IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan dua roadmap strategis, yaitu Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030 dan Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026-2030.

Hal ini sebagai langkah untuk memperkuat pendalaman pasar keuangan, meningkatkan pelindungan investor, serta mendorong pendanaan dan investasi berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan, penerbitan kedua roadmap ini menegaskan komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang inklusif, efisien, dan berdaya saing, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk target net zero emission Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Melalui Roadmap Pengembangan Pasar Derivatif Berlandaskan Instrumen Pasar Modal 2026-2030, OJK menetapkan arah pengembangan pasar derivatif yang likuid, efisien, kredibel, dan berintegritas, serta mampu berperan sebagai instrumen penting dalam manajemen risiko dan pendalaman pasar keuangan.

Roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:

Pilar I: Penguatan Pelindungan Investor, meliputi pengembangan kerangka klasifikasi investor ritel dan profesional yang terintegrasi dengan single investor identification, harmonisasi standar know your customer, pembatasan leverage bagi investor ritel, penerapan negative balance protection, penguatan pemisahan aset nasabah, serta pengembangan dana pelindungan investor.

Pilar II: Harmonisasi dan Pengawasan Intermediari, diarahkan pada penyelarasan perizinan, standar tata kelola, dan persyaratan permodalan bagi seluruh intermediari dalam kerangka OJK, disertai penguatan manajemen risiko, kewajiban pelaporan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui sertifikasi derivatif dan pengembangan profesional berkelanjutan.

Pilar III: Pengembangan Pasar, dalam rangka memperluas variasi produk derivatif dan meningkatkan partisipasi pasar, khususnya dari investor institusi, melalui pengembangan kontrak derivatif baru, baik yang diperdagangkan di bursa maupun over-the-counter yang terstandardisasi, serta penguatan likuiditas pasar melalui kerangka liquidity provider dan fasilitasi partisipasi lintas pasar.

Pilar IV: Efisiensi Infrastruktur, untuk mendorong penguatan struktur bursa dan lembaga kliring agar lebih efisien dan diakui secara internasional, termasuk melalui implementasi standar IOSCO/PFMI, penguatan kapasitas menuju Qualifying CCP, serta pengembangan kerangka pengelolaan agunan lintas aset yang terintegrasi sesuai standar internasional.

"Seluruh pilar tersebut diimplementasikan dengan dukungan enabler, antara lain koordinasi lintas pemangku kepentingan, penguatan pengaturan dan perizinan, peningkatan pengawasan dan pelaporan, serta sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek, menengah, dan panjang," tutur dia.

Sementara itu, melalui Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 20262030, OJK memperkuat peran pasar modal sebagai motor penggerak pendanaan dan investasi berkelanjutan berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG).

Dia memaparkan, roadmap ini disusun berdasarkan empat pilar utama, yaitu:

Pilar I: Memperkuat fondasi pasar modal berkelanjutan, melalui perumusan dasar kebijakan dan regulasi pasar modal berkelanjutan.

Pilar II: Menumbuhkan aktivitas pasar modal berkelanjutan, dengan upaya percepatan pertumbuhan dan diversifikasi produk dan aktivitas pasar modal berkelanjutan.

Pilar III: Mendorong partisipasi dalam pasar modal berkelanjutan, melalui penyediaan perangkat pendukung dan insentif yang tepat dalam rangka meningkatkan kepercayaan diri pelaku pasar untuk berpartisipasi aktif dalam pasar modal berkelanjutan.

Pilar IV: Memperkuat kolaborasi untuk pengembangan pasar modal berkelanjutan, melalui koordinasi dan kerja sama baik domestik maupun internasional guna mendukung pengembangan dan pertumbuhan pasar modal berkelanjutan di Indonesia secara berkesinambungan.

"Pasar modal Indonesia telah memiliki berbagai produk pendanaan dan investasi berkelanjutan," katanya.

Per Desember 2025, total akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan telah mencapai Rp74,14 triliun (USD4,43 miliar), dengan komposisi tema Lingkungan (green) sebesar 42,72 persen, Sosial (social) sebesar 28,82 persen, Keberlanjutan (sustainability) sebesar 26,44 persen, dan Terkait Keberlanjutan (sustainability-linked) sebesar 2,02 persen.

Melalui implementasi roadmap ini, diharapkan dapat meningkatkan akumulasi penerbitan obligasi dan sukuk berkelanjutan yang diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 55,11 persen per tahun.

