Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang April sampai Mei 2026 telah menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta yang belum berizin atau ilegal.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK, Hudiyanto menegaskan penutupan dan penghentian kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut dilakukan berdasarkan Undang‑Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (29/6/2026).

Hudiyanto menekankan bahwa aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat, mengingat pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian, serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen.

Sebab itu, lanjutnya, Satgas PASTI dan OJK terus mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penawaran investasi atau kegiatan yang menjanjikan keuntungan tinggi, pasti, dan menghasilkan dalam waktu singkat, memastikan legalitas pelaku usaha dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK (Kontak 157), dan tidak mudah percaya terhadap penawaran yang disampaikan melalui pesan pribadi, media sosial, atau tautan yang tidak jelas sumbernya.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk tidak memberikan data pribadi, informasi rekening, kode OTP, maupun kata sandi kepada pihak mana pun dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi aktivitas keuangan ilegal ke sipasti.ojk.go.id dan melaporkan penipuan transaksi keuangan ke iasc.ojk.go.id.

Diberitakan sebelumnya, salah satu perusahaan gadai swasta yakni PT Gadai ValueMax Indonesia menilai usaha gadai ilegal dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada 2026.

Manajer Operasional Gadai ValueMax Ronny Reginaldo mendorong agar para usaha gadai yang belum mendapat izin, segera mengurusnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perlu kami ingatkan bahwa usaha pergadaian tanpa izin merupakan perbuatan kriminal dan dapat dipidana. ValueMax mengajak agar dapat mengurus izin kepada OJK,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Ronny memandang industri pergadaian di Indonesia menunjukkan tren yang positif pada tahun depan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum masuk dalam kategori bankable.

Daftar Perusahaan Gadai yang Diberhentikan Satgas PASTI:

1. Gadai 99 (Pusat Gadai) Manado
   Nama perusahaan/pemilik: Gadai 99 (Pusat Gadai) Manado
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
2. Dana Gadai Sejahtera
   Nama perusahaan/pemilik: Dana Gadai Sejahtera
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
3. Jasa Titip Langsung Cair
   Nama perusahaan/pemilik: Jasa Titip Langsung Cair
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
4. Jiwa Gadai
   Nama perusahaan/pemilik: Jiwa Gadai
   Aktivitas: Gadai Kendaraan
   Kota: Kotamobagu
   Provinsi: Sulawesi Utara
5. Gadai Manado
   Nama perusahaan/pemilik: Gadai Manado
   Aktivitas: Gadai Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
6. Titip Gadai Manado
   Nama perusahaan/pemilik: Titip Gadai Manado
   Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
   Kota: Manado
   Provinsi: Sulawesi Utara
7. Gadai Bitung
   Nama perusahaan/pemilik: Gadai Bitung
   Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
   Kota: Bitung
   Provinsi: Sulawesi Utara
8. GO GADAI
   Nama perusahaan/pemilik: GO GADAI
   Aktivitas: Gadai Elektronik, Perhiasan, dan Kendaraan
   Kota: Gorontalo
   Provinsi: Gorontalo
9. Menerima Gadai Gorontalo
   Nama perusahaan/pemilik: Menerima Gadai Gorontalo
   Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
   Kota: Gorontalo
   Provinsi: Gorontalo
10. Gadai BPKB Gorontalo
    Nama perusahaan/pemilik: Gadai BPKB Gorontalo
    Aktivitas: Gadai Kendaraan
    Kota: Gorontalo
    Provinsi: Gorontalo
11. Gadai Gemoy
    Nama perusahaan/pemilik: Gadai Gemoy
    Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
    Kota: Gorontalo
    Provinsi: Gorontalo
12. Gorontalo Gadai
    Nama perusahaan/pemilik: Gorontalo Gadai
    Aktivitas: Gadai Kendaraan dan Elektronik
    Kota: Gorontalo
    Provinsi: Gorontalo
13. Gadai Bitung
    Nama perusahaan/pemilik: Gadai Bitung
    Aktivitas: Gadai Kendaraan
    Kota: Bitung
    Provinsi: Sulawesi Utara
14. Gade Manado
    Nama perusahaan/pemilik: Gade Manado
    Aktivitas: Gadai Kendaraan
    Kota: Manado
    Provinsi: Sulawesi Utara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pergadaian menjadi lembaga keuangan bukan bank yang cukup diminati masyarakat untuk mengakses pinjaman dana cepat dengan jaminan benda.

Kendati demikian, masyarakat tetap harus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan yang mungkin terjadi di layanan keuangan tersebut.

Salah satu yang paling marak ditemukan adalah adanya pergadaian tanpa izin resmi.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK Agusman ketika ditemui usai Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan, kegiatan usaha gadai yang belum memiliki izin usaha masih ditemukan dan terus dilakukan upaya penanganan bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti).

