Walaupun sudah berakhir hak-hak atas tanah tidak otomatis berakhir," tambah Hamdan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menegaskan proses eksekusi lahan Hotel Sultan di Blok 15 tetap berjalan meskipun Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco berencana kembali menempuh upaya hukum kasasi.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto menyatakan bahwa proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang saat ini tengah bergulir tidak memiliki keterkaitan hukum dengan eksekusi putusan perdata.

Oleh karena itu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan PPKGBK memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi langkah hukum dari pihak lawan.

"Proses eksekusi tetap berjalan, tidak terpengaruh dengan adanya kasasi Indobuildco. Kami meminta agar proses TUN ini tidak dikait-kaitkan dengan eksekusi Putusan Perdata karena memang tidak berkaitan secara hukum," kata Kharis kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Kharis menekankan, pengajuan kasasi oleh Indobuildco merupakan hak hukum yang dijamin undang-undang. Namun, upaya tersebut secara legal formal tidak dapat dijadikan alasan untuk menghambat atau memperlambat jalannya eksekusi lahan negara tersebut.

Adapun, fokus PPKGBK saat ini adalah menuntaskan tahapan administratif dan teknis sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pengadilan. Langkah ini diambil guna memastikan pengembalian aset negara di kawasan Senayan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan jadwal yang telah disusun, tahapan lanjutan dari proses eksekusi ini akan melibatkan pemeriksaan fisik objek secara langsung. Agenda ini bertujuan untuk menyinkronkan data legalitas dengan kondisi riil di lapangan sebelum pengosongan dilakukan.

"Untuk tahapan proses eksekusi, selanjutnya adalah pelaksanaan konstatering [pencocokan objek eksekusi] yang dijadwalkan dilaksanakan pada hari Senin, 16 Maret di Blok 15," pungkasnya.

Sebelumnya, Ponjto Sutowo melalui kuasa hukumnya menyatakan bakal mengajukan kasasi usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT.

Dalam putusan sebelumnya, PTUN mengabulkan permohonan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo untuk melakukan banding atas sengketa Hotel Sultan yang berdiri di area Gelora Bung Karno. Akan tetapi, pada 26 Februari 2026 PTUN membatalkan perkara nomor 221 yang dituangkan dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa pihaknya akan melayangkan kasasi sebagai respons dari pembatalan putusan perkara nomor 221.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi," jelas Hamdan kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai alasan pembatalan yang dilakukan PTUN, Hamdan tidak menjelaskan. Hanya saja, dia menekankan bahwa putusan pembatalan belum dapat dijadikan dasar kuat untuk pelaksanaan eksekusi.

"Karena itu, putusan ini [pembatalan perkara 221] belum belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa lahan Hotel Sultan masih terus bergulir seiring penolakan PT Indobuildco untuk mengosongkan lahan meski tenggat waktu peringatan telah berakhir. Langkah eksekusi paksa kini membayangi kawasan Blok 15 Gelora Bung Karno (GBK) di tengah perlawanan hukum yang terus dilakukan pihak Pontjo Sutowo.

Sebagai informasi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) diketahui telah melayangkan surat permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/2/2026). Upaya ini diambil setelah PT Indobuildco mengabaikan batas waktu penyerahan aset secara sukarela yang telah ditentukan pengadilan.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum,” ujar Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto dikutip Kamis (4/3/2026).

Kharis menjelaskan bahwa masa teguran atau aanmaning saat ini telah jatuh tempo. Akan tetapi, karena tidak ada kepatuhan, PPKGBK mendesak pengadilan segera melakukan konstatering atau pencocokan objek di lapangan sebagai prosedur tetap eksekusi.

Pemerintah menegaskan tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap berbagai manuver yang dinilai bertujuan mengulur waktu penyerahan lahan. Penyerahan surat permohonan eksekusi ini menjadi upaya final negara dalam menyelamatkan aset strategis di kawasan Senayan tersebut.

Respons Pontjo Sutowo

Menanggapi hal itu, kubu Pontjo Sutowo mengaku hingga saat ini belum mendapat instruksi atau usulan pengosongan. Sebagai langkah lanjutan,PT Indobuildco juga menjelaskan pihaknya bakal mengajukan perlawanan terhadap rencana ekskusi sertamerta tersebut.

“Kami tidak tahu [mengenai usulan eksekusi]. Yang jelas Indobuildco sudah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi serta merta,” ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva.

Hamdan mengeklaim pihaknya telah melayangkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. PT Indobuildco mendesak agar pengadilan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001.

Aturan tersebut mengatur larangan pelaksanaan putusan serta-merta tanpa adanya uang jaminan dari pemohon yang nilainya setara dengan objek sengketa. Pihak Indobuildco menilai jaminan tersebut bersifat mutlak untuk melindungi hak mereka sebagai pengelola saat ini.

“Jaminan tersebut mutlak diperlukan, karena pada tingkat Banding dan Kasasi putusan masih bisa berubah. Lalu siapa yang menanggung kerugian jika isi putusan berubah?” tambah Hamdan.

Pihak Pontjo Sutowo menilai terdapat risiko kerugian material yang besar apabila eksekusi dilakukan sebelum adanya putusan hukum tetap. Untuk itu, mereka juga telah mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung guna mengadang proses eksekusi.

