Bisnis.com, MEDAN — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara (Sumut) menegaskan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas di jalur kereta api (KA) mengingat tingginya insiden di jalur KA yang melibatkan masyarakat.

Manager Humas Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan hingga akhir semester I/2026 saja telah terjadi total 21 insiden di jalur KA, dimana 19 di antaranya korban meninggal, satu luka berat, dan satu lainnya tidak ditemukan.

Fenomena warga yang masih memanfaatkan area sekitar rel untuk berkumpul, bersantai, atau bermain, disebut Anwar sebagai tindakan nekat yang mengabaikan keselamatan jiwa. "Jalur kereta api merupakan kawasan terlarang untuk umum," katanya, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa kereta api tidak bisa berhenti mendadak. Bobot berat dan rangkaian yang panjang membuat kereta api membutuhkan jarak pengereman yang cukup jauh untuk bisa berhenti sepenuhnya. Beraktivitas di jalur rel sama saja dengan mempertaruhkan nyawa.

Selain itu, data KAI Sumut juga mencatat dalam 3 tahun terakhir telah terjadi setidaknya 114 kasus orang menabrakkan diri di jalur kereta api. Dari jumlah kejadian itu, 64% di antaranya atau sebanyak 73 kejadian, tercatat korbannya meninggal dunia. Sedangkan 27% atau 31 orang mengalami luka berat, dan sisanya luka ringan serta korban tidak ditemukan.

Anwar juga mengingatkan hukum pidana yang menanti masyarakat yang tidak menaati aturan tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta, menaruh barang di atas rel, atau menggunakannya untuk kepentingan lain. Pelanggar aturan ini diancam sanksi pidana denda hingga kurungan penjara.

Seiring dengan masa libur sekolah, KAI meminta masyarakat khususnya orang tua untuk mengawasi dan tidak mengizinkan anak-anak bermain di sekitar rel. "Kami meminta agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sepanjang jalur rel kereta api. Ketegasan ini diambil demi melindungi nyawa warga dan mencegah terjadinya fatalitas kecelakaan di area perkeretaapian," jelasnya. (240)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mempercepat pengembangan jaringan kereta api nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antardaerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026).

"Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan perkeretaapian sebagai fondasi masyarakat modern dan salah satu ciri negara maju," ujar Dudy dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Dudy menyampaikan pengembangan jaringan perkeretaapian dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, memperkuat sistem logistik nasional, serta menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan biaya distribusi barang dan mengurangi beban transportasi jalan raya.

“Pengembangan jaringan kereta api nasional bukan sekadar pembangunan infrastruktur transportasi, tetapi juga upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksesibilitas yang lebih baik, biaya logistik yang lebih efisien, serta peluang ekonomi yang semakin terbuka di berbagai daerah,” ucapnya.

Kemenhub, lanjut Dudy, mencatat jumlah penumpang kereta api terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 8,8 persen, dari 500,5 juta penumpang pada 2024 menjadi hampir 550 juta penumpang pada 2025. Ia menyebut peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi berbasis rel.

Dudy mengatakan jaringan kereta api aktif nasional saat ini telah mencapai sekitar 6.927 kilometer yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian hingga mencapai 10.524 kilometer, termasuk jaringan perkotaan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.

"Pengembangan jaringan akan difokuskan sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah," lanjut Dudy.

Bisnis.com, PADANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatra Barat bersama sejumlah pihak terkait melakukan penutupan tiga perlintasan liar yang berada di lintas Lubuk Alung–Pariaman sebagai upaya mengantisipasi Kecelakaan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab mengatakan upaya penutupan perlintasan liar itu sebagai bentuk komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

"Jadi memang kami melalukan penutupan perlintasan liar ini secara bertahap yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang," katanya, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan adapun tiga perlintasan liar yang telah ditutup itu berada di lintas Lubuk Alung–Pariaman, yakni KM 57+1/2 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, KM 57+1/2 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, serta di KM 57+2/3 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Dia menjelaskan penutupan perlintasan liar tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Dikatakannya bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil joint inspection yang sebelumnya dilakukan oleh KAI Divre II Sumbar bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Dinas Perhubungan BAPEDA guna mengidentifikasi dan mengevaluasi titik-titik perlintasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

"Keberadaan perlintasan liar masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional perjalanan kereta api," ujarnya.

