ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan mengatakan setiap tahunnya kementerian/badan tersebut melayani 8,4 juta pemberkasan.

"Berdasarkan gambaran umum berkas (Penerimaan Negara Bukan Pajak) PNBP, rata-rata PNBP dalam lima tahun terakhir berada pada kisaran Rp2,6 triliun dengan rata-rata 8,4 juta pemberkasan," kata Dalu Agung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa tingginya volume layanan pertanahan menunjukkan peran strategis Kementerian ATR/BPN dalam perekonomian.

"Data ini memperlihatkan layanan pertanahan bukan hanya layanan administratif, melainkan layanan publik dengan volume yang sangat besar dan bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dalu Agung menjelaskan pada periode Januari hingga Juni 2026, jumlah berkas PNBP mencapai 3.782.001 berkas atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 3.685.117 berkas.

Sementara itu, PNBP pada semester pertama 2026 tercatat sebesar Rp1,423 triliun. Dari sisi kategori layanan, pelayanan pertanahan masih menjadi penyumbang terbesar, sedangkan pelayanan penataan ruang menunjukkan peningkatan baik dari sisi volume layanan maupun nilai penerimaan.

Ia mengatakan sejumlah layanan pertanahan yang menjadi kontributor utama terhadap PNBP, antara lain pendaftaran surat keputusan (SK) perpanjangan dan pembaruan hak, peralihan hak karena jual beli, hak tanggungan, pengecekan sertipikat, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pemecahan bidang tanah, pewarisan, serta roya.

Dalu Agung menilai penyederhanaan proses pada layanan tersebut diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan sekaligus optimalisasi PNBP.

"Layanan pertanahan tidak hanya menghasilkan PNBP bagi Kementerian ATR/BPN, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar bagi negara dan daerah melalui penerimaan PPh, BPHTB, serta nilai hak tanggungan yang diterima masyarakat," katanya.

Ia memaparkan selama periode 2020-2025, akumulasi PNBP Kementerian ATR/BPN mencapai Rp15,9 triliun. Pada periode yang sama, penerimaan PPh mencapai Rp69,2 triliun, BPHTB sebesar Rp131 triliun, serta nilai HT yang diterima masyarakat mencapai Rp5.368 triliun. Secara keseluruhan, economic value added (EVA) yang dihasilkan mencapai Rp5.584 triliun.

Dalu Agung menyebutkan setiap layanan pertanahan akan menghasilkan efek berganda terhadap perekonomian. Setiap Rp1 triliun PNBP yang diterima, berasosiasi dengan sekitar Rp4,35 triliun penerimaan PPh dan Rp8,24 triliun BPHTB sehingga manfaat ekonomi yang tercipta jauh lebih besar dibandingkan penerimaan langsung kementerian.

"Capaian ini mencerminkan keberhasilan transformasi layanan Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan efisiensi, memberikan kemudahan berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hasil pemulihan aset senilai Rp1,02 triliun mendukung pembiayaan pembangunan.

Purbaya mengatakan pemulihan aset yang dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung mencerminkan penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian negara melalui optimalisasi pengembalian aset.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menkeu di Jakarta, Senin.

PNBP yang diterima Kementerian Keuangan terdiri atas hasil lelang BPA Fair 2026 sebesar Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta hasil penelusuran aset terpidana kasus korupsi Edi Tansil berupa uang sebesar Rp51,6 miliar.

Selain itu, turut diserahkan hasil lelang kepada korban sebesar Rp19,1 miliar.

Bendahara negara menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun menunjukkan bahwa hak negara atas aset yang berasal dari tindak pidana tidak akan hilang oleh berjalannya waktu.

“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tambahnya.

Dia pun menyatakan pihaknya berkomitmen untuk mengelola seluruh penerimaan negara, termasuk yang berasal dari pemulihan aset, secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ke depan, Kemenkeu akan terus memperkuat sinergi dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung serta seluruh pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pemulihan aset dan penyelamatan keuangan negara,” tutur Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

rata-rata kenaikan realisasi PNBP LMAN setiap tahun mencapai 24,5 persen, seiring upaya lembaga dalam menjaga efisiensi biaya operasional

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatat kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp4,2 triliun sepanjang 2025 dari semua lini bisnis.

