Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan BBM antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selama periode 2009-2012.

Empat tersangka itu mulai dari SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008–2011 dan JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009–2013.

Dua tersangka lainnya yaitu WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN dan Samin Tan selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Yusuf Afandi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka," ujar Yusuf di Mabes Polri, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, perkara ini bermula saat adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel atau HSD antara PT PPN dengan PT AKT. Mulanya, kerja sama itu menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN.

Dalam perjalanannya, PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan hingga penunggakan pembayaran dalam kerja sama ini. Namun, para pejabat PT PPN yang memiliki kewenangan malah tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah mitigasi risiko lainnya.

"Sebaliknya dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT," imbuhnya.

Yusuf memaparkan, perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran.

Kebijakan yang menguntungkan lainnya yakni perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka sebesar 25% menjadi tanpa adanya jaminan pembayaran.

"Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM terus dilakukan kepada PT AKT," tambahnya.

Dari serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN.

Akibatnya, Kortastipidkor Polri mencatat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi PT AKT dalam kerja sama penyaluran BBM dengan total dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai US$137,29 juta.

"Sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US Dollar atau diperkirakan setara senilai Rp486 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor transportasi maupun yang berhubungan dengan perkantoran diperkirakan bakal paling terdampak oleh kebijakan kerja dari rumah (work from home) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Untuk diketahui, kebijakan ini tengah digodok dan rencananya diterapkan satu hari selama satu pekan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai sektor yang paling cepat terdampak oleh kebijakan ini adalah yang bergantung pada mobilitas harian di kota-kota besar. Utamanya yang berhubungan dengan transportasi dan perkantoran.

"Terutama angkutan perkotaan, angkutan daring, penjualan BBM, parkir, jalan tol, makanan-minuman di sekitar kawasan perkantoran, dan perdagangan ritel yang hidup dari arus pekerja kantor. Kalau frekuensi perjalanan turun, omzet sektor-sektor itu ikut tertahan," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Josua memperkirakan dampaknya tidak merata di seluruh ekonomi. Menurutnya, kegiatan manufaktur, pertambangan, konstruksi, pertanian, dan logistik inti tidak akan banyak berubah secara langsung karena tetap harus beroperasi di lapangan.

Kebijakan ini dinilai bisa menggeser pola belanja dari kawasan perkantoran ke kawasan permukiman, sehingga sebagian konsumsi hanya berpindah lokasi, bukan hilang sama sekali.

"Karena itu, saya menilai dampak makronya lebih bersifat sektoral dan jangka pendek, bukan langsung menekan pertumbuhan ekonomi nasional secara besar. Di tengah itu, ekonomi domestik juga masih ditopang oleh konsumsi, manufaktur, dan aktivitas rumah tangga yang tetap kuat," tuturnya.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet turut memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian cenderung terbatas dan tidak merata. Bahkan, dia memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi juga terbatas.

Sebab, Yusuf menilai porsi konsumsi energi nasional di pusat-pusat kota masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

Dia juga melihat bahwa nantinya sektor transportasi sekaligus aktivitas penunjangnya bakal menjadi yang paling terdampak. Contohnya, angkutan umum, ride-hailing serta sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja.

"Selain itu, sektor ritel dan F&B di kawasan perkantoran juga berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya traffic pekerja. Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah," terangnya kepada Bisnis. Jadi, efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH sehari dalam sepekan guna menghemat BBM.

Dia menyebut kebijakan itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi virtual lintas kementerian dan lembaga, Selasa (24/3/2026), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin. Rapat itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

PHNOM PENH, KOMPAS.com — Gangguan pasokan bahan bakar minyak (BBM) mulai terasa di Kamboja seiring lonjakan harga minyak dunia yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Pemerintah setempat mencatat ratusan depot dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) masih menghentikan operasional karena keterlambatan distribusi stok baru.

Dikutip dari Khmer Times, Senin (16/3/2026), Kementerian Perdagangan Kamboja menyatakan lebih dari 400 depot dan SPBU masih tutup atau menangguhkan layanan hingga pertengahan Maret 2026.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM).