Sementara itu, produk investasi dalam bentuk reksa dana berbasis ESG juga hadir di pasar modal Indonesia dengan nilai Assets Under Management (AUM) mencapai Rp9,98 triliun (USD596,96 juta) per Desember 2025, didominasi oleh reksa dana indeks sebesar 52,88 persen, diikuti reksa dana pendapatan tetap sebesar 18,21 persen dan exchange traded fund (ETF) sebesar 17,46 persen.

Produk reksa dana berbasis ESG melalui roadmap ini diproyeksikan dapat tumbuh rata-rata sebesar 14,36 persen per tahun.

Pasar modal Indonesia juga telah memiliki berbagai indeks berbasis ESG, antara lain SRI-KEHATI, IDX ESG Leaders, ESG Sector Leaders IDX KEHATI, ESG Quality 45 IDX KEHATI, dan IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yang digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dan aspek ESG.

"OJK mengapresisasi seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam mendukung penyusunan Roadmap ini termasuk Kementerian dan Lembaga, SRO, asosiasi industri keuangan, pemangku kepentingan lainnya, serta mitra pembangunan, Asian Development Bank (ADB)," tutur dia.

Melalui kedua roadmap ini, OJK berharap tercipta sinergi yang kuat antara pengembangan instrumen keuangan, peningkatan pelindungan investor, serta penguatan pendanaan dan investasi berkelanjutan.

(kunthi fahmar sandy)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) definitif pengganti Mahendra Siregar bakal ditunjuk langsung.

Saat ditanya wartawan terkait pembentukan panitia seleksi (pansel) ketua OJK dibatalkan dan akan ditunjuk langsung, Purbaya menjawab informasi tersebut salah.

"Anda kata siapa? Ya salah," jawab Purbaya dengan tegas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/2).

Purbaya menegaskan pemilihan ketua OJK harus mengikuti peraturan yang ada karena terkait dengan integritas dalam mengelola pasar dan regulasi.

"Kita justru harus mengikuti undang-undang yang ada, karena berkaitan dengan integritas kita mengelola pasar dan regulasi di sana," ungkap Purbaya.

"Kalau kita melanggar undang-undang yang ada, itu akan mengganggu kredibilitas kita sendiri, kredibilitas hasil panselnya nanti, atau kredibilitas hasil OJK-nya nanti," tambahnya.

Kendati demikian, Purbaya merevisi pernyataannya terkait ketua OJK baru akan ditetapkan dalam dua minggu, ia menyampaikan penetapannya justru akan lebih dari dua minggu.

"Pada dasarnya enggak bisa dua minggu, karena ada kaidah-kaidah yang diikuti, jadi paling cepat akan lebih dari dua minggu," kata Purbaya.

Purbaya tengah membentuk Panitia Seleksi (pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong.

Pansel OJK tersebut akan menyeleksi tiga jabatan, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK, Wakil Ketua DK OJK, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK).

"Ada, sudah kita mulai. Kita mulai prosesnya hari ini," kata Purbaya usai Rakornas Kepala Daerah di SICC, Kabupaten Bogor, Senin (2/2) seperti dikutip Detikfinance.

Pekan lalu, pasar modal RI tengah dihantam badai setelah MSCI mengumumkan pembekuan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia.

Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.

Efeknya, IHSG anjlok 8 persen pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1), sehingga menyebabkan penghentian perdagangan sementara (trading halt). Ambrolnya IHSG pekan lalu sampai membuat Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri.

Pengunduran Iman disusul mundur massal empat pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan rincian 27 sub tipe klasifikasi investor baru yang semula hanya berjumlah sembilan klasifikasi.

Klasifikasi ini ditargetkan berlaku di pasar modal Indonesia pada Februari ini.

Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi mengatakan klasifikasi baru tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi yang lebih granular.

Selain itu, hal ini juga merupakan perhatian Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dipenuhi oleh OJK.

"Untuk meyakinkan ada tingkat transparansi yang lebih granular, lebih terlihat rinci dan memenuhi keinginan dari salah satu Index Provider Global, yaitu MSCI. Nanti, diklasifikasikan lagi dengan subtipe investornya, lebih rinci," ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (3/2).

Hasan memastikan pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait klasifikasi tersebut kepada para anggota bursa dan pelaku pasar modal Indonesia.

Ia pun menyebut perluasan sub tipe klasifikasi investor tersebut juga akan mencakup rekap terkait klasifikasi berdasarkan kemungkinan afiliasi atau tidaknya.