Realisasi tersebut mencapai 158,2 persen dari target PNBP tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun.

Direktur Utama LMAN Kristijanindyati Puspitasari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, merinci rata-rata kenaikan realisasi PNBP LMAN setiap tahun mencapai 24,5 persen, seiring upaya lembaga dalam menjaga efisiensi biaya operasional.

Kontribusi PNBP dari properti umum mencapai Rp66 miliar pada 2025, sedangkan PNBP dari properti kilang tercatat sebesar Rp875 miliar. Jadi, total PNBP dari properti tahun 2025 sebesar Rp940,6 miliar.

Lebih lanjut, LMAN mencatat aset yang teroptimalisasi sampai saat ini mencapai 168 aset.

“Jumlah ini meningkat sebesar 21,7 persen dibandingkan tahun 2024,” ujarnya Kristi.

Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan itu juga mencetak peningkatan penyelesaian konstruksi aset negara. Hingga 2025, sebanyak 191 aset telah selesai dikonstruksi atau naik 19,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun dari sisi layanan konsultasi, LMAN telah memberikan pendampingan kepada 38 mitra.

Hingga 2025, total proyek konsultasi yang berhasil diselesaikan mencapai 105 proyek yang tersebar di 17 provinsi. Jumlah mitra baru juga terus bertambah dengan rata-rata penambahan 5 mitra setiap tahun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba hingga 15 Mei 2026 mencapai Rp56 triliun atau tumbuh 6,21 persen secara tahunan.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan peningkatan penerimaan tersebut didorong program hilirisasi melalui pengoperasian sejumlah smelter yang menjadi bagian dari ekosistem MIND ID.

"Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) Gresik, Jatim, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri," kata Tri, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Tri mengatakan realisasi PNBP sektor minerba pada Januari-April 2026 sebelumnya tercatat sebesar Rp48,95 triliun sebelum meningkat pada pertengahan Mei 2026.

Menurut dia, tiga proyek smelter yang telah selesai dan mulai beroperasi yakni smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik.

Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 14 smelter terintegrasi dalam program hilirisasi mineral nasional yang terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.

Dari total tersebut, lima smelter telah selesai dibangun dan sembilan lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah mencatat total realisasi investasi program smelter tersebut mencapai 7,8 miliar dolar AS.

Tri mengatakan kapasitas industri pengolahan mineral yang terbentuk juga cukup signifikan.

Ia menyebut smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas masukan 24,9 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi mencapai 924.780 ton per tahun.

Sementara itu, smelter tembaga memiliki kapasitas masukan dua juta ton per tahun dengan kapasitas produksi 460 ribu ton katoda per tahun.

Adapun smelter bauksit memiliki kapasitas masukan 19,6 juta ton per tahun dengan kapasitas produksi alumina mencapai 7,4 juta ton per tahun.

"Angka tersebut menunjukkan bahwa basis industri pengolahan mineral mulai terbentuk," ujar Tri.

Menurut dia, pemerintah tidak hanya menitikberatkan hilirisasi pada pembangunan fisik smelter, tetapi juga memastikan operasional industri berjalan produktif dan berdaya saing.

"Pemerintah tidak hanya melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan bahan baku, pemenuhan lingkungan serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan," tuturnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Golkar Yusman mengapresiasi capaian hilirisasi tersebut sekaligus meminta pemerintah menjelaskan progres pembangunan sembilan smelter yang masih dalam tahap penyelesaian.

"Nah, ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai," kata Yusman.

Senada, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Alfont mendorong percepatan penyelesaian smelter agar dampaknya terhadap perekonomian nasional semakin besar.

"Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian," ujar Alfont.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) meningkatkan kepatuhan pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan daerah.

Peningkatan kepatuhan tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Data dan/atau Informasi untuk Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran PNBP dan Penerimaan Daerah oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Jakarta, Kamis.

Wahyudi menuturkan PKS ini merupakan langkah bersama untuk memperkuat pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara.

