JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid bicara pijakan serta alat hukum yang paling konstitusional untuk dapat mengalokasikan dana sekitar Rp1,77 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi biaya penerbangan haji 2026 sebagai konsekuensi menanggung lonjakan harga avtur dan fluktuasi nilai tukar dolar. Menurut dia, yang paling konstitusional bagi Presiden Prabowo Subianto adalah dengan mengambil kebijakan hukum luar biasa (extraordinary rule) berupa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Menurut dia, Perppu berfungsi sebagai tools atau alat hukum bagi pemerintah untuk bertindak cepat dan luar biasa "extraordinary actions" dalam situasi darurat dan mendesak dan ini merupakan pilihan kebijakan "Beleid" yuridis yang kuat bagi Presiden Prabowo untuk mengatasi kenaikan biaya penerbangan haji yang disebabkan kenaikan avtur. “Menurut hemat saya, kebijakan Perppu adalah produk hukum konstitusional presiden sangat related dengan kondisi objektif dan faktual adanya, karena secara objektif ada UU, tetapi tidak memadai untuk mengantisipasi kenaikan harga avtur,” ujar Fahri Bachmid kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Dia menambahkan, sedangkan di sisi yang lain jemaah haji sebagai warga negara dalam keadaan yang demikian tidak boleh menjadi korban atas situasi dan keadaan ini. “Sehingga negara dengan segenap kapasitasnya harus hadir untuk memberikan perlindungan dan kepastian, pada hakikatnya kehadiran negara dalam segala keadaan merupakan sebuah keniscayaan sebab negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk melindungi warganya, terutama saat menghadapi situasi yang kompleks seperti ini,” katanya.

Fahri menuturkan, kondisi saat ini, sudah memenuhi kualifikasi syarat objektif untuk menerbitkan Perppu sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut, terdapat tiga parameter dari 'kegentingan yang memaksa'.

Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, terdapat kekosongan hukum, yang berarti undang-undang yang dibutuhkan belum ada atau UU yang ada tidak memadai dalam mengatasi suatu keadaan objektif.

Ketiga, terdapat kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang dengan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. “Perppu memungkinkan pemerintah meninjau kembali skema pembiayaan, termasuk usulan kenaikan harga avtur yang menyebabkan biaya penerbangan haji menjadi lebih tinggi, ditalangi oleh APBN. Bagi saya, keputusan biaya penerbangan haji yang ditanggung negara, sudah tepat secara hukum," kata Fahri.

Fahri menerangkan prinsip dasar Perppu berdasarkan optik keilmuan hukum tata negara. Perppu, kata Fahri, memang memiliki kemampuan untuk mengatasi keadaan ini. Presiden RI dapat menggunakan landasan konstitusional utama penerbitan Perppu, yaitu ketentuan Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI 1945, yang spirit dasarnya adalah Hukum Keadaan Darurat (Staatnoodrecht).

Perppu adalah perwujudan dari Staatnoodrecht, di mana pemerintah bertindak cepat untuk menangani keadaan bahaya demi melindungi negara dan warga negara "Salus Populi Suprema Lex Esto". Namun Fahri menekankan, kewenangan ini harus diikuti dengan kecermatan.

"Kaidah penggunaan kewenangan konstitusional ini memang harus cermat dan hati-hati. Artinya, harus berangkat dari kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi berdasarkan suatu keadaan yang benar-benar objektif," jelas Fahri.

Fahri mengatakan Perppu dapat dipertimbangkan jika secara faktual, UU eksisting saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menjadi tidak memadai mengantisipasi keadaan dan kondisi ekonomi global saat ini.

"Jika ada konsekuensi kenaikan avtur sehingga kebutuhan total penambahan biaya yang diperlukan Garuda dan Saudi Airlines sebesar Rp1,77 triliun mempunyai landasan perhitungan yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan, hal ini menjadi krusial agar Perppu yang kelak dikeluarkan oleh Presiden itu mempunyai tingkat legitimasi yang tinggi, baik dari aspek filosofisnya 'philosophische geltung' maupun dari aspek politisnya 'soziologische geltung'," pungkasnya.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengusulkan sumber pendanaan tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari skema keuangan negara lain, termasuk Danantara.

Marwan mengatakan opsi tersebut dipilih untuk menghindari proses panjang. Jika menggunakan APBN, maka harus melalui pembahasan bersama DPR dan Badan Anggaran (Banggar).

