Bisnis.com, PADANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatra Barat bersama sejumlah pihak terkait melakukan penutupan tiga perlintasan liar yang berada di lintas Lubuk Alung–Pariaman sebagai upaya mengantisipasi Kecelakaan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab mengatakan upaya penutupan perlintasan liar itu sebagai bentuk komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

"Jadi memang kami melalukan penutupan perlintasan liar ini secara bertahap yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang," katanya, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan adapun tiga perlintasan liar yang telah ditutup itu berada di lintas Lubuk Alung–Pariaman, yakni KM 57+1/2 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, KM 57+1/2 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, serta di KM 57+2/3 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Dia menjelaskan penutupan perlintasan liar tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Dikatakannya bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil joint inspection yang sebelumnya dilakukan oleh KAI Divre II Sumbar bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Dinas Perhubungan BAPEDA guna mengidentifikasi dan mengevaluasi titik-titik perlintasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

"Keberadaan perlintasan liar masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional perjalanan kereta api," ujarnya.

Reza bilang Selain tidak memiliki izin resmi, perlintasan tersebut umumnya tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan antara perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Dia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Oleh karena itu, KAI terus melakukan berbagai upaya secara konsisten dan berkelanjutan guna meminimalkan potensi risiko di jalur kereta api.

Reza menjelaskan penutupan perlintasan liar merupakan salah satu langkah nyata yang kami lakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat.

"Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh stakeholder agar tercipta lingkungan perkeretaapian yang aman dan tertib,” sebutnya.

Hingga saat ini, KAI Divre II Sumbar telah menutup 21 perlintasan liar dari total 35 titik perlintasan liar yang menjadi program penutupan secara bertahap sesuai program nasional.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 titik berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2026, sementara 4 titik lainnya telah ditutup pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa penguatan keselamatan tidak hanya dilakukan melalui penutupan perlintasan liar. KAI juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, serta memperkuat budaya keselamatan di seluruh lini operasional perusahaan.

Selain itu, KAI secara berkelanjutan melaksanakan edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, sekolah, komunitas, pemerintah daerah, serta pengguna jalan.

Dimana kegiatan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan di sekitar jalur kereta api maupun perlintasan sebidang.

“KAI terus memperkuat keselamatan melalui penutupan perlintasan liar, peningkatan kompetensi SDM, penerapan SOP secara disiplin, serta edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan bersama seluruh stakeholder. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” tambah Reza.

KAI Divre II Sumbar juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup, tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api, serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, MEDAN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan saat melintas di jalur perlintasan sebidang kereta api untuk mencegah kecelakaan (laka).

Ini mengingat tingginya insiden kecelakaan fatal akibat tertemper kereta api (KA) di Sumut. Diantaranya kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Tanjungbalai pada awal Mei 2026 dengan sebuah truk yang mengakibatkan sopir meninggal dunia. Lalu, insiden antara KA Petikemas relasi Belawan–Kuala Tanjung dan sebuah mobil minibus di perlintasan sebidang pada petak jalan Bamban–Tebing Tinggi pada 23 Mei 2026.

Manager Humas Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang melalui penataan akses perlintasan. Edukasi dan sosialisasi pun digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keselamatan saat berada di sekitar jalur kereta api.

“Keselamatan di perlintasan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia, tetapi juga pada kedisiplinan pengguna jalan. Karena itu, edukasi terus kami lakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan saat melintasi jalur kereta api,” ujar Anwar, Minggu (7/6/2026).

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KAI Divre I Sumut telah melaksanakan 63 kegiatan sosialisasi keselamatan di berbagai wilayah kerjanya, antara lain di Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Binjai, hingga Labuhanbatu.

Selain itu, sebanyak 39 perlintasan telah ditutup KAI Divre I Sumut hingga Mei 2026. Anwar menyebut ini sebagai bagian dari program nasional penutupan 172 perlintasan sebidang untuk peningkatan keselamatan.

“Kami juga melakukan penertiban di 30 perlintasan lainnya melalui melalui penyempitan akses maupun penutupan guna mengurangi potensi terjadinya insiden lalu lintas,” dia menambahkan.

Dijelaskan Anwar, sosialisasi dan penataan perlintasan merupakan langkah yang dilakukan KAI secara berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

KAI juga terus mengingatkan masyarakat agar selalu berhenti sejenak saat hendak melintas di jalur KA, melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas, serta tidak menerobos jalur rel.

Dia menegaskan bahwa perjalanan kereta api di perlintasan sebidang wajib didahulukan oleh pengguna jalan, ini sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan risiko kecelakaan di perlintasan dapat terus ditekan,” ujar Anwar mengakhiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Penutupan perlintasan sebidang menjadi sorotan utama usai terjadinya kecelakaan di Bekasi Timur pada akhir April 2026. Meski demikian, penataan jalur yang melewati rel kereta ini menimbulkan dilema sosial dan ekonomi.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menuturkan, menutup seluruh perlintasan sebidang di wilayah Jabodetabek, seringkali dipandang sebagai solusi pamungkas untuk menekan angka kecelakaan.