Penutupan ini terjadi setelah sebelumnya sekitar 2.000 dari total 6.300 fasilitas penjualan BBM di negara tersebut menghentikan penjualan dalam beberapa hari terakhir dengan alasan kekurangan pasokan.

Menteri Perdagangan Kamboja Cham Nimul mengatakan hasil inspeksi pemerintah menunjukkan sebagian besar SPBU yang sempat tutup telah kembali beroperasi.

“Setelah kelompok kerja bersama kami melakukan inspeksi dan penilaian terhadap depot dan stasiun bahan bakar tersebut, dengan kerja sama pemiliknya, kami menemukan hanya lebih dari 400 depot dan stasiun bahan bakar yang masih tutup atau menangguhkan operasional karena keterlambatan kedatangan stok baru,” kata dia dalam pernyataan resmi.

Menurut warta The Star, pemerintah Kamboja juga memperingatkan pelaku usaha agar tidak memanfaatkan situasi untuk menahan stok demi menjual BBM dengan harga lebih tinggi di kemudian hari.

Jika ditemukan praktik manipulasi pasokan, otoritas mengancam akan menjatuhkan sanksi berupa denda hingga pencabutan izin usaha.

SHUTTERSTOCK/GAS-PHOTO Ilustrasi harga minyak mentah.

Lonjakan harga minyak dunia tekan pasar domestik

Gangguan distribusi BBM di Kamboja terjadi di tengah lonjakan harga minyak dunia. Sejak eskalasi konflik di Timur Tengah, harga bensin reguler di negara tersebut meningkat sekitar 35 persen, sementara harga solar melonjak hingga 66 persen.

Pemerintah menetapkan harga bensin reguler sebesar 5.200 riel atau sekitar Rp 22.025 (asumsi kurs Rp 4,24 per riel) per liter untuk periode tertentu pada pertengahan Maret 2026. Pada saat yang sama, harga solar mencapai 6.400 riel atau sekitar Rp 27.108 per liter.

Kenaikan harga ini berdampak langsung pada biaya transportasi dan logistik domestik.

Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kerentanan ekonomi Kamboja terhadap gejolak pasar energi global, mengingat negara tersebut sepenuhnya bergantung pada impor produk minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri.

Pemerintah selidiki penutupan ribuan SPBU

Selain gangguan pasokan yang nyata, pemerintah Kamboja juga menyelidiki kemungkinan adanya penahanan stok secara sengaja oleh pelaku usaha.

Juru bicara Kementerian Perdagangan Penn Sovicheat mengatakan sekitar 2.000 SPBU sempat tutup sementara dengan alasan kekurangan BBM.

Otoritas kini menelusuri apakah penutupan tersebut benar-benar disebabkan kehabisan stok atau karena upaya menahan pasokan untuk mendapatkan keuntungan saat harga naik.

“Apakah mereka benar-benar kehabisan persediaan atau menahan bahan bakar untuk dijual nanti ketika harga naik,” ujar Sovicheat, dikutip dari The Star.

Ia menegaskan pelaku usaha yang terbukti memberikan alasan palsu dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional.

Pemerintah Kamboja juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan BBM di tengah situasi pasar yang tidak stabil.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi kapal tanker.

Ketergantungan impor dan gangguan rantai pasok

Kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat bergantung pada impor minyak.

Seluruh kebutuhan diesel dan sebagian besar produk minyak lainnya dipasok dari luar negeri karena cadangan minyak domestik belum dieksploitasi secara komersial.

Dalam kondisi normal, pengiriman BBM ke Kamboja berasal dari beberapa negara di kawasan, termasuk Singapura, Vietnam, dan Malaysia. Namun, kenaikan harga minyak global serta potensi gangguan jalur distribusi akibat ketegangan geopolitik meningkatkan risiko keterlambatan pasokan.

Situasi ini memperlihatkan bagaimana perubahan harga energi internasional dapat dengan cepat berdampak pada pasar domestik negara yang tidak memiliki produksi minyak sendiri.

Keterlambatan distribusi stok baru juga memicu gangguan operasional di tingkat ritel, termasuk penutupan sementara SPBU di berbagai wilayah.

Upaya pemerintah Kamboja menjaga stabilitas pasokan BBM

Untuk meredam dampak krisis, Kementerian Perdagangan bersama instansi terkait membentuk kelompok kerja guna memantau kondisi pasokan BBM di seluruh negeri.