Berdasarkan data yang dimilikinya, saat ini terdapat 184 pelaku usaha gadai yang belum mengajukan izin usaha kepada OJK.

"OJK melalui Satgas PASTI terus melakukan penanganan terhadap usaha gadai ilegal melalui berbagai langkah antara lain klarifikasi kepada pelaku usaha, penghentian kegiatan usaha, pemblokiran situs atau media sosial, hingga penyampaian laporan informasi kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (22/6/2026).

Ia menambahkan, faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggunakan layanan gadai ilegal antara lain tingkat literasi keuangan masyarakat serta kemudahan akses.

Layanan gadai digemari masyarakat

Lebih lanjut, Agusman menjabarkan, layanan gadai masih menjadi portofolio utama industri pergadaian.

KOMPAS.COM/ Nur Khalis Petugas gadai saat melayani warga yang akan menggadaikan emasnya di Sumenep, Jawa Timur.

Sementara itu, pengembangan variasi barang jaminan dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas pasar dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketentuan mengenai barang jaminan telah diatur dalam SEOJK Nomor 52/SEOJK.05/2017, yang antara lain mengatur bahwa barang jaminan harus memiliki nilai ekonomis dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di samping itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mewajibkan perusahaan pergadaian punya juru taksir yang kompeten untuk melindungi konsumen.

Agusman menjabarkan, berdasarkan data pelatihan dan sertifikasi 2025, jumlah peserta sertifikasi penaksir tercatat sebanyak 2.220 peserta.

Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan peningkatan kuota jumlah peserta sertifikasi penaksir yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pegadaian dan LSP Pergadaian Indonesia.

Penyaluran pembiayaan gadai tumbuh

Agusman mengungkapkan, penyaluran pembiayaan industri pergadaian masih menunjukkan pertumbuhan signifikan.

OJK mencatat, penyaluran pembiayaan industri pergadaian mencapai Rp 157,20 triliun per April 2026.

"Nilai itu mengalami pertumbuhan sebesar 56,80 persen, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Adapun tingkat risiko kredit masih terjaga," ujar dia dalam konferensi pers awal bulan ini.

Kendati demikian, pertumbuhan penyaluran pembiayaan industri pergadaian per April 2026 mengalami perlambatan dibandingkan posisi per Maret 2026 yang tumbuh sebesar 60,27 persen secara Year on Year (YoY).

KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU Seorang petugas Pegadaian Cabang Dinoyotangsi sedang melayani nasabah jelang Hari Raya Idul Fitri, Jumat (13/3/2026) siang.

Sebagai catatan, pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai sebesar Rp 132,29 triliun.

Jumlah tersebut setara dengan 84,15 persen dari total pembiayaan yang disalurkan industri pergadaian.

Sementara itu, OJK mencatat nilai aset industri pergadaian per April 2026 mencapai Rp 188,52 triliun.

Angka tersebut naik 53,50 persen secara tahunan dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 122,81 triliun.

Berdasarkan data OJK, terdapat 176 perusahaan pergadaian yang telah memperoleh izin usaha dengan ruang lingkup bisnis kabupaten/kota, provinsi, dan nasional hingga Maret 2026.

Satgas Pasti hentikan 27 entitas gadai ilegal

Terkait dengan aktivitas gadai ini, Satgas Pasti terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Sepanjang April sampai dengan Mei 2026, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan usaha 27 entitas gadai swasta yang belum berizin atau ilegal.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Hudiyanto mengungkapkan, penutupan dan penghentian kegiatan usaha gadai swasta ilegal tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sesuai ketentuan Pasal 319 UU P2SK, seluruh pelaku usaha pergadaian diwajibkan untuk memenuhi persyaratan perizinan paling lambat 12 Januari 2026.

Ia menjelaskan, aktivitas gadai swasta ilegal berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat mengingat pengenaan bunga yang tinggi, ketidakjelasan perjanjian.

KOMPAS.com/Labib Zamani Kantor Cabang Pegadaian Cokronegaran, Solo, Jawa Tengah.

"Serta lemahnya perlindungan terhadap barang jaminan dan konsumen," ungkap dia.

Ciri-ciri gadai ilegal

Untuk terhindar dari perusahaan pergadaian ilegal, penting untuk masyarakat mengetahui ciri-ciri dan cara membedakannya.

Berikut ini adalah ciri-ciri dan cara membedakan perusahaan pergadaian ilegal dari OJK.

Ciri-ciri pergadaian ilegal antara lain sebagai berikut.

1. Tidak memiliki izin resmi

Pergadaian ilegal tidak memiliki izin dari OJK sehingga mereka tidak tunduk pada aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh regulator.

2. Bunga dan biaya yang tidak wajar

Pergadaian ilegal seringkali menetapkan bunga dan biaya yang tidak wajar atau tidak masuk akal.