"Nanti juga ada klasifikasi investor yang merupakan recap-nya, yang kita provide juga nanti ke publik dan ke MSCI. Misalnya, berapa yang afiliasi, terindikasi terafiliasi. Itu nanti untuk dasar jika dipertimbangkan mau diikutkan atau tidak, dalam rangka perhitungan indeksnya," jelasnya.

Kemudian, Hasan mengungkapkan OJK dan self regulatory organizations (SRO) telah menyampaikan klasifikasi data investor terbaru tersebut kepada MSCI dengan jelas.

"Yang penting kan buat mereka ada informasinya jelas, sehingga mereka bisa punya kecukupan informasi apakah dia akan diikutkan atau tidak," ujar Hasan.

Lebih lanjut, ia menegaskan hal ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan OJK dan SRO dengan penyedia indeks global MSCI Senin (2/2) kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, OJK dan SRO berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pasar modal Indonesia melalui pengungkapan kepemilikan saham di atas 1 persen dan penerapan klasifikasi investor yang lebih granular menjadi 27 sub tipe investor.

"Hari ini yang dilakukan adalah OJK bersama Bursa dan KSEI telah mengajukan proposal solusi yang pada prinsipnya menjawab keseluruhan concern dan isu yang terkait dua hal (terkait transparansi dan peningkatan free float)," terangnya.

Berikut rincian 27 sub tipe klasifikasi investor terbaru:1. Private equity (ekuitas swasta)2. Trustee bank (bank penitipan)3. Venture capital (modal ventura)4. Government (pemerintah)5. Sovereign wealth fund (dana kekayaan negara)6. Investment advisors (penasihat investasi)7. Brokerage firms (perusahaan pialang)8. Private bank (bank swasta)9. Investment fund selling agent (agen penjualan dana investasi)10. State owned enterprises (BUMN)11. Permanent establishment (perusahaan tetap)12. Limited partnership (CV)13. Firm (firma)14. Peer to peer lending (fintech pendanaan bersama)15. Sole proprietorship (usaha perseorangan)16. State owned company (perusahaan milik negara)17. Public corporate (PT)18. Social organizations (organisasi kemasyarakatan)19. Central bank (bank sentral)20. Diocese (keuskupan)21. Conference (konferensi)22. Congregation (kongregasi)23. Cooperatives (koperasi)24. International organization (organisasi internasional)25. Political parties (partai politik)26. Partnership (kemitraan)27. Educational institution (institusi pendidikan)

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan menyusul mundurnya sejumlah pejabat di lingkungan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul ambrolnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan peristiwa ini harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh di pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Prabowo.

"Kita harapkan dengan kejadian kemarin menjadi momentum untuk kita memperbaiki pasar bursa kita, regulasi-regulasi kita perbaiki,"  ujar Prasetyo di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Prasetyo menegaskan Prabowo ingin menjadikan peristiwa tersebut sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas regulasi pasar modal. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor.

Menurutnya, pembenahan tidak hanya menyasar aspek regulasi, tetapi juga tata kelola kelembagaan. Pemerintah ingin memastikan pasar saham dikelola secara profesional dan akuntabel.

"Beberapa hal sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden kemudian diambil keputusan untuk kita mereformasi diri, memperbaiki diri supaya pasar saham kita menjadi lebih terbuka, lebih transparan, kredibel, dengan harapan ini akan memiliki kelas setara dengan pasar-pasar bursa lain di dunia," jelasnya.

Pada Jumat (30/1) pagi, Direktur Utama PT BEI Iman Rachman mengundurkan diri gara-gara rontoknya IHSG sebesar 8 persen hingga memicu penghentian perdagangan sementara (trading halt).

Sorenya, empat pejabat OJK mundur berjamaah antara lain Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ikut mengundurkan diri.

Selain Mahendra, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya juga mundur.

Selang beberapa jam setelah Mahendra dan dua pejabat lain mundur, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara juga mundur dari jabatan.

Pengamat menilai pelaku pasar keuangan Tanah Air membutuhkan kejelasan arah untuk meredam spekulasi yang akan muncul pekan depan, usai pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mundur, Jumat (30/1).

Kejelasan juga dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan pasar keuangan, khususnya saat pasar modal dibuka, Senin (2/2).

Pengamat pasar modal David Sutyanto menegaskan bahwa kejelasan pasar menjadi hal yang dibutuhkan saat ini oleh pelaku pasar keuangan Tanah Air.

