JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri halal global.

Menurut Anggito, meski Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen produk halal terbesar di dunia dengan populasi Muslim sekitar 251 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduk, pengembangan ekosistem halal nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

"Halal Beyond Label harus kita jadikan agenda nyata untuk membangun ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat," ujar Anggito saat menutup Forum Islamic Finance Dialogue 2026 di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggito mengatakan, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya pasar domestik, tetapi juga menyangkut tata kelola, kelembagaan, hingga proses sertifikasi halal di dalam negeri.

Anggito menilai persoalan birokrasi yang panjang, keterbatasan jumlah auditor halal, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antarinstansi masih menjadi hambatan dalam pengembangan industri halal nasional.

Oleh karenanya, dia mendorong penguatan regulasi dengan memperkuat kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator tunggal, koordinator, sekaligus perumus kebijakan halal nasional yang terintegrasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kita memerlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, yaitu dengan memperkuat kewenangan BPJPH sebagai regulator tunggal, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional yang benar-benar terintegrasi dengan institusi keagamaan seperti MUI," ucapnya.

Selain persoalan kelembagaan, Anggito juga menyoroti masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Di sisi lain, infrastruktur pengujian produk halal dinilai belum memadai untuk mendukung perkembangan industri secara lebih luas.

Anggito juga mengingatkan pentingnya meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Menurutnya, tingginya permintaan domestik harus menjadi modal bagi Indonesia untuk berkembang menjadi produsen, bukan hanya konsumen, produk halal.

Untuk itu, Anggito menilai Indonesia perlu membangun ekosistem kepatuhan halal berbasis digital yang mampu melacak rantai pasok halal secara real time.

Selain itu, hilirisasi industri halal bernilai tambah tinggi, terutama di sektor farmasi, kosmetik, dan bahan tambahan pangan, juga perlu dipercepat.

Anggito menyebut, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mulai dari besarnya pasar domestik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh, dukungan kalangan akademisi, hingga generasi muda yang inovatif.

Apabila seluruh potensi tersebut dapat diintegrasikan dalam satu ekosistem halal yang kuat, maka Indonesia diyakini mampu bertransformasi dari pasar konsumen halal terbesar menjadi produsen sekaligus rujukan industri halal dunia.

"Itu menjadi perjuangan kita semua, bahwa pertumbuhan produk halal itu tidak hanya menjadi sebuah paradoks, Pertama Indonesia wajib melindungi konsumen halal dan yang kedua menjadikan halal sebagai gaya hidup dan yang ketiga produk halal itu adalah bisnis yang menguntungkan dan tidak menjadi beban biaya bagi para pengusahanya," tuturnya.

Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Putu Rahwidhiyasa mengatakan pemerintah memfokuskan rantai nilai halal (Halal Value Chain) untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dalam industri ekosistem halal Indonesia.

“Untuk luar negeri saja, yang mayoritas katakan non-Muslim, itu mereka juga sekarang mencari yang halal karena mereka berkeyakinan bahwa yang halal itu sehat. Karena prosesnya akan terjamin dari hulu ke hilir, akan diperiksa, akan dirunut, sehingga pada saat sampai ke tempat mereka itu benar-benar bersih dan sehat,” kata Putu dalam acara Islamic Finance Dialogue, di Jakarta, Rabu.

Putu mengatakan salah satu strategi utama dalam memperkuat rantai nilai ini adalah melalui hilirisasi potensi besar gelatin ikan halal sebagai substitusi impor.

Selama ini, gelatin merupakan komponen vital dalam berbagai industri mulai dari farmasi (cangkang kapsul), kosmetik (lipstik), hingga makanan olahan (yogurt dan es krim).

Dengan riset yang telah berjalan selama 20 tahun di Institut Pertanian Bogor, Indonesia diharapkan mampu memproduksi gelatin halal dengan bahan baku yang mudah di dapat di tanah air.

Selain gelatin, sektor wewangian (fragrance) juga menjadi sorotan. Indonesia, khususnya Aceh, dikenal sebagai produsen minyak nilam (patchouli oil) terbaik di dunia.

Melalui penguatan rantai nilai, pemerintah mendorong agar minyak nilam tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah, melainkan diproses di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah (value-added) di pasar kosmetik global.

“Rantai nilai halal ini merupakan peluang untuk kerja sama tidak hanya di Indonesia tetapi juga antar negara,” katanya pula.

Putu mengatakan industri halal kini sudah menjadi standar universal dan menjadi peluang pasar global yang tidak bisa diabaikan.

Rantai nilai halal di dalam industri halal yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan Indonesia, masuk sebagai pilar dalam perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan.

Kolaborasi lintas sektor dengan kementerian serta lembaga dilakukan untuk penguatan industri halal Indonesia, di antaranya kemudahan akses modal melalui sistem digital yang menghubungkan profil UMKM halal secara otomatis dengan lebih dari 30 lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI).

Selain itu, KNEKS dan Kementerian Pariwisata membidik penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim melalui skema kolaborasi internasional.

Salah satu strategi inovatif yang tengah digodok adalah optimalisasi load factor maskapai penerbangan rute Timur Tengah dengan memberikan insentif bagi turis dari kawasan Teluk (GCC) untuk mengisi kursi pesawat yang kosong saat musim haji atau umrah.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat devisa Indonesia.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan Indonesia harus secara serius menggarap pasar besar wisatawan muslim yang merupakan salah satu segmen pariwisata dengan pertumbuhan tercepat di dunia didukung oleh besarnya populasi Muslim global yang terus meningkat.

Dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh ​mengatakan berdasarkan data dari Global Muslim Travel Index (GMTI), 71 persen populasi Muslim berusia di bawah 40 tahun atau termasuk kelompok usia produktif yang dapat menjadi penggerak utama konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Jadi tenaga kerja, pasar, penggerak, ekonomi masa depan itu mereka, (populasi) Muslim. Kalau kita tidak garap dengan baik, pasti kita akan kehilangan pasar besar ini,” kata Masruroh.

Secara lebih spesifik, ia mengatakan wisatawan perempuan Muslim menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan jumlah sekitar 90 juta wisatawan atau hampir 48 persen dari total perjalanan wisatawan Muslim.

Angka tersebut, lanjutnya, didominasi kelompok usia muda dengan usia median sekitar 25 tahun. Mereka umumnya memiliki minat tinggi terhadap aktivitas berbelanja, menikmati budaya lokal, wisata olahraga serta mencari destinasi yang aman dan ramah Muslim.

Karakteristik itu, menurut dia, juga membentuk perilaku wisatawan Muslim yang lebih aktif, mandiri, dan melek teknologi, termasuk memanfaatkan platform digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam merencanakan perjalanan.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, konsumsi belanja halal secara global pada tahun 2024 sudah mencapai 2,6 triliun dolar AS, di antaranya untuk wisata ramah muslim yaitu 11,2 persen dari pengeluaran dalam halal market, ujar dia.

Masruroh mengatakan data tersebut menjadi bukti gaya hidup halal bukan lagi hanya ceruk pasar, tapi merupakan arus utama pariwisata dan ekonomi global yang etis dan berkelanjutan.

Karenanya, ia mengatakan Kementerian Pariwisata terus melakukan pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim di tengah keberagaman budaya dan destinasi wisata di Indonesia dengan memperkuat UMKM halal, meningkatkan ekosistem halal di industri, hotel hingga restoran dan atraksi warisan islami.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik pembuatan sertifikat halal saat ini tidak hanya sebagai label yang menunjukkan kepatuhan namun bergeser pada upaya menaikkan daya saing produk usaha untuk masuk ke pasar yang lebih luas.

“Jadi artinya ada pergeseran yang baik dari satu sisi konteksnya kepatuhan, takut nanti kena sidak, sekarang sudah melihat bahwa ini adalah satu tahap yang harus dilewati dalam rangka untuk mendorong lebih kompetitif, lebih produktif, dan lebih bagus lagi penjualannya ke depan,” kata Riza dalam acara Islamic Financial Dialogue di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan tren sertifikasi halal pada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan.

Hal ini terlihat karena adanya pergeseran paradigma baik secara nasional, regional, maupun global bahwa sertifikat halal merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing untuk masuk ke pasar ritel modern dan menjangkau pasar kelas menengah yang semakin peduli dengan produk halal dan sehat.

Riza mengatakan, pada tahun 2024, sebanyak 733 ribu pelaku usaha sudah mendaftarkan sertifikasi halal, dan di tahun 2025 naik menjadi 1,2 juta sertifikat halal telah terbit.

Sementara data pada triwulan 1 2026, sudah lebih dari 2,9 juta pengusaha UMKM yang terlibat mendaftarkan usahanya untuk memiliki sertifikat halal dan total sudah 3,72 juta surat sertifikat halal telah terbit. Hingga triwulan 1 2026, sudah ada lebih dari 10,1 juta produk yang sudah mengantongi sertifikat halal.

“Angkanya hari ini jauh lebih besar daripada ini, dan tentunya kalau melihat dari data ini, kami ingin mengatakan pencapaian kita tahun ini, diperkirakan akan lebih tinggi daripada tahun 2025 lalu,” kata Riza.

Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa pengusaha UMKM semakin menyadari bahwa sertifikasi halal dapat digunakan sebagai investasi bisnis yang menguntungkan.

Ia mengatakan perlu ada upaya agresif dalam literasi, kemudahan prosedur, dan integrasi digital untuk penerbitan sertifikat halal agar terjadi pertumbuhan ekonomi nyata melalui skema syariah yang lebih inklusif.

Dengan sertifikat halal, UMKM memiliki legitimasi dan kredibilitas di mata konsumen, perbankan, dan mitra industri besar, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BOGOR — Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengungkap secara total Polri telah mengelola 1.415 SPPG atau dapur MBG pada HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.

Acara tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka serta jajaran kabinet hingga tamu undangan seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Sigit merincikan ribuan SPPG itu dikelompokkan menjadi sejumlah jenis mulai dari 828 SPPG yang telah beroperasi dan 227 SPPG masuk tahap operasional.

Selanjutnya, 360 SPPG masih dalam tahap pembangunan, termasuk 33 SPPG dibangun di daerah terdepan, terluar dan tertinggal alias wilayah 3T.

"Pada program makan bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPPG," ujar Sigit di Cikeas, Bogor pada Rabu (1/7/2026).

Dia menambahkan, SPPG Polri tersebut telah diproyeksikan melayani 3,6 juta penerima manfaat dan menyerap sekitar 70.000-an pekerja.

Selain itu, SPPG Polri diklaim telah mengantongi 348 sertifikat laik higiene sanitasi, 146 sertifikat jaminan produk halal, serta 285 sertifikat uji laboratorium air. SPPG juga didukung oleh 305 chef terlatih dan memiliki buku panduan berisi 80 variasi menu guna memperkaya pilihan makanan sekaligus memastikan kecukupan gizi.

"Polri terus berperan aktif dalam mengamankan berbagai program pemerintah lainnya agar bisa benar-benar hadir menyentuh masyarakat seperti pemenuhan gizi," imbuhnya.

Adapun, Sigit juga menyatakan bahwa SPPG Polri ini tidak pernah menimbulkan masalah atau zero accident dalam pengelolaannya. Sebab, SPPG korps Bhayangkara ini sudah didukung sejumlah sarana food safety.

"Secara konsisten dalam pengolahan sehingga sampai dengan saat ini, Alhamdulillah, SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan halal kini tidak lagi dipandang semata sebagai isu agama, tetapi telah menjadi simbol kesehatan, kebersihan, dan kualitas yang diterima secara global.

Pernyataan itu disampaikan Haikal saat menghadiri perayaan Matariki atau Tahun Baru Māori, yang diselenggarakan Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta, Selasa.

Selandia Baru telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang skema saling pengakuan dengan lembaga yang dipimpinnya pada tahun lalu.

"Halal sekarang bukan lagi berbicara soal agama. Halal adalah simbol kesehatan. Halal bukan hanya untuk Muslim, halal adalah untuk semua karena halal merupakan simbol kesehatan, simbol kebersihan, dan simbol kualitas," katanya.

Haikal mengatakan cara pandang tersebut merupakan transformasi definisi halal yang juga ia pelajari dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, konsep halal kini berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan tidak lagi hanya dikaitkan dengan kebutuhan umat Islam.

Ia mencontohkan saat berkunjung ke Amerika Serikat, kalangan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebut halal sebagai simbol kesehatan.

Sementara di Korea Selatan, salah satu perusahaan farmasi menyebut halal sebagai kebersihan ganda.

Sedangkan, bagi Australia, sebut Haikal, halal dimaknai sebagai kepuasan pelanggan dan di Eropa produk halal dilihat sebagai pangan berkualitas tinggi (elite food) karena diproses dengan standar kebersihan yang lebih tinggi. Lalu, China memandang halal sebagai penggerak ekonomi (economic engine).

"China kini menjadi negara produsen produk halal nomor satu di dunia," ujar Haikal seraya menambahkan bahwa China memproduksi produk halal senilai lebih dari 21 miliar dolar AS setiap tahun.

Haikal mengatakan Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun bukan produsen produk halal terbesar.

Ia menyebut produsen halal terbesar adalah China, disusul Brasil dan Amerika Serikat, sehingga menurutnya halal kini telah menjadi milik semua orang.

"Mulai hari ini, terimalah bahwa halal adalah bagian dari kemakmuran hidup dan merupakan bagian dari peradaban modern," katanya.

Ia menambahkan di Indonesia pengembangan halal mengedepankan tiga prinsip, yakni transparansi, ketertelusuran, dan kepercayaan.

"Seiring kita melangkah ke masa depan, marilah kita merayakan kemitraan yang telah terjalin dan terus memperkuat Kemitraan Komprehensif antara Indonesia dan Selandia Baru," kata Haikal menambahkan.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikat halal menjadi instrumen penting dalam perluasan akses pasar usaha mikro dan kecil (UMK).

“Dengan sertifikat halal, produk UMK memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan halal kini telah berkembang menjadi instrumen bagi UMK untuk memberikan nilai tambah secara ekonomi sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

“Halal kini telah menjadi instrumen penting ekonomi. Halal value chain terbukti memiliki kontribusi ekonomi yang sangat besar, kontribusinya tembus 27 persen PDB nasional. Angkanya itu sama dengan sekitar Rp4.900 triliun,” kata Haikal.

Adapun pemerintah melalui BPJPH turut memfasilitasi para pelaku UMK di berbagai daerah untuk mendapatkan sertifikasi halal secara gratis.

“Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelaku usaha. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka,” ujar Haikal.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan sertifikasi halal merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak masyarakat, sekaligus instrumen pemberdayaan pemilik usaha termasuk UMKM untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Ia menilai sertifikat halal membuka peluang lebih luas untuk memasuki pasar nasional bahkan ekspor, khususnya ke negara-negara berpenduduk Muslim.

“Karena itulah Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal, bukan untuk mempersulit masyarakat maupun pelaku usaha, tetapi justru memberikan kepastian, perlindungan, dan kemudahan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal,” kata Jazuli.

“Pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah,” imbuhnya.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (BI) Suryono menambahkan sertifikasi halal adalah investasi bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan memperluas akses pasar.

Dengan kolaborasi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, ekosistem halal nasional akan semakin kuat dan berdaya saing.

“Oleh karena itu, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi bersama BPJPH, pemerintah daerah, Halal Center, perguruan tinggi, pesantren, lembaga keuangan syariah, dan para pelaku usaha untuk mempercepat lahirnya lebih banyak produk halal yang berdaya saing,” kata Suryono.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menilai dalam satu dekade terakhir, perkembangan dan perhatian terhadap ekonomi syariah di Indonesia semakin nyata.

Hal ini misalnya tercermin dari pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI), penguatan industri halal melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), hingga lahirnya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil penggabungan bank syariah BUMN.

Selain itu, Analis KNEKS Ishmah Qurratu'ain mengatakan, sertifikasi halal bagi UMKM, pengembangan kawasan industri halal, hingga penguatan ekonomi pesantren juga terus didorong. Berbagai langkah tersebut hanyalah sebagian contoh dari berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia pada dasawarsa terakhir.

Menurutnya, masuknya ekonomi syariah ke dalam arah kebijakan nasional dan prioritas pemerintah juga semakin memperkuat pengembangannya di Indonesia.

Ekonomi syariah mulai ditempatkan sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional, baik perencanaan jangka panjang maupun prioritas pembangunan menengah pemerintah

"Artinya, ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebatas gagasan satu sektor, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan Indonesia ke depan," katanya.

Tak hanya pusat, ia mengatakan daerah kini mulai menyertakan ekonomi syariah ke arah kebijakan pembangunannya.

Penerjemahan kebijakan nasional ini bahkan sudah dicanangkan ke dalam prioritas pembangunan, rencana aksi, hingga program kerja tahunan daerah.

Menurutnya, terkandungnya narasi ekonomi syariah pada dokumen perencanaan daerah ini menandakan bahwa keberpihakan terhadap ekonomi syariah juga sudah diinternalisasi oleh pemerintah dan perangkat daerah.

Akan tetapi tambahnya, perkembangan tersebut juga bukan tanpa tantangan. Di sejumlah daerah, ekonomi syariah masih berisiko berhenti di level dokumen dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke aksi nyata.

Selain itu, belum semua daerah bergerak dengan kecepatan yang sama. Ada daerah yang sudah mulai membangun ekosistem ekonomi syariah secara lebih terintegrasi, tapi ada pula yang masih berada pada tahap awal pengembangan.

"Dinamika tersebut muncul karena pada dasarnya ekonomi syariah tidak berdiri sendiri dalam sektor tertentu, melainkan tersebar ke berbagai lintas urusan daerah. Sebagai contoh, pemberdayaan UMKM, pengelolaan dana sosial, dan penguatan ekonomi pesantren. Ketiga hal tersebut telah lama masuk ke dalam program daerah dan memiliki irisan besar dengan ekonomi syariah. Namun, berbagai urusan tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terhubung dalam satu ekosistem yang utuh," katanya.

Di sinilah katanya, ekonomi syariah hadir bukan sebagai sesuatu yang baru, melainkan sebagai cara menghubungkan lintas urusan daerah agar lebih terarah, terstruktur, dan saling menguatkan. Inilah yang kemudian dibaca melalui Anugerah Adinata Syariah.

Anugerah Adinata Syariah diselenggarakan oleh KNEKS sebagai bentuk apresiasi terhadap provinsi yang berkomitmen mengembangkan ekonomi syariah.

Walau dikemas dalam bentuk seremonial, Anugerah Adinata Syariah sesungguhnya adalah instrumen standardisasi dan tolok ukur keberhasilan suatu daerah dalam mengakselerasi ekonomi syariah. Standar penilaian ini dibutuhkan agar kinerja ekonomi syariah dapat diukur dan dievaluasi sehingga tidak hanya berhenti di narasi kebijakan.

Lebih lanjut, daerah yang unggul di satu sektor juga menjadi acuan bagi daerah lain. Sebagai contoh, tercatat bahwa Jawa Barat kuat di sektor UMKM halal, sedangkan Aceh unggul di sektor keuangan syariah. Melalui Adinata, praktik-praktik tersebut menjadi pembelajaran bersama bagi daerah lain. Ini berarti, daerah tidak hanya berkompetisi, tetapi juga saling belajar dan menetapkan benchmark pada sektor unggulan ekonomi syariah.

Memasuki tahun kelima, Anugerah Adinata Syariah melakukan transformasi yang cukup penting, yaitu memaduserasikan kategori penilaian dengan MEKSI selaku peta jalan nasional ekonomi syariah. Dengan sinkronisasi ini, indikator penilaian di tingkat daerah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi penerjemahan dari strategi ekonomi syariah nasional.

Aspek yang dinilai dalam Adinata Syariah kini mencakup lingkup yang lebih utuh, yaitu meliputi sektor industri halal dan UMKM, keuangan syariah, keuangan sosial syariah, dan faktor-faktor pendukungnya. Transformasi ini tentunya sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Agenda pemerintah seperti penguatan UMKM, hilirisasi dan industrialisasi, ketahanan pangan, penguatan keuangan inklusi, serta pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial memiliki irisan kuat dengan ekonomi syariah dan tercermin dalam indikator perhitungan Anugerah Adinata Syariah.

Selanjutnya, penekanan utama dalam Anugerah Adinata Syariah kini bukan lagi banyaknya program, tetapi sejauh mana program bertumbuh dan berdampak nyata pada masyarakat. Dalam beberapa aspek, penilaian juga membandingkan antara capaian ekonomi syariah dengan total aktivitas ekonomi daerah. Melalui pendekatan ini, penilaian menjadi lebih adil karena melihat ukuran dan kemampuan ekonomi masing-masing daerah.

Nilai-nilai ekonomi syariah seperti keadilan, keberlanjutan, keberpihakan kepada usaha kecil, dan ekonomi berbasis komunitas bersifat universal dan relevan bagi siapa pun. Karenanya, ketika syariah sudah mulai diukur, masyarakat harus bisa merasakan dampaknya secara lebih nyata.

Manfaat tersebut salah satunya dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, mulai dari akses sertifikasi halal, pembiayaan syariah, hingga penguatan pasar produk halal. Namun, ekonomi syariah bukan hanya bisnis. Program sosial melalui integrasi keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf mendukung program pemberdayaan masyarakat menjadi lebih terarah dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, daerah juga bisa lebih fokus mengembangkan potensi unggulan masing-masing, baik di sektor keuangan, industri halal, maupun UMKM lokal.

Dalam konteks itulah Anugerah Adinata Syariah menjadi lebih dari sekadar penghargaan dan seremonial. Penghargaan Anugerah Adinata Syariah memang simbolik, tetapi yang dinilai adalah hal-hal yang langsung menyentuh masyarakat. Ini berarti ekonomi syariah sebetulnya dekat dengan masyarakat.

Lebih jauh lagi, di balik penghargaan tersebut ada makna perubahan struktural yang sangat dalam. Anugerah Adinata Syariah menjadi cerminan kematangan kebijakan ekonomi syariah nasional. Keberhasilannya tidak diukur dari banyaknya penghargaan atau dokumen kebijakan, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan sertifikat halal, produk UMKM memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional

Tangerang (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen penting memberikan nilai tambah bagi produk sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar.

"Halal value memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Dengan sertifikat halal, produk UMKM memiliki peluang yang lebih luas untuk masuk ke pasar nasional bahkan internasional, sekaligus memperkuat ekonomi kerakyatan," ujar Haikal usai menyerahkan 5.000 sertifikat halal bagi UMKM binaan PT Gajah Tunggal di Gedung Griya Ganesha Jatiuwung Kota Tangerang, Banten, Senin.

Ia menuturkan sertifikasi halal menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk sekaligus memperluas peluang pasar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Program ini bukan sekadar penyerahan sertifikat, tetapi merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Ketika produk memiliki sertifikasi halal, kepercayaan konsumen akan meningkat dan peluang usaha pun semakin terbuka," katanya.

Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan menyampaikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memfasilitasi penerbitan 5.000 sertifikat halal bagi UMKM binaannya.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata sinergi antara dunia industri dan pemerintah dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha lokal.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tangerang terus berkomitmen memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, mulai dari pelatihan, pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, digitalisasi pemasaran, hingga kemudahan akses sertifikasi halal.

Menurutnya, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah karena sektor tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

"Kami ingin UMKM Kota Tangerang terus berkembang dan naik kelas. Kami akan terus menghadirkan berbagai kemudahan agar para pelaku usaha memiliki kemampuan untuk bersaing, baik dari sisi kualitas produk, legalitas usaha, maupun akses pasar," lanjutnya.

Maryono berharap, kepemilikan sertifikat halal dapat menjadi motivasi bagi para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas produk, menjaga standar produksi, berinovasi, dan memanfaatkan peluang pemasaran digital sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas.

"Semoga semakin banyak UMKM Kota Tangerang yang mampu menembus pasar modern, memperluas jaringan usahanya, bahkan membawa produk lokal ke pasar global. Dengan kolaborasi yang terus terjalin antara pemerintah, dunia industri, dan pelaku usaha, saya optimistis UMKM akan menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang yang inklusif dan berkelanjutan," kata Maryono.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem tersebut adalah tersedianya produk dan layanan halal yang terpercaya melalui implementasi Jaminan Produk Halal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha merupakan salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem halal nasional.

“Salah satu faktor penting dalam penguatan ekosistem tersebut adalah tersedianya produk dan layanan halal yang terpercaya melalui implementasi Jaminan Produk Halal,” ujar Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, salah satu pencapaian Indonesia di sektor industri halal tahun ini adalah meraih peringkat kedua sebagai Destinasi Negara Ramah Muslim Tahun Ini (Muslim-Friendly Destination of The Year) dalam ajang Global Muslim Travel Index (GMTI) Awards 2026.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diakui dunia sebagai destinasi yang mampu menghadirkan kenyamanan dan kepastian layanan bagi wisatawan Muslim,” ujar dia.

Menurut Haikal, ketersediaan makanan dan minuman halal merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung daya saing destinasi wisata ramah Muslim.

Oleh karena itu, BPJPH terus memperluas akses sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), melalui Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI).

Melalui Program SEHATI, BPJPH memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis mulai dari proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal melalui skema pernyataan pelaku usaha (self declare) yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Program ini menjadi instrumen strategis dalam memperluas jumlah produk bersertifikat halal sekaligus memperkuat ekosistem halal nasional.

Dalam dua tahun terakhir, BPJPH bersama Kementerian Pariwisata secara khusus berkolaborasi mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di kawasan dan desa wisata. Inisiatif tersebut bertujuan meningkatkan kualitas produk, standar layanan, dan daya saing destinasi wisata Indonesia di pasar wisata halal global.

Hingga saat ini, BPJPH telah menerbitkan 31.617 sertifikat halal bagi UMK desa wisata yang tersebar di 1.372 desa wisata pada 37 provinsi di seluruh Indonesia.

Produk-produk UMK tersebut mencakup makanan, minuman, pusat oleh-oleh, katering, hingga berbagai usaha pendukung sektor pariwisata yang menjadi bagian penting dari pengalaman wisatawan saat berkunjung ke Indonesia.

“Melalui sertifikasi halal, pembinaan UMK, dan kolaborasi lintas sektor, kami optimistis Indonesia dapat menjadi destinasi wisata ramah Muslim terbaik dunia sekaligus pusat ekosistem halal global yang berdaya saing dan berkelanjutan,” kata Haikal.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia keluar dari lima besar State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026 pada indikator keuangan syariah dan wisata ramah muslim.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa percepatan inovasi kebijakan dan penguatan ekosistem perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain yang bergerak lebih agresif.

Di sektor keuangan syariah, tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya pemanfaatan layanan. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah melonjak dari 16,3% pada 2019 menjadi 50,18% pada 2025.

Literasi keuangan syariah juga meningkat dari 9,14% menjadi 43,42%. Sayangnya, kenaikan pengetahuan tersebut belum diikuti oleh peningkatan inklusi yang signifikan, yang baru mencapai 13,41% pada 2025.

Para ekonom menilai pangsa pasar keuangan syariah yang masih berada di kisaran 11% perlu didorong hingga 15%—20% agar mampu menjadi fondasi pengembangan industri halal nasional.

Penguatan pembiayaan syariah dinilai penting untuk menopang UMKM, ekspor produk halal, hingga investasi, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal terbesar, tetapi juga pusat keuangan syariah global.

Pekerjaan rumah juga terlihat pada sektor wisata ramah muslim. Meski Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan muslim dunia, sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Turki, hingga Jepang dan Thailand terus mempercepat promosi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi pemasaran, serta penyediaan layanan yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan konektivitas, sertifikasi halal, dan pemahaman publik mengenai konsep wisata ramah muslim.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia keluar dari lima besar State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025/2026 pada indikator keuangan syariah dan wisata ramah muslim.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa percepatan inovasi kebijakan dan penguatan ekosistem perlu segera dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain yang bergerak lebih agresif.

Di sektor keuangan syariah, tantangan terbesar masih terletak pada rendahnya pemanfaatan layanan. Data Bank Indonesia menunjukkan indeks literasi ekonomi syariah melonjak dari 16,3% pada 2019 menjadi 50,18% pada 2025.

Literasi keuangan syariah juga meningkat dari 9,14% menjadi 43,42%. Sayangnya, kenaikan pengetahuan tersebut belum diikuti oleh peningkatan inklusi yang signifikan, yang baru mencapai 13,41% pada 2025.

Para ekonom menilai pangsa pasar keuangan syariah yang masih berada di kisaran 11% perlu didorong hingga 15%—20% agar mampu menjadi fondasi pengembangan industri halal nasional.

Penguatan pembiayaan syariah dinilai penting untuk menopang UMKM, ekspor produk halal, hingga investasi, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi konsumen produk halal terbesar, tetapi juga pusat keuangan syariah global.

Pekerjaan rumah juga terlihat pada sektor wisata ramah muslim. Meski Indonesia tetap menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan muslim dunia, sejumlah negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Turki, hingga Jepang dan Thailand terus mempercepat promosi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi pemasaran, serta penyediaan layanan yang lebih terintegrasi.

Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi tantangan konektivitas, sertifikasi halal, dan pemahaman publik mengenai konsep wisata ramah muslim.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional. Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal

Kudus (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mencatat sebanyak 7.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di tanah air sudah mengantongi sertifikat halal, kata Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mamat Salamet Burhanudin.

"Sejak awal ditunjuk, yang pertama kali kami datangi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kami menyatakan siap memfasilitasi agar SPPG itu bisa mengurus sertifikat halal," ujarnya saat menghadiri serap aspirasi dan temu konsultasi layanan sertifikat halal di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis.

Hanya saja, kata dia, sampai saat ini yang tercatat sudah mengantongi sertifikat halal baru 7.500 SPPG.

Ia mengakui belum mengetahui tingkat persentasenya karena belum mendapatkan data total SPPG di tanah air, karena terus berkembang.

Untuk mendorong mereka mengurus sertifikat halal, kata dia, BPJPH selalu berkoordinasi dengan BGN, terutama dengan koordinator SPPG-nya secara langsung.

"Koordinator-koordinatornya itu kami undang melalui zoom meeting. Bahkan setiap daerah kami adakan zoom meeting dengan para pengelola SPPG," ujarnya.

Pertemuan secara daring tersebut, kata dia, bertujuan agar mereka mendapatkan penjelasan langsung dari BPJPH tentang pengurusan sertifikat halal.

Ia mengkhawatirkan SPPG itu mendapatkan informasi sertifikat halal dari sumber yang lain yang belum kredibel, sehingga berpotensi terjadi missinformasi, sehingga kesannya mengurus sertifikat halal susah, mahal dan lain sebagainya.

Untuk SPPG dalam pengurusan sertifikat halalnya, kata dia, memang berbeda dengan UMKM, karena masuknya reguler sehingga harus dilakukan pemeriksaan lapangan.

"Sehingga memerlukan waktu. Kalau untuk pengurusan sertifikat halal secara reguler untuk kategori pelaku usaha menengah besar membutuhkan waktu maksimal 25 hari. Namun, realisasinya bisa lebih cepat karena ada yang hanya 10 hari selesai," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kata dia, masih banyaknya SPPG yang belum mengurus sertifikat halal, karena masih terlalu sibuk dengan pencapaian target, sehingga prioritas mereka kuantitas.

"Sementara tahun ini mulai kualitas, sehingga mereka harus mulai memikirkan tentang selain sertifikat halal, juga sertifikat higienitas, kesehatan dan sebagainya karena itu yang harus dipersyaratkan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal merupakan kewajiban, karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan bukan Oktober 2026 merupakan batas akhir pengurusannya.

Sementara itu, jumlah SPPG di Indonesia per Juni 2026 sesuai data dari beberapa sumber disebutkan mencapai 29.991 SPPG yang tersebar di 38 provinsi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026