Reza bilang Selain tidak memiliki izin resmi, perlintasan tersebut umumnya tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan antara perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Dia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Oleh karena itu, KAI terus melakukan berbagai upaya secara konsisten dan berkelanjutan guna meminimalkan potensi risiko di jalur kereta api.

Reza menjelaskan penutupan perlintasan liar merupakan salah satu langkah nyata yang kami lakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat.

"Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh stakeholder agar tercipta lingkungan perkeretaapian yang aman dan tertib,” sebutnya.

Hingga saat ini, KAI Divre II Sumbar telah menutup 21 perlintasan liar dari total 35 titik perlintasan liar yang menjadi program penutupan secara bertahap sesuai program nasional.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 titik berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2026, sementara 4 titik lainnya telah ditutup pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa penguatan keselamatan tidak hanya dilakukan melalui penutupan perlintasan liar. KAI juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, serta memperkuat budaya keselamatan di seluruh lini operasional perusahaan.

Selain itu, KAI secara berkelanjutan melaksanakan edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, sekolah, komunitas, pemerintah daerah, serta pengguna jalan.

Dimana kegiatan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan di sekitar jalur kereta api maupun perlintasan sebidang.

“KAI terus memperkuat keselamatan melalui penutupan perlintasan liar, peningkatan kompetensi SDM, penerapan SOP secara disiplin, serta edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan bersama seluruh stakeholder. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” tambah Reza.

KAI Divre II Sumbar juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup, tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api, serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Sumatera. Hal itu dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru.

"Di mana KPK kemudian menerbitkan Sprindik baru per Mei 2026," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026).

KPK belum menetapkan tersangka dalam sprindik baru ini. Sejalan dengan itu, tim penyidik Lembaga Antirasuah mulai menjadwalkan pemanggilan saksi.

Pada Selasa, 2 Juni 2026, KPK menjadwalkan pemeriksaan dua orang saksi, yakni Farah Dina Eka Syamriati selaku PNS BTP Kelas II Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Anisah selaku Direktur Utama PT Surya Annisa Kencana.

Dari dua saksi yang dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, hanya Anisah yang memenuhi panggilan. Satu saksi lainnya tidak hadir tanpa keterangan.

"Saksi ANS hadir dan didalami terkait pelaksanaan proyek pembangunan jalur kereta di wilayah Sumatera Selatan," ujarnya.

Lihat video: KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi terkait Kasus DJKA

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran uang ke pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Termasuk pengaturan proyek di DJKA.

Hal itu dilakukan saat tim penyidik memeriksa Karseno Endra selaku Konsultan & Kontraktor CV. Parama Prima dan Syafiq Multi Kontraktor dan Putu Sumarjaya selaku mantan Kepala Balai Teknik Perkertaapian Klas 1 Semarang 2021-2023 pada Kamis, 21 Mei 2026.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, dalam pemeriksaan tersebut pihaknya juga mendalami dugaan pengkondisian proyek.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami dugaan pengaturan proyek dan penyerahan fee ke pihak-pihak Kemenhub," kata Budi yang dikutip Minggu (24/5/2026).

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA.

Lihat video: KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi terkait Kasus DJKA

"Juga sekaligus untuk perkara DJKA itu hari ini kita juga sudah naikkan gitu (status tersangka Sudewo). (Penetapan tersangka di) Dua (kasus)," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa 20 Januari 2026.

Namun, KPK belum merinci konstruksi perkara serta keterlibatan Sudewo belum diungkapkan lebih rinci di perkara DJKA. Penetapan tersangka ini tak terlepas dari fakta yang terungkap di dalam persidangan kasus perkara korupsi itu.

Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian, terutama pada perlintasan rawan kecelakaan, guna meningkatkan keamanan perjalanan dan melindungi masyarakat.

"Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan dan instruksi secara langsung agar dilakukan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian khususnya pada titik-titik perlintasan yang rawan kecelakaan," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan secara regulasi, pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018.

Menhub menyebutkan data kecelakaan perlintasan sebidang dari tiga tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan.

"Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026," ujar Menhub.