Sinergi antara BPH Migas dan Pemprov Maluku Utara penting dalam mendukung pengawasan penyaluran BBM.

"BPH Migas berkomitmen menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM agar tetap berjalan dengan baik bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta tata kelola energi yang lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan," jelas Wahyudi, dalam keterangannya.

Pertukaran data dan informasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan serta optimalisasi penerimaan negara dan daerah.

Dalam PKS tersebut, kedua belah pihak juga menegaskan komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang dipertukarkan.

"Ada ketentuan-ketentuan dalam penyampaian data terkait kerahasiaannya. Mari kita jaga bersama," tegasnya.

Di tempat yang sama, Sherly menyambut baik kerja sama dengan BPH Migas dalam memperkuat pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara.

Kolaborasi ini juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan daerah.

"Pertukaran data dan informasi diharapkan dapat mendukung pengawasan distribusi BBM yang lebih efektif dan tepat sasaran. Kerja sama ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah di Maluku Utara," ungkapnya.

Sherly juga menjelaskan komitmen dalam mendukung ketersediaan energi yang adil, merata dan berkelanjutan.

Setelah PKS ini, Sherly segera mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BPH Migas.

"Kita akan bekerja sama untuk memastikan bahwa BBM subsidi ini memang disalurkan kepada mereka yang memang membutuhkan, sehingga kegiatan ekonominya bisa berjalan dengan baik," tuturnya.

Sherly menambahkan kerja sama ini merupakan langkah awal dan jika dilakukan dengan hati-hati, akan menghasilkan hal-hal positif.

"Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik ini. Kami akan menjadi mata dan telinga dari BPH Migas di Provinsi Maluku Utara untuk memastikan tugas penyaluran BBM subsidi ini tepat sasaran dan semua potensi pajak yang harus dibayarkan kepada negara dapat dioptimalkan," sebutnya.

Hadir dalam kegiatan ini, Anggota Komite BPH Migas antara lain Bambang Hermanto, Eman Salman Arief, Erika Retnowati, Fathul Nugroho dan Harya Adityawarman.

Selain itu, hadir juga Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Chrisnawan Anindtya, Plt Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Syska Hutagalung, Inspektur Provinsi Maluku Utara Agus Riyanto.

Juga Kepala Bapenda Provinsi Maluku Utara Zainab Alting, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara M Ali Fataruba, dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyepakati penguatan sinergi kebijakan fiskal dan energi guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi. Salah satu rencana yang dibahas yakni pengembangan jaringan pipa gas dari Sumatra menuju Jawa yang terhubung dengan blok gas Andaman di Aceh.

“Pak Bahlil yang ngomong, bukan saya. Tapi yang menarik adalah, ada satu proyek pipanisasi gas dari Sumatra ke Jawa. Di tengah-tengah masih ada yang belum dikerjain, mungkin nanti dari Sumatra ke Jawa nyambung,” kata Purbaya di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menjelaskan pengembangan jaringan pipa tersebut akan mengikuti progres penyelesaian operasional kawasan gas Andaman. Menurut dia, apabila proyek itu terealisasi, distribusi gas nasional akan semakin terintegrasi dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. "Kami membahas rencana beliau untuk memperkuat pendapatan atau PNBP dari sektor migas, dan cukup baik saya pikir," ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM itu juga membahas langkah percepatan menuju swasembada energi listrik dan perluasan akses listrik hingga ke wilayah pedesaan. Pemerintah menilai penguatan sektor energi menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan siap mendukung berbagai kebijakan strategis Kementerian ESDM selama berdampak pada penguatan ekonomi domestik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan fiskal dan energi dapat berjalan selaras dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting untuk menjaga efektivitas program pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Bahlil menyatakan sinergi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan sektor energi dan optimalisasi penerimaan negara. "Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa," ujar Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

“Satu hal, saya bersama Menteri Keuangan Purbaya adalah satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali potensi pendapatan negara yang baik di sektor ESDM,” tutur Bahlil.