Permohonan Banding Ditolak

Adapun dalam perkembangan terbarunya, posisi tawar pemerintah semakin menguat setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) mengeluarkan putusan terbaru. PTTUN resmi membatalkan putusan perkara nomor 221 yang sebelumnya sempat memenangkan gugatan PT Indobuildco.

Pembatalan tersebut termuat dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT yang dikeluarkan pada 26 Februari 2026. Putusan ini sekaligus mematahkan argumen legalitas pengelolaan lahan Hotel Sultan yang diajukan oleh pihak swasta tersebut.

"Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT, tanggal 3 Desember 2025 yang dimohonkan banding," bunyi amar putusan tersebut.

Menanggapi pembatalan tersebut, Kharis Sucipto menyatakan bahwa langkah ini memperkuat legitimasi PPK GBK untuk segera melakukan penertiban. Dengan gugurnya putusan PTUN tingkat pertama, hambatan administratif bagi pemerintah untuk mengambil alih lahan kini telah hilang.

Namun, PT Indobuildco memastikan tidak akan menyerah pada hasil banding tersebut. Pihak perusahaan mengonfirmasi bakal menempuh upaya hukum terakhir melalui jalur kasasi di Mahkamah Agung.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi," tegas Hamdan Zoelva.

Hamdan menekankan bahwa pengajuan kasasi secara otomatis membuat putusan pembatalan perkara nomor 221 tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Selama proses hukum masih berjalan, ia berpendapat status lahan masih dalam sengketa yang belum tuntas.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai alasan pembatalan oleh PTTUN, Hamdan enggan memberikan penjelasan detail. Ia hanya menegaskan bahwa putusan yang belum final secara hukum tidak dapat dijadikan landasan kuat bagi juru sita pengadilan.

"Karena itu, putusan ini [pembatalan perkara 221] belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," pungkas Hamdan.

Dikelola Danantara

Sebelumnya, Istana Kepresidenan menyatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk Hotel Sultan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tengah menyiapkan langkah strategis dalam pengelolaan aset negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK), yang ke depannya akan diserahkan pengelolaannya kepada Danantara.

"Pertama yang ingin kami sampaikan adalah tidak hanya GBK. Jadi petunjuk Bapak Presiden adalah kita sebagai bangsa, pemerintah, punya kewajiban kita semua untuk mengidentifikasi semua aset bangsa kita yang kita miliki kan," kata Prasetyo saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Lebih lanjut, dia menyebut bahwa kawasan GBK, yang di dalamnya termasuk Hotel Sultan, merupakan bagian dari aset tersebut.

"Nah berkenaan dengan GBK yang di dalamnya ada Hotel Sultan tentu menjadi bagian, ini seluruh kawasan GBK itu akan sedang proses akan diserahkan juga pengelolaannya ke Danantara," katanya.

Meski begitu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses pengalihan pengelolaan ini tidak bisa disamakan secara teknis dan administratif karena bentuk badan hukumnya berbeda.

"Bahwa mekanismenya mungkin berbeda ya, karena kalau kawasan GBK kan BLU, ini kan pasti berbeda dengan BUMN. Jadi proses-proses pengalihan pengelolaannya tentu berbeda secara teknis maupun secara administratif," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ponjto Sutowo melalui kuasa hukumnya menyatakan bakal mengajukan kasasi usai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 221/G/2025/PTUN.JKT.

Dalam putusan sebelumnya, PTUN mengabulkan permohonan PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo untuk melakukan banding atas sengketa Hotel Sultan yang berdiri di area Gelora Bung Karno. Akan tetapi, pada 26 Februari 2026 PTUN membatalkan perkara nomor 221 yang dituangkan dalam Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 13/B/2026/PT.TUN.JKT.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa pihaknya akan melayangkan kasasi sebagai respons dari pembatalan putusan perkara nomor 221.

"Terhadap putusan PTUN, PT Indobuildco akan mengajukan Kasasi," jelas Hamdan kepada Bisnis, Rabu (4/3/2026).

Sejalan dengan rencana tersebut, Hamdan menekankan bahwa putusan pembatalan perkara nomor 221 itu tidak serta merta berkekuatan hukum tetap.

Saat dikonfirmasi mengenai alasan pembatalan yang dilakukan PTUN, Hamdan tidak menjelaskan. Hanya saja, dia menekankan bahwa putusan pembatalan belum dapat dijadikan dasar kuat untuk pelaksanaan eksekusi.

"Karena itu, putusan ini [pembatalan perkara 221] belum belum berkekuatan hukum tetap, belum dapat dijadikan dasar," pungkasnya.

Eksekusi Hotel Sultan

Sebelumnya, Kuasa Hukum PPK GBK Kharis Sucipto menyatakan pembatalan itu memperkuat posisi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) dalam melaksanakan penertiban atas Hotel Sultan.

Kharis menuturkan, kini PT Indobuildco yang masih menduduki pengelolaan Hotel Sultan tidak memiliki pilihan langkah hukum lain kecuali mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, dia menekankan bahwa proses administratif di PTUN tidak akan menghambat jalannya sengketa perdata yang telah dimenangkan pemerintah.