Menurutnya hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Namun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

Dudy menuturkan mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80 persen, terdiri dari sepeda motor sebesar 55 persen, mobil sebesar 45 persen.

Menhub menjelaskan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, keselamatan dibangun setidaknya melalui empat aspek utama. Aspek sarana yaitu pemeriksaan dan perawatan berkala agar seluruh kereta laik secara teknis dan operasional.

Kemudian aspek prasarana meliputi jalur, jembatan, terowongan hingga fasilitas operasi seperti persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik.

Berikutnya aspek sumber daya manusia (SDM) guna memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi, sertifikasi yang masih berlaku; serta aspek kepatuhan terhadap regulasi, standar operasional prosedur (SOP), termasuk kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta atau Gapeka sesuai PP Nomor 61 Tahun 2016.

"(Termasuk) faktor luar seperti mitigasi terhadap cuaca ekstrem, bencana alam dan penanganan perlintasan sebidang pada daerah pemantauan khusus," jelasnya.

Dikatakan seluruh aspek tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian sebagai landasan dalam menjaga keselamatan operasional perkeretaapian nasional.

Lebih lanjut Menhub juga menegaskan pentingnya mematuhi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) karena sebagai pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi.

"Dengan kata lain, Gapeka menjadi pondasi pengendalian operasional perjalanan kereta api nasional," tutur Menhub.

Ketidakpatuhan terhadap Gapeka dapat berdampak serius mulai dari potensi kecelakaan, keterlambatan perjalanan, kerugian operasional dan finansial hingga penurunan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, disiplin terhadap Gapeka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api.

Dudy menyebutkan hingga saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar.

Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," beber Menhub.

Berdasarkan evaluasi, tambah Menhub, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya.

"Dalam kunjungan Presiden di Bekasi pada tanggal 28 April 2026, Presiden telah menyampaikan belasungkawa kepada para korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut," ucap Dudy.

Presiden, lanjut Dudy, juga menyoroti masih banyaknya lintasan kereta api yang belum dijaga dan menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat.

Selain itu Presiden juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang mengingat tingginya kepadatan lalu lintas maupun tingginya kepadatan perjalanan kereta api dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

"Pemerintah bahkan telah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membuka peluang kembali memeriksa mantan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Kemungkinan itu muncul usai adanya pengembalian uang dari Robby Kurniawan yang merupakan mantan Staf Ahli Budi Karya Sumadi.

"Terkait dengan pemanggilan saksi tentu itu terbuka kemungkinan penyidik untuk terus menelusuri dan mendalami terkait dengan uang-uang yang diduga diberikan oleh para pihak swasta ini kepada pihak-pihak di sisi penyelenggara negaranya, baik di lingkup DJKA ataupun yang cross di Kementerian Perhubungan," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dikutip Rabu (20/5/2026).

KPK juga belum memastikan apakah uang yang dikembalikan Robby mengalir ke pihak lain, termasuk Budi Karya. Menurut Budi, penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan dari para saksi untuk mendalami aliran dana tersebut.

"Apakah berhenti di saudara RB atau RK saja atau kemudian juga mengalir ke pihak-pihak lain, tentu ini juga masih membutuhkan keterangan dari para saksi yang nanti kita akan panggil untuk menjelaskan terkait dengan penerimaan uang tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, KPK melakukan penyitaan uang terkait perkara dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA). Uang itu disita setelah dikembalikan oleh mantan Staf Ahli Budi Karya Sumadi saat menjabat Menteri Perhubungan yakni Robby Kurniawan.

Lihat video: KPK Panggil Eks Menhub Budi Karya Sumadi terkait Kasus DJKA



Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pengembalian uang dilakukan bersamaan saat Robby dilakukan pemeriksaan pada Senin, 18 Mei 2026. Budi tidak merinci total uang yang dikembalikan dari tangan Robby. Namun, jumlah uang itu mencapai ratusan juta.

"Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait DJKA, penyidik melakukan pemeriksaan. Di antaranya untuk penyitaan pengembalian sejumlah uang yang dalam konstruksi perkara ini diduga diterima oleh saudara RK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 19 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama pemangku kepentingan lainnya telah berhasil menutup 29 perlintasan sebidang, selama periode 27 April—9 Mei 2026.