Sebagai catatan, PNBP terhimpun sebesar Rp112,1 triliun per 31 Maret 2026, setara 24,4 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp459,2 triliun.

Kinerja PNBP terkoreksi sebesar 3 persen (year-on-year/yoy) akibat dampak penurunan harga dan belum optimalnya lifting minyak bumi, serta tidak berulangnya setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk PNBP sumber daya alam (SDA), Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor migas mencapai Rp18,6 triliun, terkontraksi 25,4 persen (yoy) karena penurunan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan lifting minyak bumi serta perubahan kebijakan atas split bagi hasil.

Sedangkan PNBP SDA nonmigas tercatat sebesar Rp35,1 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy) berkat komoditas mineral dan batu bara (minerba). Komoditas mineral menyumbang porsi terbesar, yakni Rp32,6 triliun, yang didorong oleh peningkatan harga emas, tembaga, dan nikel.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDA ACEH — Memahami istilah dasar ekonomi menjadi bekal penting untuk membaca arah perekonomian, mulai dari kinerja negara, pergerakan harga, kebijakan pemerintah, hingga mekanisme pasar.

Dalam ekonomi, sejumlah indikator digunakan untuk menilai kesehatan perekonomian dan perilaku pasar. Beberapa istilah seperti PDB, PNB, suku bunga, inflasi, deflasi, pertumbuhan ekonomi, sekuritas, kebijakan fiskal, monetarisme, serta hukum penawaran dan permintaan kerap muncul dalam pembahasan ekonomi sehari-hari, khususnya di berita.

Mengutip dari Oxford Summer Courses, Jumat (8/5/2026), ekonomi berkaitan dengan produksi barang dan jasa, aktivitas konsumsi, kebijakan pemerintah, serta keputusan pelaku pasar. Karena itu, pemahaman atas istilah ekonomi membantu masyarakat membaca bagaimana harga bergerak, bagaimana negara mengukur kinerja ekonominya, dan bagaimana kebijakan memengaruhi daya beli.

Istilah seperti sekuritas, kebijakan fiskal, monetarisme, serta hukum penawaran dan permintaan menjelaskan cara pasar keuangan, pemerintah, dan pelaku ekonomi berinteraksi. Seluruh istilah tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan pergerakan ekonomi secara luas.

Berikut 10 istilah penting dan umum dalam ekonomi yang sudah Bisnis rangkum:

1. Produk Domestik Bruto

Produk domestik bruto atau PDB digunakan untuk mengukur kinerja dan aktivitas ekonomi suatu negara secara luas. PDB merujuk pada total nilai moneter dari seluruh barang jadi dan jasa yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu.

Produktivitas keseluruhan suatu negara menjadi ukuran cepat untuk menilai kesehatan ekonomi. PDB biasanya dihitung tahunan, tetapi juga dapat dihitung kuartalan atau bulanan untuk memberi gambaran yang lebih spesifik.

2. Produk Nasional Bruto

Produk nasional bruto atau PNB merupakan ukuran ekonomi untuk menilai pertumbuhan atau penurunan suatu negara. PNB adalah estimasi nilai total seluruh barang akhir dan jasa yang diproduksi oleh penduduk suatu negara.

Secara sederhana, PNB dimulai dari PDB, lalu ditambah pendapatan investasi penduduk dari luar negeri dan dikurangi pendapatan investasi penduduk asing di dalam negara tersebut.

3. Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya yang dikenakan kepada peminjam atas penggunaan uang, barang, atau properti. Biaya ini diberikan kepada pemberi pinjaman sebagai kompensasi karena aset tersebut digunakan pihak lain.

Suku bunga dinyatakan sebagai persentase dari pinjaman yang belum dibayar dan umumnya dihitung tahunan. Suku bunga berlaku pada banyak transaksi pinjaman, seperti pembelian rumah, modal usaha, hingga biaya kuliah.

4. Inflasi

Inflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum naik dari waktu ke waktu. Akibatnya, nilai uang menurun karena jumlah uang yang sama hanya dapat membeli lebih sedikit barang.

Contohnya, harga beras yang sebelumnya Rp6.500 per liter naik menjadi Rp18.500 per liter. Kenaikan harga itu menunjukkan daya beli uang melemah.