Pemeriksaan dilakukan terhadap depot dan SPBU yang menghentikan operasional guna memastikan penyebab sebenarnya dari gangguan distribusi.

Pemerintah menegaskan, sebagian besar fasilitas penjualan BBM yang sempat tutup telah kembali beroperasi setelah pasokan mulai masuk.

Meski demikian, lebih dari 400 titik distribusi masih menghadapi keterlambatan stok sehingga belum dapat melayani konsumen secara normal.

PIXABAY/ENGIN AKYURT Ilustrasi bahan bakar minyak (BBM).

Di sisi lain, otoritas juga terus mengatur harga BBM secara berkala untuk mengendalikan dampak lonjakan harga minyak global terhadap konsumen.

Penetapan harga dilakukan dalam periode singkat, biasanya setiap beberapa hari, mengikuti perkembangan pasar energi internasional.

Dampak ekonomi yang lebih luas

Gangguan pasokan energi di Kamboja berpotensi memicu tekanan inflasi jika berlangsung berkepanjangan.

Kenaikan harga BBM dapat meningkatkan biaya transportasi, distribusi barang, serta produksi di berbagai sektor ekonomi.

Kondisi ini terjadi ketika pasar global masih menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan fluktuasi harga komoditas. Dengan ketergantungan tinggi pada impor energi, stabilitas pasokan BBM menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi domestik tetap berjalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo Putra mengatakan kinerja pemasaran PPN terus menunjukkan tren positif. Hingga akhir Oktober 2025 PPN mencatat volume penjualan bahan bakar minyak (BBM) mencapai 87 juta kiloliter (KL).

Menurutnya, dari total volume tersebut, sebanyak 41 persen berasal dari BBM nonsubsidi. Produk tersebut mengalami peningkatan permintaan di berbagai wilayah. “Volume penjualan sampai dengan Oktober 2025 sebanyak 87 juta kiloliter, di mana 41 persen dari penjualan tersebut adalah kontribusi pendapatan dari produk-produk non-subsidi,” ujar Mars Ega dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (18/11/1015).

Pertamina Patra Niaga menilai pergeseran komposisi penjualan menjadi sinyal penguatan pasar produk non-subsidi yang lebih kompetitif. PPN juga menerapkan digitalisasi untuk memantau penyaluran produk subsidi melalui sistem QR Code, termasuk pengendalian kuota solar dan pertalite yang tetap terjaga di bawah pagu tahun ini. Pengawasan diperkuat melalui identifikasi fraud terhadap ratusan ribu transaksi yang terindikasi tidak sesuai.

Mars Ega menyampaikan, perusahaan turut mendorong pertumbuhan produk ramah lingkungan, salah satunya Pertamax Green, yang kini tersedia di 168 SPBU di lima provinsi. Pertumbuhan penjualan produk ini tercatat kurang lebih 80 persen dibanding 2024. Patra Niaga memandang tren tersebut sebagai penanda meningkatnya preferensi publik terhadap BBM berkualitas lebih baik.

Untuk sektor korporasi, PPN memperluas layanan B2B melalui program Pertamina One Solution. Program tersebut menyediakan layanan BBM, pelumas hingga manajemen logistik bagi konsumen industri, termasuk penguatan layanan aviasi dan pengembangan produk baru untuk kebutuhan penerbangan.

Kinerja positif hingga triwulan keempat 2025 menjadi dasar Patra Niaga dalam menyusun strategi 2026. Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan tetap terjaga melalui perluasan pasar, efisiensi distribusi, dan pengembangan produk bernilai tambah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga mencatat volume penjualan bensin dan solar mencapai 87 juta kiloliter per Oktober 2025 termasuk penyaluran untuk ritel dan industri.

Direktur Pemasaran Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan distribusi energi ke pelosok Indonesia dilakukan melalui fasilitas 15.345 titik channel BBM dimana didalamnya termasuk 573 titik BBM satu harga.

"Sampai dengan Oktober 2025 volume penjualan sebanyak 87 juta kiloliter di mana 41% dari penjualan tersebut adalah kontribusi pendapatan dari produk-produk non-subsidi," kata Ega dalam RDP Komisi XII, Senin (17/11/2025).

Angka penjualan BBM per Oktober 2025 juga sama dengan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, prognosa penjualan BBM Pertamina mencapai 106 juta kiloliter tahun ini atau lebih tinggi daripada realisasi tahun lalu 105 juta kiloliter.

Pada 2025, Pertamina Patra Niaga menjalankan program strategis 'Subsidi Tepat' untuk sektor BBM dan LPG. Implementasi penuh QR Code dalam penyaluran Solar dan Pertalite turut memberikan hasil signifikan.

Lewat program tersebut, kuota solar hingga Oktober 2025 diperkirakan terkendali di bawah 1,5% dari total kuota yang diberikan. Adapun kuota Pertalite diproyeksikan berada di bawah 10% dari alokasi tahun 2025.

"Bisnis pemasaran Pertamina tumbuh dengan baik dan kami terus mendorong penjualan produk-produk non-subsidi serta menerapkan digitalisasi guna melakukan monitoring dan pengawasan transaksi produk-produk subsidi," jelasnya.

Dalam rangka mendorong penggunaan produk non-subsidi sekaligus produk ramah lingkungan, Pertamina Patra Niaga terus memperluas distribusi Pertamax Green. Saat ini, produk tersebut telah dijual di 168 SPBU di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur.

“Animo masyarakat cukup baik, dengan pertumbuhan penjualan mencapai sekitar 80% dibanding tahun 2024,” tambah Mars Ega

Di samping itu, hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 231 fasilitas energi yang mencakup 125 terminal BBM, 32 terminal LPG, serta 74 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU).

Dalam pelayanan kepada masyarakat di sektor BBM, perusahaan memiliki 15.345 titik layanan, termasuk 573 titik BBM Satu Harga yang tersebar di wilayah 3T. Sementara itu, distribusi LPG dilaksanakan melalui 269.096 titik yang tersebar dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, hingga sebagian wilayah Indonesia Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — PT United Tractors Tbk. (UNTR) memberikan klarifikasi atas pemberitaan terkait dugaan keterlibatan anak usahanya, PT Pamapersada Nusantara (PAMA), dalam kasus kontrak penjualan solar non-subsidi di bawah harga pasar yang tengah ditangani Kejaksaan Agung.

Corporate Secretary UNTR Ari Setiyawan menegaskan bahwa informasi yang menyebut PAMA diuntungkan dalam transaksi bahan bakar minyak (BBM) dengan harga di bawah bottom price atau bahkan di bawah harga pokok penjualan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) tidak benar.

“PAMA dalam melakukan pembelian bahan bakar dari PPN didasarkan pada kontrak kerja sama yang salah satu ketentuannya mengatur pembelian BBM berdasarkan harga acuan rata-rata minyak mentah di Singapura (Mean of Platts Singapore/MOPS) plus margin,” jelas Ari dalam penjelasan yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (15/10/2025).

Ari menambahkan, dalam proses hukum yang sedang berlangsung, PAMA bukan merupakan pihak yang didakwa, melainkan hanya menjadi saksi yang dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung.

“Dengan demikian, tidak terdapat dampak hukum terhadap PAMA maupun Perseroan,” ujar Ari.

UNTR juga menegaskan tidak ada pencadangan atau pengakuan kewajiban kontingensi dalam laporan keuangan terkait perkara tersebut. Menurut Ari, karena PAMA tidak terlibat langsung dalam perkara, Perseroan tidak melihat adanya potensi risiko hukum atau keuangan yang material.

“Tidak terdapat potensi dampak keuangan secara material dari perkara ini terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan, baik bagi Perseroan maupun PAMA,” tambahnya.

Lebih lanjut, UNTR memastikan seluruh kegiatan operasional anak usahanya tetap berjalan normal dan tidak mengalami gangguan. Perusahaan juga menegaskan komitmennya terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

“Perseroan dan entitas anak senantiasa menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip GCG dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Ari.

UNTR menekankan bahwa kepercayaan investor dan pemangku kepentingan menjadi prioritas utama di tengah isu yang berkembang.

“Dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya adalah hal yang utama bagi Perseroan,” tutup Ari.