Bisnis.com, JAKARTA — Sektor transportasi maupun yang berhubungan dengan perkantoran diperkirakan bakal paling terdampak oleh kebijakan kerja dari rumah (work from home) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Untuk diketahui, kebijakan ini tengah digodok dan rencananya diterapkan satu hari selama satu pekan untuk para aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai sektor yang paling cepat terdampak oleh kebijakan ini adalah yang bergantung pada mobilitas harian di kota-kota besar. Utamanya yang berhubungan dengan transportasi dan perkantoran.

"Terutama angkutan perkotaan, angkutan daring, penjualan BBM, parkir, jalan tol, makanan-minuman di sekitar kawasan perkantoran, dan perdagangan ritel yang hidup dari arus pekerja kantor. Kalau frekuensi perjalanan turun, omzet sektor-sektor itu ikut tertahan," terangnya kepada Bisnis, dikutip Kamis (26/3/2026).

Kendati demikian, Josua memperkirakan dampaknya tidak merata di seluruh ekonomi. Menurutnya, kegiatan manufaktur, pertambangan, konstruksi, pertanian, dan logistik inti tidak akan banyak berubah secara langsung karena tetap harus beroperasi di lapangan.

Kebijakan ini dinilai bisa menggeser pola belanja dari kawasan perkantoran ke kawasan permukiman, sehingga sebagian konsumsi hanya berpindah lokasi, bukan hilang sama sekali.

"Karena itu, saya menilai dampak makronya lebih bersifat sektoral dan jangka pendek, bukan langsung menekan pertumbuhan ekonomi nasional secara besar. Di tengah itu, ekonomi domestik juga masih ditopang oleh konsumsi, manufaktur, dan aktivitas rumah tangga yang tetap kuat," tuturnya.

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet turut memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap perekonomian cenderung terbatas dan tidak merata. Bahkan, dia memperkirakan dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi juga terbatas.

Sebab, Yusuf menilai porsi konsumsi energi nasional di pusat-pusat kota masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.

Dia juga melihat bahwa nantinya sektor transportasi sekaligus aktivitas penunjangnya bakal menjadi yang paling terdampak. Contohnya, angkutan umum, ride-hailing serta sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja.

"Selain itu, sektor ritel dan F&B di kawasan perkantoran juga berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya traffic pekerja. Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah," terangnya kepada Bisnis. Jadi, efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH sehari dalam sepekan guna menghemat BBM.

Dia menyebut kebijakan itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi virtual lintas kementerian dan lembaga, Selasa (24/3/2026), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rapat tersebut membahas rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran vs AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.

"Kami sudah sepakat kemarin. Rapat itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah senario, termasuk juga WFH satu hari per minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) menilai rencana penerapan skema work from home (WFH) satu hari sebagai langkah efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini diharapkan mampu secara efektif menekan penggunaan energi di sektor transportasi darat.

Direktur Eksekutif Pushep Bisman Bakhtiar menjelaskan bahwa kebijakan ini berpotensi menurunkan konsumsi BBM harian secara signifikan di wilayah Jakarta dan kota-kota besar lainnya.

Meski demikian, penghematan yang terjadi akibat kebijakan WFH diperkirakan masih relatif terbatas karena hanya dapat diterapkan oleh sektor-sektor tertentu.

“Memang betul kebijakan satu hari WFH berpotensi menurunkan konsumsi BBM transportasi harian, khususnya di Jakarta dan kota-kota besar. Namun, dampaknya relatif terbatas, jadi penghematannya tidak terlalu besar karena hanya sebagian sektor yang bisa menerapkan WFH. Tetapi bisa jadi sebaliknya, konsumsi energi rumah tangga justru bisa meningkat,” ujar Bisman kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).

Bisman memberikan catatan bahwa skenario ini dipandang hanya efektif sebagai langkah temporer yang menyasar bidang administrasi dan jasa yang mendukung kerja jarak jauh.

Dalam pelaksanannya, tambah Bisman, pemerintah harus tetap selektif dan proporsional dalam menentukan cakupan sektor yang dilibatkan. Pasalnya, sektor logistik dan layanan publik tidak dapat sepenuhnya menjalankan operasional dari rumah.