"Kalau dari APBN prosedurnya panjang, harus sampai ke Komisi dan dibahas di Badan Anggaran (Banggar)," ujar Marwan dalam acara Majelis Ukhuwah BPKH 1447H/2026M, Jumat (17/4).

Menurut dia, DPR telah membahas sejumlah alternatif pendanaan untuk menutup potensi tambahan biaya haji, termasuk melalui skema keuangan negara di luar APBN.

"Bukan diambil dari APBN, tapi diambil dari keuangan negara. Keuangan negara bisa APBN, bisa juga dari yang lain, atau Danantara," ujarnya.

Marwan menjelaskan penggunaan dana di luar APBN dinilai lebih fleksibel karena tidak memerlukan revisi anggaran maupun penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu).

[Gambas:Youtube]

Namun demikian, ia mengingatkan opsi penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu dipertimbangkan secara hati-hati karena berpotensi menggerus manfaat yang seharusnya diterima jemaah.

Saat ini, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji yang telah dialokasikan kepada jemaah mencapai sekitar Rp4 triliun.

"Kalau pada akhirnya dibebankan ke BPKH, kita harus rapat lagi di Komisi VIII, merubah BPIH, dan itu akan menggerus uang jemaah," katanya.

DPR, lanjut Marwan, berupaya memastikan tambahan biaya haji tidak dibebankan kepada jemaah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan tidak boleh dibubankan kepada jamaah," tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah dan DPR masih membahas skema pembiayaan terbaik di tengah tekanan kenaikan biaya haji akibat faktor global, termasuk lonjakan harga energi dan biaya penerbangan.

Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan haji sekaligus melindungi jemaah dari tambahan beban biaya.

Arifin Halim

Konsultan Pajak, Kuasa Hukum Pengadilan Pajak, Advokat, dan Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

SAAT ini muncul wacana DPR untuk menyetop sementara restitusi guna mendukung ketahanan fiskal pemerintah. Dalam konteks peningkatan penerimaan negara , terdapat langkah kebijakan yang patut dipertimbangkan pemerintah dan DPR, yakni meraih kembali penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor pertambangan yang kini menguap.

Penerimaan negara dari PPN sektor tambang mulai tergerus sejak 1 April 2022 dengan berlakunya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU tersebut, hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya yang sebelumnya berstatus bukan Barang Kena Pajak (Non-BKP/bukan objek PPN) diubah menjadi Barang Kena Pajak (BKP/objek PPN). Perubahan ini mencakup antara lain perusahaan tambang batubara, gas, dan komoditas tambang lainnya.

Perubahan status tersebut membawa konsekuensi fiskal yang signifikan. Negara melepaskan hak penerimaan PPN yang sebelumnya bersifat final, karena Pajak Masukan perusahaan tambang yang semula tidak dapat dikreditkan kini menjadi dapat dikreditkan.

Dari berbagai pemberitaan nasional pada 8 Desember 2025, Menteri Keuangan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa restitusi PPN perusahaan tambang batubara sekitar Rp25 triliun per tahun. Dengan porsi ekspor batubara sebesar 66,6% per tahun, maka negara telah melepaskan potensi penerimaan PPN yang sebelumnya bersifat final sekitar Rp38 triliun (Rp25 triliun x 100/66,6).

Dengan demikian, dari sektor batubara saja, penerimaan negara dari PPN telah menguap sekitar Rp38 triliun per tahun. Nilai tersebut berpotensi meningkat apabila memperhitungkan sektor gas, yang juga berubah dari bukan objek PPN menjadi objek PPN dalam UU HPP. Artinya, puluhan triliun penerimaan negara dari PPN yang sebelumnya bersifat final kini menjadi tidak final.

Penerimaan tersebut bahkan dapat menjadi pengurang Pajak Keluaran dan berpotensi direstitusi. Perusahaan tambang memperoleh kembali Pajak Masukannya melalui mekanisme pengkreditan, bahkan berpotensi memperoleh restitusi apabila Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran.

Timbul pertanyaan, apakah perubahan status hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya dari Non-BKP menjadi BKP dalam UU HPP mencerminkan keadilan? Dan bagaimana negara dapat meraih kembali hak PPN final tersebut untuk masa yang akan datang?

Konsekuensi Fiskal Hasil Tambang sebagai BKP

Perubahan hasil tambang menjadi BKP dalam UU HPP membawa konsekuensi fiskal bahwa Pajak Masukan perusahaan tambang yang sebelumnya tidak dapat dikreditkan kini menjadi dapat dikreditkan.