Langkah ini menyusul kejadian yang terjadi di Bekasi Timur pada 27 April lalu, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, percepatan penataan perlintasan dilakukan karena keselamatan perjalanan kereta api membutuhkan disiplin bersama dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Perlintasan sebidang merupakan titik pertemuan antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat di jalan raya. Karena itu, setiap titik yang dinilai membahayakan perlu segera ditata agar risiko keselamatan dapat ditekan,” ujar Anne dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (11/5/2026).

Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 titik menjadi fokus penanganan.

Dari jumlah tersebut, ditargetkan sebanyak 172 perlintasan diarahkan untuk penutupan karena kondisi jalan yang terbatas, sementara 1.638 perlintasan lainnya memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan secara bertahap.

KAI mencatat pada periode 27 April hingga 9 Mei 2026 telah dilakukan penutupan 29 titik perlintasan serta penyempitan 5 titik perlintasan di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Jember, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Palembang.

Anne menambahkan, pembuatan perlintasan liar tanpa izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang (UU) No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94/2018, pembangunan perlintasan wajib melalui izin pemerintah serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan.

Terlebih, kereta api memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan kendaraan jalan raya karena tidak dapat berhenti secara mendadak ketika melaju. Keberadaan perlintasan liar maupun akses tidak resmi di sekitar jalur rel berpotensi membahayakan masyarakat dan perjalanan kereta api.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup dan tidak membuat akses baru secara mandiri di jalur rel,” tambahnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penertiban perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Sementara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat penertiban perlintasan sebidang melalui pengaturan skala prioritas, inventarisasi kondisi lapangan, serta penguatan sarana dan prasarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan terkait.

Berikut penataan perlintasan yang telah dilakukan:

Daop 1 Jakarta: 9 titik penutupan

1. KM 58+5/6 petak jalan Tigaraksa–Cikoya, Provinsi Banten

2. KM 42+3/4 petak jalan Parung Panjang–Cilejit, Provinsi Jawa Barat

3. KM 58+3/4 petak jalan Sukabumi–Gandasoli, Provinsi Jawa Barat

4. JPL 152 KM 56+202 antara Tenjo–Tigaraksa

5. JPL 143 KM 53+285 antara Daru–Tenjo

6. JPL 132 KM 49+178 antara Cilejit–Daru

7. JPL 187 KM 81+346 antara Rangkasbitung–Jambu Baru

8. JPL 176 KM 73+438 antara Citeras–Rangkasbitung

9. JPL 168 KM 64+526 antara Maja–Citeras

Daop 2 Bandung: 1 penutupan dan 1 penyempitan

Penutupan:

1. JPL tidak terjaga KM 71+805 petak jalan Cireungas–Lampegan

Penyempitan:

1. JPL tidak terjaga KM 187+225 petak jalan Cicalengka–Nagreg

Daop 5 Purwokerto: 1 titik penutupan

1. Penutupan akses pejalan kaki KM 325+3/4 Emplasemen Stasiun Patuguran, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes

Daop 6 Yogyakarta: 5 titik penutupan

2. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 6+2/3, Sukoharjo

3. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 17+7/8, Sukoharjo

4. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 17+8/9, Sukoharjo

5. Lintas Brambanan–Yogyakarta KM 525+3/4 JPL 700, Sentolo

6. Lintas Wates–Rewulu KM 528+718, Bantul

Daop 7 Madiun: 5 penutupan dan 2 penyempitan

Penutupan:

1. KM 214+5/6 Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

2. KM 191+7 Desa Gampengrejo

3. JPL 206 KM 127+9/0 Biluk, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

4. JPL 203 KM 125+8/9 Dusun Sanankulon, Kabupaten Blitar

5. JPL 209 KM 130+3/4 Dusun Kandangan, Kabupaten Blitar

Penyempitan

1. JPL 245 KM 154+5/6 Desa Plosokandang

2. JPL 76 KM 86+1/2 Jatipelem, Jombang

Daop 9 Jember: 3 penutupan dan 2 penyempitan

Penutupan:

1. KM 95+7/8 antara Bayeman–Probolinggo, Kabupaten Probolinggo

2. KM 158+2/3 antara Jatiroto–Tanggul, Kabupaten Jember

3. KM 34+4/5 antara Mrawan–Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi

Penyempitan dan normalisasi:

1. KM 55+7/8 antara Kalisetail–Temuguruh, Kabupaten Banyuwangi

2. KM 197+9/0 antara Jember–Arjasa, Kabupaten Jember

Divre I Sumatra Utara: 1 titik penutupan

1. Perlintasan tidak terjaga KM 172+100 lintas Tanjungbalai–Kisaran, Kabupaten Asahan

Divre II Sumatra Barat: 3 titik penutupan

1. KM 4+400 petak jalan Bukit Putus–Indarung, Kota Padang

2. KM 12+600 petak jalan Indarung–Duku, Kota Padang

3. KM 38+9/0 petak jalan Duku–Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman

Divre III Palembang: 1 titik penutupan

1. Perlintasan liar tidak terjaga KM 322+7/8 Emplasemen Stasiun Prabumulih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Vice President Corporate Communication PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Anne Purba mengatakan pihaknya terus bersikap kooperatif dan mendukung seluruh proses investigasi serta penanganan yang saat ini masih berjalan terkait kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Anne mengatakan KAI terus menerima perkembangan proses investigasi yang dilakukan KNKT dan Kepolisian selama Posko Informasi yang berlangsung hingga 11 Mei 2026, termasuk berbagai dinamika informasi yang berkembang di ruang publik pascakejadian tersebut.

"KAI memahami besarnya perhatian dan berbagai pertanyaan publik terhadap peristiwa ini," ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Namun demikian, Anne meminta seluruh pihak perlu memberikan ruang bagi proses investigasi resmi agar berjalan objektif, menyeluruh, dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dia memahami peristiwa ini menimbulkan banyak perhatian dan pertanyaan dari masyarakat.

"Namun kami mengajak seluruh pihak untuk menunggu hasil investigasi resmi dari KNKT dan aparat berwenang, agar setiap informasi yang berkembang tetap berdasarkan fakta dan hasil investigasi yang objektif," kata Anne.

Anne menambahkan, KAI akan terus mendukung seluruh proses yang dilakukan oleh pihak berwenang serta tetap menjalankan langkah-langkah keselamatan dan penegakan aturan di perlintasan sebidang sesuai regulasi yang berlaku. KAI, sambung Anne, juga terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait hingga hasil resmi investigasi disampaikan oleh pihak yang berwenang.

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta menyebutkan bahwa tiga titik lokasi perangkat sinyal perkeretaapian jalur Commuter Line di Stasiun Daru, Tangerang-Parung Panjang dicuri oleh orang tidak bertanggungjawab.

Atas peristiwa tersebut, aktivitas Commuter Line mengalami gangguan pada sistem pendeteksi perjalanan kereta api di jalur hulu maupun hilir pada Jumat (8/5) dini hari.

"Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, ditemukan adanya pencurian kabel counting head axle counter oleh orang tidak dikenal di Km 50+5/6 pada lintas Daru–Parungpanjang," kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo dalam keterangan tertulis diterima di Tangerang, Jumat.

Dia menjelaskan, laporan awal diterima pada Jumat sekitar pukul 01.38 WIB dari PPKA Stasiun Daru terkait gangguan pada sejumlah track circuit di jalur hulu maupun hilir.

Kemudian, pihaknya melakukan penelusuran dengan menemukan tiga titik lokasi pencurian dengan total enam zona perangkat axle counter yang terdampak.

Dimana, perangkat tersebut merupakan bagian penting dalam sistem keselamatan perjalanan kereta api karena berfungsi mendeteksi keberadaan rangkaian kereta pada jalur.

"KAI Daop 1 segera melakukan perbaikan dengan menerjunkan tim teknis untuk melakukan perbaikan serta penggantian perangkat yang hilang," ujarnya.

Ia bilang, setelah kejadian pada pukul 07.05 WIB, seluruh gangguan dinyatakan normal kembali setelah dilakukan penggantian counting head.