Penyebab inflasi dapat berasal dari inflasi inti, bahan makanan bergejolak, dan harga yang ditetapkan pemerintah. Contohnya mencakup biaya kontrakan, pendidikan, harga pakaian, cabai, bawang merah, beras, tarif listrik, BBM bersubsidi, tarif angkutan umum, dan harga air.

5. Deflasi

Deflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa turun secara terus-menerus dalam suatu periode. Meski harga lebih murah terlihat menguntungkan, deflasi berkepanjangan dapat melemahkan kegiatan ekonomi.

Contohnya, harga beras turun dari Rp18.500 per liter menjadi Rp16.500 per liter, lalu turun lagi menjadi Rp15.000 per liter. Kondisi ini dapat membuat konsumen menunda belanja karena berharap harga kembali turun.

Dampaknya, penjual kehilangan pendapatan, stok menumpuk, pemasok mengurangi produksi, dan risiko pemutusan hubungan kerja meningkat. Pada akhirnya, ekonomi melambat karena uang tidak berputar.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode lain. Pertumbuhan ini dapat diukur melalui modal fisik, modal manusia, produktivitas tenaga kerja, serta teknologi.

Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan PNB atau PDB. Angka pada periode berbeda dibandingkan untuk melihat ada tidaknya peningkatan.

7. Sekuritas

Sekuritas adalah aset atau instrumen keuangan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dibeli, dijual, atau diperdagangkan. Sekuritas memiliki nilai moneter dan dapat dipertukarkan.

Ada tiga jenis utama sekuritas, yaitu ekuitas, utang, dan hibrida. Contoh sekuritas yang umum adalah saham, obligasi, dan unit reksa dana.

8. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah penggunaan belanja pemerintah dan perpajakan serta dampaknya terhadap ekonomi. Kebijakan ini memengaruhi permintaan barang dan jasa, ketenagakerjaan, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Ada dua jenis utama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dilakukan untuk mendorong ekonomi melalui penurunan pajak dan peningkatan belanja, sedangkan kebijakan fiskal kontraktif dilakukan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi saat inflasi tinggi melalui kenaikan pajak dan pengurangan belanja.

9. Monetarisme

Monetarisme adalah teori makroekonomi yang menyatakan bahwa pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi dengan menargetkan pertumbuhan jumlah uang beredar.

Teori ini menilai jumlah uang dalam ekonomi sebagai penentu utama pertumbuhan. Ketika ketersediaan uang meningkat, permintaan barang dan jasa naik, prospek lapangan kerja membaik, pengangguran turun, dan pertumbuhan ekonomi terdorong.

10. Hukum Penawaran dan Permintaan

Hukum penawaran dan permintaan menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dan kesediaan orang untuk membeli atau menjualnya.

Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga tinggi, pembeli akan meminta lebih sedikit barang. Sebaliknya, hukum penawaran menyatakan bahwa ketika harga lebih tinggi, penjual akan memasok lebih banyak barang.

Secara umum, ketika harga barang dan jasa meningkat, orang bersedia memasok lebih banyak dan meminta lebih sedikit. Sebaliknya, ketika harga turun, orang cenderung meminta lebih banyak dan memasok lebih sedikit.

Badung, Bali (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp364,7 miliar selama periode Januari-April 2026.

“Realisasi itu sudah mencapai 22,7 persen dari target tahun ini sebesar Rp1,6 triliun,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Realisasi itu lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 yang saat itu mencapai Rp531,1 miliar dengan target saat itu mencapai Rp1,56 triliun.

Selain berasal dari pendapatan visa, PNBP di imigrasi juga bersumber dari pendapatan paspor, pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk kembali dan pendapatan pelayanan keimigrasian lainnya.

Menurut dia, konflik Timur Tengah menjadi salah satu penyebab kontraksi penerimaan PNBP tersebut yaitu karena sempat ditutupnya jalur udara yang berdampak terhadap pembatalan penerbangan internasional khususnya yang transit di Timur Tengah seperti Doha, Dubai, dan Abu Dhabi.

Untuk menggenjot penerimaan, pihaknya akan menambah inovasi berupa layanan baru kepada masyarakat dan wisatawan asing yang mengurus izin keimigrasian untuk memberikan nilai tambah.

Salah satunya menambah kenyamanan dan layanan ruang tunggu di Kantor Imigrasi Ngurah Rai.

“Kami akan meningkatkan layanan yang harapannya salah satunya untuk mendorong PNBP,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menata kembali alur pelayanan di tempat pemeriksaan imigrasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai yang memiliki jalur lebih pendek dibandingkan Bandara Soekarno Hatta.

Di terminal kedatangan internasional di Bali misalnya, begitu penumpang tiba disambut area untuk mengurus visa saat kedatangan (visa on arrival/VoA), meja layanan karantina dan meja layanan All Indonesia.

“Sehingga arena tersebut cukup padat karena banyak desk antarinstansi yang ada di tengah kedatangan penumpang dan konter imigrasi. Ini kami perbaiki,” imbuhnya.

Nantinya, konter layanan VoA akan berada di sisi kiri dan kanan penumpang, dilengkapi perangkat All Indonesia sehingga jalur tengah terminal kedatangan internasional menjadi steril.

“Kami berupaya meningkatkan penggunaan autogate karena ini cepat tapi tidak mengesampingkan keamanan karena sistem pemeriksaan sudah canggih,” imbuhnya.

Adapun paspor yang bisa melewati fasilitas itu, lanjut dia, penumpang yang memiliki paspor dengan dilengkapi chip elektronik.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) berkontribusi kepada negara melalui dividen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 11,04 miliar dolar AS atau sekitar Rp187 triliun (kurs Rp17.000 per dolar AS).

Berdasarkan keterangan PTFI yang diterima di Jakarta, Senin, menyebutkan bahwa kontribusi tersebut didominasi dividen sebesar 8,96 miliar dolar AS, sementara PNBP mencapai 2,08 miliar dolar AS.

Secara historis, kontribusi PTFI terus berada pada level yang tinggi mengikuti siklus harga komoditas global. Pada 2021, PTFI membagikan dividen sebesar 234 juta dolar AS dengan PNBP sekitar 1,5 miliar dolar AS.

Kinerja melonjak pada 2022 dengan dividen mencapai 3,075 miliar dolar AS, sementara PNBP sebesar 145 juta dolar AS.

Kontribusi kemudian mengalami penyesuaian pada 2023 dengan dividen 708 juta dolar AS dan PNBP 140 juta dolar AS. Pada 2024, kinerja kembali menguat dengan dividen 2,95 miliar dolar AS dan PNBP 183,8 juta dolar AS.

Sementara pada 2025, dividen tercatat sekitar 2,0 miliar dolar AS dengan PNBP 112,4 juta dolar AS.

Ekonom dari INDEF Rizal Taufikurahman menilai kontribusi PTFI mencerminkan peran strategis sektor tambang di bawah kelolaan negara dalam menopang penerimaan Indonesia, terutama saat harga komoditas berada pada level tinggi.

“Kontribusi PTFI besar dan menjadi salah satu penopang penting penerimaan negara dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika terjadi boom harga komoditas. Ini menunjukkan kapasitas perusahaan dalam menghasilkan nilai ekonomi yang signifikan,” ujarnya.

Kendati demikian, ia melihat ke depan terdapat ruang penguatan dari sisi kebijakan fiskal agar manfaat tersebut bisa lebih stabil dan berkelanjutan.

Optimalisasi tidak hanya terkait besaran kontribusi, tetapi juga bagaimana struktur penerimaan dapat semakin diperkuat melalui kebijakan hilirisasi pertambangan yang digencarkan oleh pemerintah melalui MIND ID.