“Sekalipun demikian, saya tegaskan kembali bahwa proses eksekusi Putusan Perdata PN Jakarta Pusat tidak terpengaruh secara hukum dengan perkara TUN,” ujar Kharis.

Terkait proses Eksekusi, Kharis menyebut saat ini PPKGBK tengah menunggu perintah resmi dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk memulai proses eksekusi fisik di lapangan.

"Kami yakin bahwa semua proses eksekusi akan dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan dalam koridor hukum acara yang berlaku. Untuk itu, kami memohon dukungan dan kepercayaan dari publik agar proses eksekusi penyelamatan aset negara ini dapat berjalan segera dalam tatanan hukum yang ada," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pihak PT Indobuildco melalui kuasa hukumnya, Hamdan Zoelva, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi terkait permohonan eksekusi lahan Hotel Sultan yang diajukan oleh Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK).

PT Indobuildco yang terafiliasi Pontjo Sutowo tersebut mengeklaim tengah menempuh jalur perlawanan hukum. Di mana, pihaknya telah melayangkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan serta-merta kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

“Kami tidak tahu [mengenai usulan eksekusi]. Yang jelas Indobuilco sudah mengajukan perlawanan terhadap eksekusi serta merta,” ujar Hamdan kepada Bisnis, Minggu (22/2/2026).

Hamdan meminta Ketua PN Jakarta Pusat untuk memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 dan No. 4 Tahun 2001. Aturan tersebut melarang pelaksanaan putusan serta-merta tanpa adanya uang jaminan dari pemohon yang nilainya setara dengan objek sengketa.

Pihak Indobuildco menilai jaminan tersebut bersifat mutlak untuk melindungi hak mereka sebagai pengelola. Pasalnya, terdapat risiko kerugian material yang besar apabila putusan di tingkat yang lebih tinggi nantinya berpihak kepada perusahaan setelah eksekusi dilakukan.

“Jaminan tersebut mutlak diperlukan, karena pada tingkat Banding dan Kasasi putusan masih bisa berubah. Lalu siapa yang menanggung kerugian jika isi putusan berubah?” tambah Hamdan.

Selain itu, Hamdan mendesak pengadilan untuk mempertimbangkan putusan PTUN yang sebelumnya sempat memenangkan gugatan PT Indobuildco.

Guna memperkuat posisi tawar, pihak Pontjo Sutowo juga mengaku telah mengirimkan surat keberatan dan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung.

Sebelumnya, pemerintah resmi melayangkan Surat Permohonan tindak lanjut eksekusi Hotel Sultan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Manajemen Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menilai langkah hukum tegas ini diambil setelah PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo mengabaikan batas waktu penyerahan aset secara sukarela yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Kuasa Hukum Kemensetneg dan PPKGBK, Kharis Sucipto menjelaskan masa teguran atau aanmaning selama delapan hari yang diberikan sejak 9 Februari lalu telah jatuh tempo pada 17 Februari 2026.

Sejalan dengan berakhirnya tenggat tersebut, PPKGBK menilai tidak ada itikad baik dari perusahaan untuk mengembalikan aset strategis Blok 15 GBK seluas 13 hektare yang telah dikuasai tanpa hak sejak Maret dan April 2023.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, hari ini kami meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melakukan konstatering dan menerbitkan Perintah Eksekusi Pengosongan,” ujar Kharis.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengajukan Surat Permohonan tindak lanjut eksekusi Hotel Sultan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/2/2026).

Hal itu dilakukan usai PT Indobuildco mengabaikan teguran (aanmaning) pengadilan yang mewajibkan penyerahan aset secara sukarela dalam tenggat waktu delapan hari sejak 9 Februari 2026.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Rakhmadi Afif Kusumo menjelaskan bahwa nantinya proses eksekusi paksa itu dipastikan akan tetap memperhatikan hak pekerja hingga konsumen Hotel Sultan.

Dia menekankan, proses eksekusi hanya dilakukan dalam rangka penataan ulang aset negara yang saat ini masih dikuasai pengelolaannya oleh PT Indobuildco.

“Kami mengimbau kepada seluruh pihak terdampak seperti karyawan, vendor, dan tenant untuk tetap tenang. Negara hadir bukan untuk mematikan usaha, melainkan untuk menata ulang pengelolaan aset ini agar lebih profesional, transparan, dan bermanfaat bagi publik," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/2/2026).

Rakhmadi melanjutkan, pasca-eksekusi nantinya pemerintah telah menyiapkan rencana besar untuk merevitalisasi kawasan tersebut menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang lebih luas dan modern.

Transformasi ini dirancang untuk mengintegrasikan akses publik dengan stasiun MRT baru, sekaligus mengubah area yang sebelumnya bersifat eksklusif menjadi kawasan inklusif bagi warga Jakarta maupun wisatawan.

Adapun, dalam rangka menjamin proses transisi yang humanis, Posko Pelayanan Alih Kelola Blok 15 GBK terus dibuka guna memitigasi dampak bagi masyarakat kecil yang terdampak akibat tindakan manajemen lama.

"Kami mengundang Anda untuk berkoordinasi melalui Posko Layanan yang telah tersedia guna memastikan keberlanjutan masa depan Anda di bawah manajemen negara yang sah,” tambah Rakhmadi.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Kemensetneg dan PPKGBK, Kharis Sucipto menjelaskan bahwa negara tidak akan lagi memberikan toleransi terhadap berbagai manuver yang bertujuan untuk mengulur waktu penyerahan lahan Hotel Sultan.