Akibat kejadian tersebut, terdapat delapan perjalanan Commuter Line yang mengalami keterlambatan dengan total andil keterlambatan mencapai 28 menit.
Atas gangguan perjalanan tersebut, KAI Daop 1 menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada para pelanggan atas terganggunya perjalanan kereta akibat aksi vandalisme ini. Petugas kami bergerak cepat melakukan penanganan agar operasional dapat kembali normal dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan perjalanan kereta api," ungkapnya.

KAI Daop 1 mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas atau aparat setempat apabila melihat aktivitas mencurigakan di sekitar jalur rel dan fasilitas perkeretaapian. Kolaborasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan perjalanan kereta api yang selamat, aman, dan andal.

"KAI terus meningkatkan pengamanan aset perkeretaapian melalui patroli rutin dan koordinasi dengan aparat kewilayahan. Namun keselamatan perjalanan kereta api juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat," kata dia.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memeriksa saksi dari PT Vinfast Auto terkait peristiwa kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026).

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto melalui pesan singkat pada Selasa (5/4/2026).

"Selasa, 5 Mei 2026. Saksi dari PT Vinfast Auto," ujar Budi.

Dia menambahkan, keesokan harinya Richard Rudolf selaku taksi Green SM bakal dilakukan diperiksa bersama Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Sementara itu, petugas pengawas stasiun selatan serta Kepala Sinyal dan Telekomunikasi (Sintel) diperiksa pada Jumat (8/5/2026).

"Kemudian, masih dalam proses pemanggilan saksi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Agus Puryantoko, Catur Nugroho, Muhammad Arif Hosen dan Fajar Karisma Putra," imbuhnya.

Adapun Budi mengungkap total saksi yang diperiksa hingga saat ini mencapai 36 orang. Mereka yakni pelapor, korban, saksi di TKP, pengemudi dan operasional Green SM hingga Kemhub.

Sebagai tindak lanjut, Budi menyatakan pihaknya bakal melakukan mengirim surat kedua dan permohonan menghadirkan saksi kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Selanjutnya, berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mengajukan permohonan penyitaan barang bukti, mengajukan permohonan pembuatan gambar sketsa tempat kejadian perkara hingga menindaklanjuti hasil visum korban.

"Saksi yang sudah diperiksa sampai dengan saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari 36 orang saksi," pungkasnya.

Sekadar informasi, kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85.

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

Namun, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden kecelakaan dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti. Adapun, total korban kecelakaan ini mencapai 16 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan. saat ini Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melakukan proses investigasi terhadap kecelakaan kereta listrik (KRL) dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi pada Senin (27/4/2026) lalu.

Dia mengatakan, proses investigasi KNKT dilakukan secara menyeluruh, objektif, dengan mengumpulkan fakta dan informasi di lapangan, mempertimbangkan berbagai hal serta analisis komprehensif.

“Mari kita sama-sama hormati proses tersebut dan tunggu hasil investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kecelakaan,” kata Menhub dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2026).

Menhub mengimbau masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk menunggu investigasi KNKT yang akan memberikan hasil secara menyeluruh terkait penyebab terjadinya kecelakaan hingga rekomendasi keselamatan.

Sebelumnya, KNKT telah melakukan simulasi sistem persinyalan kereta api sebagai bagian dari investigasi pascainsiden kecelakaan kereta rel listrik (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Simulasi persinyalan dilakukan untuk memahami kemungkinan penyebab teknis, khususnya terkait fungsi dan respons sistem persinyalan saat kejadian.

Hingga saat ini, proses-proses investigasi lainnya masih terus dilakukan KNKT.

Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil investigasi guna meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian.

Sebagai informasi, pada Senin malam (27/4/2026) Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek menabrak kereta rel listrik (KRL) yang tengah terhenti.

Kejadian tersebut langsung membuat penumpang yang berada di kedua kereta maupun peron stasiun panik dan histeris.

Tabrakan yang cukup kuat membuat lokomotif KA Argo Bromo masuk ke dalam gerbong KRL belakang sehingga menimbulkan kerusakan parah.

Adapun gerbong khusus perempuan mengalami kerusakan paling parah.

Sejumlah penumpang di dalamnya kesulitan mengevakuasi diri karena akses keluar tertutup besi, terganjal bangku dan banyak bagian gerbong yang rusak parah. Atas insiden tersebut sebanyak 16 orang meninggal dunia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang