Bisnis.com, JAKARTA — Lanskap bisnis perkantoran di Jakarta masih belum mengalami pemulihan signifikan usai sempat dihantam pandemi Covid-19. Kini, sektor perkantoran kembali menghadapi tantangan berat yang dipengaruhi perubahan pola kerja hingga efisiensi yang dilakukan perusahaan.

Wakil Ketua Umum Realestate Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menilai bahwa pandemi Covid-19 telah mengubah secara fundamental cara dunia usaha berkomunikasi. Perubahan kebiasaan ini berdampak langsung pada operasional harian perusahaan.

Penerapan skema Work From Home (WFH) dan Work From Anywhere (WFA) hingga rutinitas rapat secara daring kini telah menjadi norma baru. Kondisi ini secara otomatis menekan permintaan dunia usaha terhadap luasan ruang kantor (office space) di gedung-gedung besar.

Bambang menekankan adanya tren menarik di mana sebagian pengusaha kini lebih melirik rumah kantor (rukan) dibandingkan menyewa lantai di office tower yang eksklusif. Hal ini menandakan adanya pergeseran prioritas di kalangan pelaku bisnis.

"Karena itu memang kebutuhan dunia usaha terhadap space office menjadi menurun. Belum lagi ada tren untuk sebagian pengusaha lebih menyukai sewa Rukan dibanding di office tower yang eksklusif," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Senin (13/4/2026).

Penghematan biaya operasional menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk memilih opsi ruang yang lebih terjangkau, tapi tetap fungsional.

Tekanan terhadap tingkat hunian atau okupansi perkantoran juga semakin terdistorsi oleh menjamurnya penyedia coworking space. Kehadiran ruang kerja bersama ini menawarkan fleksibilitas yang membuat kebutuhan akan kantor konvensional terus menyusut.

Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemilik gedung untuk mempertahankan penyewa lama sekaligus menarik penyewa baru. Pasar kini berada dalam posisi yang sangat kompetitif dengan ketersediaan ruang yang melimpah.

Guna menggairahkan kembali pasar properti perkantoran, Bambang menekankan perlunya intervensi dari pemerintah. Iklim investasi harus dibuat lebih kondusif agar mampu menarik minat para pemain besar.

Pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi investor skala besar dan investor asing untuk melakukan ekspansi di Indonesia. Hal ini dianggap sebagai katalis utama untuk mengungkit kembali permintaan ruang kantor secara nasional.

Tanpa adanya gelombang ekspansi bisnis yang masif, penyerapan stok ruang kantor yang kosong akan berjalan lambat. Oleh karena itu, daya tarik ekonomi nasional menjadi faktor penentu bagi masa depan sektor ini.

"Yang perlu dilakukan pemerintah agar sektor perkantoran bisa membaik lebih ke memberikan dukungan terhadap iklim investasi dan insentif bagi investor besar dan investor asing. Ini yang pasti bisa mengungkit kebutuhan office space kita," ujarnya.

Resiliensi di Balik Strategi Kawasan Terintegrasi

Mengamini hal tersebut, PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) menyebut memang adanya pelemahan okupansi pascapandemi. Hal itu terjadi tak lain akibat pola kerja fleksibel. Namun, kinerja perkantoran PWON diklaim relatif resilien.

"Secara global, tren okupansi perkantoran memang mengalami pelemahan pascapandemi Covid-19, seiring dengan perubahan pola kerja yang lebih fleksibel. Namun demikian, kinerja perkantoran Pakuwon Jati (PWON) tetap relatif resilien," ujar Corporate Secretary PWON, Minarto Basuki kepada Bisnis.

Minarto menambahkan, saat ini tingkat keterisian unit masih berada di zona sehat. Portofolio perkantoran Pakuwon tercatat memiliki rentang okupansi di kisaran 70% hingga 99% di berbagai wilayah.

Dia menjelaskan stabilitas tingkat okupansi itu dicapai lewat kombinasi skema strata title dan leasing. Skema penjualan unit itu diklaim efektif memitigasi risiko kekosongan ruang yang berkepanjangan pada aset perkantoran.

Selain itu, lokasi gedung yang berada di dalam kawasan superblock terintegrasi menjadi nilai jual utama. Akses langsung ke pusat perbelanjaan dan hunian menawarkan kenyamanan yang tetap dicari oleh para penyewa saat ini.

"Keunggulan lokasi ini menjadi nilai tambah yang menjaga daya tarik bagi tenant maupun pemilik unit. Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini tingkat okupansi perkantoran PWON masih tergolong sehat, berada pada kisaran 70% hingga 99%," tambah Minarto.

Proyeksi Pemulihan Penuh 2029

Meskipun saat ini pertumbuhan pasar perkantoran masih moderat, optimisme mulai muncul dari para analis pasar. Head of Research Colliers Indonesia, Ferry Salanto, memproyeksikan sektor perkantoran di Jakarta akan memasuki fase pemulihan penuh dalam tiga tahun ke depan.

Membaiknya kondisi ekonomi nasional serta terbatasnya pasokan gedung baru menjadi motor penggerak utama. Colliers mencatat tingkat okupansi di kawasan pusat bisnis (CBD) diperkirakan melesat hingga 83,5% pada 2029 mendatang.

Ferry menjelaskan bahwa minimnya suplai baru pada tahun-tahun mendatang akan memaksa penyewa menyerap stok ruang kosong yang ada. Pada 2027, diprediksi tidak akan ada proyek gedung kantor baru yang rampung di Jakarta.

"Pasok di tahun 2027 tidak ada, dan kemudian baru muncul di tahun 2028. Dengan kondisi pasok yang tumbuh sangat moderat ini, menurut kami ini bisa menjadi modal bagi sektor ini untuk bersiap menuju fase pemulihan," tambah Ferry.

Sektor finansial dan teknologi masih diprediksi menjadi penggerak utama penyerapan ruang. Di sisi lain, tren bangunan hijau (green building) kini menjadi syarat mutlak bagi perusahaan asing untuk meningkatkan nilai tawar gedung tersebut.

Saat ini, sekitar 3 juta meter persegi ruang kantor di Jakarta masih dalam kondisi kosong. Komposisi kekosongan terbesar didominasi oleh gedung kelas A dan B, yang kini bersiap menyambut siklus pertumbuhan baru menuju 2029.

Data historis Colliers Indonesia menggambarkan perjalanan terjal pasar perkantoran Jakarta dalam satu dekade terakhir. Sebelum badai pandemi menghantam pada 2019, tingkat hunian gedung perkantoran masih perkasa di level tertinggi sekitar 83%.

Namun, keseimbangan pasar goyah memasuki tahun 2022 akibat pembatasan mobilitas yang masif. Okupansi di kawasan pusat bisnis (CBD) merosot tajam ke angka 76%, sementara area di luar CBD terperosok lebih dalam ke level 73%.

Tekanan belum berakhir hingga 2025, di mana tingkat hunian terus melandai dan tertahan di kisaran 74% hingga 75% untuk wilayah CBD. Periode ini menjadi fase konsolidasi sekaligus titik terendah bagi para pengelola gedung komersial di ibu kota.

Sinyal positif baru mulai terlihat pada kuartal I/2026 dengan tingkat hunian yang merangkak naik ke posisi 75,7%. Hingga tutup tahun 2026, pasar diproyeksikan terus menanjak secara moderat hingga menyentuh level 77,6%.

Fase pemulihan penuh diperkirakan akan memuncak pada tahun 2029 mendatang. Target okupansi dibidik mampu menembus angka 83,5%, yang secara simbolis akan melampaui rekor pencapaian pada masa pra-pandemi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan work from home (WFH) satu hari per minggu bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai belum memberikan dampak langsung terhadap kinerja pasar perkantoran komersial. Meski demikian, hal ini menjadi sinyal perubahan struktural pola kerja yang perlu diantisipasi pelaku industri.

Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto menilai kebijakan tersebut pada dasarnya menyasar ASN yang mayoritas bekerja di gedung milik pemerintah, sehingga tidak berkorelasi langsung dengan tingkat hunian gedung perkantoran komersial.

Dengan kondisi tersebut, tidak terjadi tekanan permintaan secara langsung terhadap pasar perkantoran, baik dari sisi okupansi maupun aktivitas penyewaan ruang.

“Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak akan menciptakan demand shock langsung pada pasar perkantoran komersial,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, tenant utama gedung perkantoran komersial, seperti perusahaan swasta dan multinasional, tidak terikat kebijakan tersebut. Selain itu, sebagian besar korporasi telah lebih dulu menerapkan pola kerja hybrid sejak pandemi, sehingga tidak ada perubahan fundamental dalam kebutuhan ruang kantor.

Meski begitu, Ferry melihat kebijakan ini tetap relevan dalam konteks yang lebih luas sebagai sinyal arah kebijakan pemerintah terhadap pola kerja ke depan.

Menurutnya, ketika pemerintah mulai mengadopsi WFH secara resmi, hal ini berpotensi memperkuat legitimasi model kerja hybrid dan mendorong adopsi lebih luas di sektor swasta, khususnya perusahaan domestik dan BUMN.

Dalam konteks ini, dampak terhadap pasar perkantoran bersifat tidak langsung dan terjadi secara bertahap.

Alih-alih menciptakan tren baru, kebijakan ini dinilai mempercepat tren efisiensi ruang kantor yang sudah berlangsung sejak pandemi.

Perusahaan cenderung dapat mengoptimalkan penggunaan ruang melalui pengurangan luasan, penataan ulang tata letak, hingga penerapan konsep ruang kerja fleksibel.

Namun, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh transformasi pola kerja jangka panjang, bukan semata-mata akibat kebijakan WFH ASN.

Ferry menekankan pentingnya membedakan antara tingkat okupansi dan utilisasi ruang. Kebijakan ini tidak memengaruhi jumlah penyewa secara langsung, tetapi dalam jangka panjang dapat menekan tingkat utilisasi ruang kantor.

Artinya, ruang tetap disewa, tetapi tidak digunakan secara penuh setiap hari. Jika tren ini meluas, perusahaan berpotensi menyesuaikan kebutuhan ruang berdasarkan penggunaan aktual.

Dari sisi pemilik gedung, tidak ada tekanan jangka pendek terhadap kinerja aset. Namun, pelaku industri perlu mengantisipasi perubahan preferensi tenant terhadap ruang yang lebih fleksibel dan efisien.

“Dampaknya lebih bersifat antisipatif daripada reaktif,” ujarnya.

Sementara itu, dampak kebijakan ini justru dinilai lebih terasa pada sektor properti lain. Aktivitas ritel berpotensi menurun secara terbatas di kawasan perkantoran pemerintah, sementara sektor residensial berpeluang terdorong oleh meningkatnya kebutuhan hunian yang mendukung aktivitas kerja dari rumah.

Adapun sektor industri dan logistik relatif tidak terdampak oleh kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH ASN dinilai bukan sebagai pendorong utama perubahan pasar, melainkan sinyal yang memperkuat tren kerja hybrid yang telah berlangsung.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor transportasi maupun yang berhubungan dengan perkantoran diperkirakan bakal paling terdampak oleh kebijakan kerja dari rumah (work from home) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Untuk diketahui, kebijakan ini tengah digodok dan rencananya diterapkan satu hari selama satu pekan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai sektor yang paling cepat terdampak oleh kebijakan ini adalah yang bergantung pada mobilitas harian di kota-kota besar. Utamanya yang berhubungan dengan transportasi dan perkantoran.

"Terutama angkutan perkotaan, angkutan daring, penjualan BBM, parkir, jalan tol, makanan-minuman di sekitar kawasan perkantoran, dan perdagangan ritel yang hidup dari arus pekerja kantor. Kalau frekuensi perjalanan turun, omzet sektor-sektor itu ikut tertahan," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Josua memperkirakan dampaknya tidak merata di seluruh ekonomi. Menurutnya, kegiatan manufaktur, pertambangan, konstruksi, pertanian, dan logistik inti tidak akan banyak berubah secara langsung karena tetap harus beroperasi di lapangan.

Kebijakan ini dinilai bisa menggeser pola belanja dari kawasan perkantoran ke kawasan permukiman, sehingga sebagian konsumsi hanya berpindah lokasi, bukan hilang sama sekali.

"Karena itu, saya menilai dampak makronya lebih bersifat sektoral dan jangka pendek, bukan langsung menekan pertumbuhan ekonomi nasional secara besar. Di tengah itu, ekonomi domestik juga masih ditopang oleh konsumsi, manufaktur, dan aktivitas rumah tangga yang tetap kuat," tuturnya.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet turut memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian cenderung terbatas dan tidak merata. Bahkan, dia memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi juga terbatas.

Sebab, Yusuf menilai porsi konsumsi energi nasional di pusat-pusat kota masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

Dia juga melihat bahwa nantinya sektor transportasi sekaligus aktivitas penunjangnya bakal menjadi yang paling terdampak. Contohnya, angkutan umum, ride-hailing serta sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja.

"Selain itu, sektor ritel dan F&B di kawasan perkantoran juga berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya traffic pekerja. Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah," terangnya kepada Bisnis. Jadi, efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH sehari dalam sepekan guna menghemat BBM.

Dia menyebut kebijakan itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi virtual lintas kementerian dan lembaga, Selasa (24/3/2026), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin. Rapat itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).