3. Kurangnya transparansi

Pergadaian ilegal cenderung kurang transparan dalam memberikan informasi kepada nasabah.

Mereka mungkin tidak memberikan dokumen perjanjian secara jelas, sehingga sulit bagi nasabah untuk memahami detail dan ketentuan pinjaman.

4. Tidak terhubung dengan asosiasi resmi

Pergadaian ilegal biasanya tidak terafiliasi dengan asosiasi pergadaian yang diakui oleh OJK.

Cara membedakan usaha gadai legal dan ilegal

Setelah mengetahui ciri-ciri perusahaan pergadaian ilegal, berikut ini adalah cara membedakan perusahan pergadaian ilegal dengan yang resmi.

KOMPAS.COM/SUKOCO Antrian nasabah di kantor Pegadaian Cabang Ponorogo. Melalui tabungan emas yang ditawarkan Pegadaian, masyarakat mulai memahami dengan berinvestasi emas lebih menguntungkan. Kemudahan system menabung emas membuat masyarakat lebih mudah membeli emas meski harga mengalami kenaikan setiap tahun.

Masyarakat dapat membedakan pergadaian legal dan ilegal dengan cara sebagai berikut.

1. Memeriksa izin resmi

Masyarakat dapat meminta perusahaan pergadaian untuk menunjukkan izin resmi yang dikeluarkan oleh OJK atau mencari informasi melalui laman OJK.

2. Membandingkan bunga dan biaya

Masyarakat dapat membandingkan bunga dan biaya yang ditawarkan oleh perusahaan pergadaian dengan lembaga keuangan yang sah.

Jika bunga yang ditawarkan terlalu tinggi atau tidak masuk akal, mungkin perlu dicurigai.

3. Menyimak testimoni dan pengalaman orang lain

Masyarakat dapat mendengarkan pengalaman orang lain yang telah menggunakan jasa pergadaian.

Mereka dapat berbagi testimoni atau cerita mengenai pengalaman baik atau buruk dengan perusahaan pergadaian tertentu.

4. Menghubungi OJK

Ketika masih ragu, masyarakat dapat menghubungi OJK untuk memverifikasi keabsahan perusahaan pergadaian yang bersangkutan dan meminta informasi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 25.392 pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) hingga pertengahan April 2026. Pengaduan-pengaduan itu termasuk ke dalam sekitar 177.244 permintaan layanan yang diterima otoritas sejak awal 2026.

Secara spesifik, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan bahwa berbagai permintaan layanan dan aduan itu dihimpun sejak 1 Januari hingga 13 April 2026.

Kemudian, dari awal tahun hingga 29 April 2026, dia menyebut bahwa OJK sudah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal. Dia menegaskan bahwa penerimaan berbagai aduan tersebut merupakan komitmen OJK untuk melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal.

“Dari total tersebut, 11.753 pengaduan ini mengenai pinjamanonlineilegal. Selain itu, ada juga 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal dan 100 pengaduan yang terkait dengan gadai ilegal,” papar Dicky dalam Konferensi Pers hasil dari Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) April 2026 OJK secara daring, Selasa (5/5/2026).

Sebagai respons, dia menyebut bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), yaitu satuan tugas yang berisi OJK bersama dengan para kementerian dan lembaga negara yang terkait, telah menindaklanjuti pengaduan-pengaduan tersebut.

Hasilnya, Satgas PASTI berhasil menghentikan 951 entitas pinjaman daring/onlinealias pinjol ilegal. Kemudian, satgas itu juga menyetop tiga penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Aksi pemberantasan kejahatan keuangan juga dilakukan oleh OJK melalui platform Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Sejak beroperasi pada November 2024 hingga 29 April 2026, jumlah rekening yang sudah diblokir melalui IASC adalah 485.758. Kemudian, jumlah dana korban yang bisa selamatkan dan diblokir melalui IASC adalah Rp614,3 miliar.

“Indonesia Anti-Scam Centre telah menjadi wadah untuk mendukung komitmen nasional dalam pemberantasanscam. Ini cukup banyak yang telah kita bisa tangani,” ujar Dicky.

Dia menyampaikan bahwa Satgas PASTI juga memantau laporan penipuan yang disampaikan oleh masyarakat kepada IASC. Dengan koordinasi OJK dengan kementerian serta lembaga terkait, terutama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mereka telah memblokir sebanyak 106.477 nomor telepon yang diduga terkait dengan penipuan.

Kemudian, Dicky menyatakan bahwa sejak 1 Januari hingga 30 April 2026, OJK telah memberikan berbagai sanksi administratif dan/atau peringatan tertulis kepada banyak pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam rangka penegakan ketentuan perlindungan konsumen. OJK, katanya, telah memberikan 33 peringatan tertulis kepada 31 PUJK, 3 instruksi tertulis kepada 3 PUJK, dan 15 sanksi denda kepada 13 PUJK.