Ketika Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, maka Pajak Masukan tersebut menjadi bagian dari biaya perusahaan tambang dan menambah harga pokok produksi. Dalam kondisi ini, penerimaan negara dari Pajak Masukan menjadi bersifat final.

Sebagai ilustrasi, apabila perusahaan tambang membayar Pajak Masukan (PPN Masukan) sebesar Rp38 triliun per tahun atas pembelian peralatan tambang dan kebutuhan operasional lainnya, maka PPN tersebut pada dasarnya telah dipungut oleh pemasok perusahaan tambang dan disetorkan ke kas negara. Karena hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya merupakan bukan objek PPN, Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan menjadi bagian dari biaya perusahaan tambang.

Dengan demikian, penerimaan negara sebesar Rp38 triliun tersebut menjadi bersifat final. Dalam kondisi ini, negara telah menerima PPN secara penuh pada tahap pertama rantai transaksi sebelum hasil tambang dijual ke tahap berikutnya.

Selanjutnya, perusahaan yang membeli hasil tambang tidak memperoleh Pajak Masukan dari perusahaan tambang. Ketika perusahaan tersebut menjual produk akhirnya kepada konsumen akhir dan memungut PPN Keluaran, misalnya Rp500 triliun. Ini merupakan tahap kedua penerimaan negara dari PPN secara penuh. Total penerimaan negara menjadi Rp538 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari Rp38 triliun dari pemasok perusahaan tambang dan Rp500 triliun dari pabrikan kepada konsumen akhir.

Namun kondisi tersebut berubah ketika Pajak Masukan dapat dikreditkan.

Dengan hasil tambang sebagai objek PPN, perusahaan tambang dapat memungut PPN Keluaran. Misalnya perusahaan tambang memungut PPN Keluaran kepada pabrikan sebesar Rp13 triliun, sementara Pajak Masukan sebesar Rp38 triliun, maka terjadi kelebihan Pajak Masukan sebesar Rp25 triliun yang dapat dimintakan restitusi.

Dalam kondisi ini, negara tidak memperoleh tambahan penerimaan sebesar Rp13 triliun. Secara fiskal, negara justru berkewajiban mengembalikan Rp25 triliun kepada perusahaan tambang apabila diajukan restitusi. Hal ini terjadi apabila kelebihan Pajak Masukan tidak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

Selanjutnya, pabrikan yang memungut PPN Keluaran sebesar Rp500 triliun dari konsumen akhir, berkewajiban menyetor ke kas negara sejumlah Rp487 triliun setelah mengkreditkan Pajak Masukan Rp13 triliun.

Akibatnya, total penerimaan negara turun dari Rp538 triliun menjadi Rp500 triliun. Selisih tersebut mencerminkan penerimaan negara yang menguap sebesar Rp38 triliun yang merupakan total Pajak Masukan perusahaan tambang.

Untuk memperjelas ilustrasi tersebut, penerimaan negara dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Keadilan Pengkreditan PPN Masukan Perusahaan Tambang

Sejak pertama kali UU PPN diberlakukan 1 Juli 1984, hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya ditetapkan sebagai Non-BKP/bukan objek PPN. Ketentuan tersebut berlaku hingga UU HPP mengubahnya menjadi objek PPN sejak 1 April 2022.

Argumentasi kesetaraan perlakuan antara perusahaan tambang dan sektor usaha lainnya tidak sepenuhnya tepat. Hal ini karena perusahaan tambang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, filosofi aturan sebelumnya yang menjadikan hasil tambang sebagai bukan objek PPN sesungguhnya lebih mencerminkan keadilan yang lebih komprehensif. Dalam ilustrasi sebelumnya, kebijakan tersebut menghasilkan penerimaan negara final sebesar Rp38 triliun.

Dengan demikian, perusahaan tambang yang memanfaatkan SDA Indonesia selayaknya memberikan kontribusi fiskal yang lebih besar dibandingkan sektor usaha lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 mengenai penguasaan negara atas sumber daya alam. Negara perlu meraih kembali hak penerimaan yang bersifat final dari Pajak Masukan perusahaan tambang.

Urgensi Perppu

Untuk meraih kembali hak negara dari Pajak Masukan perusahaan tambang, pemerintah dapat mengembalikan status hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya sebagai Non-BKP/ bukan objek PPN dalam UU PPN.

Mengingat urgensinya saat ini menjaga ketahanan fiskal, pemerintah dapat mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk meraih kembali hak penerimaan Pajak Masukan perusahaan tambang menjadi penerimaan negara bersifat final dengan mengubah UU PPN guna mengembalikan hasil tambang sebagai Non-BKP.