“Jadi penerapan kebijakan WFH ini perlu cermat dan hati-hati agar tidak mengganggu produktivitas ekonomi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang tengah mengkaji serius penerapan WFH untuk menekan konsumsi BBM di tengah fluktuasi harga energi global. Langkah strategis ini muncul menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan minyak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku setelah periode libur Idulfitri.

“PascaLebaran tapi nanti akan kita tentukan waktunya,” ungkapnya.

Rencana tersebut dipastikan akan mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah secara nasional. Pemerintah berupaya melindungi postur APBN dari tekanan fiskal yang semakin nyata akibat beban subsidi energi.

Adapun, kekhawatiran terhadap beban anggaran meningkat seiring posisi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari. Saat harga minyak dunia menembus level US$100 per barel, melampaui asumsi dalam APBN

Dalam situasi tersebut, WFH dipandang sebagai instrumen pengendalian konsumsi energi yang paling efisien tanpa memerlukan alokasi anggaran tambahan. Pengurangan pergerakan kendaraan pribadi diharapkan dapat menahan laju pengeluaran devisa untuk belanja minyak mentah.

Dalam perkembangannya, pemerintah mengaku tengah mematangkan detail waktu pelaksanaan agar skema ini tidak menghambat momentum pemulihan ekonomi pascahari raya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah menggodok kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan pemerintah daerah bisa menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

Tito meyakini kebijakan WFH sehari dalam sepekan tidak akan menimbulkan masalah, terutama dalam pelayanan terhadap masyarakat. Sebab, kebijakan WFH bukan pengalaman pertama.

Saat pandemi Covid-19, diterapkan kebijakan WFH, bahkan porsi bekerja dari kantor atau work from office (WFO) hanya 25%. Meski begitu, pelayanan kepada warga tetap berjalan.

"No problem. Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuman mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," ujar Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).

Tito mengatakan bahwa dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga pada kemarin, Selasa (24/3/2026), telah disepakati adanya skenario kebijakan WFH sehari dalam sepekan.

Namun, menurutnya kebijakan itu baru akan dilaporkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Apabila Prabowo menyepakati maka kebijakan WFH sehari dalam sepekan akan diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi juga menjelaskan wacana WFH sehari dalam sepekan merupakan tindak lanjut arahan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kebijakanwork from home(WFH) sebagai bagian dari upaya efisiensi, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut disampaikan Prasetyo dalam keterangan pers saat agenda gelar griya (open house) Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Prasetyo menjelaskan, wacana tersebut merupakan tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna yang menekankan pentingnya efisiensi energi dalam berbagai aspek kerja pemerintahan.

“Pemerintah sedang merumuskan beberapa kebijakan agar kita semua mulai menyadari pentingnya mengefisienkan diri dalam bekerja,” ujar Mensesneg.

Dia menegaskan, kebijakan ini bukan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pasokan BBM. Pemerintah memastikan bahwa ketersediaan energi dalam kondisi aman.

“Pasokan BBM tidak ada masalah, aman. Ini lebih kepada momentum untuk koreksi diri dan meningkatkan efisiensi,” kata Prasetyo.

Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah penerapan WFH satu hari dalam satu minggu. Namun, Prasetyo menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap perumusan dan belum diputuskan secara final.

“Masih kita godok. Dalam waktu dekat akan kita finalkan dan sampaikan ke masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa kebijakan WFH nantinya tidak akan berlaku untuk semua sektor. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam skema tersebut.

“Supaya tidak disalahpahami, ini tidak berlaku untuk semua. Sektor pelayanan dan industri tentu berbeda,” jelasnya.

Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Menanggapi potensi dampak terhadap sektor informal seperti yang terjadi saat pandemi, Prasetyo menyatakan pemerintah akan memperhitungkan secara matang seluruh konsekuensi kebijakan tersebut.

“Kita masih dalam tahap perumusan, tentu dampaknya juga kita pikirkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, kemungkinan besar kebijakan WFH akan lebih difokuskan pada instansi pemerintahan dibanding sektor swasta.

Pada akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Idulfitri untuk bersyukur dan mempererat silaturahmi, di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi bangsa.

“Mari kita sejenak menikmati kebersamaan di hari raya ini. Mohon maaf lahir dan batin,” tandas Prasetyo.