Dalam periode yang sama, dia menyatakan bahwa OJK juga telah melakukan tindakan pengawasan perilaku pasar (market conduct) terhadap para PUJK.

“OJK telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 11 sanksi administratif berupa denda,” jelasnya. (Laurensius Katon Kandela)

Denpasar (ANTARA) -

“Tidak urus izin dan masih beroperasi, itu nanti ditindak aparat penegak hukum tapi melalui Satgas Pasti terlebih dahulu,” kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Rabu.

Awalnya, lanjut dia, regulator lembaga jasa keuangan itu menemukan ada 19 perusahaan pergadaian swasta yang tidak memiliki izin usaha.

Setelah melalui upaya persuasif, hanya ada satu perusahaan yang mengurus izin dan sudah diterbitkan izin usahanya. Sisanya, hingga batas waktu 12 Januari 2026, sebanyak 18 gadai swasta itu belum memenuhi kewajiban perizinan dengan alasan yang beragam.

Padahal, lanjut dia, regulator telah memberi kelonggaran kepada usaha gadai swasta dengan wilayah usaha tingkat kabupaten/kota di antaranya modal disetor sebesar Rp500 juta apabila pengajuan izin dilakukan sebelum batas waktu itu.

Ketentuan itu sesuai Peraturan OJK Nomor 29 tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 39 tahun 2024 tentang Pergadaian.

Ketentuan itu merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Nomor 4 tahun 2023 yang memberikan waktu selama tiga tahun untuk mengurus perizinan.

Nantinya, setelah perizinan dilengkapi, maka perusahaan itu wajib meningkatkan modal disetor minimal Rp2 miliar hingga 12 Januari 2029.

Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 4 OJK Bali, Zulkifli menambahkan izin usaha merupakan bagian penting untuk melindungi konsumen.

Adapun jenis usaha gadai swasta tanpa izin itu beragam mulai gadai barang elektronik hingga emas.

Pihaknya telah melayangkan surat bahkan mendatangi langsung dan menyediakan tempat khusus untuk mengurus izin, namun masih minim respons.

Dari pengawasan di lapangan, beberapa gadai swasta tanpa izin itu dalam kondisi tutup, namun ada juga yang bergeser dengan beroperasi di rumah pelaku usaha gadai dan tidak menutup kemungkinan masih melakukan usaha pergadaian.

“Jadi sekarang kami alihkan ke Satgas Pasti, di dalamnya ada Polri. Jadi jangan kaget kalau ada penutupan paksa oleh aparat penegak hukum karena kalau tidak berizin itu ilegal, itu tidak boleh, melanggar undang-undang,” imbuhnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan telah memblokir sebanyak 953 pinjaman online (pinjol) ilegal hingga kuartal I 2026 atau Maret tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono menyampaikan pemblokiran dilakukan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga.

"Ini koordinasi dengan semua kementerian lembaga yang tergabung dalam Satgas PASTI, menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menghentikan langsung 953 entitas pinjaman online ilegal," ujar Dicky dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 secara daring, Senin (6/4).

"Kita langsung juga blok kegiatan mereka di situs-situs mereka," tegasnya.

Pemblokiran pinjol ilegal tersebut merupakan lanjutan dari pengaduan yang telah diterima oleh OJK sebanyak 10.516 terkait entitas ilegal.

Dari angka tersebut, sebanyak 8.515 di antaranya adalah pengaduan mengenai pinjol ilegal, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 68 pengaduan terkait dengan gadai ilegal.

"Dari total tersebut, 8.515 adalah pengaduan mengenai pinjaman online ilegal atau pinjaman daring ilegal. Kemudian, 1.933 pengaduan terkait investasi ilegal dan 68 pengaduan terkait dengan gadai ilegal," terang Dicky.

Ia menambahkan sebagai bentuk komitmen, OJK akan terus melakukan berbagai upaya pemberantasan keuangan ilegal.

"Kemudian, OJK ini terus melakukan berbagai upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, ini komitmen kita, ini banyak sekali yang sudah kita tindaklanjuti," katanya.

Bisnis.com, CIREBON — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan agar masyarakat di wilayah Ciayumajakuning untuk mewaspadai praktik pergadaian ilegal yang cenderung meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Peringatan ini muncul seiring dengan lonjakan kebutuhan dana tunai masyarakat yang memicu tingginya permintaan layanan gadai.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menyatakan, peningkatan aktivitas ekonomi menjelang Lebaran kerap dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk membuka usaha pergadaian tanpa izin.

Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat, terutama akibat bunga tinggi dan ketidakjelasan aturan pinjaman.