"Kejelasan tersebut penting untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan pasar agar isu ini tidak berkembang menjadi sentimen negatif yang lebih luas," kata David seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (31/1).

Ia mencatat pengunduran diri sejumlah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bursa Efek Indonesia (BEI), telah menimbulkan banyak spekulasi di pasar.

Hal ini bukan soal individu semata, melainkan karena pasar sangat sensitif terhadap kesinambungan kepemimpinan, arah kebijakan, dan stabilitas komunikasi kelembagaan.

"Dalam kondisi seperti ini, risiko utamanya bukan langsung pada fundamental pasar, melainkan pada persepsi," ujar David.

Ia menambahkan ketidakjelasan narasi dan jeda komunikasi berpotensi memunculkan pertanyaan lanjutan, termasuk dari investor global dan lembaga seperti Morgan Stanley Capital International (MSCI), mengenai konsistensi kebijakan dan koordinasi antar otoritas ke depan.

Untuk itu, David memandang penjelasan resmi yang komprehensif, arah transisi yang jelas, serta penegasan bahwa agenda strategis dan reformasi pasar tetap berjalan, sangat dibutuhkan pelaku pasar.

Sementara itu, Pengamat Pasar Keuangan Ibrahim Assuaibi menilai mundurnya pejabat OJK dan BEI, mencerminkan adanya kebutuhan untuk pembenahan di pasar modal Tanah Air.

"Pengunduran diri tersebut merupakan hak prerogatif beliau-beliau, karena merasa bahwa perlu ada pembenahan-pembenahan dalam pasar modal," kata Ibrahim, Jumat (30/1) malam.

Sebelumnya, pada Jumat (30/1/2026), para petinggi bidang keuangan mengumumkan pengunduran diri dari jabatan secara beruntun dalam satu hari.

Dimulai dari Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI, Jumat (30/1). Keputusan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Selanjutnya, pada Jumat sekitar pukul 18.30 WIB, Ketua DK OJK Mahendra Siregar bersama dua petinggi bidang pasar modal mengumumkan pengunduran diri.

Mereka antara lain Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara.

Mahendra menyatakan pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

Namun, usai pengumuman pengunduran ketiga pejabat tersebut, pengunduran diri dari jabatan juga diikuti oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, sebagaimana siaran pers pada pukul 21.00 WIB.

OJK pun menegaskan bahwa proses pengunduran diri para petinggi ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Dunia keuangan Indonesia berguncang setelah para pejabat PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mundur berjemaah.

Gelombang pengunduran diri itu terjadi menyusul porak-poranda pasar saham usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama beberapa hari terakhir.

Pada Jumat (30/1) pagi, Direktur Utama PT BEI Iman Rachman mengundurkan diri gegara rontoknya IHSG sampat memicu trading halt.

Dalam konferensi pers di Gedung BEI, Imam mengatakan pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dan berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

"Saya sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam jumpa pers tersebut.

Keputusan Imam itu sudah bulat meski IHSG kembali hijau pada Jumat. Per Jumat sore, IHSG ditutup di level 8.329, menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Tak lama setelah penutupan pasar modal, kabar mengejutkan datang dari OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dua pejabat lain menyatakan mundur dari jabatan.

Berdasarkan rilis resmi OJK, dua pejabat lain yang mundur yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Dalam rilis tersebut, Mahendra mengatakan pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," demikian pernyataan OJK.

Selang beberapa jam setelah Mahendra dan dua pejabat lain mundur, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara juga mundur dari jabatan.

OJK menegaskan pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tak ada intervensi pemerintah atas kemunduran Iman Rachman sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Enggak. Itu kewenangan tersendiri kan," ujar Prasetyo saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Pras memandang langkah Iman itu sebagai bentuk tanggung jawab moralnya terhadap publik.

Ia pun menyatakan pemerintah menghormati keputusan Iman tersebut.

"Tentunya kita menghormati keputusan itu. Kalau kita lihat dari statement-nya, itu kan bentuk pertanggungjawabannya dari kejadian yang lalu," ucap dia.

Pras pun berpandangan kejadian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok selama beberapa hari lalu memiliki pelajaran sendiri.

Salah satunya, supaya pemerintah bisa menata lebih baik regulasi pasar modal. Meski begitu, ia menyatakan bahwa fundamental perekonomian Indonesia kuat.