“Penutupan seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (18/5/2026).

Sebagaimana saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah melakukan penutupan sejumlah pelintasan sebidang di wilayah Daop 1 Jakarta. Jalan lebar yang kurang dari 2 meter dan atau jarak antara satu pelintasan di bawah 800 meter menjadi prioritas.

Pasalnya, Djoko melihat insiden kendaraan menemper KA menunjukkan angka yang fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Pada 2023, tercatat 55 kejadian (35 motor, 19 mobil, 1 bajaj), yang kemudian menurun menjadi 49 kejadian pada 2024 (27 motor, 22 mobil).

Angka ini kembali meningkat pada 2025 menjadi 54 kejadian (31 motor, 23 mobil). Adapun, untuk tahun berjalan 2026 hingga 1 Mei, telah tercatat 24 kejadian yang melibatkan 15 sepeda motor dan 9 mobil.

Selain itu, insiden orang menemper KA pun menjadi perhatian serius karena sepanjang tahun ini hingga 1 Mei, terdapat 53 kejadian. Pada 2025, tercatat sebanyak 168 kasus, pada 2024 sebanyak 151 kasus, dan pada 2023 sebanyak 156 kejadian.

Namun, di balik visi keselamatan tersebut, terdapat realitas lapangan yang kompleks, mulai dari risiko kemacetan parah, terputusnya konektivitas ekonomi mikro, hingga tantangan teknis pembangunan infrastruktur yang tak sederhana.

Sisi Lain Penutupan Perlintasan Sebidang

Jika seluruh perlintasan ditutup tanpa pembangunan underpass atau flyover yang memadai, hal ini akan memaksa arus kendaraan berpindah ke ruas jalan lain dan beban kendaraan akan menumpuk di jalan-jalan protokol.

“Masyarakat harus memutar jauh untuk menyeberang rel, yang berdampak pada inefisiensi waktu dan peningkatan konsumsi BBM,” tuturnya.

Sisi lain penutupan perlintasan yang tidak dikuti akses pengganti, yakni menyebabkan terputusnya interaksi sosial. Wilayah yang terbelah rel kereta akan menjadi terisolasi satu sama lain.

Kemudian, membangun jalan tidak sebidang (flyover/underpass) di Jabodetabek, terutama di Jakarta sangat menantang karena banyak perlintasan yang sudah dikelilingi permukiman padat atau gedung tinggi sehingga tidak ada ruang untuk membangun struktur oprit (tanjakan/turunan) jembatan.

Sementara tantangan anggaran menjadi hambatan utama, apabila harus membangun akses alternatif karena cukup menguras APBD.

Ironisnya, lanjut Djoko, KAI terpaksa mengambil alih beban biaya penutupan karena minimnya anggaran di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pemangkasan anggaran yang serampangan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan hanya akan menempatkan nyawa warga dalam risiko.

“Ke depannya, jika pemerintah benar-benar menempatkan keselamatan transportasi sebagai prioritas negara, maka anggaran keselamatan transportasi tidak boleh lagi menjadi objek pemangkasan,” lanjut Djoko.

Selain itu, ada potensi ambulans atau pemadam kebakaran mungkin kehilangan waktu berharga karena harus memutar jauh jika jalur pintas melalui pelintasan sebidang ditutup. Distribusi barang ke pemukiman padat (melalui kendaraan kecil/gerobak) akan menjadi lebih sulit dan mahal.

Sementara itu, masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan jalur tersebut selama puluhan tahun cenderung akan melakukan penolakan jika tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Hal ini sering memicu munculnya pelintasan liar baru atau perusakan pagar pembatas rel oleh oknum warga demi mencari jalan pintas.

“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyatanya, jika keselamatan adalah prioritas. Jangan lagi ada pemotongan anggaran demi efisiensi yang mengorbankan keamanan transportasi publik,” tegasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III Palembang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api serta keselamatan masyarakat melalui berbagai upaya optimalisasi di perlintasan sebidang. Langkah tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui penutupan maupun penyempitan perlintasan, sosialisasi keselamatan, hingga pemasangan banner imbauan keselamatan di sejumlah titik wilayah kerja Divre III Palembang.

Manajer Humas KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti, menjelaskan bahwa keselamatan di perlintasan sebidang merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara KAI, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

“Dalam rangka mengoptimalisasi keselamatan di perlintasan sebidang dan menjaga keselamatan perjalanan kereta api, KAI Divre III Palembang secara konsisten melakukan berbagai kegiatan seperti penutupan atau penyempitan perlintasan, sosialisasi keselamatan, hingga pemasangan banner imbauan keselamatan di wilayah operasional,” ujar Aida.