Sejalan dengan hal itu, pihaknya telah menyerahkan surat permohonan eksekusi kepada PN Jakarta Pusat sebagai upaya final negara dalam mengambil alih kembali aset negara di kawasan Gelora Bung Karno yang selama ini dikelola oleh pihak swasta tanpa dasar hukum yang sah sejak periode Maret dan April 2023.

“Hingga detik terakhir tenggat waktu 17 Februari kemarin, tidak ada respons maupun upaya penyerahan aset secara sukarela dari PT Indobuildco. Hal ini menegaskan ketiadaan itikad baik untuk mematuhi hukum. Oleh karena itu, hari ini kami meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera melakukan konstatering dan menerbitkan Perintah Eksekusi Pengosongan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Area kawasan Hotel Sultan yang berada di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tampak sepi pengunjung pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Untuk diketahui, Hotel Sultan saat ini masih diduduki pengelolaannya oleh PT Indobuildco, perusahaan yang terafiliasi Pontjo Sutowo. Di mana, pada hari ini PT Indobuildco dijadwalkan melakukan sidang aanmaning atau peneguran untuk pengosongan Hotel Sultan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada pukul 15.00 WIB, tidak terdapat lalu lalang pengunjung di area lobi Hotel Sultan. Hanya tampak seorang security yang tengah berjaga di area halaman lobi.

Pada saat yang sama, area halaman lobi Hotel Sultan tampak dipenuhi oleh spanduk yang menekankan bahwa aset tersebut tengah bersengketa. Spanduk dipasang baik dari pihak Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) maupun oleh PT Indobuildco.

Tak hanya itu, terpampang pula pemberitahuan permanen berbahan metal yang dipasang oleh penyidik Bareskrim Polri dan penyidik Polda Metro Jaya.

"Tanah dan bangunan ini sedang dalam proses penyidikan oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri dan Penyidik Polda Metro Jaya," bunyi pembatas tersebut.

Adapun, penyidikan dijalankan berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/309/VII/2025/SPKT/Bareskrim Polri, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.SIDIK/S-1.1/655.2A/VII/2025/Dittipidum/Bareskrim, dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.GAS/S-1.2/656.2B/VII/2025/Dittipidum/Bareskrim.

Suasana sepi juga terjadi di sekitar area halaman apartemen atau The Sultan Residence. Tidak tampak lalu lalang penghuni, pintu masuk dipenuhi oleh spanduk imbauan bahwa lahan tersebut tengah bersengketa.

Tunggakan Royalti

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan yang diduduki PT Indobuildco. Langkah ini menyusul keluarnya izin pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Izin tersebut menjadi basis hukum untuk menjalankan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Sidang aanmaning atau sidang teguran pengosongan Hotel Sultan dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari ini, Senin (9/2/2026).

Prosedur ini merupakan bagian formal dari tahapan eksekusi. Dengan diterbitkannya penetapan aanmaning, status PT Indobuildco secara hukum berubah menjadi termohon eksekusi yang wajib tunduk pada perintah pengadilan untuk menyerahkan aset secara sukarela.

Sebelumnya, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) melaporkan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo belum menyelesaikan tunggakan royalti yang semestinya disetorkan kepada negara.

Kuasa Hukum PPKGBK, Kharis Sucipto memerinci bahwa total tunggakan royalti PT Indobuildco atas Hotel Sultan mencapai US$45,3 juta atau setara dengan Rp761 miliar. Di mana, tagihan itu merupakan tunggakan royalti selama 17 tahun terakhir.

Kharis menambahkan, dana tersebut seharusnya masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas pemanfaatan lahan Blok 15 di kawasan Senayan yang merupakan Barang Milik Negara (BMN).

“Meskipun PT Indobuildco sudah mendapatkan privilege selama 50 tahun, namun hingga kini mereka masih bertahan di Blok 15 Kawasan GBK. Bahkan PT Indobuildco belum membayar tunggakan royalti selama 17 tahun yang angkanya mencapai US$45,3 juta atau hari ini sekitar Rp761 miliar,” ujar Kharis dalam keterangan resmi, Sabtu (7/2/2026).

Indobuildco Tolak Pengosongan

Sementara itu, kubu Pontjo Sutowo menekankan bahwa status lahan Hotel Sultan masih dalam sengketa hukum yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kuasa hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva, menyatakan saat ini perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Pihaknya meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," uja Hamdan Zoelva kepada Bisnis.

Hamdan menilai langkah PPKGBK yang mendesak pengosongan lahan merupakan tindakan prematur. Menurutnya, pemaksaan pengosongan di tengah proses hukum yang berjalan justru berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi semua pihak.

Indobuildco turut menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya membatalkan surat perintah pengosongan dari PPKGBK. Dalam pertimbangan hukumnya, Hamdan mengeklaim bahwa pengadilan menganggap tindakan sepihak otoritas GBK tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

"Di PTUN Jakarta tindakan dan surat GBK yang meminta Indobuildco untuk mengosongkan areal Hotel Sultan telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum. GBK pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena itu sebaiknya bersabar menunggu proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegas Hamdan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indobuildco, perusahaan milik Pontjo Sutowo selaku pengelola Hotel Sultan memastikan tetap mempertahankan penguasaan lahan di Blok 15 Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) meskipun telah ada perintah pengosongan selambat-lambatnya pada Senin (9/2/2026).