“Permintaan pinjaman dengan jaminan barang meningkat signifikan menjelang Lebaran. Situasi ini sering dimanfaatkan oleh oknum yang menawarkan pinjaman cepat tanpa izin resmi,” ujar Agus, Kamis (19/3/2026).

OJK mencatat, di wilayah Ciayumajakuning saat ini hanya terdapat dua perusahaan pergadaian yang resmi terdaftar dan diawasi, yakni PT Gadai Dwijaya Utama dan PT Gadai Prima Nusantara Sangkuriang.

Menurut Agus, pergadaian ilegal umumnya tidak transparan dalam menetapkan bunga, biaya administrasi, maupun ketentuan pengembalian pinjaman. OJK bahkan menerima laporan adanya praktik bunga pinjaman yang mencapai 10%—15% per bulan.

“Bunga yang tinggi dan tidak wajar tersebut berpotensi menjerat masyarakat dalam kesulitan keuangan, karena nilai tebus barang menjadi jauh lebih besar dari pinjaman awal,” katanya.

Selain itu, OJK juga menemukan sejumlah praktik penyitaan barang secara sepihak oleh pelaku usaha gadai ilegal. Berbeda dengan pergadaian resmi yang memiliki mekanisme jelas, pergadaian ilegal kerap melelang barang tanpa pemberitahuan atau kesepakatan yang memadai dengan nasabah.

Dalam sistem pergadaian yang legal, nasabah seharusnya mendapatkan perjanjian tertulis yang memuat besaran pinjaman, bunga, biaya administrasi, serta jangka waktu pengembalian. Namun, praktik tersebut sering diabaikan oleh pelaku usaha ilegal, sehingga meningkatkan potensi sengketa dan kerugian.

OJK menegaskan, masyarakat perlu memastikan legalitas lembaga pergadaian sebelum melakukan transaksi. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi OJK atau dengan mendatangi kantor OJK terdekat.

Selain itu, keberadaan kantor fisik yang jelas serta identitas perusahaan yang dapat diverifikasi menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas suatu lembaga.

Agus juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran pencairan dana cepat tanpa prosedur yang transparan. Menurut dia, kehati-hatian menjadi kunci untuk menghindari praktik keuangan ilegal yang semakin marak menjelang periode konsumsi tinggi seperti Lebaran.

“Jangan menyerahkan barang berharga tanpa adanya perjanjian tertulis yang jelas. Pastikan seluruh ketentuan pinjaman dipahami sebelum melakukan transaksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, OJK menyebut praktik pergadaian ilegal tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan tindak kriminal. Sejumlah kasus menunjukkan adanya nasabah yang kehilangan barang berharganya setelah usaha gadai ilegal tersebut berhenti beroperasi secara tiba-tiba.

Untuk menekan praktik tersebut, OJK bersama aparat penegak hukum terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap usaha pergadaian tanpa izin. Upaya ini juga diiringi dengan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan literasi keuangan.

OJK mengimbau agar masyarakat turut berperan aktif dengan melaporkan keberadaan pergadaian ilegal kepada pihak berwenang. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan ekosistem keuangan yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik merugikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerima 9.323 pengaduan perlindungan konsumen dari awal tahun hingga awal Februari 2026. Pengaduan-pengaduan tersebut menjadi bagian dari 65.139 permintaan layanan keuangan dalam periode yang sama.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa aduan-aduan tersebut diterima dari 1 Januari hingga 5 Februari 2026 melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Selain itu, wanita yang akrab dipanggil Kiki tersebut juga mengatakan bahwa OJK telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas keuangan ilegal sejak awal 2026.

“Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjol, tentu saja ini pinjaman online ilegal, 1.295 terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait dengan gadai ilegal,” ujar Kiki dalam konferensi hasil rapat Dewan Komisioner bulanan (RDKB) OJK Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dia menegaskan bahwa OJK terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal. Hasilnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK berhasil menghentikan 953 entitas pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa OJK juga tetap berusaha memberantas aksi penipuan keuangan atau scam melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) OJK.

“Kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar,” jelas Kiki.

Data tersebut mencakup seluruh pemblokiran yang telah dilakukan semenjak IASC didirikan pada November 2024.

Saat ini, OJK masih terus memantau laporan penipuan dari masyarakat yang dilaporkan kepada IASC dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kerja sama tersebut berhasil memblokir 75.711 nomor telepon terkait dengan pengaduan penipuan keuangan.

Selain menindak masyarakat yang diduga melakukan penipuan, Kiki mengatakan bahwa OJK juga sudah memberi beberapa sanksi kepada pelaksana usaha jasa keuangan (PUJK) mengenai penegakan perlindungan konsumen. Selama 2026, OJK telah melayangkan 16 peringatan tertulis kepada 16 PUJK, 2 instruksi tertulis kepada 2 PUJK, dan 12 sanksi denda kepada 10 PUJK.

Di samping perlindungan konsumen, dalam periode yang sama, OJK juga telah mengeluarkan beberapa sanksi administratif dari sisi pengawasan perilaku (market conduct) dari PUJK.

“Kami telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda,” jelas Kiki. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, DENPASAR — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat kerugian akibat kasus scam atau penipuan di NTB mencapai Rp46 miliar pada 2025.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan Kota Mataram menjadi wilayah dengan jumlah laporan tertinggi, yakni 912 aduan dengan nilai kerugian mencapai Rp10,3 miliar, disusul oleh Lombok Timur dan Lombok Barat.

“Maraknya kasus ini merupakan dampak dari masih lebarnya jarak antara indeks inklusi keuangan di angka 80,51 persen dengan indeks literasi keuangan sebesar 66,46 persen. Masyarakat memiliki akses, namun belum memiliki pemahaman risiko yang memadai,” jelas Rudi, Jumat (30/1/2026).

Selain pinjaman daring atau pinjol dan investasi bodong, Rudi juga menyoroti fenomena gadai ilegal di NTB. Dari 14 pelaku usaha gadai yang terdeteksi tidak berizin, Satgas PASTI berhasil mendorong 10 pelaku untuk mengajukan izin resmi ke OJK, sementara sisanya memilih untuk menghentikan operasionalnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Wahyudi, dalam sambutannya menekankan bahwa kemajuan teknologi dan digitalisasi transaksi keuangan (cashless) membawa risiko keamanan baru yang dimanfaatkan oleh sindikat internasional.

"Kita melihat maraknya aktivitas scam yang berbasis di luar negeri seperti Myanmar dan Kamboja yang menyedot dana masyarakat Indonesia. Satgas PASTI NTB harus bergerak masif menyadarkan masyarakat agar tidak mudah terpancing tawaran menggiurkan yang menjerumuskan," kata Wahyudi.

Satgas PASTI NTB mengidentifikasi beberapa modus baru yang perlu diwaspadai masyarakat pada 2026, antara lain Love Trap (Love Scam) yakni penipuan berbasis hubungan asmara melalui media sosial di mana pelaku membangun kedekatan emosional sebelum meminta sejumlah uang.

Kemudian terdapat modus Group Whatsapp/Telegram yang merupakan penipuan investasi melalui ajakan bergabung pada grup investasi tertentu. Korban akan diminta untuk memasang aplikasi yang diunduh melalui tautan di luar Playstore/Appstore dan melakukan pengisian dana (topup). Namun setelah top up saldo investasi dilakukan, dana ternyata tidak bisa dicairkan.

Ada pula penipuan yang mengaku pihak lain dengan modus pencatutan nama lembaga resmi atau lembaga jasa keuangan untuk menawarkan bantuan atau program fiktif yang bertujuan mendapatkan data pribadi yang bersifat rahasia untuk mengakses rekening korban.

Sebagai langkah nyata pencegahan, OJK bersama Satgas PASTI akan mengoptimalkan Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Secara nasional, hingga 21 Januari 2026, IASC telah menerima 432.637 aduan dan berhasil memblokir dana korban sebesar Rp436,88 miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menertibkan praktik gadai ilegal dengan mendorong transisi pelaku usaha menuju legalitas melalui kebijakan relaksasi perizinan hingga 2026. Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat industri pergadaian nasional sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK, Agusman, mengatakan proses legalisasi usaha gadai masih terus berlangsung dan OJK memberikan kesempatan bagi pelaku usaha gadai ilegal untuk mengajukan izin agar dapat beroperasi secara sah.

“Upaya penertiban dan transisi usaha gadai menuju legalitas terus berlangsung. Sebagian pelaku usaha telah memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan izin, namun praktik gadai ilegal masih dijumpai di masyarakat,” ujar Agusman dalam lembar jawaban tertulis, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Agusman menjelaskan, keberadaan gadai ilegal masih menjadi tantangan karena berpotensi merugikan masyarakat, terutama dari sisi perlindungan konsumen dan kepastian hukum. Oleh karena itu, OJK menekankan pentingnya penguatan edukasi dan pengawasan secara berkelanjutan.

“Penguatan edukasi dan pengawasan secara berkelanjutan tetap diperlukan agar masyarakat semakin memahami dan menggunakan layanan gadai yang legal dan berizin,” katanya.

Di tengah upaya penertiban tersebut, kinerja industri pergadaian tercatat menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hingga Oktober 2025, penyaluran pembiayaan industri pergadaian tumbuh 38,89 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp120,45 triliun.

Agusman menilai momentum akhir tahun turut mendorong peningkatan permintaan pembiayaan jangka pendek dari masyarakat, yang pada gilirannya menopang kinerja industri pergadaian.

“Momentum akhir tahun, termasuk periode libur panjang, berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan jangka pendek masyarakat sehingga kinerja industri gadai diperkirakan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agusman menyampaikan bahwa prospek industri pergadaian ke depan masih positif seiring dengan arah pengembangan dan penguatan sektor tersebut. Hal ini tercermin dalam Roadmap Pergadaian 2025–2030 yang menjadi acuan OJK dalam memperkuat struktur industri, meningkatkan kepatuhan, serta mendorong keberlanjutan usaha pergadaian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Gadai ValueMax Indonesia menilai usaha gadai ilegal dapat menjadi tantangan yang perlu dihadapi industri pergadaian pada 2026.

Manajer Operasional Gadai ValueMax Ronny Reginaldo mendorong agar para usaha gadai yang belum mendapat izin, segera mengurusnya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Perlu kami ingatkan bahwa usaha pergadaian tanpa izin merupakan perbuatan kriminal dan dapat dipidana. ValueMax mengajak agar dapat mengurus izin kepada OJK,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip Senin (29/12/2025).

Meski demikian, Ronny memandang industri pergadaian di Indonesia menunjukkan tren yang positif pada tahun depan, mengingat masih banyaknya masyarakat yang belum masuk dalam kategori bankable.

Selain itu, Roadmap Pengembangan dan Penguatan Pergadaian 2025—2030 juga dianggap menjadi faktor yang membuat industri berkembang positif ke depannya. Pasalnya, akan ada penyederhanaan izin usaha, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas inklusi keuangan.

“Hal ini tentu saja menjadi angin segar yang sangat terarah bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat fokus dalam strategi yang lebih agresif di tahun mendatang yang seiring sejalan dengan roadmap OJK,” tuturnya.

Ronny meneruskan, untuk tahun depan target perusahaannya adalah menjangkau dan melayani masyarakat yang masih kesulitan dalam hal keuangan supaya kesejahteraan dapat diraih lebih baik.

Sejauh ini, imbuhnya, Gadai ValueMax telah melakukan berbagai literasi keuangan dengan izin dari pemerintah setempat. Misalnya, di acara resmi pemerintah, pangkalan ojek online, bahkan hingga melakukan coffee gathering.

“Hal ini sangat disambut baik oleh pemerintah setempat karena terbukti meningkatkan geliat ekonomi yang ada di sekitar cabang ValueMax,” sebutnya.

Lebih jauh, Ronny membeberkan pihaknya sedang merancang produk terkait penitipan emas yang bisa langsung mengetahui nilai pinjaman dan apabila dibutuhkan, dapat dicairkan kapan saja.

Sementara itu, ujarnya, Gadai ValueMax telah menggandeng beberapa bank dalam struktur pendanaan. Menurut Ronny, banyak sekali bank yang berminat memberikan pinjaman kepada perusahaannya.

“Banyak sekali bank yang ingin memberikan pinjaman kepada ValueMax karena melihat kekuatan dan semangat dalam melayani Masyarakat. ValueMax jarang sekali melakukan lelang barang jaminan karena kualitas konsumennya pun juga bagus,” tegasnya.

Adapun, berdasarkan data berjalan per Desember 2025 ini Gadai ValueMax Indonesia telah berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp500 miliar.

Sebagai informasi, secara keseluruhan industri pergadaian, penyaluran pembiayaan pada Oktober 2025 tumbuh sebesar 38,89% (year on year/YoY) menjadi Rp120,45 triliun.

OJK menyebut bahwa tingkat risiko kredit dalam penyaluran pembiayaan ini terjaga. Adapun, pembiayaan terbesar industri pergadaian disalurkan dalam bentuk produk gadai, yaitu sebesar Rp98,74 triliun atau 81,99% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyoroti maraknya kegiatan keuangan ilegal di provinsi tersebut, salah satunya judi daring yang mencatatkan nilai deposit mencapai Rp1,7 triliun.

Kepala Kantor Wilayah OJK Sumut Khoirul Muttaqien menyampaikan angka tersebut berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada awal 2025.

"Pemainnya (ada) 460 ribu orang, terbesar adalah (dari kalangan) pelajar dan mahasiswa," ucap dia alam Medan Sharia Investor City (MAIN STORY) 2025 di Medan, Sumatera Utara, yang disaksikan secara daring dari Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan meskipun jumlah pemain didominasi pelajar dan mahasiswa, nilai deposit tertinggi justru berasal dari kalangan karyawan swasta.

Tidak hanya pegawai swasta, ia juga menyatakan bahwa terdapat sekitar seribu aparatur sipil negara (ASN) di Sumatera Utara turut terlibat judi daring.

Pihaknya juga menghadapi tantangan serius terkait dengan entitas keuangan ilegal lainnya, termasuk gadai ilegal.

Pihaknya mencatat provinsi tersebut memiliki jumlah gadai ilegal terbesar dibandingkan dengan wilayah lain di luar Pulau Jawa.

Ia mengatakan saat ini baru terdapat 27 usaha gadai yang telah memiliki izin resmi dari OJK di wilayah tersebut, sedangkan sisanya masih akan terus ditertibkan.

Terkait dengan pinjaman online (pinjol) ilegal, OJK menerima 15 ribu pengaduan secara nasional sejak awal tahun ini, dengan 573 pengaduan di antaranya berasal dari Sumatera Utara.

Selain itu, terdapat 176 laporan masyarakat Sumatera Utara mengenai kegiatan investasi ilegal dari total 3.786 aduan secara nasional.

Menyikapi maraknya penawaran investasi ilegal, Khoirul mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip "2L" sebelum bertransaksi, yaitu “Legal dan Logis”.

"Cek dia (lembaga investasi tersebut) legal tidak ke kontak OJK 157. Dan yang kedua logis tidak, kok berani-beraninya menyampaikan fixed return (imbal hasil tetap) sekian persen melebihi nilai wajar," ujarnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak sembarangan meminjamkan atau menjual rekening bank kepada pihak lain, yang sering kali disalahgunakan untuk aktivitas ilegal.

Untuk menghindari kerugian akibat investasi ilegal, ia meminta masyarakat untuk beralih ke instrumen keuangan memiliki legalitas yang jelas, salah satunya pasar modal syariah.

“Hati-hati dalam berinvestasi. Tetap semangat berinvestasi, ingat prinsip legal dan logis. Selalu pahami apa yang kita investasikan,” kata Khoirul.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Agusman menyatakan pihaknya tengah menyusun empat aturan untuk menekan usaha pergadaian ilegal.

"Dalam rangka memperkuat dan juga memudahkan kegiatan usaha industri pergadaian ini, kami juga akan melakukan deregulasi," ucap Agusman di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan, deregulasi tersebut mencakup empat komponen utama dalam ekosistem pergadaian, yakni penyederhanaan proses perizinan, penahapan pemenuhan modal disetor minimum, relaksasi ketentuan ekuitas minimum bagi pergadaian berskala kabupaten atau kota, serta pengaturan terkait tenaga penaksir.

Ia mengatakan kebijakan tersebut disusun untuk memperluas kesempatan bagi pelaku usaha pergadaian yang belum memiliki izin atau terkendala dalam pemenuhan syarat modal dan ekuitas agar dapat segera mendaftarkan diri menjadi lembaga gadai legal.

"Karena memudahkan perizinannya dari segi permodalan, taksasi (penaksiran), dan seterusnya itu, setelah adanya ketentuan itu nanti, ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat luas, dan yang berada di industri ini yang sudah melakukan usaha tapi belum berizin, untuk segera berizin," kata Agusman.

Ia menuturkan bahwa penindakan terhadap usaha pergadaian ilegal menjadi perhatian serius OJK, mengingat adanya potensi kerugian yang dapat menimpa masyarakat akibat praktik tanpa pengawasan.

Selain itu, terdapat pula potensi penyalahgunaan kegiatan usaha gadai tanpa izin sebagai sarana pencucian uang dan penadahan barang ilegal.

Selain mendorong kepatuhan regulasi, pihaknya juga menekankan pentingnya industri pergadaian berizin dalam menjaga prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik.

"Kami memikirkan dengan seksama tentang masa depan dari industri ini, termasuk relaksasi ini untuk memungkinkan supaya kita mengatasi gadai-gadai ilegal," ujar Agusman.

Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Adief Razali menuturkan terdapat sekitar 230 entitas usaha gadai ilegal di seluruh Indonesia, menurut data Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) dan tidak memungkiri bahwa angka tersebut dapat terus bertambah.

Pihaknya pun berupaya untuk senantiasa mendorong perusahaan pergadaian yang belum berizin untuk mendaftarkan usaha mereka serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, OJK juga akan menerapkan sejumlah penyesuaian aturan untuk membantu perusahaan gadai ilegal memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, salah satunya terkait permodalan, mengingat batas transisi pengimplementasian aturan dalam UU P2SK, yaitu selama 3 tahun, akan berakhir pada 12 Januari 2026 mendatang.

"Regulasi sekarang kan sekitar Rp2 miliar modalnya. Nanti, akan dideregulasi, itu memberi kesempatan nanti ke perusahaan-perusahaan yang ilegal tadi. Jadi bisa ada waktu lah (untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam) berapa bulan ini, karena (batas transisi) 3 tahunnya sudah hampir jatuh tempo," imbuh Adief Razali.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025