Langkah ini berpotensi mengembalikan puluhan triliun rupiah penerimaan negara setiap tahunnya.

Bukan Beban Pajak Baru untuk Perusahaan Tambang

Kebijakan ini bukan merupakan pajak baru. Ketentuan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan telah berlaku sejak UU PPN diberlakukan pada 1 Juli 1984 hingga 31 Maret 2022.

Dengan demikian, kebijakan ini hanya mengembalikan kondisi yang pernah berlaku sebelumnya.

Pengalaman Masa Lalu Perusahaan Tambang yang Memberatkan

Pada masa lalu, terdapat perusahaan gas yang dikoreksi otoritas pajak hasil penjualannya sebagai objek PPN, meskipun gas diambil langsung dari sumbernya dan dialirkan melalui pipa. Hal ini menimbulkan beban pajak dan sanksi yang dianggap mencederai rasa keadilan.

Pengalaman tersebut mendorong perusahaan tambang memperjuangkan agar hasil tambang diperlakukan sebagai objek PPN. Dengan menjadi objek PPN, perusahaan tambang dapat mengkreditkan Pajak Masukan dan mengurangi beban biaya harga pokok produksi.

Walau perusahaan tambang berkewajiban memungut PPN atas penjualan hasil tambang, mereka dapat mengkreditkan PPN Masukannya. Perusahaan tambang hanya berkewajiban menyetorkan PPN kurang bayar kepada negara atas delta PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, sehingga PPN Masukannya akan kembali masuk dalam cash flow perusahaan tambang melalui PPN Keluaran yang dipungut maksimal sebesar PPN Masukan.

Bila PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran, maka perusahaan tambang berhak atas restitusi PPN. Ini yang terjadi dalam fenomena maraknya restitusi perusahaan tambang saat ini.

Sesuai UU PPN, dengan dapat dikreditkannya PPN Masukan, maka ini akan mengurangi beban harga pokok produksi perusahaan tambang sebesar PPN Masukan, sekaligus menaikan laba perusahaan sebesar PPN Masukan. Perubahan dalam UU HPP terhadap UU PPN yang mengubah hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya dari bukan objek PPN menjadi objek PPN telah memberikan keuntungan signifikan bagi perusahaan tambang batubara dan gas karena PPN Masukan yang semula adalah biaya menjadi bukan biaya dan menaikkan laba perusahaan.

Kepastian Hukum bagi Perusahaan Tambang

Apabila pemerintah menerbitkan Perppu dan mengembalikan hasil tambang sebagai bukan objek PPN, perlu diberikan jaminan bahwa penjualan perusahaan tambang tidak akan kembali dikoreksi sebagai objek PPN di masa depan.

Tanpa jaminan tersebut, ketidakpastian hukum dapat muncul kembali dan justru merugikan penerimaan negara dalam jangka panjang.

Pengawasan Tetap Diperlukan

Untuk menjaga pengawasan, pemerintah dapat tetap mewajibkan pelaporan penjualan hasil tambang melalui sistem perpajakan. Misalnya melalui aplikasi khusus atau melalui pelaporan dalam SPT Masa PPN sebagai penjualan bukan objek PPN.

Dengan demikian, pengawasan tetap berjalan meskipun hasil tambang bukan objek PPN dan sekaligus tidak mengorbankan penerimaan negara.

Kesimpulan

Perubahan status hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya menjadi objek PPN dalam UU HPP memberikan keuntungan bagi perusahaan tambang, tetapi mengurangi penerimaan negara secara signifikan. Dari sektor batubara saja, potensi penerimaan negara menguap diperkirakan mencapai Rp38 triliun per tahun. Nilai ini belum termasuk sektor gas yang berpotensi menimbulkan kehilangan penerimaan negara yang lebih besar dibandingkan dengan sektor batubara. Hal ini telah menimbulkan ketidakadilan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945.

Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk meraih kembali hak atas penerimaan negara menjadi final dari Pajak Masukan perusahaan tambang yang tidak dapat dikreditkan, dengan mengembalikan ketentuan bahwa hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya sebagai Non-BKP/bukan objek PPN.

Saran

Demi keadilan sesuai Pasal 33 UUD 1945 dan memperhatikan urgensi mendukung ketahanan fiskal negara, pemerintah disarankan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengubah UU PPN agar barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya kembali menjadi Non-BKP/bukan objek PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan perusahaan tambang menjadi tidak dapat dikreditkan dan menjadi penerimaan negara yang bersifat final.

Langkah ini menutup ruang restitusi perusahaan tambang sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara signifikan tanpa menciptakan pajak baru.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Presiden Prabowo Subianto mengizinkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melebihi 3 persen jika Indonesia berada dalam kondisi krisis.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Sebagai gambaran, APBN hingga Februari 2026 mengalami defisit sebesar Rp135,7 triliun atau setara 0,53 persen terhadap PDB.

Pada Februari 2026, penerimaan negara tercatat sebesar Rp358 triliun, lebih kecil dibandingkan belanja negara yang mencapai Rp493,8 triliun.

Menurut Purbaya, Prabowo sudah memberi lampu hijau untuk melonggarkan batas defisit tersebut apabila Indonesia menghadapi krisis ekonomi.

"Dalam keadaan normal tidak (diizinkan oleh Presiden Prabowo), tapi dalam keadaan krisis, iya," ujar Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).

Menurut dia, salah satu indikator Indonesia masuk ke dalam krisis adalah ketika perekonomian mengalami resesi, baik di dalam negeri maupun secara global. Jika ini terjadi, pemerintah harus menambah stimulus ke perekonomian RI.

Purbaya menegaskan saat ini Indonesia belum berada dalam kondisi krisis. Ia menilai perekonomian nasional masih dalam kondisi baik meskipun pemerintah tetap menyiapkan langkah antisipasi apabila situasi memburuk.

"Kita ekonomi masih bagus. Anda masih pada belanja. Cuma gini, kita mesti siapkan langkah yang betul-betul matang supaya ketika diperlukan kita bisa eksekusi dengan cepat. Jadi sekarang gak krisis. Belum," ujar Purbaya.

Purbaya juga belum dapat memastikan apakah nantinya diperlukan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika defisit APBN benar-benar menembus 3 persen.

Defisit APBN yang berpotensi menembus 3 persen terjadi seiring kenaikan harga minyak dunia di tengah konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran.

Menurut Purbaya, pemerintah saat ini masih memantau perkembangan harga minyak dunia yang terus meningkat di tengah konflik tersebut.

Jika harga minyak tinggi bertahan dalam waktu lama, pemerintah akan menghitung ulang dampaknya terhadap kondisi anggaran negara.

"Anggarannya kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus bertahan lama baru kita akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya, tapi gak langsung serta merta (buat) perppu (soal defisit APBN lebihi 3 persen)," ujar Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan pemerintah tetap percaya diri menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ia menegaskan batas 3 persen tersebut tidak akan diubah kecuali jika terjadi krisis besar seperti pandemi covid-19.

Dalam wawancara dengan Bloomberg, Prabowo mengatakan batas defisit 3 persen selama ini menjadi instrumen penting untuk menjaga disiplin pengelolaan keuangan negara.

"Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti covid-19," terang Prabowo dalam keterangan resmi, Minggu (15/3).

Ia menambahkan pemerintah berharap tidak perlu melampaui batas tersebut selama kondisi ekonomi masih terkendali.

"Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya," ujarnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil langkah luar biasa untuk melampaui ambang batas defisit anggaran sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hingga saat ini, opsi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait pelebaran defisit belum masuk dalam agenda jangka pendek pemerintah.

Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih cukup tangguh dalam menghadapi fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

"Itu belum kelihatan sampai sekarang sih, karena anggarannya masih aman," kata Purbaya usai mengikuti rapat koordinasi terbatas bersama para menteri ekonomi di bawah kepemimpinan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin (16/3/2026).

Meskipun postur APBN saat ini dinilai masih terkendali, Purbaya tidak menutup mata terhadap potensi risiko di masa depan.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pertimbangan untuk menerbitkan Perppu tetap terbuka, namun bergantung pada seberapa lama harga minyak dunia bertahan jauh di atas asumsi makro APBN 2026 yang ditetapkan sebesar USD70 per barel.

Purbaya menekankan bahwa pemerintah akan melakukan kalkulasi mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan krusial terkait batas defisit negara.

"Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama baru kita akan hitung seperti apa kondisi anggarannya, tapi tidak serta merta Perppu," kata Purbaya.

Langkah hati-hati ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal, sembari tetap memantau dinamika global yang terus membayangi ketahanan ekonomi nasional.

(NIA DEVIYANA)

Indikator krisis itu, kalau untuk saya, ekonomi sudah resesi. Global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, pemerintah belum berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur pelebaran batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Purbaya saat dikonfirmasi wartawan usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin menjelaskan, anggaran fiskal sejauh ini masih dalam posisi aman.

