Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID mencatat perusahaan meraup laba bersih sebesar Rp29,89 triliun pada 2025.

Menurut Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan perseroan konsisten menjalankan fungsi strategis sebagai penggerak hilirisasi nasional guna menciptakan nilai tambah yang berlipat ganda bagi ekonomi Indonesia.

Ia menyebut perseroan terus mempertahankan kinerja bisnis positif sehingga mampu memberikan kontribusi serta manfaat yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Pria menyampaikan perseroan konsisten menjalankan peran sebagai integrator yang mensinergikan rantai pasok hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia.

Hal itu tercermin dari sinergi ANTAM dan Freeport Indonesia dalam rantai pasok hilirisasi emas Nasional, sinergi INALUM, ANTAM, dan PT Bukit Asam dalam rantai pasok hilirisasi bauksit-alumina-aluminium, serta berbagai program penguatan rantai pasok hilirisasi mineral strategis seperti nikel, tembaga, timah, hingga pembentukan ekosistem baterai kendaraan listrik Nasional.

Dengan konsistensi tersebut, MIND ID mencatatkan pendapatan perusahaan Rp159,46 triliun, tumbuh 10 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp145,21 triliun, dan laba bersih Rp29,89 triliun, atau 16 persen di atas target perusahaan.

[Gambas:Youtube]

Capaian itu disebut disertai kontribusi yang didistribusikan kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, meliputi pajak dan PNBP, royalti, serta dividen yang mencapai Rp22,6 triliun.

"Pencapaian ini merupakan bukti nyata komitmen manajemen MIND ID dalam menjamin pengelolaan perusahaan negara yang mampu memberi kontribusi optimal bagi Indonesia," ujar Pria usai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025, Kamis (11/6), dikutip dari siaran pers.

Pria menjelaskan pencapaian kinerja tahun buku 2025 merupakan cerminan dari kemampuan perseroan dalam menjaga ketahanan bisnis melalui strategi yang adaptif dan terintegrasi di seluruh anggota Grup MIND ID.

Hal itu disebut mampu dijalankan di tengah tantangan ekonomi global dan nasional yang ikut memengaruhi sektor industri pertambangan di Indonesia.

Pria mengatakan perseroan tetap konsisten dalam menjalankan mandat sebagai penggerak hilirisasi, guna meningkatkan penciptaan nilai tambah ekonomi yang juga memperkuat keberlanjutan operasional bisnis Grup MIND ID di masa depan.

Pria turut menekankan kontribusi terhadap penerimaan negara mencerminkan komitmen perseroan dalam menjalankan peran strategis sebagai perusahaan milik Negara yang terus memperkuat kinerja ekonomi nasional berlandaskan Asta Cita Presiden.

"MIND ID konsisten menjalankan mandatnya sebagai penggerak hilirisasi mineral strategis memberi manfaat optimal bagi Indonesia, sekaligus mewujudkan visi MIND ID for Indonesia and the World," ujar Pria.

Lebih lanjut, Pria menyampaikan perseroan menjalankan mandatnya dengan menjunjung tinggi good corporate governance (GCG).

Laporan keuangan MIND ID memperoleh opini "Wajar Dalam Semua Hal yang Material" dari auditor independen Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Anggota Ernst & Young Global Limited), dan opini ini disebut mencerminkan komitmen manajemen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang sehat.

"MIND ID akan terus melanjutkan pertumbuhan kinerja yang sehat dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan, karena di balik setiap ton mineral yang kami kelola, ada kewajiban untuk memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujar Pria.

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, tampil dengan booth bertajuk 'MINERALive: Tambang yang Menghidupkan' dalam ajang Invirotech 2026 yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) pada Kamis (11/6). Booth ini menjadi ruang bagi perusahaan untuk memperlihatkan pendekatan nyata pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular kepada publik.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat turut mengunjungi booth tersebut dan meninjau langsung berbagai program pengelolaan lingkungan yang dipamerkan. Dalam pembukaan Invirotech 2026, ia menegaskan peran strategis dunia usaha dalam mendorong transisi menuju industri yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

"Dunia usaha memiliki peran penting dalam menerapkan teknologi bersih, meningkatkan kepatuhan lingkungan, dan mempercepat ekonomi sirkular," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6).

Kehadiran MIND ID di Invirotech 2026 dirancang untuk menunjukkan bahwa limbah yang dikelola secara tepat dapat bertransformasi menjadi sumber daya yang memberi manfaat lingkungan sekaligus membuka peluang ekonomi. Booth ini menampilkan tiga area utama yang merepresentasikan pendekatan pengelolaan limbah terintegrasi dari hulu ke hilir.

Area pertama memperlihatkan program pengolahan sampah organik berbasis maggot yang telah berjalan di berbagai wilayah operasional MIND ID. Selama penyelenggaraan Invirotech 2026, sampah organik dari pengunjung diolah secara langsung, dengan hasil berupa volume sampah terurai dan pupuk organik yang disampaikan secara terbuka kepada publik.