Hingga siaran pers ini disampaikan, KAI Divre III Palembang telah melaksanakan sebanyak 168 kegiatan optimalisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, tercatat sebanyak 7 kegiatan penutupan maupun penyempitan perlintasan telah dilakukan di wilayah Divre III Palembang. Selain itu, KAI juga telah melaksanakan 42 kali sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, 14 kali sosialisasi di sekolah maupun pondok pesantren yang berada dekat jalur rel kereta api, serta melakukan pemasangan banner keselamatan sebanyak 105 kali.

Sebanyak 7 kali penutupan atau penyempitan yang sudah dilakukan di berbagai titik diantaranya :

1. Penyempitan di JPL 90 di Km 326 + 5/6 Petak Stasiun Prabumulih Baru (X6) - Stasiun Penimur.

2. Penutupan di JPL 82, Km 351+304, Petak Stasiun Gelumbang - Stasiun Karang Enda.

3. Penyempitan di Km 396 + 5/6 petak Stasiun Kertapati - Stasiun Kramasan.

4. Penyempitan di Km 325 + 7/8 petak Stasiun Prabumulih Baru (X6) - Stasiun Penimur.

5. Penutupan di Km 435+4/5 Petak Stasiun Lahat - Stasiun Bunga Mas.

6. Penyempitan JPL 98, Km 353 + 6/7 Petak Stasiun Niru - Stasiun Blimbing.

7. Penutupan di Km 322+7/8 Petak Stasiun Prabumulih - Stasiun Lembak

Berbagai langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, tetapi juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin dan kepatuhan saat melintasi perlintasan sebidang.

KAI Divre III Palembang terus mengimbau masyarakat agar tidak menerobos palang pintu kereta api saat sudah tertutup, serta selalu menerapkan prinsip BERTEMAN, yaitu Berhenti, Tengok kanan dan kiri, Aman, dan Jalan saat akan melintasi perlintasan kereta api. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar jalur rel serta tidak melakukan pelemparan terhadap kereta api yang sedang melintas.

“Kereta api memiliki bobot yang sangat berat dan tidak dapat berhenti secara mendadak. Ketika masinis melihat adanya kendaraan yang nekat menerobos perlintasan, kereta membutuhkan jarak pengereman yang cukup jauh sehingga potensi tabrakan sulit dihindari. Kecelakaan di perlintasan kerap menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi yang besar,” tambah Aida.

KAI Divre III Palembang juga menegaskan bahwa penutupan perlintasan liar maupun perlintasan yang dinilai berbahaya dilakukan demi meningkatkan keselamatan bersama. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat akses baru secara mandiri di jalur rel kereta api.

Pembuatan perlintasan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat maupun perjalanan kereta api. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa pembangunan perlintasan wajib melalui izin pemerintah serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keselamatan di lingkungan perkeretaapian dengan tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup dan tidak membuat perlintasan baru secara ilegal. Keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama,” tutup Aida.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama pemangku kepentingan lainnya telah berhasil menutup 29 perlintasan sebidang, selama periode 27 April—9 Mei 2026.

Langkah ini menyusul kejadian yang terjadi di Bekasi Timur pada 27 April lalu, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, percepatan penataan perlintasan dilakukan karena keselamatan perjalanan kereta api membutuhkan disiplin bersama dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

“Perlintasan sebidang merupakan titik pertemuan antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat di jalan raya. Karena itu, setiap titik yang dinilai membahayakan perlu segera ditata agar risiko keselamatan dapat ditekan,” ujar Anne dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (11/5/2026).

Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 titik menjadi fokus penanganan.

Dari jumlah tersebut, ditargetkan sebanyak 172 perlintasan diarahkan untuk penutupan karena kondisi jalan yang terbatas, sementara 1.638 perlintasan lainnya memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan secara bertahap.

KAI mencatat pada periode 27 April hingga 9 Mei 2026 telah dilakukan penutupan 29 titik perlintasan serta penyempitan 5 titik perlintasan di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Jember, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Palembang.

Anne menambahkan, pembuatan perlintasan liar tanpa izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Sesuai Undang-Undang (UU) No.23/2007 tentang Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94/2018, pembangunan perlintasan wajib melalui izin pemerintah serta memenuhi persyaratan teknis keselamatan.

Terlebih, kereta api memiliki karakteristik operasional yang berbeda dengan kendaraan jalan raya karena tidak dapat berhenti secara mendadak ketika melaju. Keberadaan perlintasan liar maupun akses tidak resmi di sekitar jalur rel berpotensi membahayakan masyarakat dan perjalanan kereta api.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup dan tidak membuat akses baru secara mandiri di jalur rel,” tambahnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penertiban perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Sementara Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mempercepat penertiban perlintasan sebidang melalui pengaturan skala prioritas, inventarisasi kondisi lapangan, serta penguatan sarana dan prasarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan terkait.

Berikut penataan perlintasan yang telah dilakukan:

Daop 1 Jakarta: 9 titik penutupan

1. KM 58+5/6 petak jalan Tigaraksa–Cikoya, Provinsi Banten

2. KM 42+3/4 petak jalan Parung Panjang–Cilejit, Provinsi Jawa Barat

3. KM 58+3/4 petak jalan Sukabumi–Gandasoli, Provinsi Jawa Barat

4. JPL 152 KM 56+202 antara Tenjo–Tigaraksa

5. JPL 143 KM 53+285 antara Daru–Tenjo

6. JPL 132 KM 49+178 antara Cilejit–Daru

7. JPL 187 KM 81+346 antara Rangkasbitung–Jambu Baru

8. JPL 176 KM 73+438 antara Citeras–Rangkasbitung

9. JPL 168 KM 64+526 antara Maja–Citeras

Daop 2 Bandung: 1 penutupan dan 1 penyempitan

Penutupan:

1. JPL tidak terjaga KM 71+805 petak jalan Cireungas–Lampegan

Penyempitan:

1. JPL tidak terjaga KM 187+225 petak jalan Cicalengka–Nagreg

Daop 5 Purwokerto: 1 titik penutupan

1. Penutupan akses pejalan kaki KM 325+3/4 Emplasemen Stasiun Patuguran, Desa Winduaji, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes

Daop 6 Yogyakarta: 5 titik penutupan

2. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 6+2/3, Sukoharjo

3. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 17+7/8, Sukoharjo

4. Lintas Purwosari–Wonogiri KM 17+8/9, Sukoharjo

5. Lintas Brambanan–Yogyakarta KM 525+3/4 JPL 700, Sentolo

6. Lintas Wates–Rewulu KM 528+718, Bantul

Daop 7 Madiun: 5 penutupan dan 2 penyempitan

Penutupan:

1. KM 214+5/6 Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk

2. KM 191+7 Desa Gampengrejo

3. JPL 206 KM 127+9/0 Biluk, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar

4. JPL 203 KM 125+8/9 Dusun Sanankulon, Kabupaten Blitar

5. JPL 209 KM 130+3/4 Dusun Kandangan, Kabupaten Blitar

Penyempitan

1. JPL 245 KM 154+5/6 Desa Plosokandang

2. JPL 76 KM 86+1/2 Jatipelem, Jombang

Daop 9 Jember: 3 penutupan dan 2 penyempitan

Penutupan:

1. KM 95+7/8 antara Bayeman–Probolinggo, Kabupaten Probolinggo

2. KM 158+2/3 antara Jatiroto–Tanggul, Kabupaten Jember

3. KM 34+4/5 antara Mrawan–Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi

Penyempitan dan normalisasi:

1. KM 55+7/8 antara Kalisetail–Temuguruh, Kabupaten Banyuwangi

2. KM 197+9/0 antara Jember–Arjasa, Kabupaten Jember

Divre I Sumatra Utara: 1 titik penutupan

1. Perlintasan tidak terjaga KM 172+100 lintas Tanjungbalai–Kisaran, Kabupaten Asahan

Divre II Sumatra Barat: 3 titik penutupan

1. KM 4+400 petak jalan Bukit Putus–Indarung, Kota Padang

2. KM 12+600 petak jalan Indarung–Duku, Kota Padang

3. KM 38+9/0 petak jalan Duku–Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman

Divre III Palembang: 1 titik penutupan

1. Perlintasan liar tidak terjaga KM 322+7/8 Emplasemen Stasiun Prabumulih

Bisnis.com, JAKARTA — Tragedi kecelakaan di perlintasan Bekasi Timur memberikan sinyal kepada stakeholder terkait atas masih adanya persoalan perlintasan sebidang di wilayah perkotaan.

Kondisi ini menandakan belum ketatnya keamanan bagi masyarakat terhadap penyeberangan perlintasan kereta.

Terlebih jumlah perlintasan ilegal masih masif sedangkan penutupan masih diwarnai berbagai kendala di lapangan karena warga terbiasa menggunakan jalur ilegal sebagai alternatif.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani lintasan kereta.

“Untuk lintasan kereta, ini kan mohon maaf, ini kami kalau menjadi kewenangan Pemerintah DKI Jakarta pasti kami akan lakukan itu, tapi ini kan memang kewenangan pemerintah pusat sehingga kami menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun KAI,” ujarnya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menunjukkan persoalan yang masih besar. Dari total 423 perlintasan sebidang, sebanyak 130 titik masih tidak terjaga, sementara 293 lainnya telah dijaga.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan penanganan perlintasan ilegal dilakukan melalui koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitasi Kementerian Perhubungan.

Koordinasi tersebut membagi peran: KAI menangani keselamatan operasional dan jalur rel, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas jaringan jalan dan akses masyarakat.

“Pelaksanaan di lapangan diawali dengan pendataan dan identifikasi perlintasan sebidang, khususnya yang berpotensi membahayakan,” kata Franoto kepada Bisnis dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Hasil identifikasi kemudian ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas keselamatan hingga penutupan bertahap perlintasan ilegal, mulai dari sosialisasi, penyediaan akses alternatif, hingga penutupan fisik.

Upaya tersebut turut mencakup pemasangan rambu, palang pintu, penjagaan, dan edukasi masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif.

Franoto menyebut hambatan utama berasal dari faktor sosial dan aksesibilitas. “Kendala utama dalam penutupan perlintasan ilegal lebih dominan bersifat sosial dan aksesibilitas, bukan teknis,” ujarnya.

Banyak perlintasan liar telah menjadi jalur utama warga, sehingga penutupan tanpa alternatif akses kerap ditolak.

Keterbatasan ruang perkotaan juga membuat jalur pengganti tidak selalu tersedia dalam jarak efisien, yang dapat memicu kemacetan dan memperpanjang waktu tempuh.

Dalam beberapa kasus, perlintasan yang sudah ditutup bahkan kembali dibuka secara tidak resmi.

Solusi sementara seperti penjagaan manual dan rambu dinilai belum cukup efektif, karena keberhasilannya sangat bergantung pada disiplin pengguna jalan dan konsistensi petugas di lapangan.

“Efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna jalan dan konsistensi kehadiran petugas,” jelasnya.

Risiko tetap tinggi, terutama di luar jam penjagaan atau pada malam hari saat pengawasan menurun. Menurutnya, penutupan permanen dinilai menjadi solusi paling efektif untuk menghilangkan konflik antara kereta dan kendaraan. Namun, langkah ini tetap bergantung pada kesiapan akses pengganti.

Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover dan underpass menjadi solusi utama. KAI menyatakan siap mendukung proyek tersebut dari sisi teknis dan operasional.

Meski demikian, realisasi proyek sangat bergantung pada kesiapan pemerintah, terutama terkait pendanaan dan pembebasan lahan yang kerap menjadi hambatan utama.

Kompleksitas Perlintasan Kereta Api

Di sisi lain, Akademisi Teknik Sipil sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai persoalan perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga kompleksitas tata kelola lintas sektor.

Menurutnya, regulasi sebenarnya sudah jelas mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan kereta api, namun implementasi di lapangan masih lemah, terutama dari sisi disiplin dan pengawasan.

“Melanggar aturan ini bukan hanya soal denda, tapi taruhannya adalah nyawa,” kata dia kepada Bisnis.

Djoko juga menyoroti pertumbuhan permukiman di sekitar rel yang memicu munculnya perlintasan liar, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan operator yang memperumit penanganan.

Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang menggabungkan rekayasa teknik, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat. Langkah seperti pembangunan jalur tidak sebidang, penutupan perlintasan liar, serta modernisasi sistem pengawasan harus berjalan beriringan.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai penting, termasuk sensor yang terhubung dengan sistem persinyalan dan integrasi kamera dengan tilang elektronik untuk meningkatkan efek jera.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tambahan karena fasilitas keamanan perlintasan masih belum memadai, sehingga penanganan berjalan lambat meski risiko kecelakaan meningkat.

Djoko menegaskan penyelesaian persoalan ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah.

“Masalah perlintasan sebidang bukan hanya urusan PT KAI, tetapi kolaborasi antara pemilik jalan dan kesadaran masyarakat,” tegasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya terus berupaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dengan menutup sebanyak 139 perlintasan sebidang liar atau tidak resmi secara bertahap sejak 2020 hingga menjelang pertengahan 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi kecelakaan di titik-titik rawan yang tidak memiliki sistem pengamanan memadai. Berdasarkan data perseroan, penutupan dilakukan terhadap 20 titik pada 2020, 16 titik pada 2021, 28 titik pada 2022, 18 titik pada 2023, 15 titik pada 2024, 33 titik pada 2025, serta 9 titik sepanjang Januari–April 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa keberadaan perlintasan liar menjadi tantangan serius karena umumnya dibuka tanpa izin dan tidak dilengkapi fasilitas keselamatan sesuai dengan regulasi.

“Penutupan perlintasan liar merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan bersama. Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan ilegal karena sangat membahayakan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan,” ujar Mahendro, Jumat (8/5/2026).

Hingga April 2026, tercatat terdapat 435 perlintasan sebidang di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 perlintasan dijaga oleh KAI, 140 perlintasan dijaga pemerintah daerah, 60 perlintasan dijaga pihak eksternal, 87 perlintasan tidak dijaga, serta masih terdapat 18 perlintasan liar.

Mahendro menambahkan, pihaknya telah memprogramkan penutupan 15 perlintasan liar tambahan sepanjang 2026. Fokus utama penutupan diarahkan pada titik-titik yang tidak memiliki penjagaan serta tidak dilengkapi perangkat keselamatan sesuai standar.

Apalagi, sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 24 kejadian di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya yang terjadi baik di jalur kereta api maupun di perlintasan sebidang.

“Keberadaan perlintasan yang tidak dijaga maupun perlintasan liar memerlukan perhatian dan penanganan bersama karena memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan,” tegasnya.

Selain penutupan fisik, KAI Daop 8 Surabaya juga melakukan optimalisasi pengamanan pada perlintasan resmi melalui pemasangan palang pintu, rambu peringatan, hingga penguatan personel penjagaan. Upaya ini juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran komunikasi.

KAI Daop 8 Surabaya turut memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait dalam penataan perlintasan sebidang guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

“Kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin dan kepatuhan saat melintasi perlintasan sebidang terus meningkat. Jangan membuka akses perlintasan secara ilegal karena risiko yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam keselamatan banyak pihak,” pungkas Mahendro.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KAI juga mengingatkan pengguna jalan agar selalu mendahulukan perjalanan kereta api dengan berhenti sejenak sebelum melintas serta mematuhi seluruh rambu-rambu yang tersedia.

Bisnis.com, PADANG — PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatra Barat kembali menutup perlintasan liar di Km 38+9/0 petak jalan Duku–Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab mengatakan penutupan perlintasan liar ini merupakan upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui penataan perlintasan sebidang.

“Penutupan perlintasan liar ini kami lakukan bersama Balai Teknik Perkeretaapian, dinas perhubungan, serta pihak lainnya. Jadi dengan cara ini, bisa lebih cepat dan efektif dalam melakukan penutupan perlintasan liar ini,” katanya, dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).

Reza menjelaskan penutupan perlintasan liar tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 terkait evaluasi serta penataan perlintasan sebidang.

Menurutnya, perlintasan liar memiliki tingkat risiko tinggi karena tidak dilengkapi fasilitas keselamatan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi. Oleh karena itu, penutupan perlintasan liar dilakukan secara bertahap, mengingat sebelumnya sejumlah titik perlintasan liar juga telah ditutup.

“Setiap titik perlintasan memiliki konsekuensi keselamatan. Jadi, untuk lokasi yang belum memenuhi ketentuan, penanganan dilakukan bersama pemerintah dan instansi terkait melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penutupan,” sebutnya.

Perlintasan liar dengan lebar sekitar ±2 meter tersebut selama ini digunakan oleh pejalan kaki dan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat yang melintas.

Reza mengatakan penutupan ini juga menjadi bagian dari langkah pengendalian risiko di titik-titik rawan kecelakaan. Sejak 2025 hingga April 2026, KAI Divre II Sumbar bersama para pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 21 perlintasan liar di berbagai wilayah operasional.

Selain penataan perlintasan, selama 2026 KAI Divre II Sumbar juga memperkuat upaya keselamatan melalui sosialisasi di 21 titik perlintasan, edukasi keselamatan di dua sekolah, serta pemasangan media peringatan di sejumlah lokasi strategis.

Karena itu, Reza menegaskan keselamatan di perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga membutuhkan dukungan penegakan hukum serta budaya disiplin masyarakat.

“Kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu perjalanan dan membutuhkan jarak pengereman yang panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak. Karena itu, disiplin saat melintas di perlintasan menjadi hal yang sangat penting,” jelasnya.

Dengan adanya penutupan sejumlah titik perlintasan liar tersebut, diharapkan masyarakat dapat menggunakan titik penyeberangan resmi yang lebih aman dan memenuhi standar keselamatan.

KAI Divre II Sumbar juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan liar maupun memanfaatkan jalur tidak resmi yang berpotensi membahayakan keselamatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat peningkatan keselamatan transportasi darat, khususnya di perlintasan sebidang yang memiliki tingkat risiko tinggi di berbagai wilayah.

Percepatan tersebut ditandai dengan Kick Off Meeting Penanganan Perlintasan Sebidang di Ballroom Jakarta Railways Center, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026), yang diikuti oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) bersama Danantara, BP BUMN, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi titik awal percepatan langkah yang lebih konkret di lapangan, sekaligus refleksi atas kejadian yang terjadi sebelumnya.

“Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di Indonesia, dengan 1.810 titik menjadi fokus penanganan,” kata Bobby dalam keterangan resmi, Selasa (5/5/2026).

Dari jumlah tersebut, 172 perlintasan diarahkan untuk penutupan karena kondisi terbatas, sedangkan 1.638 perlintasan lainnya memerlukan peningkatan fasilitas keselamatan secara bertahap.

Untuk itu, penanganan akan difokuskan pada percepatan aksi di lapangan, termasuk penutupan 172 perlintasan yang telah teridentifikasi, serta peningkatan penjagaan pada ratusan titik lainnya.

“Pengalaman menunjukkan bahwa penjagaan perlintasan mampu menekan risiko kecelakaan secara signifikan. Karena itu, langkah penjagaan, penguatan pengawasan, serta pemanfaatan teknologi harus dijalankan secara bersamaan,” lanjutnya.