Keputusan perubahan desain anggaran masih akan memantau perkembangan harga minyak global dalam beberapa waktu ke depan.

“(Perppu) Itu belum kelihatan sampai sekarang, sih, karena anggaran kan masih aman. Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kami akan hitung ulang seperti apa kondisi anggarannya. Tapi, nggak langsung Perppu,” ujar Purbaya.

Bendahara negara juga menyebut Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penyesuaian defisit APBN bila negara dalam keadaan krisis. Sedangkan saat ini, menurut Pemerintah, perekonomian Indonesia masih bertahan pada level wajar.

“Indikator krisis itu, kalau untuk saya, ekonomi sudah resesi. Global juga resesi semua. Nggak ada cara lain untuk memperbaiki ekonomi atau semua cara memperbaiki ekonomi itu tidak bisa membalik ke arah pertumbuhan ekonomi,” jelas dia.

Purbaya mengatakan, bakal terus mengukur dampak kenaikan harga minyak terhadap beban anggaran, termasuk efek domino terhadap komoditas energi lain seperti batu bara dan nikel.

Tetapi, kata dia, sejauh ini belum dibutuhkan penyesuaian ambang batas defisit APBN.

“Kita nggak krisis, ekonomi masih bagus, masih ada belanja. Cuma gini, kami harus siapkan langkah-langkah yang betul-betul matang, supaya ketika diperlukan, bisa eksekusi dengan betul,” tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan skenario terburuk dampak perang di kawasan Asia Barat terhadap keuangan negara, khususnya defisit APBN yang dapat menyentuh angka 4,06 persen.

Adapun ambang batas defisit APBN diatur sebesar 3 persen PDB sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah Indonesia pernah menangguhkan batas defisit 3 persen pada COVID-19, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Saat itu, defisit APBN melebar hingga melampaui 6 persen PDB, yang kemudian diturunkan secara bertahap pada beberapa tahun anggaran berikutnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp17 ribu per dolar AS pada perdagangan Senin (16/3) siang.

Mata uang Garuda tercatat di kisaran Rp17.002-Rp17.004 per dolar AS per pukul 13.00 WIB atau melemah sekitar 0,26 persen-0,27 persen dibandingkan posisi sebelumnya.

Pelemahan rupiah terjadi di tengah pergerakan dolar AS yang juga menguat terhadap sejumlah mata uang lainnya.

Di kawasan Asia Tenggara, tekanan terhadap mata uang regional juga terlihat, seperti ringgit Malaysia yang berada di kisaran 3,9332 per dolar AS, sementara mata uang Asia lain seperti won Korea Selatan berada di level 1.496,36 per dolar AS, yen Jepang di sekitar 159,36 per dolar AS, serta rupee India di kisaran 92,47 per dolar AS.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan tekanan terhadap rupiah dipicu oleh meningkatnya sentimen kehati-hatian di pasar global.

"Sentimen risk off global, harga minyak yang kembali naik tinggi dan pemerintah yang mempertimbangkan opsi terbitkan Perppu untuk perlebar defisit APBN lebih dari 3 persen," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com..

Ia menjelaskan kondisi risk off membuat investor global cenderung beralih ke aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS. Pergerakan ini umumnya memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga menjadi faktor yang mempengaruhi pasar.

Harga energi yang meningkat dapat memperbesar tekanan eksternal bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia, sekaligus memicu kekhawatiran terhadap potensi inflasi global.

Di sisi domestik, pasar juga mencermati wacana pemerintah yang mempertimbangkan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen.

Kebijakan fiskal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang turut diperhatikan pelaku pasar dalam menentukan posisi investasi.

Nilai tukar rupiah berada di level Rp16.970 per dolar AS pada Senin (16/3) pagi. Mata uang Garuda melemah 12 poin atau 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mata uang di kawasan Asia bergerak bervariasi. Yen Jepang menguat 0,18 persen, baht Thailand melemah 0,38 persen, yuan China menguat 0,06 persen, peso Filipina melemah 0,21 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,12 persen.

Dolar Singapura menguat 0,02 persen dan dolar Hong Kong melemah 0,03 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata uang utama negara maju kompak berada di zona hijau. Tercatat euro Eropa menguat 0,25 persen, poundsterling Inggris menguat 0,19 persen, dan franc Swiss menguat 0,18 persen.

Senada, dolar Australia juga menguat 0,39 persen, dan dolar Kanada menguat 0,05 persen.

Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan rupiah melemah imbas tekanan dari Perang di Timur Tengah yang masih memanas dan menyebabkan harga minyak melonjak tajam.

"Pemerintah yang mempertimbangkan opsi terbitkan Perppu untuk perlebaran defisit APBN lebih dari 3 persen juga membebani rupiah. Namun, BI diperkirakan akan kembali masuk mengintervensi," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bergerak di rentang Rp16.900 per dolar AS - Rp17.000 per dolar AS.

Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengantisipasi skenario buruk imbas perang di kawasan Asia Barat yang membuka peluang defisit APBN terhadap PDB dapat melampaui angka tiga persen.

Menurut Airlangga, jika perang di kawasan tersebut berlanjut, yang berimbas pada naiknya harga minyak mentah dunia, maka defisit APBN tiga persen sulit untuk dipertahankan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat, Menko Airlangga kemudian memberi penjelasan penetapan perppu saat masa COVID-19.

"Kita pernah melakukan perppu, Pak Presiden, itu pada saat COVID, nah ini beberapa faktor yang perlu masuk di dalam perppu yang kita persiapkan mengenai timing, tentu (ini menjadi) keputusan politik Pak Presiden," ujar Menko Perekonomian Airlangga.

Kemudian Airlangga memaparkan usulan isi perppu yang dapat dibuat oleh pemerintah pada saat ini, mengacu pada yang pernah ditetapkan sebelumnya pada masa COVID-19.

"Pertama penerimaan negara ada insentif darurat PPh dan PPN di sektor terdampak, ini tanpa mengubah undang-undang pajak. Kedua, bea masuk impor ada pembebasan untuk bahan baku tertentu agar ekspor kita tetap jalan. Ketiga, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi. Kemudian, kita ada potensi mendapatkan windfall daripada PNBP migas dan komoditas. Nah ini mungkin kita bisa menghitung untuk kompensasinya, Pak. Biasanya, harga CPO ikut naik dengan harga BBM, kemudian nikel juga bisa naik, emas, tembaga naik. Nah, kita bisa dalam tanda petik mengenakan pajak tambahan," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo.

Dengan adanya perppu, Airlangga meyakini dapat memberikan kondisi yang lebih fleksibel untuk pemerintah.

"Dengan perppu ini, kita langsung, pemerintah punya fleksibilitas untuk perubahan. Kemudian, BLT energi dilanjutkan, dan sosial darurat juga bisa ditambahkan ini dengan perpres, dan penerbitan SBN juga bisa jalan dan bisa menggunakan SAL (Saldo Anggaran Lebih)," usul Menko Airlangga.

Dalam rapat yang sama Airlangga memaparkan tiga skenario imbas perang terhadap keuangan negara manakala perang antara Iran versus zionis Israel dan Amerika Serikat berlarut hingga 10 bulan.

Dari tiga skenario itu, skenario terburuknya Menko Airlangga memproyeksikan defisit APBN dapat melampaui angka 4 persen.

"Skenario terburuk, yang pesimis itu, dengan harga (minyak mentah dunia) 115 (dolar AS per barel), kurs rupiah kita Rp17.500 (per dolar AS), growth-nya 5,2 (persen), (imbal hasil) surat berharga (SBN) 7,2 (persen), defisitnya 4,06 persen," kata Menko Airlangga kepada Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membuka kemungkinan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk merespons tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia terus meningkat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, berbagai simulasi yang disusun pemerintah menunjukkan defisit APBN berpotensi melampaui batas 3 persen apabila harga minyak dunia meningkat dalam periode yang cukup lama.

“Artinya, dengan berbagai skenario tersebut, defisit APBN sebesar 3 persen akan sulit dipertahankan kecuali dilakukan pemotongan belanja yang juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Airlangga dalam Sidang Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026).

Menurut dia, sejumlah skenario penerbitan Perppu tersebut kemungkinan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas pemerintah.

Airlangga menjelaskan, pemerintah memiliki pengalaman serupa ketika menerbitkan Perppu saat pandemi Covid-19 untuk memberikan ruang fiskal yang lebih fleksibel.

Skema tersebut kini kembali dipertimbangkan jika tekanan global terhadap harga energi semakin kuat.

Ia mengatakan, dalam rancangan awal terdapat beberapa opsi kebijakan yang dapat dimasukkan dalam Perppu.

Salah satunya adalah pemberian insentif darurat berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi sektor usaha yang terdampak, tanpa perlu mengubah undang-undang perpajakan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan pembebasan impor bahan baku tertentu agar aktivitas ekspor tetap berjalan di tengah gejolak global.

