Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri acara Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Rabu (3/6/2026).

Acara tersebut dihadiri 12.173 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional (Koreg) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koordinator Wilayah (Korwil), Kepala SPPG, serta ribuan mitra pelaksana Program MBG dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaksana Program MBG yang telah bekerja dan mengabdi di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dengan tantangan geografis yang berat.

“Terima kasih lagi atas pengabdian saudara-saudara selama ini, di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang susah. Terima kasih atas dedikasi kalian. Terima kasih atas kesetiaan kalian,” ujar Prabowo.

Menurutnya, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kerja keras para pelaksana di lapangan yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, dapat terpenuhi secara optimal.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa peserta yang hadir merupakan representasi pelaksana Program MBG dari seluruh Indonesia, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

“Terdiri dari 20 KPPG Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dari Sabang sampai Merauke dan dipimpin oleh pegawai negeri golongan tiga. Kemudian di sini juga dihadiri oleh para Koreg, Koordinator Regional SPPG dari seluruh Indonesia,” kata Nanik.

Ia menambahkan, peserta yang hadir secara langsung berasal dari wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta didukung kehadiran 5.873 mitra yang selama ini berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Pertemuan nasional tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat koordinasi, menyamakan visi, dan meningkatkan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program MBG. Pemerintah berharap program ini dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga negara.

Melalui penguatan koordinasi nasional dan dukungan lebih dari 12.000 penggerak program, pemerintah menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan tidak semua unit kerja di lingkungan BGN menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) secara penuh. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Unit yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, akan menerapkan skema kerja kombinasi, yakni Work From Office (WFO) dan WFH.

"Unit kerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, yaitu Inspektorat Utama, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, serta Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan, melaksanakan tugas kedinasan dengan mekanisme WFO dan WFH masing-masing sebesar 50% yang diatur pelaksanaannya pada hari Senin dan hari Jumat," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (10/4/2026).

Selain itu, kebijakan WFH juga tidak berlaku bagi sejumlah posisi yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Ahli Gizi, dan Akuntan yang bertugas dalam pelayanan dan operasional strategis.

"Bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, operasional strategis, pengamanan dan tugas lainnya yang membutuhkan kehadiran fisik maka tetap melaksanakan tugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," lanjut Dadan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara berjenjang oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, serta Kepala KPPG, khususnya dalam memastikan kehadiran dan kinerja pegawai tetap sesuai ketentuan.

Dadan menegaskan bahwa penerapan WFH ini dilakukan secara terukur dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan ini mulai berlaku pada 10 April 2026 hingga pemberitahuan lebih lanjut, dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Diberitakan sebelumnya, BGN memastikan rencana penerapan WFH untuk aparatur pemerintah tidak akan mengganggu keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana menyatakan layanan MBG akan tetap berjalan optimal meski ada rencana kebijakan pemerintah terkait penerapan pola kerja satu hari WFH dalam sepekan.

“Apapun bentuk penyesuaian pola kerja, layanan MBG harus tetap berjalan. Distribusi kepada penerima manfaat, termasuk peserta didik dan 3B [ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita] harus tetap sesuai jadwal,” kata Dadan.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penyaluran MBG akan tetap mengikuti jumlah hari sekolah. Misalnya, bagi sekolah yang masuk 5 hari dalam seminggu akan diberikan MBG 5 hari, sesuai dengan jumlah hari sekolah.

"Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada dan kita menyesuaikan pola kerja kita dengan kebijakan umum,” ujar Dadan.

Itu anggaran tahun lalu, tahun ini tidak ada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran sepeda motor untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak ada dalam pengadaan tahun ini, namun di 2025.

"Yang jelas tahun ini tidak ada, barusan saya cek lagi," kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ketika ditemui jelang taklimat menteri, wakil menteri hingga pejabat setingkat eselon I kementerian/lembaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

"Itu anggaran tahun lalu, tahun ini tidak ada," tegas Purbaya.

Terkait bagaimana status sepeda motor yang sudah tersedia dan apakah akan dilakukan pembagian sesuai rencana, dia mengatakan perlu bertanya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Tanya ke Pak Ketua BGN bagaimana statusnya," tambahnya.

Sebelumnya, beredar video di sejumlah media sosial yang menampilkan beberapa sepeda motor berlogo BGN, sehingga memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.

Dalam tanggapan resmi pada Selasa (7/4), Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan sepeda motor yang dianggarkan dari tahun 2025 untuk Kepala SPPG belum dibagikan secara resmi.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional kepala SPPG, tetapi motor tersebut belum dibagikan," ujar Dadan.

Sebelum didistribusikan, kendaraan yang telah tersedia itu masih harus melalui proses administrasi sebagai barang milik negara (BMN) sebelum dapat digunakan. Proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70 ribu unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70 ribu unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25 ribu unit yang dipesan di tahun 2025," ucap Dadan.

Konten yang beredar di media sosial menunjukkan motor listrik berlogo BGN tengah dibungkus plastik. Hal tersebut belum dipastikan kebenarannya, sehingga masyarakat diimbau untuk tidak langsung membagikan informasi yang belum dikonfirmasi dengan jelas.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) angkat bicara terkait dengan video viral di media sosial yang menampilkan sejumlah sepeda motor listrik berlogo BGN untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menanggapi hal tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.

"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.

Lebih lanjut, proses realisasi pengadaan motor secara bertahap dimulai pada Desember 2025.

Sementara itu, terkait dengan informasi yang beredar di media sosial mengenai jumlah pengadaan mencapai 70.000 unit, Dadan menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoaks.

"Informasi 70.000 unit itu tidak benar. Realisasi total motor listrik sebanyak 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan di tahun 2025," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah telah memutuskan untuk mengurangi penyaluran program MBG dari enam menjadi lima hari dalam rangka penghematan APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.

Kebijakan ini sejalan dengan upaya penghematan pemerintah berbentuk kerja dari rumah (WFH) untuk ASN maupun swasta, efisiensi energi hingga prioritisasi APBN.

"Pemerintah mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis, dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama lima hari dalam seminggu dan tetap memerhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T [terdepan, terluar, tertinggal] dan daerah dengan tingkat stunting tinggi," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers, Selasa (31/3/2026).

Untuk diketahui, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu dilaksanakan dalam enam hari sepekan. Total pagu anggaran program tersebut tahun ini mencapai Rp335 triliun. Menurut Airlangga, pemangkasan MBG itu bisa menghemat total anggaran Rp20 triliun.

"Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program MBG pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menyatakan bahwa baru 3.168 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) mendapatkan pelatihan sebagai penyelia halal.

Hal ini disampaikan Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada hari ini, Senin (9/2/2026). Dia mengakui bahwa jumlah ini masih belum mencapai target.

“Sampai saat ini, kita sudah melatih 3.168 penyelia halal. Masih jauh dari target, karena ada target 20.000 penyelia halal,” kata Haikal.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa BPJPH terus mengupayakan akselerasi sertifikasi halal bagi SPPG di seluruh Tanah Air.

Menurutnya, menjadikan kepala SPPG sebagai penyelia halal merupakan jalan tercepat agar aspek halal program MBG dapat terpenuhi.

Dengan standar sebagai penyelia halal, Haikal menyebut bahwa kepala SPPG dapat menilai langsung kondisi dan kelayakan bahan baku sajian MBG, sehingga terjamin halal.

“Mereka adalah kepanjangan tangan kita. Apabila ada hal yang tidak memenuhi standar, mereka bisa mengambil tindakan langsung. Dan kami akan melihat secara random keseluruhan dapur MBG,” ujarnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan program MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Kenaikan penerima MBG sejalan dengan bertambahnya SPPG yang kini mencapai 22.091 unit.

“SPPG sudah 22.091. Penerima manfaat sudah lebih dari 60 juta, lebih sedikit. 60 juta jadi sudah tembus angka 60 juta,” ujar Zulhas dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai program MBG turut memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Dia menyebut sekitar 32.000 tenaga kerja berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) telah melalui proses penugasan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan mengatakan semua kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilatih menjadi penyelia halal.

Sebagai informasi, penyelia halal adalah seseorang yang ditunjuk untuk mengawasi seluruh proses hingga menjadi produk siap edar agar sesuai dengan standar halal.

"Caranya begini, percepatan yang kami lakukan, semua kepala dapur menjadi penyelia halal. Jadi kepala dapur itu kita training untuk menjadi penyedia halal," kata Haikal saat rapat kerja bersama Komisi VIII, Senin (9/2/2026).

Haikal menjelaskan, tujuan kepala SPPG menjadi penyelia halal untuk menjamin kehalalan produk MBG.

Kepala dapur nantinya dapat memonitor proses pembuatan bahan baku hingga menjadi produk siap edar ke berbagai sekolah.

Menurutnya, kepala SPPG dilatih menjadi penyelia halal akan menjadi perpanjangan tangan dari BPJPH sehingga dapat segera mengambil keputusan saat produk tidak sesuai standar halal.

"Dia menjadi perpanjangan tangan kita. Apabila ada yang tidak memenuhi standar mereka bisa mengambil tindakan langsung. Dan kami akan melihat secara random keseluruhan dapur MBG," jelasnya.

Dari data yang disampaikan, sampai saat ini sudah ada 3.168 kepala SPPG menjadi penyelia halal, masih jauh dari target yakni 20 ribu. Mengingat dapur MBG akan dibangun sebanyak 20 ribu.

"Sampai saat ini kita sudah melatih 3.168 penyelia halal. Masih jauh dari target karena ada 20 ribu nanti dapur, 20 ribu penyelia halal.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengangkat sebanyak 32.000 pekerja menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Februari 2026.

Adapun, komposisi pegawai PPPK BGN terdiri atas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Akuntan, hingga Tenaga Gizi.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah melakukan rekrutmen dan tes PPPK tahap 1 sebanyak 2.080 formasi yang kini sudah menjadi di Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengangkatan tersebut terhitung pada 1 Juli 2025.

Untuk tahap 2, BGN juga telah melakukan seleksi sebanyak 32.000 formasi. Secara terperinci, sebanyak 31.250 formasi untuk Kepala SPPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pemerintah Indonesia (SPPI). Kemudian, BGN membuka untuk umum sebanyak 750 formasi untuk Akuntan dab 375 untuk Tenaga Gizi.

“Mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer asistes dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPPK mulai tanggal 1 Februari 2026,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Berikutnya, BGN akan kembali membuka seleksi PPPK tahap 3 dan tahap 4. Nantinya, setiap tahap akan dibuka masing-masing 32.460 formasi.

“Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPPK tahap 3 dan 4 dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460,” ujarnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, Pasal 17 disebutkan bahwa pegawai SPPG diangkat sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 62 berbunyi pegawai SPPG yang diangkat sebagai PPPK berwenang melakukan pengelolaan keuangan negara.