Kubu Pontjo Sutowo menekankan bahwa status lahan Hotel Sultan masih dalam sengketa hukum yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Kuasa Hukum PT Indobuildco, Hamdan Zoelva menyatakan saat ini perkara terkait hak pengelolaan lahan tersebut masih dalam tahap upaya banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta.

Pihaknya meminta Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) untuk menghormati proses litigasi yang sedang berlangsung sebelum mengambil tindakan fisik di lapangan.

"Perkara ini masih proses upaya banding di PT Jakarta. Karena itu diminta kepada GBK untuk menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada risiko kerugian negara yang cukup besar jika GBK memaksa untuk meminta pengosongan padahal proses peradilan dan upaya hukum sedang berjalan," ujar Hamdan Zoelva kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Hamdan menilai langkah PPKGBK yang mendesak pengosongan lahan merupakan tindakan prematur. Menurutnya, pemaksaan pengosongan di tengah proses hukum yang berjalan justru berpotensi menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi semua pihak.

Indobuildco turut menyinggung putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang sebelumnya membatalkan surat perintah pengosongan dari PPKGBK. Dalam pertimbangan hukumnya, Hamdan mengeklaim bahwa pengadilan menganggap tindakan sepihak otoritas GBK tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

"Di PTUN Jakarta tindakan dan surat GBK yang meminta Indobuildco untuk mengosongkan areal Hotel Sultan telah dibatalkan oleh PTUN Jakarta karena dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum. GBK pun telah mengajukan banding atas putusan tersebut. Karena itu sebaiknya bersabar menunggu proses hukum sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap," tegas Hamdan.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) Kharis Sucipto menegaskan bahwa tahapan aanmaning atau teguran pengosongan Hotel Sultan akan dilaksanakan pada 9 Februari 2026.

Langkah ini menyusul keluarnya izin pelaksanaan putusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Izin tersebut menjadi basis hukum untuk menjalankan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst yang bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

"Pengadilan memutuskan untuk memanggil sekali lagi PT Indobuildco untuk hadir dalam sidang aanmaning atau sidang teguran yang informasinya dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026," ujar Kharis dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kharis memaparkan bahwa prosedur ini merupakan bagian formal dari tahapan eksekusi. Dengan diterbitkannya penetapan aanmaning, status PT Indobuildco secara hukum berubah menjadi termohon eksekusi yang wajib tunduk pada perintah pengadilan untuk menyerahkan aset secara sukarela.

Pengadilan memberikan jangka waktu selama 8 hari sesudah pelaksanaan aanmaning pada 9 Februari bagi Indobuildco untuk mengosongkan lahan eks-HGB Nomor 26 dan 27 tersebut.

Dalam laporannya, jika perusahaan tetap bersikeras menduduki lahan setelah tenggat waktu berakhir maka pengadilan memiliki diskresi penuh untuk melanjutkan ke tahap eksekusi riil atau pengosongan paksa.

KOMPAS.com – Hotel Sultan Jakarta kembali menjadi sorotan setelah sengketa panjang terkait status lahannya memasuki babak baru. Kompleks hotel berbintang lima yang berdiri di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu sejak lama berada di atas tanah negara, sementara pengelolaannya dipegang PT Indobuildco milik keluarga Ibnu Sutowo.

Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco berakhir pada 2023, membuat pemerintah meminta area tersebut dikosongkan dan dikembalikan ke Pusat Pengelolaan Kompleks GBK. Namun perusahaan memilih menempuh jalur hukum, sehingga sengketa berlanjut hingga ke pengadilan.

Putusan terbaru Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan HGB Indobuildco tidak lagi berlaku dan memerintahkan pengosongan lahan, sekaligus mewajibkan pembayaran royalti kepada negara.

Polemik ini kembali memunculkan pertanyaan publik: siapa sebenarnya pemilik Hotel Sultan dan bagaimana sejarah panjang penguasaan lahannya?

Hotel Sultan dan Awal Pembangunan

Hotel Sultan Jakarta merupakan salah satu ikon perhotelan mewah ibu kota yang memiliki sejarah panjang. Hotel ini pertama kali dibuka pada 1976 dengan nama Hilton International Jakarta, di bawah jaringan Hilton Worldwide. Saat itu, keberadaannya menjadi simbol modernisasi Jakarta menjelang Asian Games 1978.

Lokasinya yang berada di atas lahan strategis milik negara membuatnya tetap menjadi pilihan bagi pelancong dan pebisnis, karena hanya berjarak beberapa menit dari pusat bisnis Sudirman, kompleks olahraga GBK, dan sejumlah pusat perbelanjaan.

Pada 2006, kerja sama dengan Hilton berakhir dan hotel ini kemudian berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta. Pengelolaannya beralih kepada PT Indobuildco, perusahaan swasta yang sejak lama memegang HGB di lahan tersebut.

