REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat layanan perizinan perdagangan luar negeri dengan menetapkan waktu penyelesaian maksimal lima hari kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola impor yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat iklim usaha dan meningkatkan daya saing perdagangan nasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan seluruh layanan perizinan perdagangan luar negeri kini dilakukan secara daring melalui Sistem Single Submission (SSm) yang terintegrasi secara elektronik. Menurut dia, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

“Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi,” kata Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Budi menjelaskan, reformasi tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat pengendalian impor dan perlindungan konsumen di tengah dinamika perdagangan global. Pemerintah menilai efisiensi layanan perizinan dapat meningkatkan kepastian berusaha sekaligus mendukung masuknya investasi.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia,” kata, Budi.

Dalam tata kelola impor, pemerintah membagi barang ke dalam tiga kategori, yakni barang yang dilarang impor, barang yang diatur impornya, dan barang yang dapat diimpor sesuai ketentuan umum. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Importir juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Selain itu, barang impor pada prinsipnya harus berada dalam kondisi baru sebelum masuk ke pasar domestik.

“Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku,” ujar, Budi.

Meski proses perizinan dipercepat, pemerintah menegaskan pengawasan impor tetap diperketat melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan berbasis elektronik. Kemendag menilai penyederhanaan birokrasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Kemendag terus memperkuat perlindungan industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Menurut Budi, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif menggunakan instrumen tersebut untuk mengantisipasi lonjakan impor yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

“Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag meningkatkan pengawasan barang beredar dan produk pangan olahan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan, kesesuaian informasi produk, serta kepatuhan terhadap standar nasional.

Produk yang menjadi fokus pengawasan antara lain gula kristal putih, tepung terigu, minyak goreng, air minum dalam kemasan, kopi instan, dan ikan kaleng yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Pengawasan juga mencakup pelabelan, ukuran, takaran, timbangan, serta ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Kemendag turut memperkuat pengawasan terhadap produk fortifikasi seperti tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi beryodium. Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemendag juga tengah menyusun nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan produk halal di pasar.

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung langkah penguatan regulasi perdagangan yang dilakukan Kemendag. Ia menilai kebijakan pengendalian impor dan perlindungan industri nasional sudah berada di jalur yang tepat, meski implementasi dan pengawasannya perlu terus diperkuat.

Komisi VI DPR RI juga meminta Kemendag meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan olahan, memperkuat tata kelola perdagangan pangan, serta memperketat pengawasan pasar ritel modern melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat di pasar domestik.

Indonesia menegaskan komitmennya terhadap reformasi perdagangan dunia melalui serangkaian pertemuan bilateral dengan sejumlah negara mitra di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 World Trade Organization (WTO) yang berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu krusial yang menjadi agenda KTM ke-14 WTO, termasuk hubungan perdagangan dan investasi antarnegara. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan, Johni Martha.

“Kami telah melakukan pertemuan bilateral dengan Jerman, Swedia, Arab Saudi, Uni Eropa (UE), dan Belanda di sela-sela KTM ke-14 WTO untuk berbagi pandangan terkait isu-isu krusial yang menjadi pembahasan di KTM ke-14 serta peningkatan kerja sama perdagangan bilateral. Negara-negara tersebut memiliki pandangan yang sama terkait pentingnya WTO dan perlunya reformasi agar WTO makin relevan dalam situasi global saat ini,” ujar Johni, dikutip dari siaran pers Kemendag, Senin (30/1).

Selain membahas isu-isu KTM ke-14 WTO, pertemuan juga menjadi momentum untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Dengan UE, Belanda, Swedia dan Jerman, kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan mekanisme Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) untuk membahas isu-isu dan upaya peningkatan hubungan perdagangan. Negara-negara tersebut mendukung agar proses implementasi I-EU CEPA bisa segera dilakukan.

Johni menerangkan lebih lanjut, Indonesia dan negara-negara tersebut juga sepakat agar pelaku usaha di masing-masing negara dapat meningkatkan kerja sama antarpara pelaku usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui penjajakan bisnis (business matching) ataupun promosi dagang lainnya.

Dengan Arab Saudi, kedua negara sepakat mendorong agar perundingan Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC) CEPA dapat segera diselesaikan. Secara khusus, Delegasi Swedia juga menyampaikan rencana agenda Putri Mahkota Swedia Victoria mengunjungi Jakarta pada September 2026 untuk meningkatan investasi dan perdagangan Indonesia-Swedia. Selain itu, delegasi dari Jerman mendorong agar Pertemuan ke-2 Joint Economic and Investment Committee (JEIC) Indonesia-Jerman dapat segera dilakukan pada kesempatan pertama.

KTM ke-14 di Yaounde, Kamerun

KTM ke-14 WTO digelar di Yaoundé, Kamerun, pada 26--29 Maret 2026 untuk memperjuangkan reformasi perdagangan global dan memperkuat sistem multilateral. Pemilihan negara Kamerun sebagai lokasi pertemuan menyoroti peran strategis negara berkembang, khususnya Afrika sebagai perwakilan negara anggota least developed countries (LDCs), dalam mewujudkan perdagangan yang inklusif, adil, dan berbasis konsensus. KTM ini menjadi momentum penting bagi negara berkembang untuk memastikan sistem perdagangan dunia tidak meninggalkan prinsip konsensus dan mengakomodasi kepentingan ekonomi yang inklusif.

KTM merupakan forum pengambil keputusan tertinggi di WTO yang dilaksanakan tiap dua tahun sekali. Menteri perdagangan negara-negara anggota WTO akan mengambil keputusan strategis terkait isu-isu utama sistem perdagangan multilateral pada forum KTM ini.

“Penyelenggaraan KTM ke-14 di Yaoundé menjadi momentum strategis untuk mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Kamerun sekaligus memperluas kemitraan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika Tengah yang makin berkembang sebagai mitra ekonomi potensial,” ungkap Duta Besar RI untuk Kamerun merangkap Chad, Ekuatorial Guinea, Gabon, Kongo dan Republik Afrika Tengah Agung Cahaya Sumirat.

KBRI Yaoundé baru dibuka pada 2025. Pendirian perwakilan diplomatik bertujuan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Afrika Tengah.