Selain itu, KAI juga akan memperkuat penerapan teknologi keselamatan, termasuk pemanfaatan sistem berbasis komunikasi, GPS, serta pengembangan sistem otomatisasi untuk mendukung pengendalian operasional yang lebih responsif terhadap potensi risiko.

Melalui kick off meeting ini, para pihak menyepakati penguatan kolaborasi dalam penanganan perlintasan sebidang, termasuk percepatan penutupan titik berisiko tinggi, peningkatan fasilitas keselamatan, serta penguatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat.

Komitmen ini merupakan tindak lanjut dari sinergi antar lembaga dalam peningkatan keselamatan perlintasan sebidang yang telah dibangun sebelumnya.

Setiap pihak akan menjalankan peran sesuai kewenangannya, mulai dari penguatan regulasi, dukungan pendanaan, hingga implementasi teknis di lapangan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Allan Tandiono menegaskan bahwa keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi.

Penanganan perlintasan sebidang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak secara kolektif, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, hingga masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan harus komprehensif, melalui penutupan perlintasan berisiko tinggi, peningkatan sistem keselamatan, serta pembangunan perlintasan tidak sebidang dalam jangka panjang.

“Kereta tidak dapat berhenti mendadak, sementara lalu lintas jalan bersifat dinamis. Jika tidak dikelola dengan baik, risikonya sangat tinggi,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menegaskan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi perhatian serius yang memerlukan penanganan konsisten. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengatakan keberadaan perlintasan liar di berbagai titik menghadirkan risiko besar karena tidak dilengkapi pengamanan yang memadai dan berada di luar pengaturan resmi, sehingga ruang aman antara perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat menjadi semakin terbatas.

"Setiap titik perlintasan memiliki konsekuensi keselamatan. Untuk lokasi yang belum memenuhi ketentuan, penanganan dilakukan bersama pemerintah melalui mekanisme yang berlaku, termasuk penutupan. Langkah ini ditempuh untuk menjaga keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api,” ujar Bobby dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/5/2026) kemarin.

Bobby menyampaikan setiap perlintasan harus berada dalam kondisi yang memenuhi standar keselamatan agar perlindungan bagi masyarakat dan perjalanan kereta api dapat terjaga. Ia mengatakan penataan perlintasan merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, maupun perilaku di lapangan.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menjelaskan saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatra, dengan 1.089 di antaranya merupakan perlintasan liar, sehingga memerlukan perhatian bersama dalam pengelolaannya. Anne mengatakan data ini menunjukkan ruang perlintasan masih memiliki tingkat risiko yang perlu dikelola secara konsisten.

"Penutupan perlintasan liar menjadi bagian dari penataan agar interaksi antara perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dapat berlangsung lebih aman," ujar Anne.

Sejak 2017 hingga April 2026, sambung Anne, KAI bersama pemangku kepentingan telah menutup sebanyak 2.220 perlintasan liar sebagai bagian dari langkah pengendalian risiko di titik-titik rawan. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ruang aman yang lebih terkelola serta mengurangi potensi kecelakaan di perlintasan.

"Langkah ini diarahkan untuk membatasi ruang perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan serta mengarahkan masyarakat ke titik penyeberangan yang lebih aman," lanjut Anne.

Anne mengatakan KAI bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah juga telah melakukan penanganan terhadap 564 titik perlintasan melalui penutupan maupun peningkatan menjadi perlintasan tidak sebidang berupa pembangunan flyoverdan underpass. Upaya ini terus berjalan seiring dengan kebutuhan di lapangan.

"Dalam periode 2024 hingga April 2026, KAI memperkuat langkah keselamatan melalui 4.988 kegiatan sosialisasi di perlintasan, 687 edukasi di sekolah dan tempat ibadah, serta 1.745 pemasangan media peringatan di berbagai lokasi," ungkap Anne.

Anne menyampaikan pendekatan ini diarahkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa keselamatan di perlintasan erat kaitannya dengan budaya disiplin dalam berlalu lintas. Ia menambahkan praktik keselamatan di berbagai negara menunjukkan bahwa kedisiplinan masyarakat menjadi faktor utama dalam menekan risiko kecelakaan.

"Kebiasaan untuk berhenti, melihat ke kiri dan kanan, serta menunggu hingga benar-benar aman sebelum melintas menjadi bagian dari perilaku sehari-hari yang perlu dijaga secara konsisten," ucap Anne.

Anne menyampaikan KAI mengajak seluruh pihak untuk menjaga ketertiban di perlintasan sebagai bagian dari keselamatan bersama. Perlintasan yang telah ditata dan ditutup merupakan bagian dari upaya perlindungan bagi masyarakat.

"Menjaga kondisi perlintasan tetap tertib menjadi hal yang penting. Setiap risiko yang muncul di perlintasan dapat berdampak luas bagi pengguna jalan, keluarga, dan lingkungan di sekitarnya," kata Anne.

Bisnis.com, CIREBON- PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendorong pemerintah daerah di wilayah Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon membangun underpass maupun fly over di perlintasan sebidang.

Manager Humas Daop 3 Cirebon, Muhibuddin mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk mencegah adanya kecelakaan warga yang tertabrak kereta api.

"Kami harap seluruh unsur masyarakat dan pemerintah bersama-sama peduli terhadap keselamatan di perlintasan sebidang. Diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada saat berkendara melintas perlintasan sebidang kereta api,” kata Muhibuddin beberapa waktu lalu.

Berdasarkan data, sebanyak 11 perlintasan sebidang di wilayah Daop 3 Cirebon ditutup selama 2024-2025. Upaya itu mencegah adanya kecelakaan jiwa akibat tertabrak kereta.

Muhibuddin mengatakan, penutupan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 Pasal 2. Dalam peraturan perlintasan sebidang kurang dari dua meter yang tidak memiliki nomor JPL, tidak dijaga, dan tidak berpintu harus ditutup atau dilakukan normalisasi jalur kereta api.

Perlintasan sebidang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa sosialisasi kepada masyarakat sekitar pun sudah dilakukan.

Menurutnya, keberadaan perlintasan di wilayah Daop 3 Cirebon berada di tengah pemukiman warga, kawasan sekolah, akses pertanian, hingga pasar. Keberadaan perlintasan itu semakin membahayakan masyarakat.

"Upaya lain yang dilakukan untuk peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang antara lain sosialisasi keselamatan dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat, memasang spanduk peringatan di perlintasan rawan, dan menertibkan bangunan liar di sekitar jalur kereta api," katanya.

Saat ini di wilayah Daop 3 Cirebon terdapat 156 titik perlintasan sebidang, yang terdiri dari titik perlintasan terjaga sebanyak 74 dan 82 titik perlintasan tidak terjaga.

Dalam aturan, kereta api memiliki jalur tersendiri dan tidak dapat berhenti secara tiba-tiba, sehingga pengguna jalan harus mendahulukan perjalanan kereta api saat melalui perlintasan sebidang.

Ia pun mengharapkan, seluruh unsur masyarakat dan pemerintah bersama-sama peduli terhadap keselamatan di perlintasan sebidang.

"Diimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi seluruh rambu-rambu yang ada saat berkendara melintas perlintasan sebidang kereta api,“ tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk menutup perlintasan sebidang yang kerap menjadi sumber utama kecelakaan kereta dengan kendaraan lainnya.

Ketua Umum MTI Haris Muhammadun menyampaikan, kecelakaan yang melibatkan satu taksi listrik, dua kereta Commuter Line (KRL), dan satu kereta jarak jauh tersebut harusnya menyadarkan pemerintah akan pentingnya merealisasikan program penghapusan perlintasan sebidang.

“Tidak perlu diskusi perlintasan sebidang lagi. Setop sudah rapat-rapat perlintasan sebidang,” tegasnya kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Pasalnya, sudah banyak korban jiwa dan harta benda termasuk sarana dan prasarana perkeretaapian akibat perlintasan sebidang. MTI pun menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tersebut.

Meski saat ini sudah banyak perlintasan sebidang yang ditutup dan digantikan flyover maupun sejenisnya, namun masih ratusan perlintasan yang masih bebas dilalui kendaraan.

Haris mendorong pemerintah maupun swasta dapat bersinergi dalam mengatasi hal tersebut. Misalnya dari realisasi pembangunan Flyover Soebianto yang melalui Stasiun Tenjo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bukan sekali dua kali, pada 20 Februari lalu terjadi insiden KA Bandara di perlintasan sebidang Poris Pelawad. Bahkan pada Januari 2026, terjadi rentetan insiden tertemper di sejumlah lokasi dalam satu waktu bersamaan.

Pada Rabu (21/1) pukul 02.47 WIB, ketika KA 177B (Menoreh) relasi Semarang Tawang–Pasarsenen tertemper kendaraan truk di perlintasan sebidang JPL 329 (resmi dan tidak dijaga) pada petak jalan Babakan–Waruduwur Km 201+400 jalur hilir.

Akibat insiden tersebut, masinis dan asisten masinis mengalami luka parah saat menjalankan tugas, dengan kondisi yang membahayakan keselamatan jiwa.

Pada hari yang sama, KAI Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara melaporkan peristiwa nahas yang terjadi antara KA Sribilah Utama relasi Stasiun Rantau Prapat–Stasiun Medan dengan sebuah minibus.

Insiden tersebut terjadi di perlintasan tidak terjaga di kilometer 83+300, tepatnya pada petak jalan antara Stasiun Laut Tador—Stasiun Tebing Tinggi, pada pukul 18.24 WIB.

Sebagai pengingat, perlintasan kereta api di Indonesia telah diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan. Pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 23/2007 tentang Perkeretaapian serta UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Meski demikian, KAI mencatat berdasarkan evaluasi keselamatan hingga Desember 2025, masih terdapat 276 titik rawan di seluruh jaringan perkeretaapian.