Pengunjung yang berpartisipasi mendapatkan pupuk organik hasil olahan tersebut sebagai ajakan nyata untuk bersama memulihkan kelestarian alam. Program ini menjadi salah satu contoh konkret bagaimana limbah organik dapat dimanfaatkan kembali di tingkat komunitas.

Area kedua menghadirkan demonstrasi pengelolaan sampah plastik menggunakan alat plastic press dan plastic crusher sebagai representasi implementasi program bank sampah di masyarakat. Pengunjung dapat langsung menyetorkan sampah plastik mereka untuk diolah dan disaksikan prosesnya sebagai bagian dari rantai daur ulang.

Di area yang sama, MIND ID juga memamerkan teknologi 3D printer yang memanfaatkan limbah anorganik sebagai bahan baku untuk menghasilkan produk kerajinan tangan bernilai ekonomi. Inovasi ini memperlihatkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, limbah industri dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar.

"INDO ENVIROTECH merupakan ruang yang mempertemukan gagasan dengan kebutuhan, teknologi dengan persoalan lapangan, inovasi dengan kebijakan, serta komitmen dengan implementasi," kata Jumhur.

Pada bagian atas booth, MIND ID menghadirkan instalasi bertema "awan mendung dan awan cerah" sebagai simbol komitmen perusahaan dalam mendukung lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Instalasi ini merepresentasikan tujuan jangka panjang dari seluruh program pengelolaan limbah yang dijalankan, yakni menciptakan kualitas lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

MIND ID meyakini bahwa pengelolaan limbah merupakan bagian penting dari transformasi industri pertambangan menuju praktik yang lebih berkelanjutan. Bagi perusahaan, pertambangan bukan hanya soal menghasilkan mineral, tetapi juga memastikan setiap prosesnya memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat.

"Teknologi harus membantu industri memenuhi kewajiban lingkungannya," imbuh Jumhur.

Melalui keikutsertaan di Invirotech 2026, MIND ID berharap semakin banyak dukungan publik terhadap penguatan praktik pengelolaan lingkungan berbasis inovasi dan teknologi. Partisipasi ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks.

Jumhur menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan.

"Membangun Indonesia bukan berarti mengabaikan lingkungan. Memelihara lingkungan juga bukan berarti melupakan pembangunan. Jangan mempertentangkan pembangunan dengan lingkungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor pertambangan Indonesia tengah mengalami perubahan mendasar. Dalam kurun waktu hanya tiga tahun—dari 2023 hingga kuartal I/2026—perannya bergeser dari motor pertumbuhan menjadi sumber tekanan bagi perekonomian nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pergeseran ini bukan sekadar siklus jangka pendek, melainkan indikasi perubahan struktural yang perlu diwaspadai.

Dari Boom Komoditas ke Normalisasi (2023–2024), tahun 2023 dan 2024 merupakan periode keemasan sektor pertambangan. Lonjakan harga komoditas global, terutama batu bara dan logam, mendorong ekspansi yang kuat.

Pada 2024, sektor ini masih tumbuh sekitar 4,9% dan menghasilkan nilai ekonomi di atas Rp2.000 triliun, menjadikannya salah satu motor utama pertumbuhan nasional.

Kemudian, pada 2025 mulai menjadi beban pertumbuhan, sektor pertambangan mulai kehilangan momentumnya. Pada kuartal I/2025, sektor ini sudah terkontraksi sebesar -1,23 secara tahunan. Pelemahan berlanjut hingga kuartal III/2025 dengan kontraksi -1,98%, menjadikannya satu-satunya sektor yang tumbuh negatif.

Sepanjang 2025, sektor pertambangan tercatat menyusut -0,66% sekaligus menjadi “pemberat” pertumbuhan ekonomi nasional. Turunnya permintaan batu bara global, iklim geopolitik dunia menyebabkan bahan baku mahal, volatility kebijakan minerba termasuk tarif royalti baru dan penurunan produksi logam karena rencana kerja anggaran belanja seperti nikel, bauksit, timah, tembaga dan emas, menjadi faktor utama pelemahan. Kontribusi sektor ini terhadap PDB pun menurun, memperkuat indikasi bahwa pelemahan tidak hanya cyclical, tetapi juga struktural.

Selanjutnya pada kuartal I/2026 tekanan justru semakin dalam. Pada kuartal I/2026, sektor pertambangan kembali terkontraksi sebesar 2,14% secara tahunan, secara kuartalan kontraksinya mencapai -8,20%, menjadi yang terdalam dibandingkan dengan sektor lain.

Penurunan produksi pada komoditas utama—bijih logam, batu bara, dan migas—menjadi pemicu utama. Pada saat yang sama, kontribusi sektor ini terhadap PDB menyusut hingga sekitar 6,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan masa boom sebelumnya.

Sempat terjadi kerumitan karena perubahan rencana kerja anggaran belanja dari 3 tahun menjadi kembali 1 tahun dan penurunan persetujuan produksi dalih harga rendah. Kemudian, bulan Maret sempat ada pemikiran royalti naik kembali serta kuartal dua muncul lagi pemikiran tersebut. Kenaikan harga patokan mineral (HPM) sangat memukul produsen nikel karena bahan pokok HPAL berupa bijih nikel kadar rendah atau limonit naik signifikan.

Dampak Nyata: Ancaman PHK Massal di Daerah Tambang

Di balik angka makro tersebut, terdapat konsekuensi serius terhadap tenaga kerja. Sektor pertambangan secara langsung menyerap sekitar 1,5 juta–2 juta pekerja, belum termasuk jutaan pekerja tidak langsung di sektor pendukung seperti kontraktor, transportasi, logistik, dan jasa penunjang.

Kontraksi pada 2025 yang mencapai -0,66% diperkirakan telah berdampak pada 10.000 hingga 20.000 pekerja, baik dalam bentuk pengurangan tenaga kerja langsung, efisiensi operasional, maupun penurunan aktivitas kontraktor.

Situasi ini berpotensi memburuk pada 2026. Dengan kontraksi yang mencapai -2,14% pada kuartal I/2026, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan meningkat menjadi sekitar 25.000 orang—50.000 orang, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada aktivitas tambang utamanya nikel dan batu bara.

Angka tersebut belum memperhitungkan dampak tidak langsung. Ketika aktivitas tambang menurun, sektor pendukung seperti transportasi batu bara, operator alat berat, serta usaha mikro di sekitar tambang akan ikut terpukul. Efek domino ini dapat melipatgandakan jumlah masyarakat yang terdampak secara ekonomi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap sektor berbasis komoditas mentah membawa risiko besar dengan vulnarability geopolitik yang tinggi ditambah uncertainty kebijakan di tahun 2025 dan awal 2026.

Ketika harga global tinggi, ekonomi melonjak. Namun ketika harga turun, dampaknya langsung terasa hingga ke lapangan kerja.

Transformasi ekonomi menjadi keharusan. Hilirisasi mineral, penguatan industri pengolahan, serta diversifikasi ekonomi di daerah tambang perlu dipercepat. Tanpa itu, sektor pertambangan akan terus menjadi sumber volatilitas, bukan stabilitas.

Yang kini dipertaruhkan bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan keberlanjutan pekerjaan bagi puluhan ribu pekerja Indonesia. Jika tren ini berlanjut, maka tantangan terbesar Indonesia bukan lagi bagaimana memaksimalkan booming komoditas, tetapi bagaimana melindungi tenaga kerja dari dampak kemerosotan sektor yang selama ini menjadi andalan.

Awal Juni 2026 juga hampir terjadi perubahan kebijakan terkait dengan gross split untuk minerba yang pada akhirnya tidak dilanjutkan. Perlunya tata kelola jangka panjang dan certainty sektor ini agar dapat mengembalikan pertumbuhan secara sustainable dan juga menyerap kembali tenaga kerja yang terkena dampak.

Arahan Presiden Prabowo untuk membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat agar dapat dilaksanakan oleh seluruh pemangku kebijakan sehingga dapat membuat ketahanan ekonomi yang lebih kuat dalam kondisi geopolitik saat ini.

*Penulis yang merupakan Direktur Utama PT J Resources Asia Pasifik Tbk., saat ini dipercaya sebagai Tenaga Profesional Bidang Sumber Kekayaan Alam di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia.

Pemerintah memastikan skema bagi hasil gross split yang selama ini diterapkan di sektor minyak dan gas bumi (migas) tidak akan diberlakukan pada industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di tengah munculnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan penerapan pola kontrak serupa migas di sektor tambang.

Sebelumnya, beredar kabar pemerintah tengah mengkaji skema pembagian hasil hingga 70 persen untuk negara dan 30 persen untuk perusahaan.

Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar aturan yang berlaku di sektor pertambangan tetap dipertahankan. Karena itu, skema gross split hanya berlaku untuk sektor migas dan tidak akan diadopsi ke sektor minerba.

"Sistem di ESDM yang menganut mazhab gross split itu hanya ada pada sektor migas. Saya ulangi, di ESDM atas dasar aturan dan arahan Bapak Presiden, yang menganut perhitungan gross split hanya ada pada sektor migas, minyak dan gas," kata Bahlil dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (8/6).

Ia menegaskan tak ada perubahan aturan bagi pelaku usaha pertambangan yang sudah beroperasi maupun yang akan masuk ke sektor tersebut ke depan.

"Sementara di sektor minerba tidak ada perubahan sama sekali, sehingga ini penting saya sampaikan untuk memberikan penegasan bahwa aturan yang sudah ada tidak ada perubahan untuk selamanya, itu tugas saya untuk menjaga itu," ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran pelaku industri setelah sebelumnya muncul wacana penerapan pola kerja sama mirip migas dalam pengelolaan tambang.