Opsi lain adalah penundaan kewajiban pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri yang memiliki konsumsi energi tinggi.

Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang tambahan penerimaan negara dari lonjakan harga komoditas global.

Airlangga menjelaskan bahwa ketika harga energi meningkat, sejumlah komoditas seperti crude palm oil (CPO), nikel, emas, dan tembaga biasanya ikut mengalami kenaikan harga.

Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan windfall atau tambahan penerimaan negara, terutama dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas dan komoditas.

Dari sisi penganggaran dan pembiayaan, Perppu juga dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperlebar defisit APBN di atas batas 3 persen jika diperlukan.

Selain itu, pemerintah dapat melakukan penyesuaian anggaran lintas program tanpa perlu melalui persetujuan DPR, sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar dalam merespons kondisi darurat.

Airlangga menambahkan, melalui skema tersebut pemerintah juga dapat melanjutkan berbagai program perlindungan sosial, seperti bantuan langsung tunai (BLT) energi maupun bantuan sosial darurat apabila situasi ekonomi memburuk.

Untuk pembiayaan tambahan, pemerintah juga memiliki opsi menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) serta memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) yang tersedia di kas negara.

“Pemerintah memohon arahan Presiden untuk penjadwalan waktu khusus guna membahas dan menyiapkan skenario tersebut secara lebih perinci,” ujar Airlangga.”

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diklaim bakal menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Relawan Jokowi, David Pajung menyebut hal tersebut tak kunjung terealisasi lantaran terdapat perlawanan dari DPR.

"Pak Jokowi sudah inisiatif untuk menerbitkan Perppu ya, menerbitkan Perppu. Tapi ada perlawanan dari DPR RI ketika itu khususnya yang dari Komisi III," kata David dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Rapor Merah Antikorupsi, Perlu Taring KPK Lama?' yang tayang di iNews, Selasa (24/2/2026).

Ia mengungkapkan, saat itu terdapat salah satu anggota DPR yang kerap kali menyatakan akan melawan jika Perppu yang dimaksud benar-benar terbit. "Sekjen PPP ketika itu, Pak Arsul Sani yang sekarang jadi Hakim MK, itu sangat viral di media kan. Semua media memberitakan bahwa DPR akan menolak atau melawan Perppu dari Presiden kalau itu terbit," ujarnya.

Demi kekondusifan, kata David, Jokowi akhirnya mengurungkan niat untuk menerbitkan Perppu yang dimaksud. "Dengan kondisi seperti itu, untuk menciptakan situasi yang kondusif, situasi politik yang kondusif, maka Pak Jokowi mengatakan ya sudah, kalau memang ini menjadi sesuatu yang menciptakan disharmoni politik ya, akhirnya kan ya berjalan aja alami kan, draf undang-undang itu," ucapnya.

David menambahkan, salah satu poin yang dibahas dalam Perppu itu terkait izin penyadapan. Jokowi, kata David, menilai hal itu melemahkan KPK sehingga perlu diperbaiki.

"Nah itu Pak Jokowi mengatakan bahwa itu juga bagian dari pelemahan, harusnya penyadapan itu menjadi diskresi sepenuhnya oleh KPK. Enggak perlu izin-izin karena ini untuk bagaimana menciptakan pemberantasan korupsi yang baik," pungkasnya.

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang buka suara merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Menurutnya, Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika tidak menyetujui revisi UU tersebut.

"Sebenarnya sebagai Presiden dia bisa bilang, dia bikin Perppu kan bisa. Kan waktu diajukan, (dia bisa) enggak, gue tolak. Bukan mengatakan tidak tanda tangan," tutur Saut kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).

Saut menambahkan ada atau tidak adanya tanda tangan Presiden tidak menyatakan sikap apa pun. Pasalnya, dengan sendirinya undang-undang juga akan berjalan apabila tidak ditandatangani.

"Jadi sekali lagi, jangan bilang karena enggak tanda tangan. Gak bisa. Enggak tanda tangan, itu (UU) jalan. Artinya lu larang dong. Enggak bisa? Lu bikin Perpu Aja," tambah dia.

Saut mengatakan sikap Jokowi pada akhirnya tidak memberikan jawaban apa pun terhadap undang-undang yang dianggap melemahkan KPK saat itu. Ia meyakini 57 pegawai KPK yang dipecat pun merupakan salah satu dari dampak dilemahkannya UU KPK.

"Nyatanya hancur semua. 57 orang dipecat sia-sia coba, itu orang terbaik semua," tandas Saut.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.

"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.

Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.