"Dan peristiwa 2 hari yang lalu ini kan kita ambil hikmahnya bagian dari ke depan kita menata regulasi kita seperti yang tadi sudah saya sampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Iman Rachman mengundurkan diri dari jabatan Dirut BEI gegara rontoknya IHSG sampat memicu trading halt.

Dalam konferensi pers di Gedung BEI, Imam mengatakan pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dan berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

Tak lama setelah penutupan pasar modal, kabar mengejutkan datang dari OJK. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan dua pejabat lain menyatakan mundur dari jabatan.

Berdasarkan rilis resmi OJK, dua pejabat lain yang mundur yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Dalam rilis tersebut, Mahendra mengatakan pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," demikian pernyataan OJK.

Selang beberapa jam setelah Mahendra dan dua pejabat lain mundur, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara juga mundur dari jabatan.

Sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri dari jabatannya buntut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua hari berturut-turut. Mereka kompak memutuskan mundur pada Jumat (30/1).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mundur pada sore hari kemarin. Disusul Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri mereka telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, kemarin.

Selang beberapa jam setelah Mahendra dan dua pejabat lain mundur, Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara mundur dari jabatannya.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Pengunduran diri para pejabat teras OJK ini menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat Pagi.

Iman mengundurkan diri setelah IHSG rontok drastis hingga sempat memicu trading halt.

Dalam konferensi pers di Gedung BEI, Imam mengatakan pengunduran diri ini merupakan bentuk tanggung jawabnya dan berharap keputusannya terbaik untuk pasar modal Indonesia.

"Saya sebagai direktur dan utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai direktur utama Bursa Efek Indonesia," ujar Iman dalam konferensi pers tersebut.

Imam tetap memutuskan mengundurkan diri meski IHSG kembali hijau pada Jumat pagi saat pembukaan pasar modal.

Jumat pagi ini, IHSG dibuka hijau di level 8.308. Selang 5 menit, indeks menanjak 1,62 persen atau 133 poin ke level 8.365.

IHSG bahkan bertahan tetap hijau saat penutupan pasar di Jumat Sore. IHSG ditutup di level 8.329 pada perdagangan Jumat sore, menguat 97,40 poin atau naik 1,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah merespons keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mundur dari jabatannya pada hari ini.

Selain Mahendra, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara juga memutuskan mundur.

Pengunduran diri pejabat teras OJK ini menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat Pagi.

"Langkah beliau ini menunjukkan pertanggungjawaban etik yang baik. Keteladanan seperti ini malah jarang di negeri ini. Langkah beliau beliau ini kita harapkan makin memberi kepercayaan pada bursa kita. Masih ada integritas dan tanggungjawab dari pengurus, regulator dan pengawas pada sektor pasar modal," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1) malam.

Said menyebut mundurnya para pejabat OJK dan pimpinan BEI ini menjadi sinyal yang baik untuk menguatkan kepercayaan kepada investor

"Namun langkah mundur mereka saja tidak cukup untuk lebih membangun kepercayaan investor terhadap bursa. Kita perlu menyempurnakan berbagai kebijakan yang kurang selama ini. OJK sebagai regulator pasar harus berbenah. Salah satu hal yang perlu perbaikan mendesak mengenai kebijakan free float," ujarnya.

Said yang juga duduk di Komisi XI DPR mengatakan pada 3 Desember 2025 telah melakukan rapat kerja dengan OJK dan jajaran BEI, dan telah menyepakati beberapa kebijakan perbaikan tentang free float perdagangan saham di bursa.

Beberapa poin yang telah disepakati, antara lain kebijakan free float harus di arahkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham, mencegah resiko menipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, dan memperkuat pendalaman pasar modal.

Kemudian kebijakan free float untuk tujuan pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional harus hati-hati.

Menurutnya, dalam menyusun kebijakan free float yang baru, harus memuat beberapa hal, seperti perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang di tawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham pre IPO.

Selain itu mewajibkan perusahaan yang baru tercatat untuk mempertahankan minimal free float selama satu tahun sejak tanggal pencatatan. Lalu usulan free float untuk continous listing obligation dari 7,5 persen menjadi minimal 10-15 persen sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar, dan dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

"Poin poin inilah yang akan nanti kami jadikan pengawasan selama perbaikan kebijakan free float di pasar modal. Selain itu, tentu nanti akan kami membahas di Komisi XI terkait kursi kosong yang ditinggalkan Pak Mahendra dan Pak Inarno sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK," ujarnya.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara ikut mundur tak lama setelah Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, dan dua pejabat lainnya mengundurkan diri pada Jumat (30/1).