Beberapa waktu lalu, Bahlil sempat mengungkapkan pemerintah sedang mencari formulasi agar penerimaan negara dari sektor tambang dapat lebih optimal.

Saat itu ia menyebut skema seperti cost recovery maupun gross split di sektor migas bisa menjadi salah satu referensi yang dipelajari pemerintah.

Wacana tersebut kemudian memicu berbagai respons dari pelaku usaha pertambangan.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai sektor minerba memiliki karakteristik yang berbeda dengan migas. Perbedaan siklus usaha, struktur biaya, hingga profil risiko membuat mekanisme fiskal di sektor tambang tidak bisa disamakan dengan industri migas.

Di tengah perdebatan tersebut, pemerintah kini menegaskan tidak ada perubahan mekanisme kontrak maupun pembagian hasil yang berlaku saat ini.

Bahlil mengatakan pemerintah tetap akan mengikuti perkembangan industri dengan menerapkan berbagai kebijakan secara terukur, termasuk relaksasi apabila diperlukan.

"Atas dasar itu kita selalu mengikuti perkembangan dengan kita akan melakukan relaksasi yang terukur. Artinya kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi, kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," katanya.

Ia juga memastikan pelaku usaha tambang yang saat ini telah beroperasi tidak perlu khawatir terhadap perubahan aturan.

"Bagi teman-teman yang pelaku usaha tambang yang eksisting sekarang itu tidak ada perubahan aturan apa-apa," ujar Bahlil.

Meski demikian, ia menjelaskan Undang-Undang Minerba tetap memberikan ruang prioritas bagi kelompok tertentu, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor yang mendukung program hilirisasi.

"Untuk yang ke depan kita akan mempergunakan aturan yang sama juga, cuman memang dalam Undang-Undang Minerba itu ada pemberian prioritas kepada UMKM dan beberapa sektor-sektor yang menjadi skala prioritas dalam rangka menunjang hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," katanya.

Bahlil berharap penegasan tersebut dapat mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang terkait rencana perubahan sistem kontrak di sektor pertambangan.

"Saya pikir ini sebagai informasi resmi dari negara atas nama Bapak Presiden, Menteri ESDM menyampaikan ini, sehingga tidak ada lagi perdebatan-perdebatan informasi-informasi yang menyesatkan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk segera memberikan kepastian mengenai mekanisme transisi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam seiring dengan beroperasinya badan ekspor baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti menegaskan, sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi nasional, industri pertambangan sangat membutuhkan kejelasan prosedur pelaporan serta kepastian mengenai keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM dalam regulasi anyar tersebut.

“Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Sari juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah dalam menghormati kontrak-kontrak jangka panjang yang sudah berjalan, termasuk kesepakatan penjualan jangka pendek. Menurutnya, kepastian hukum sangat vital bagi stabilitas iklim investasi yang telah ditanamkan oleh para pelaku usaha.

"Pelaku industri mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan investasi yang sudah dilakukan," kata Sari.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengumumkan aktivitas ekspor untuk tiga komoditas strategis, yakni batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy, nantinya akan dikelola secara terpusat melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Sesuai jadwal, perusahaan eksportir diwajibkan memulai proses transisi ke badan baru ini terhitung sejak 1 Juni 2026, dengan target pengalihan penuh seluruh urusan ekspor pada 1 September 2026.

Mengenai beban fiskal, para pelaku usaha yang telah terintegrasi dengan sistem satu pintu ini dipastikan tidak lagi menanggung pungutan ekspor secara individu, karena tanggung jawab pungutan tersebut sepenuhnya akan dibebankan kepada DSI.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, respons positif mulai bermunculan seiring dengan sosialisasi intensif yang digelar pemerintah bersama para pelaku usaha terkait kehadiran DSI.

Airlangga menegaskan seluruh perwakilan asosiasi industri telah menyatakan komitmen penuh untuk patuh terhadap regulasi baru ini.

"Hampir dari seluruh asosiasi baik dalam maupun luar negeri mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah," kata Airlangga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

(Dhera Arizona)

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai perlu panduan lebih jelas dalam proses transisi kebijakan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis.

"Dibutuhkan kejelasan agar proses negosiasi yang krusial bagi perusahaan dapat tetap berjalan untuk keberlanjutan perusahaan dan menjaga kestabilan pasar," ujar Direktur Eksekutif API-IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (25/2).

Sebagai sektor vital yang mendukung perekonomian nasional, industri pertambangan memerlukan kepastian dalam pelaporan dan keterlibatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM.

Selanjutnya, IMA juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kontrak jangka panjang yang telah ada, termasuk penjualan jangka pendek.

Pasalnya, pelaku industri mengandalkan kejelasan dan konsistensi dalam kontrak untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan investasi yang sudah dilakukan.

Ekspor sejumlah komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.Pada tahap awal, tiga komoditas yang disasar adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi).

Hal ini diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/5).

"Hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita," ungkap Prabowo dalam pidatonya.

Kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi ekspor SDA sekaligus menekan praktik under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

Dalam skema tersebut, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan berperan sebagai fasilitator pemasaran ekspor dengan hasil penjualan ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap DSI ditargetkan mulai beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir pada 1 Januari 2027.

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI. Seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," kata Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi pada tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Dalam tahap pertama, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027,ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri. Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor pertambangan Indonesia mengawali tahun ini dengan catatan terkontraksi pada kuartal I/2026 secara tahunan. Di tengah kinerja ekonomi nasional yang tetap ekspansif, sektor pertambangan terkontraksi sebesar 2,14%.

Mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode tersebut seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali pertambangan serta pengadaan listrik dan gas.

Di sisi lain, lima sektor utama—industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan—berkontribusi sekitar 63,52% terhadap total produk domestik bruto (PDB).

Pakar pertambangan Edi Permadi menyebut, kontraksi sektor pertambangan pada awal tahun ini dipicu oleh kombinasi kebijakan domestik dan dinamika global.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menaikkan royalti melalui skema progresif sejak 2025, terutama untuk nikel yang berada di kisaran 14%–19%. Di sisi lain, implementasi Harga Patokan Mineral (HPM) terbaru pada April 2026 meningkatkan harga dasar transaksi bijih, khususnya limonit.

Sementara itu dari sisi global, pasar komoditas masih menghadapi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan, terutama untuk nikel yang mengalami tekanan oversupply.

“Dalam konteks ini, proyeksi sektor pertambangan sepanjang 2026 perlu dibaca secara bertahap sekaligus mempertimbangkan risiko kejadian ekstrem [black swan] yang semakin sering muncul dalam dinamika ekonomi global,” ujarnya dikutip Senin (18/5/2026).

Jika dirangkum, imbuhnya, dinamika sektor pertambangan sepanjang 2026 menunjukkan pola yang jelas, yakni kontraksi pada kuartal I dan II, stabilisasi pada kuartal III, dan pemulihan (recovery) terbatas pada kuartal IV. Secara keseluruhan, pertumbuhan tahunan sektor ini diperkirakan berada pada kisaran −1,5% hingga +1%, menjadikan 2026 sebagai tahun transisi.

Namun, di tengah dinamika tersebut, isu yang tidak kalah penting adalah bagaimana menciptakan kepastian investasi berkelanjutan (certainty of sustainable investment).

Edi menekankan, sektor pertambangan khususnya penghiliran nikel berbasis HPAL, merupakan sektor yang sangat padat modal dengan kebutuhan investasi mencapai US$2,5–US$4 miliar per proyek. Dalam kondisi seperti ini, keputusan investasi sangat sensitif terhadap perubahan kebijakan dan struktur biaya.

“Kenaikan royalti dan HPM memang meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga meningkatkan persepsi risiko kebijakan. Data pasar menunjukkan bahwa wacana kebijakan saja sudah mampu memicu tekanan pada saham sektor tambang, mencerminkan tingginya sensitivitas investor terhadap ketidakpastian kebijakan,” tuturnya.

Oleh karena itu, imbuhnya, strategi ke depan harus menyeimbangkan antara penerimaan negara dan keberlanjutan investasi.

Di sisi lain, Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah melibatkan pelaku industri dalam pembahasan deregulasi sektor mineral dan batu bara (minerba) menyusul banyaknya aturan baru yang dinilai membebani investasi dan operasional industri tambang nasional.

Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy Hartono mengatakan rencana Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Satgas Deregulasi patut diapresiasi karena menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap hambatan investasi yang muncul akibat berbagai regulasi baru.

Kendati demikian, Sudirman menekankan bahwa pembentukan satgas tersebut perlu diikuti dialog langsung dengan para pelaku industri tambang. “Diwakili oleh asosiasi-asosiasi industri guna mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai situasi dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurut Sudirman, berbagai regulasi baru belakangan ini telah menimbulkan tekanan besar terhadap industri pertambangan dan penghiliran mineral. Sejumlah kebijakan yang dikeluhkan pelaku usaha antara lain kenaikan royalti dan pajak, kewajiban parkir devisa hasil ekspor (DHE) sebesar 50% selama satu tahun, hingga pembatasan kuota produksi bijih nikel melalui persetujuan RKAB 2026.

Selain itu, industri juga menyoroti aturan HPM baru yang disebut memicu lonjakan harga bijih nikel, pengenaan denda pembukaan lahan hutan, serta penundaan sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Dia mengungkapkan bahwa keluhan tersebut sejatinya telah lama disuarakan berbagai asosiasi pertambangan nasional seperti Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI). Keluhan serupa belakangan turut disampaikan oleh kamar dagang dan industri China.

Sudirman berpendapat perubahan regulasi yang terjadi secara cepat telah mengganggu keberlangsungan operasional tambang maupun industri hilir.

“Perubahan regulasi tersebut telah membuat sektor industri pertambangan 'berantakan', terbukti dengan banyaknya kasus terhentinya operasional tambang maupun operasional industri hilirnya seperti smelter,” tuturnya.

Tak ayal, ribuan pekerja dari sektor pertambangan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dari adanya regulasi baru di sektor industri pertambangan ini. Dia mengatakan kehadiran regulasi anyar turut berdampak ke ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi operasional industri tambang.

Perhapi pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor minerba, termasuk melalui penyesuaian tarif royalti. Namun, Sudirman mengingatkan kebijakan tersebut harus tetap mempertimbangkan keberlanjutan industri.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID menyatakan penerapan prinsip keberlanjutan dilakukan di seluruh wilayah operasional untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial.

Direktur Strategi Hilirisasi dan Ekosistem Mineral MIND ID Tedy Badrujaman mengatakan praktik pertambangan yang baik menjadi dasar dalam menjaga kinerja lingkungan dan sosial. Penerapan keberlanjutan dilakukan sejak tahap perencanaan, operasional, hingga pemulihan.

“Kalau berusaha harus memperhatikan kondisi alam sekitar. Ini adalah komitmen sesuai dengan aturan yang ada, dan bahkan kita mencoba lebih dari aturan yang ada. Apa pun yang kita jalankan adalah untuk lingkungan tempat hidup kita,” kata Tedy dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, anggota Grup MIND ID tidak hanya berfokus pada kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan melalui berbagai program berbasis inovasi dan pelibatan masyarakat.

Sebagai contoh, PT Timah (Persero) Tbk. menjalankan program pemanfaatan lahan bekas tambang ilegal di Muntok untuk kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk usaha pangan, pengolahan limbah, serta pengembangan UMKM seperti batik dan produk olahan.

Selain itu, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di Desa Kuta Tanjung melalui pendekatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ini menyasar kelompok rentan, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda.

Program tersebut menghasilkan pendapatan Rp2,9 miliar, mengelola 28.625,8 kilogram sampah, serta berkontribusi pada penurunan emisi sebesar 11.494 ton CO₂ ekuivalen.

Kedua program tersebut memperoleh PROPER Emas 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Tedy menambahkan kegiatan pertambangan memang berdampak pada perubahan bentang alam, tetapi praktik ini dapat dikendalikan melalui pengelolaan dan pemulihan yang terintegrasi.

“Kami berupaya memastikan bagaimana kegiatan tambang diikuti dengan berbagai upaya pengendalian dan pemulihan yang sesuai kaidah, dan bahkan lebih jauh lagi untuk dapat menjaga kelestarian alam dengan inovasi sosial yang tepat,” ujarnya.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) mendorong pemerintah untuk meninjau kembali wacana penghentian restitusi pajak.

Pasalnya, kebijakan itu berdampak signifikan terhadap stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan.

Restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan tata kelola (good governance) pemerintah.

"Kami pikir yang berjalan saat ini sudah baik di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti dalam keterangan resmi, Senin (13/4).

Sari mengingatkan kepastian hukum restitusi perpajakan sangat penting bagi kepercayaan investor.

Selanjutnya, IMA mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai wacana penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.

Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyaprathama menyatakan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi arus kas perusahaan yang selama ini bergantung pada mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Komisi XI DPR RI sebelumnya membuka peluang bagi pemerintah untuk merombak sistem restitusi pajak melalui revisi undang-undang perpajakan.

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai penataan ulang dapat dilakukan, termasuk dengan skema pemberian restitusi yang lebih selektif kepada sektor atau pelaku usaha tertentu.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Keuangan dengan tujuan memperkuat strategi penerimaan negara di tengah tekanan fiskal. Komisi XI juga mendukung langkah pemerintah jika dilakukan melalui instrumen undang-undang.

Sebagai gambaran, nilai restitusi pajak pada 2025 mencapai Rp361,15 triliun atau tumbuh 35,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sektor dengan kontribusi terbesar antara lain perdagangan besar, industri kelapa sawit (CPO), dan pertambangan batu bara, yang terdorong oleh percepatan proses restitusi serta dinamika harga komoditas.

[Gambas:Youtube]

Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menayangkan perdana film dokumenter The MINDJourney sebagai bagian dari upaya memperlihatkan proses penciptaan nilai tambah mineral alias hilirisasi secara utuh, serta dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Film ini menjadi medium visual yang merekam perjalanan pengelolaan sumber daya mineral dari tahap prapenambangan, operasional penambangan, hingga pascatambang yang dijalankan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui narasi yang lebih dekat dengan publik, film ini menghadirkan keterhubungan antara proses industri, hilirisasi, keberlanjutan, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk pelaku UMK di sekitar wilayah operasi.

Direktur Utama MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menyampaikan bahwa film ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integrasi Grup MIND ID sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pertambangan yang bertanggung jawab.

"Melalui film ini, kami ingin menghadirkan satu media yang dapat memperlihatkan bagaimana seluruh anggota holding MIND ID bekerja dalam satu payung yang sama. Kami ingin membangun pemahaman bersama, baik secara internal maupun eksternal, mengenai praktik pertambangan yang dijalankan dengan prinsip good mining practice mulai dari perencanaan, operasional, hingga pascatambang," ujarnya dalam acara Silaturahmi Grup MIND ID, Rabu (1/4) malam.

Ia menambahkan, film ini juga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih berimbang terhadap industri pertambangan yang selama ini kerap mendapat stigma negatif.

"Memang kegiatan pertambangan mengubah permukaan, namun jika dijalankan dengan kaidah yang benar, pengelolaan tambang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan dan masyarakat. Melalui film ini, kami ingin menunjukkan bagaimana praktik tersebut dijalankan oleh seluruh anggota holding MIND ID," jelasnya.

Selain itu, film ini juga menyoroti pentingnya hilirisasi sebagai upaya memastikan kekayaan mineral Indonesia memberikan nilai tambah optimal di dalam negeri. Selama ini, sebagian komoditas mineral masih keluar tanpa pengolahan maksimal, sehingga nilai ekonominya dinikmati di luar negeri.

Adapun sebagai contoh, melalui rantai terintegrasi pengolahan bauksit-alumina-aluminium yang dikembangkan Grup MIND ID, memberikan peningkatan nilai tambah yang signifikan, dari sekitar US$40 per ton bijih bauksit mentah menjadi sekitar US$400 per ton alumina, hingga mencapai US$2.800-US$3.000 per ton aluminium.

Bahkan, Nilai tersebut dapat terus meningkat ketika aluminium diolah lebih lanjut menjadi produk industri seperti rangka baterai, badan kendaraan listrik, hingga komponen berteknologi tinggi.

Dampak hilirisasi ini tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMK, serta peningkatan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Lebih lanjut, Maroef menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral yang terintegrasi dan bertanggung jawab menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia harus dapat dikelola secara optimal agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendukung pembangunan masa depan Indonesia," tegasnya.

Produser dan sutradara The MINDJourney, Ari Sihasale, mengungkapkan bahwa dokumenter tersebut dibuat berdasarkan pengalaman langsung tim selama melakukan peliputan di berbagai wilayah operasi pertambangan.

"Ini pertama kalinya kami membuat dokumenter tentang pertambangan. Awalnya, kami hanya mengetahui dunia pertambangan dari media sosial yang seringkali menampilkan sisi negatif. Namun ketika kami datang langsung ke lapangan, kami justru melihat banyak hal yang membuka perspektif baru," ujarnya.

Ia menjelaskan, proses produksi dokumenter dilakukan dengan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai lokasi operasi anggota Grup MIND ID serta interaksi langsung dengan masyarakat sekitar tambang.

"Kami berkeliling lebih dari 50 hari dan bertemu langsung dengan masyarakat. Banyak dari mereka yang merasakan manfaat nyata, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan UMKM. Hal-hal seperti inilah yang ingin kami angkat, karena sisi kemanusiaan dari pertambangan juga perlu diketahui publik," jelasnya.

Ari berharap film tersebut dapat menjadi medium edukasi yang membantu masyarakat memahami peran pertambangan dalam pembangunan nasional.

"Dokumenter ini bukan hanya tontonan, tetapi diharapkan dapat membuka mata dan hati kita semua bahwa ketika pertambangan dilakukan secara bertanggung jawab, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk (IDX: EMAS) memperkuat struktur manajemennya dengan menunjuk tiga calon direktur baru sebagai bagian dari strategi ekspansi dan peningkatan produksi emas secara berkelanjutan. Langkah ini dilakukan seiring masuknya perseroan ke fase baru, yakni produksi emas komersial.

Manajemen menyatakan, penguatan struktur organisasi ini tidak sekadar pergantian jabatan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapabilitas operasional dan tata kelola perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Perseroan juga menargetkan peningkatan standar tata kelola global, transparansi, dan akuntabilitas.

Momentum ini beriringan dengan pencapaian penting perusahaan yang telah merealisasikan penjualan emas pertama kepada PT Aneka Tambang Tbk pada Maret 2026. Capaian tersebut menandai transisi EMAS dari fase eksplorasi menuju produksi komersial penuh.

Tiga nama yang diusulkan sebagai calon direktur memiliki latar belakang kuat di sektor pertambangan dan keuangan. Nicholas John Green, yang telah bergabung sejak 2022, saat ini menjabat sebagai General Manager dan berperan dalam pengembangan proyek serta ekspansi fasilitas operasi. Peran ini dinilai krusial dalam menopang pertumbuhan produksi jangka panjang di tengah meningkatnya permintaan emas global.

Selain itu, Barend Johannes Nicolaas Knoetze yang saat ini memimpin operasional Tambang Emas Pani, diharapkan memperkuat sisi teknis dan operasional. Pengalamannya dalam mengelola tambang, termasuk sebelumnya di tambang tembaga Wetar, menjadi nilai tambah dalam menghadapi kompleksitas proyek berskala besar.

Sementara itu, Suryadinata Tanu yang memiliki pengalaman panjang di bidang keuangan, diharapkan menjaga stabilitas finansial perusahaan. Perannya menjadi semakin strategis seiring meningkatnya kebutuhan pengelolaan biaya, investasi, dan arus kas dalam fase produksi.

Tidak hanya di level direksi, EMAS juga memperkuat jajaran Dewan Komisaris dengan menunjuk sejumlah nama berpengalaman di bidang investasi, pertambangan, hingga pasar keuangan global. Penguatan ini mencerminkan fokus perusahaan dalam membangun tata kelola yang lebih kuat dan sejalan dengan standar industri internasional.

Dengan komposisi baru tersebut, lebih dari separuh anggota dewan komisaris akan berasal dari komisaris independen. Struktur ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan perusahaan.

Penguatan manajemen ini dinilai tepat waktu, mengingat EMAS kini memasuki fase krusial pertumbuhan. Kombinasi pengalaman teknis, operasional, dan finansial dari jajaran baru diharapkan mampu mempercepat realisasi strategi ekspansi sekaligus menjaga stabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan fondasi organisasi yang semakin solid, EMAS menatap fase pertumbuhan yang lebih agresif, namun tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik sebagai penopang keberlanjutan bisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) terus berupaya mempercepat penyelesaian penyusunan Standar ESG Nikel Indonesia, tidak saja mengacu pada peraturan Indonesia yang berlaku tetapi juga standar-standar internasional.

Ketua Umum Perhapi, Sudirman Widhy mengungkapkan bahwa progres penyusunan standar ESG nikel yang sudah dimulai sejak pertengahan 2025 tersebut meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

Saat ini, imbuhnya, penyusunan standar telah memasuki tahap penting, yakni pembuatan draf rinci (detailed draft) untuk setiap chapter sebagai dasar penyusunan persyaratan (requirements) yang terukur dan dapat diaudit.

“Penyusunan standar terus bergerak maju. Saat ini draf rinci untuk Social Chapter sudah rampung dan memasuki tahap review. Untuk Environmental Chapter, penyusunan detail sudah mencapai sekitar 50%, disusul oleh Governance Chapter,” kata Sudirman dalam keterangannya, Kamis (5/3/2026).

Sementara itu, Ketua Tim Pokja Penyusunan Standar ESG Industri Nikel Perhapi, Tonny Gultom mengungkapkan bahwa setelah setiap draf rincian chapter diselesaikan dan ditelaah melalui proses review internal, sebelum tahapan berikutnya dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) dan konsultasi publik bersama para ahli serta pemangku kepentingan terkait.

“Setelah draf rinci setiap chapter rampung dan melewati review, kami akan menyelenggarakan FGD dalam format konsultasi publik,” kata Tonny.

Tonny menekankan bahwa masukan dari para pemangku kepentingan, mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, industri, hingga pihak yang relevan di rantai pasok akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Standar ESG Nikel Indonesia.

Setelah standar disahkan, imbuhnya, Perhapi akan melanjutkan langkah strategis berikutnya berupa penyusunan standar kompetensi bagi asesor (assessor) agar implementasi standar memiliki perangkat penilaian yang kredibel dan konsisten.

Sebagai gambaran, dalam perumusannya, Standar ESG Nikel Indonesia dirancang dalam 33 chapter yang terdiri dari 10 chapter lingkungan, 10 chapter Social, dan 13 chapter tata kelola.

Setiap chapter akan dilengkapi sub-chapter yang memerinci persyaratan, indikator, dan dokumentasi pendukung agar standar dapat diimplementasikan secara operasional di lapangan.

“Regulasi Indonesia menjadi tulang punggung [backbone] penyusunan standar dan dipadankan [benchmarked] dengan sejumlah rujukan internasional yang relevan, antara lain RMI–RMAP, Nikel Mark, ICMM, IFC-PS dan IRMA, guna memastikan standar mampu menjawab kebutuhan praktik ESG yang diakui luas serta mendukung daya saing industri nikel nasional.”

Dalam prosesnya, Perhapi juga bekerja sama dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Asosiasi Smelter Indonesia (FINI) untuk menjembatani perspektif pasar dan buyer internasional, sekaligus memperkuat kesesuaian standar terhadap ekspektasi rantai pasok global.

Tak hanya itu, Perhapi juga bekerja sama dengan WRI yang telah melakukan gap analysis regulasi Indonesia dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian ESDM dan Perindustrian.

Melalui penyusunan Standar ESG Nikel Indonesia, Perhapi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pedoman ESG yang tidak hanya konseptual, tetapi aplikatif, terukur, dan kredibel serta mendorong praktik pertambangan dan pengolahan nikel yang bertanggung jawab, berdaya saing, dan selaras dengan kepentingan nasional maupun tuntutan pasar global.