“Ke depan, pemerintah dapat mendorong skema yang lebih adaptif seperti mekanisme berbasis windfall saat harga tinggi, memperkuat hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, serta meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan. Dengan begitu, kontribusi besar dari pelaku usaha seperti PTFI bisa semakin berdampak bagi transformasi ekonomi nasional,” katanya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan penerimaan negara bukan pajak sektor minyak dan gas bumi (migas) sepanjang 2025 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahlil menyebut realisasi PNBP migas pada 2025 hanya mencapai Rp 105,4 triliun atau sekitar 83,7 persen dari target Rp 125,46 triliun. “Pendapatan negara di sektor migas mencapai sekitar 83 persen dari target,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Januari 2026.

Selain tidak mencapai target dalam APBN, penerimaan dari sektor migas tersebut juga tercatat lebih rendah dibanding tahun 2024 sebesar Rp 110,9 triliun. Menurut Bahlil, tidak tercapainya target itu dipengaruhi oleh penurunan harga minyak global yang berada jauh di bawah asumsi APBN.

Pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$ 82 per barel. Namun, rata-rata harga minyak sepanjang 2025 hanya berada di kisaran US$ 68 per barel.

Selain kinerja penerimaan, Bahlil juga memaparkan realisasi investasi di sektor ESDM sepanjang 2025 yang mencapai US$ 31,7 miliar. Angka tersebut ikut turun sebesar 1,9 persen dibandingkan realisasi investasi pada 2024 sebesar US$ 32,3 miliar.

Investasi tersebut berasal dari sektor mineral dan batu bara sebesar US$ 6,7 miliar, migas US $18 miliar, ketenagalistrikan US$ 4,6 miliar, serta energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sebesar US$ 2,4 miliar.

Bahlil menjelaskan koreksi investasi terjadi di sektor ketenagalistrikan. Pemerintah akan mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik baru yang telah disetujui dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Nanti habis ini saya akan rapat dengan PLN. Kami akan mendorong percepatan pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang sudah disetujui dalam RUPTL. Memang butuh effort dan kerja keras agar bisa tercapai,” katanya.

Di sisi lain, Bahlil mengatakan sektor ESDM tetap berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sepanjang 2025, jumlah tenaga kerja langsung di sektor ini tercatat mencapai 871.574 orang.

Jakarta (ANTARA) - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) mencapai Rp243,41 triliun, lebih rendah daripada target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) 2025 sebesar Rp255,5 triliun, akibat jatuhnya harga komoditas.

“Harganya memang lagi turun. Harga komoditas sekarang lagi turun semua,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 yang digelar di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis.

Harga batu bara acuan (HBA) pada periode I Januari 2026 tercatat sebesar 103,30 dolar AS per ton, lebih rendah apabila dibandingkan dengan HBA pada Februari 2025 sebesar 124,24 dolar AS per ton.

Harga komoditas nikel juga mengalami penurunan dari 15.660 dolar AS per dry metric ton (dmt) pada Januari 2025, menjadi 14.630 dolas AS per dmt pada periode I Januari 2026.

Di tengah anjloknya harga komoditas minerba, Bahlil menyampaikan capaian PNBP untuk subsektor minerba dan panas bumi melampaui target yang ditetapkan di APBN.

Subsektor minerba dan panas bumi berhasil mencatat PNBP sebesar Rp138,37 triliun atau 108,56 persen apabila dibandingkan dengan target di dalam APBN sebesar Rp127,44 triliun.

“Di saat harga komoditas lagi jatuh, batu bara harganya tidak terlalu menggembirakan, tapi alhamdulillah target dari PNBP di sektor minerba itu mencapai 108,56 persen,” kata Bahlil.

Sementara itu, PNBP di sektor migas tidak tercapai, dengan nilai pendapatan sebesar Rp105,04 triliun atau 83,7 persen dari target yang tercatat sebesar Rp125,46 triliun.

Bahlil menyampaikan tidak tercapainya PNBP di sektor migas disebabkan oleh harga minyak bumi yang juga mengalami penurunan. Dalam asumsi makro yang termaktub di APBN 2025, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) diasumsikan senilai 82 dolar AS per barel.

“Namun kenyataannya, rata-rata harga minyak dunia sejak Januari–Desember itu 68 dolar AS, harganya tidak sampai 82 dolar AS. Itu berdampak pada pendapatan negara kita,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026