Pemilik Hotel Sultan dan Status HGB

Pertanyaan mengenai siapa pemilik Hotel Sultan Jakarta mengarah pada PT Indobuildco. Perusahaan itu merupakan entitas swasta yang telah mengelola hotel dan memegang HGB sejak era 1970-an.

HGB pertama diterbitkan pada 1983 dengan masa berlaku 30 tahun, kemudian diperpanjang hingga 2023. Namun status lahan tetap merupakan aset negara yang dikelola PPKGBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Perpanjangan HGB di tahun-tahun terakhir memunculkan sengketa, terutama setelah pemerintah menyatakan lahan harus kembali ke negara.

Pada 2023, Mahkamah Agung menguatkan putusan bahwa lahan tersebut adalah milik negara dan wajib dikembalikan kepada PPKGBK.

Kaitan Keluarga Ibnu Sutowo dengan Hotel Sultan

Keluarga almarhum Ibnu Sutowo kerap dikaitkan sebagai pemilik Hotel Sultan. Ibnu Sutowo adalah tokoh penting Orde Baru dan mantan Direktur Utama Pertamina yang menjabat dalam waktu panjang.

Sejak awal, kawasan Senayan, yang kini menjadi pusat olahraga nasional, merupakan tanah perkampungan warga Betawi. Lahan tersebut kemudian dibebaskan pada era Presiden Soekarno untuk pembangunan fasilitas Asian Games 1962.

Pembebasan dilakukan oleh Yayasan Gelora Senayan yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tanpa diterbitkan sertifikat setelah pembebasan.

Menjelang konferensi pariwisata internasional pada 1973, pemerintah membangun gedung konferensi dan hotel internasional.

PT Indobuildco mendapat tugas dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hotel bertaraf dunia. HGB seluas 13,7 hektare pun diberikan untuk jangka waktu 30 tahun melalui SK Menteri Dalam Negeri.

Pemberian HGB ini disebut berkaitan dengan kedekatan Ibnu Sutowo dengan lingkaran Cendana dan prosesnya berjalan mulus. Sertifikat HGB diterbitkan pada 1973 hingga 2003, kemudian dipecah menjadi HGB No. 26 (57.120 m²) dan HGB No. 27 (83.666 m²).

Pada 1989, BPN mengeluarkan SK pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada Sekretariat Negara, memasukkan kedua HGB tersebut ke dalam kawasan HPL.

Perpanjangan HGB dan Awal Sengketa

Sebelum masa HGB berakhir, Indobuildco mengajukan perpanjangan pada 10 Januari 2000. Kanwil BPN DKI kemudian menerbitkan SK perpanjangan untuk 20 tahun pada 2002, terhitung sejak 2003.

Namun, perpanjangan itu dilakukan tanpa rekomendasi Badan Pengelola Gelora Senayan, sehingga memicu sengketa panjang hingga kini.

Pemerintah menilai keputusan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,93 triliun. Kasus ini mulai diselidiki oleh Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak 2005.

Pada 2006, Indobuildco menggugat status HPL ke PN Jakarta Selatan dan dimenangkan. Pemerintah kemudian kalah hingga tingkat kasasi, sebelum akhirnya memenangkan perkara melalui peninjauan kembali (PK) keempat.

Pontjo Sutowo dan Keterlibatannya

Pontjo Sutowo, anak Ibnu Sutowo, merupakan pemegang saham PT Indobuildco. Ia lahir di Palembang pada 17 Agustus 1950 sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara. Pendidikan awalnya ditempuh di Palembang lalu pindah ke Jakarta mengikuti ayahnya.

Pontjo bersekolah di Perguruan Cikini dan SMA Pangudi Luhur sebelum melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Trisakti. Kariernya dimulai sejak usia 20 tahun melalui PT Adiguna Shipyard, yang kemudian berkembang hingga mampu membuat kapal tanker 3.500 DWT.

Setelah terjun ke dunia perhotelan, Pontjo terlibat mengelola Hotel Hilton (kini Sultan). Pada 1982, ketika Hotel Hilton mengalami masalah operasional, Pontjo mengambil alih manajemennya. Kariernya berlanjut hingga menjadi Ketua PHRI pada 1986 dan Ketua Umum sejak 1989 hingga 2001.

Sengketa Mencapai Babak Baru

Sengketa lahan Hotel Sultan kembali memanas setelah HGB Indobuildco habis pada Maret–April 2023. Pemerintah melalui PPKGBK memberikan tenggat pengosongan lahan pada 29 September 2023, namun tidak dipatuhi.

Penegasan kembali dilakukan pada 4 Oktober 2023 karena hotel dianggap berdiri di atas tanah negara eks HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora.

Dalam putusan terbaru PN Jakarta Pusat, HGB PT Indobuildco dinyatakan tidak berlaku sejak 2023. Perusahaan diwajibkan meninggalkan area sengketa dan membayar royalti sebesar 45,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 754,73 miliar sesuai putusan Nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST.

Pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjang HGB PT Indobuildco dan seluruh lahan akan dikembalikan sebagai aset negara. Langkah audit dilakukan BPKP untuk memastikan nilai aset dan status hukum lahan.

Dengan berakhirnya proses hukum, kawasan Hotel Sultan akan kembali berada sepenuhnya di bawah penguasaan Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dari rencana revitalisasi kawasan Gelora Bung Karno.

(Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Siapa Pemilik Hotel Sultan Jakarta yang Berdiri di Lahan Sengketa?dan Kronologi Lengkap Keluarga Ibnu Sutowo Lawan Negara Berebut Hotel Sultan

KOMPAS.com – Hotel Sultan Jakarta kembali menjadi sorotan setelah sengketa panjang terkait status lahannya memasuki babak baru. Kompleks hotel berbintang lima yang berdiri di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) itu sejak lama berada di atas tanah negara, sementara pengelolaannya dipegang PT Indobuildco milik keluarga Ibnu Sutowo.

Masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco berakhir pada 2023, membuat pemerintah meminta area tersebut dikosongkan dan dikembalikan ke Pusat Pengelolaan Kompleks GBK. Namun perusahaan memilih menempuh jalur hukum, sehingga sengketa berlanjut hingga ke pengadilan.

Putusan terbaru Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan HGB Indobuildco tidak lagi berlaku dan memerintahkan pengosongan lahan, sekaligus mewajibkan pembayaran royalti kepada negara.

Polemik ini kembali memunculkan pertanyaan publik: siapa sebenarnya pemilik Hotel Sultan dan bagaimana sejarah panjang penguasaan lahannya?

Hotel Sultan dan Awal Pembangunan

Hotel Sultan Jakarta merupakan salah satu ikon perhotelan mewah ibu kota yang memiliki sejarah panjang. Hotel ini pertama kali dibuka pada 1976 dengan nama Hilton International Jakarta, di bawah jaringan Hilton Worldwide. Saat itu, keberadaannya menjadi simbol modernisasi Jakarta menjelang Asian Games 1978.

Lokasinya yang berada di atas lahan strategis milik negara membuatnya tetap menjadi pilihan bagi pelancong dan pebisnis, karena hanya berjarak beberapa menit dari pusat bisnis Sudirman, kompleks olahraga GBK, dan sejumlah pusat perbelanjaan.

Pada 2006, kerja sama dengan Hilton berakhir dan hotel ini kemudian berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta. Pengelolaannya beralih kepada PT Indobuildco, perusahaan swasta yang sejak lama memegang HGB di lahan tersebut.

Pemilik Hotel Sultan dan Status HGB

Pertanyaan mengenai siapa pemilik Hotel Sultan Jakarta mengarah pada PT Indobuildco. Perusahaan itu merupakan entitas swasta yang telah mengelola hotel dan memegang HGB sejak era 1970-an.

HGB pertama diterbitkan pada 1983 dengan masa berlaku 30 tahun, kemudian diperpanjang hingga 2023. Namun status lahan tetap merupakan aset negara yang dikelola PPKGBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

Perpanjangan HGB di tahun-tahun terakhir memunculkan sengketa, terutama setelah pemerintah menyatakan lahan harus kembali ke negara.

Pada 2023, Mahkamah Agung menguatkan putusan bahwa lahan tersebut adalah milik negara dan wajib dikembalikan kepada PPKGBK.

Kaitan Keluarga Ibnu Sutowo dengan Hotel Sultan

Keluarga almarhum Ibnu Sutowo kerap dikaitkan sebagai pemilik Hotel Sultan. Ibnu Sutowo adalah tokoh penting Orde Baru dan mantan Direktur Utama Pertamina yang menjabat dalam waktu panjang.

Sejak awal, kawasan Senayan, yang kini menjadi pusat olahraga nasional, merupakan tanah perkampungan warga Betawi. Lahan tersebut kemudian dibebaskan pada era Presiden Soekarno untuk pembangunan fasilitas Asian Games 1962.

Pembebasan dilakukan oleh Yayasan Gelora Senayan yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tanpa diterbitkan sertifikat setelah pembebasan.

Menjelang konferensi pariwisata internasional pada 1973, pemerintah membangun gedung konferensi dan hotel internasional.

PT Indobuildco mendapat tugas dari Pemprov DKI Jakarta untuk membangun hotel bertaraf dunia. HGB seluas 13,7 hektare pun diberikan untuk jangka waktu 30 tahun melalui SK Menteri Dalam Negeri.

Pemberian HGB ini disebut berkaitan dengan kedekatan Ibnu Sutowo dengan lingkaran Cendana dan prosesnya berjalan mulus. Sertifikat HGB diterbitkan pada 1973 hingga 2003, kemudian dipecah menjadi HGB No. 26 (57.120 m²) dan HGB No. 27 (83.666 m²).

Pada 1989, BPN mengeluarkan SK pemberian Hak Pengelolaan (HPL) kepada Sekretariat Negara, memasukkan kedua HGB tersebut ke dalam kawasan HPL.

Perpanjangan HGB dan Awal Sengketa

Sebelum masa HGB berakhir, Indobuildco mengajukan perpanjangan pada 10 Januari 2000. Kanwil BPN DKI kemudian menerbitkan SK perpanjangan untuk 20 tahun pada 2002, terhitung sejak 2003.

Namun, perpanjangan itu dilakukan tanpa rekomendasi Badan Pengelola Gelora Senayan, sehingga memicu sengketa panjang hingga kini.

Pemerintah menilai keputusan itu berpotensi merugikan negara hingga Rp 1,93 triliun. Kasus ini mulai diselidiki oleh Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak 2005.

Pada 2006, Indobuildco menggugat status HPL ke PN Jakarta Selatan dan dimenangkan. Pemerintah kemudian kalah hingga tingkat kasasi, sebelum akhirnya memenangkan perkara melalui peninjauan kembali (PK) keempat.

Pontjo Sutowo dan Keterlibatannya

Pontjo Sutowo, anak Ibnu Sutowo, merupakan pemegang saham PT Indobuildco. Ia lahir di Palembang pada 17 Agustus 1950 sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara. Pendidikan awalnya ditempuh di Palembang lalu pindah ke Jakarta mengikuti ayahnya.

Pontjo bersekolah di Perguruan Cikini dan SMA Pangudi Luhur sebelum melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Trisakti. Kariernya dimulai sejak usia 20 tahun melalui PT Adiguna Shipyard, yang kemudian berkembang hingga mampu membuat kapal tanker 3.500 DWT.

Setelah terjun ke dunia perhotelan, Pontjo terlibat mengelola Hotel Hilton (kini Sultan). Pada 1982, ketika Hotel Hilton mengalami masalah operasional, Pontjo mengambil alih manajemennya. Kariernya berlanjut hingga menjadi Ketua PHRI pada 1986 dan Ketua Umum sejak 1989 hingga 2001.

Sengketa Mencapai Babak Baru

Sengketa lahan Hotel Sultan kembali memanas setelah HGB Indobuildco habis pada Maret–April 2023. Pemerintah melalui PPKGBK memberikan tenggat pengosongan lahan pada 29 September 2023, namun tidak dipatuhi.

Penegasan kembali dilakukan pada 4 Oktober 2023 karena hotel dianggap berdiri di atas tanah negara eks HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora.

Dalam putusan terbaru PN Jakarta Pusat, HGB PT Indobuildco dinyatakan tidak berlaku sejak 2023. Perusahaan diwajibkan meninggalkan area sengketa dan membayar royalti sebesar 45,3 juta dollar AS atau sekitar Rp 754,73 miliar sesuai putusan Nomor 208/PDT.G/2025/PN.JKT.PST.

Pemerintah menegaskan tidak akan memperpanjang HGB PT Indobuildco dan seluruh lahan akan dikembalikan sebagai aset negara. Langkah audit dilakukan BPKP untuk memastikan nilai aset dan status hukum lahan.

Dengan berakhirnya proses hukum, kawasan Hotel Sultan akan kembali berada sepenuhnya di bawah penguasaan Kementerian Sekretariat Negara sebagai bagian dari rencana revitalisasi kawasan Gelora Bung Karno.

(Muhammad Idris)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Siapa Pemilik Hotel Sultan Jakarta yang Berdiri di Lahan Sengketa?dan Kronologi Lengkap Keluarga Ibnu Sutowo Lawan Negara Berebut Hotel Sultan

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap babak baru sengketa lahan Hotel Sultan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dengan negara.

Nusron menjelaskan, dalam perkembangan terbarunya entitas bisnis milik Pontjo Sutowo itu disebut tetap bersikeras berhak atas kelolaan Hotel Sultan dan menolak skema Hak Pengelolaan (HPL).

Asal tahu saja, PT Indobuildco sebelumnya mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Hotel Sultan di atas Hak Pengelolaan (HPL) Sekretariat Negara (Setneg). Akan tetapi, alas hak tersebut telah habis dan dinyatakan tidak diperpanjang pemerintah.

" Dia [SHGB] sudah dua kali diperpanjang dari tahun 1971. Nah sekarang tidak kita perpanjang ya sudah selesai, negara membutuhkan yang lain," jelasnya saat ditemui di sela-sela Perayaan Hari Santri Nasional, Selasa (22/10/2025).

Nusron menyebut, saat ini proses penyelesaian Hotel Sultan sedang dalam tahap penyelarasan dengan PT Indobuildco.

Meski demikian, Nusron menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas dan menyatakan tidak akan kalah dengan sekelompok golongan tertentu.

"Intinya negara harus berdaulat negara tidak boleh kalah dengan korporasi, negara tidak boleh kalah dengan sekelompok orang, negara tidak mau ditekan, negara harus mengatur semua Apalagi ini adalah nyata-nyata aset negara ," tegasnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid mengungkapkan bahwa PT Indobuildco saat ini kembali menggugat pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian sengketa Hotel Sultan.

Adapun, gugatan terbaru yang dilayangkan oleh PT Indobuildco kepada pemerintah itu tertuang dalam gugatan perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jkt Pst.

"Perkembangan terakhir saat ini PT Indobuildco kembali mengajukan Gugatan Perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Jakarta Pusat," jelas Nusron.

Adapun, sejumlah pihak yang digugat oleh PT Indobuildco tersebut di antaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Keuangan serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Tak banyak informasi yang disampaikan oleh Nusron mengenai langkah lanjutan yang akan diambil negara pascagugatan tersebut. Hanya saja, dia memastikan bahwa sengketa Hotel Sultan saat ini telah mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto.

"Perkembangan gugatan kasus tanah Hotel Sultan antara negara dan korporasi yang menjadi atensi khusus Bapak Presiden RI, ini terdapat gugatan terus menerus melalui PN maupun PTUN oleh PT Indobuildco," pungkasnya.