JAKARTA - Aktivis antikorupsi Saut Situmorang memberikan saran kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang agar kasus korupsi di BGN tidak terulang. Menurutnya, perlu ada prioritas penerima manfaat jika program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) ini tetap dilanjutkan.

"Pimpinan baru coba yakinkan kepada presidennya,'Pak, kita prioritas aja deh, Pak'. Banyak sekolah-sekolah itu, masak sih anak Pak Mahfud kita kasih makan (MBG) juga, cucunya," ujar Saut dikutip dari YouTube SindoNews, Minggu (7/6/2026).

Saut menambahkan, dengan adanya skala prioritas penerima manfaat MBG, kita juga bisa menyelamatkan anggaran negara. Selain itu, kata Saut, perlu juga dilihat kembali SOP yang ada seperti perizinan, penentuan titik SPPG, kualitas dan higienitas makanannya.

"Kalau nggak itu nanti peristiwa itu akan terulang kembali, karena ini kan yang baru diganti pimpinannya, orang-orangnya mafianya kan masih berseliweran di situ," kata Saut.

Menurut mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, dirinya pernah bertemu seseorang yang mengakau ditawari titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi diminta Rp1,5 miliar. "Jadi ini ternyata terbukti kan ada persoalan di situ. Jadi makanya saya bilang, bisa nggak masuk kita secara global bagaimana MBG dilanjutkan, tetapi dengan sangat-sangat selektif sehingga anggaran negara bisa terselamatkan," jelasnya.

Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG di BGN pada 2025-2026. Kejagung mengungkapkan tiga tersangka diduga kuat bekerja sama dalam menjalankan aksinya.

Diketahui, ketiga tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana , serta dua mantan Wakil Kepala (Waka) BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

"Bekerja sama bertiga," kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Mohammad Jeffry kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Jeffry menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktik dugaan korupsi tersebut, tiga tersangka itu sudah saling mengetahui masing-masing. "Pokoknya saling mengetahuilah itu," ujar dia.

Dia menambahkan, lingkup dugaan korupsi ini tidak hanya berhenti pada proses pengadaan barang. Terdapat indikasi adanya praktik yang berkaitan dengan penentuan titik-titik SPPG.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026. Ketiganya langsung ditahan.

Pegiat Antikorupsi Saut Situmorang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi umumnya tidak sendirian. “Kalau sendirian tuh berarti dia ngambil dari berantas, dibawa ke rumah itu biasanya,” kelakar Saut Situmorang dalam Program SINDO Prime dikutip dari YouTube SindoNews, Sabtu (6/6/2026).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini yakin bahwa kasus tersebut tidak berhenti pada Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Buktinya, kata dia, kedua mantan wakil kepala BGN tersebut sudah diganti.

“Jadi makanya kalau kita bicara hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang pasti, enggak boleh aja kepala badan saja yang harus bertanggung jawab. Itu namanya kita dendam melaksanakan hukum. Enggak boleh gitu. Semua mulai dari tertinggi sampai eselon terkecil yang harus bertanggung jawab sesuai perbuatannya,” katanya.

Menurut dia, semua pihak yang diduga terlihat juga harus dimintai pertanggungjawaban. “Jangan dianggap karena kecil dan seterusnya. Oke. Nanti kan ada yang kecil mungkin dimutasi atau diganti atau diberhentikan. Harus ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan saya pikir memang tidak sendirian tuh,” pungkasnya.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satunya yakni proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat. “Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.

“Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,” ujarnya.

Sementara itu, modus lain yang dilakukan para tersangka adalah dengan menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga merupakan sarana kejahatan yang terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," ungkapnya.

Yayasan-yayasan yang tidak sesuai ketentuan tersebut tetap lolos verifikasi di portal Mitra BGN karena adanya atensi khusus dari para tersangka. Yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka ini disebut mendapatkan insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada Senin 8 Juni 2026, mendatang. Selain Nanik, Prabowo juga akan melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini ketiga pimpinan BGN secara administratif telah memimpin untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat setelah penunjukannya oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang buka suara merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Menurutnya, Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika tidak menyetujui revisi UU tersebut.

"Sebenarnya sebagai Presiden dia bisa bilang, dia bikin Perppu kan bisa. Kan waktu diajukan, (dia bisa) enggak, gue tolak. Bukan mengatakan tidak tanda tangan," tutur Saut kepada wartawan, Rabu (18/2/2026).

Saut menambahkan ada atau tidak adanya tanda tangan Presiden tidak menyatakan sikap apa pun. Pasalnya, dengan sendirinya undang-undang juga akan berjalan apabila tidak ditandatangani.

"Jadi sekali lagi, jangan bilang karena enggak tanda tangan. Gak bisa. Enggak tanda tangan, itu (UU) jalan. Artinya lu larang dong. Enggak bisa? Lu bikin Perpu Aja," tambah dia.

Saut mengatakan sikap Jokowi pada akhirnya tidak memberikan jawaban apa pun terhadap undang-undang yang dianggap melemahkan KPK saat itu. Ia meyakini 57 pegawai KPK yang dipecat pun merupakan salah satu dari dampak dilemahkannya UU KPK.

"Nyatanya hancur semua. 57 orang dipecat sia-sia coba, itu orang terbaik semua," tandas Saut.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan mantan Ketua KPK Abraham Samad agar UU KPK direvisi.

"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026) sore.

Jokowi menegaskan, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.

Dia juga menekankan bahwa dirinya tidak menandatangani revisi tersebut. "Memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi, tapi saya tidak tanda tangan," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto konsisten memberantas praktik korupsi . Itu terlihat dari berbagai forum atau mimbar, mantan Menteri Pertahanan tersebut menggaungkan dengan semangat penegakan hukum demi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang melihat Prabowo merupakan Presiden dari masa ke masa yang berbeda dari sisi pemberantasan korupsi. Gelagat itu yang seharusnya ditangkap aparat penegak hukum.

“Bisa dilihat dari pernyataan dan komitmennya. Bahkan, Presiden batuk saja bisa diartikan sebagai sebuah perintah,” ujar Saut dalam Podcast To The Po!nt Aja yang ditayangkan YouTube Sindonews dikutip, Sabtu (18/10/2025).

Menurut dia, jaksa, polisi, dan KPK harus menjabarkan pemikiran Prabowo dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi pada pidato di DPR beberapa waktu lalu, Presiden secara tegas bakal menyikat semua oknum termasuk jenderal yang bermain korupsi.

“Pidato Presiden itu harapan yang akan dilihat dunia internasional. Dengan begitu, mereka akan tenang berinvestasi di sini,” kata Saut.

Disinggung soal dukungan Prabowo terkait pengejaran buronan korupsi yang berada di luar negeri, Saut menegaskan Presiden sudah berkali-kali menyatakan hal itu. “Jangan sampai dia ngomong 50 kali kayak gitu. Kalau dia sampai ngomong 50 kali aku rasa kita ke Kuningan, lo paham nggak sih perintah Presiden,” ujarnya.

Saut kemudian mengulas independensi KPK dan manuver cepat dalam mengejar buronan korupsi hingga menyewa pesawat ke Kolombia. “Kalau sekarang mereka kan mikir karena sekarang pegawai negeri, kerugian negara nanti gue diadilin. Jadi mereka takut bermanuver, bisa jadi,” ucapnya.

Menurut dia, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti mutual legal assistance. Terdapat instrumen-instrumen yang tidak berjalan dan harus diselesaikan.