Menurut pernyataan rilis OJK, pengunduran diri Mirza tersebut disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara menyatakan pengunduran diri dari jabatannya," bunyi kutipan rilis OJK pada Jumat (30/1) malam.

Langkah Mirza mundur terjadi usai Mahendra bersamaan dengan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) Aditya Jayaantara melakukan hal serupa.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatanya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resmi.

Langkah Mahendra dkk itu juga terjadi saat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambrol dua hari berturut.

IHSG dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan 27 dan 28 Januari. Dampaknya, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan untuk membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari beruntun.

Berikut profil wakil ketua OJK Mirza yang ikut mundur usai Mahendra mundur.

Mirza bukan orang baru di industri keuangan dan pemerintahan, dia punya pengalaman lebih dari 30 tahun di ranah tersebut.

Dia mengawali karier sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada 1989. Mirza lalu bekerja sebagai Head of Securities Trading & Research di Bahana Sekuritas dari 2002 hingga 2005, demikian dikutip situs resmi OJK.

Setelah itu, dia melanjutkan karir profesional di sejumlah institusi jasa keuangan, antara lain Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia pada 2005-2008, Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group selama kurun waktu 2008-2010, dan Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada 2010-2013.

Mirza juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 2013 hingga 2019. Saat menjabat di posisi ini, dia akrab dengan tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan.

Selama 2015-2019, ia sempat menjadi anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Ex-Officio dari Bank Indonesia.

Dalam kurun waktu ini, Mirza bertugas mengawasi implementasi sinergi kelembagaan antara BI dan OJK dalam konteks kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang berkorelasi dengan pengawasan serta pengaturan industri jasa keuangan.

Setelah selesai bertugas dari Bank Indonesia, Mirza menjabat sebagai Tenaga Ahli Menteri Keuangan pada 2020-2022 dan Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) tahun 2020-2022.

Ia merupakan lulusan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1999 dan meraih gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia pada 1995.

Mirza lahir pada 9 April 1965 di Surabaya dari pasangan Sutan Remy Sjahdeini dan Sri Isnainingsih. Mendiang ayahnya dikenal sebagai ahli hukum bisnis terkemuka di Indonesia. 

Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon I.B Aditya Jayaantara merupakan satu di antara tiga pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendadak mundur dari jabatan pada Jumat (30/1) sore.

Selain Aditya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi juga mundur bersamaan pada Jumat sore.

Pengunduran diri Aditya terbilang mengejutkan lantaran dirinya baru saja dilantik Mahendra pada 5 Januari 2026 lalu. Itu artinya, Aditya baru menjabat selama 25 hari atau kurang dari sebulan.

Mahendra, Aditya, dan Inarno mundur usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rontok drastis dua hari terakhir hingga sempat memicu trading halt.

Mahendra, Aditya, dan Inarno bahkan mundur di hari yang sama dengan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman yang lebih dulu mengundurkan diri pada Jumat pagi.

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," bunyi rilis OJK pada Jumat Sore.

OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan tiga nama pejabat mengundurkan diri dari posisinya, Jumat (30/1). Salah satu yang mundur adalah Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Mahendra Siregar

Pengunduran diri tersebut menyusul langkah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachmanyang mengundurkan diri dari jabatannya, Jumat Pagi.

Selain Mahendra, dua pejabat OJK lainnya kompak mengundurkan diri. Pertama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi.

Kedua, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I. B. Aditya Jayaantara.

"Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan," tulis keterangan resmi OJK, Jumat (30/1) malam.

OJK menegaskan proses pengunduran diri Mahendra Cs ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku.

Hal itu guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

"Ketua DK OJK, KE PMDK dan DKTK telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatanya," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangan resminya.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dua kali anjlok 8 persen pada perdagangan Rabu (27/1) dan Kamis (29/1). Alhasil, Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan membekukan sementara perdagangan saham (trading halt) dua hari berturut-turut.

Itu dipicu keputusan MSCI untuk membekukan sementara perlakuan indeks untuk saham-saham Indonesia, Rabu (28/1). Kebijakan itu mencakup pembekuan seluruh kenaikan bobot saham Indonesia, penghentian penambahan saham baru ke dalam indeks MSCI, serta tidak adanya kenaikan kelas saham di seluruh segmen indeks.