Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan BBM antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selama periode 2009-2012.

Empat tersangka itu mulai dari SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008–2011 dan JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009–2013.

Dua tersangka lainnya yaitu WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN dan Samin Tan selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Yusuf Afandi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka," ujar Yusuf di Mabes Polri, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, perkara ini bermula saat adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel atau HSD antara PT PPN dengan PT AKT. Mulanya, kerja sama itu menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN.

Dalam perjalanannya, PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan hingga penunggakan pembayaran dalam kerja sama ini. Namun, para pejabat PT PPN yang memiliki kewenangan malah tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah mitigasi risiko lainnya.

"Sebaliknya dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT," imbuhnya.

Yusuf memaparkan, perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran.

Kebijakan yang menguntungkan lainnya yakni perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka sebesar 25% menjadi tanpa adanya jaminan pembayaran.

"Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM terus dilakukan kepada PT AKT," tambahnya.

Dari serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN.

Akibatnya, Kortastipidkor Polri mencatat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi PT AKT dalam kerja sama penyaluran BBM dengan total dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai US$137,29 juta.

"Sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US Dollar atau diperkirakan setara senilai Rp486 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri menggeledah empat lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi terkait importasi ponsel ilegal.

Kabag Ops Kortastipidkor, Kombes Yusuf Afandi mengatakan lima lokasi yang digeledah yaitu

Kantor PT TSL yang berlokasi di Komplek Ruko Suryo Inti Permata Juanda, Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya, Rumah Saudara AHT yang berlokasi di Perumahan Permata Tropodo, Kabupaten Sidoarjo dan dua cafe di Sidoarjo.

"Penyidik Kortastipidkor Polri melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait importasi telepon seluler yang tidak sesuai ketentuan," ujar Yusuf saat dihubungi, Kamis (25/6/2025).

Dia menjelaskan, penggeledahan ini dilakukan berdasarkan izindari pengadilan dan merupakan bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi alat bukti.

Nantinya, alat bukti tersebut bakal menjadi dasar untuk Kortastipidkor Polri menetapkan tersangka atau sosok yang bertanggung jawab dalam perkara ini.

"Guna kepentingan penetapan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta pemberkasan untuk kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Adapun, dari penggeledahan ini penyidik telah menyita sejumlah alat bukti mulai dari dokumen, barang bukti elektronik hingga barang bukti lainnya.

"Keseluruhan barang bukti yang diamankan akan didalami dan dianalisi oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan berikutnya," pungkasnya.

JAKARTA - Tiga orang perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri mendapat penugasan baru dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortastipidkor. Ketiganya merupakan bagian dari 108 perwira tinggi kepolisian dari berbagai jabatan strategis di Polri yang dimutasi pada 7 Mei 2026.

Mutasi Polri ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar pada 7 Mei 2026.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, dikutip Jumat (5/6/2026).

Isir menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

Dia menambahkan, pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Isir.

Daftar Lengkap 3 Pati dan Pamen Dimutasi Kapolri ke Kortastipidkor:

1. Irjen Pol Arief Adiharsa

Jabatan lama: Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama TK I Kortastipidkor Polri

2. Brigjen Pol Boro Windu Danandito

Jabatan lama: Dircegah Kortastipidkor Polri

Jabatan baru: Wakakortastipidkor Polri

3. Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah

Jabatan lama: Wadirtindak Kortastipidkor Polri

Jabatan baru: Dircegah Kortastipidkor Polri

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi kepada 54 Perwira Tinggi (Pati) hingga Perwira Menengah (Pamen) Polri. Dalam mutasi pada Jumat, 27 Februari 2026 tersebut, jajaran Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dirombak.

Mutasi tersebut tertuang dalam satu Surat Telegram (ST) Kapolri dengan nomor ST/440/II/KEP./2026 tertanggal 27 Februari 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir mengungkapkan bahwa mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus upaya penyegaran dan penguatan kelembagaan.

"Mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Polri adalah hal yang wajar sebagai bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme anggota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Isir, Minggu (1/3/2026).

Dalam ST tersebut, tercatat sebanyak 54 personel yang dimutasi, dengan rincian 3 personel dalam kategori evaluasi/demosi, 44 personel promosi maupun pergeseran setara (flat), serta 7 personel memasuki masa pensiun.

Berikut jajaran Kortastipidkor Polri yang dirombak:

1. Irjen Pol Cahyono Wibowo

Jabatan lama: Kakortastipidkor Polri

Jabatan baru: Pati Kortastipidkor Polri (dalam rangka pensiun).

2. Brigjen Pol Totok Suharyanto

Jabatan lama: Dirtindak Kortastipidkor Polri

Jabatan baru: Kakortastipidkor Polri.

3. Brigjen Pol Roberthus Yohanes De Deo Tresna Eka Trimana

Jabatan lama: DirP2A Kortastipidkor Polri

Jabatan baru: Dirtindak Kortastipidkor Polri.

4. Brigjen Pol Indra Lutrianto Amstono

Jabatan lama: Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Bareskrim Polri

Jabatan baru: DirP2A Kortastipidkor Polri.

5. Brigjen Pol Arief Adiharsa

Jabatan lama: Wakakortastipidkor Polri

Jabatan baru: Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri.

6. Kombes Pol Mulya Hakim Solichin

Jabatan lama: Wadircegah Kortastipidkor Polri

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama Tk II Kortastipidkor Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla hari ini, Kamis (20/11/2025).

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu sudah memenuhi panggilan polisi. "Barusan dilaporan penyidik bahwa HK sudah datang," ujar Totok saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Totok mengatakan pemeriksaan Halim dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

Selain Halim Kalla, Totok mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa memeriksa Direktur PT Praba Indopersada Hartanto Yohanes Lim (HYL) dengan 57 pertanyaan pada Rabu (19/11/2025). "Tersangka HYL kemarin sudah diperiksa," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2x50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat.

Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri memeriksa Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN), Halim Kalla hari ini, Kamis (20/11/2025).

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigjen Totok Suharyanto mengatakan adik dari Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla itu sudah memenuhi panggilan polisi. "Barusan dilaporan penyidik bahwa HK sudah datang," ujar Totok saat dikonfirmasi, Kamis (20/11/2025).

Totok mengatakan pemeriksaan Halim dilakukan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar.

Selain Halim Kalla, Totok mengemukakan bahwa pihaknya telah memeriksa memeriksa Direktur PT Praba Indopersada Hartanto Yohanes Lim (HYL) dengan 57 pertanyaan pada Rabu (19/11/2025). "Tersangka HYL kemarin sudah diperiksa," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selain Halim, eks Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar (FM), Dirut PT BRN berinisial RR dan HYL turut menjadi tersangka.

Adapun, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2x50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat.

Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak. Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Adik Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Halim Kalla batal diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Sejatinya, Halim Kalla bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar pada hari ini, Rabu (12/11/2025).

Namun, menurut Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri Brigjen Totok Suharyanto, Halim Kalla telah meminta penjadwalan ulang pekan depan pada Kamis (20/11/2025).

Selain itu, Direktur PT Praba Indopersada, Hartanto Yohanes Lim (HYL) batal diperiksa dan bakal kembali dipanggil pada Selasa (18/11/2025).

"Untuk hari ini, tersangka HK dan HYL tidak datang karena keduanya mengajukan srt reschedule pekan depan," tutur Totok saat dikonfirmasi, Rabu (12/11/2025).

Dia menambahkan, Halim Kalla selaku Direktur PT Bakti Rekan Nusa (BRN) beserta Hartanto Yohanes tak dapat menghadiri panggilan kali ini karena berkaitan dengan kondisi kesehatannya.

"Tanggal 18 November untuk yang HYL dan tanggal 20 November untuk HK karena alasan sakit," pungkasnya.

Sekadar informasi, Halim ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan kongkalikong dengan Fahmi Mochtar (FM) dalam proyek PLTU dengan kapasitas output sebesar 2x50 MegaWatt dari PLN di Kalimantan Barat.

Namun, proyek tersebut dinyatakan mangkrak meski sudah dilakukan 10 kali perpanjang kontrak.

Adapun, kerugian negara dalam proyek ini dihitung dengan pengeluaran dana oleh PT PLN (Persero) sebesar Rp323 miliar untuk pekerjaan konstruksi sipil dan US$62,4 juta untuk mechanical electrical. Dengan demikian, total kerugian perkara ini mencapai mencapai Rp1,35 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) selaku BUMD.

Wadir Penindakan Kortas Tipikor Polri, Kombes Bhakti Eri Nurmansyah mengatakan dua tersangka itu adalah Rahman Akil selaku Dirut PT SPR pada 2010-2015.

Tersangka kedua yakni Debby Riauma Sari selaku Direktur Keuangan PT SPR pada 2010-2015, sekaligus selaku pemegang otorisasi keuangan.

"Berdasarkan perolehan hasil penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya perolehan kecukupan bukti, maka penyidik menetapkan dua orang tersangka [Rahman dan Debby]," ujar Bhakti di Mabes Polri, Selasa (21/10/2025).

Dia menjelaskan kasus ini bermula saat PT SPR mendirikan anak usahanya bernama PT SPR Langgak untuk menjalankan usaha dalam bidang pertambangan di Blok Langgak, Riau.

Dalam hal ini, Rahman Akil juga didapuk sebagai Dirut PT SPR Langgak. Kemudian, Ditjen Migas Kementerian ESDM menerbitkan surat penawaran langsung untuk mengelola blok wilayah kerja Langgak pada November 2009.

Dalam surat itu, tertera Rahman Akil selaku Dirut PT SPR dan Direktur Kingswood Capital Ltd (KCL) Louis Alexander Pieris menjadi pemenangan penawaran langsung untuk mengelola blok wilayah kerja Langgak.

"Pada 30 November 2009, konsorsium SPR dan KCL ini melakukan kerja sama atau produk sharing kontrak checking kementerian ESDM untuk jangka waktu 20 tahun yang berlaku efektif sejak April 2010 sampai 2030," imbuhnya.

Kontrak kerja sama itu kemudian telah disetujui BP Migas dan Rahman, Louis hingga Kementerian ESDM dengan kesepakatan PT SPR dan KCL mendapatkan partisipasi sebesar 50%.

Kemudian, Rahman dan Louis meneken kerja sama untuk menunjuk PT SPR Langgak sebagai operator atas wilayah kerja blok migas langgak tersebut pada April 2010.

Namun, dalam pelaksanaan kerjanya tindakan Rahman Akil dinilai tidak mengikuti prinsip Good and Clean Government hingga menyebabkan kerugian terhadap PT SPR selaku BUMD.

Misalnya, dalam proses pengadaan tidak dilandasi analisa dan kebutuhan dalam proses pengadaan; melakukan kelalaian pada pencatatan overlifting yang merugikan perusahaan; dan tidak menjalankan tugas dengan baik selaku pihak yang memiliki otoritas sebagai pengelola keuangan pada PT SPR.

"Terlebih mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang," tutur Bhakti.

Bhakti mengemukakan bahwa berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp33 miliar dan US$3.000.

"Hasil perhitungan kerugian keuangan negara bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP, terdapat kerugian negara sebesar Rp33.296.257.959 dan US$3.000," pungkasnya.