Bisnis.com, PADANG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut secara umum kondisi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di wilayah Sumatra masih tangguh di tengah dinamika ekonomi.

Kepala Kantor Perwakilan LPS I Wilayah Sumatra Jimmy Ardianto mengatakan secara regional, BPR/BPRS di Provinsi Lampung memiliki kondisi perbankan yang baik, bahkan secara bisnis dinilai layak menjadi bank umum.

Sementara itu, di Provinsi Sumatra Barat tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Seiring dengan itu, jumlah BPR/BPRS yang didirikan di Sumbar juga cukup banyak. Selain di Sumbar, pertumbuhan BPR/BPRS juga terjadi di Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Kami tidak memiliki data detail terkait kondisi permodalan maupun bisnis BPR/BPRS di wilayah Sumatra. Namun, untuk Sumatra Barat memang tercatat cukup banyak BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya. Sejak LPS berdiri hingga 31 Mei 2026, sebanyak 25 BPR/BPRS di Sumbar telah dicabut izin usahanya," kata dia di Padang, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan pencabutan izin usaha yang terjadi di Sumbar sejauh ini didominasi oleh kasus fraud perbankan, bukan semata-mata karena persoalan bisnis.

Artinya, kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil tidak sepenuhnya memberikan dampak terhadap kondisi perbankan di Indonesia, termasuk perbankan daerah.

Jimmy menyampaikan bahwa jika melihat sejarah berdirinya LPS pada era krisis moneter dan membandingkannya dengan kondisi saat ini, situasi ekonomi pada 2026 masih terkendali. Hal itu terlihat dari adanya BPR/BPRS di Lampung yang mampu tumbuh dengan baik.

"Jadi kondisi di era sekarang lebih aman dan baik. Artinya tidak separah pada kondisi 1998 lalu," sebutnya.

Dia juga menjelaskan bahwa untuk 25 BPR/BPRS di Sumbar yang dicabut izinnya, klaim penjaminan simpanan yang dibayarkan LPS kepada nasabah mencapai Rp120,87 miliar dari total simpanan Rp123,78 miliar. Nilai tersebut dihitung setelah memperhitungkan batas maksimum penjaminan LPS sebesar Rp2 miliar, set-off terhadap pinjaman, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

Menurutnya, tingkat rekening yang dijamin penuh oleh LPS pada BPR/BPRS di Sumbar nyaris mencapai 100%. Dari total 778.000 rekening, sebanyak 99,99% telah dijamin oleh LPS.

Kinerja tersebut, lanjut Jimmy, berada di atas target Undang-Undang LPS yang mensyaratkan cakupan minimal 90% dari total deposan. Angka itu juga melampaui rule of thumb dari International Association of Deposit Insurers (IADI) atau Asosiasi Internasional Penjamin Simpanan yang menetapkan cakupan minimal 80% deposan.

"Jadi penjamin yang diberi LPS sudah sangat baik, cakupannya nyaris 100%," ungkapnya.

Jimmy mengatakan untuk perbankan umum di Sumbar, dari total 10,32 juta rekening, sebanyak 98,78% telah dijamin oleh LPS. Dengan demikian, cakupan penjaminan pada BPR/BPRS di Sumbar lebih tinggi dibandingkan perbankan umum.

"Saya berharap kondisi BPR/BPRS ke depannya bisa terus membaik. Kami tidak ingin ada BPR/BPRS ada yang dicabut izin usahanya lagi ke depannya, karena kami sangat mendukung terus tumbuhnya perbankan ini," tutupnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) telah melakukan pendataan untuk melakukan pembayaran tahap 1 kepada nasabah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kamadana yang dilikuidasi karena fraud.

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah LPS II Surabaya Bambang S.Hidayat menjelaskan sejak dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Februari 2026 lalu, LPS telah merekonsiliasi dan memverifikasi pemilik simpanan yang layak dan simpanan tidak layak dibayar.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (UU LPS) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Pada pembayaran tahap 1 ini, LPS bergerak cepat menyelesaikan verifikasi dari simpanan milik 1.994 nasabah dari total 2.973 nasabah simpanan BPR Kamadana. Simpanan yang akan dibayarkan pada tahap 1 ini mencapai Rp25,6 miliar," jelas Bambang kepada media, Rabu (25/2/2026).

Simpanan yang dibayar ini dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dijamin oleh LPS, yang dikenal dengan sebutan 3T, yaitu T pertama Tercatat dalam pembukuan bank; kedua, Tingkat Bunga Simpanan yang diterima tidak melebihi Tingkat Bunga Penjaminan LPS; dan ketiga, Tidak diindikasikan melakukan fraud atau terbukti melakukan fraud atau tindak pidana perbankan.

“Dengan percepatan pembayaran klaim simpanan ini diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan,” ujar Bambang.

Untuk pembayaran klaim simpanan nasabah BPR Kamadana, LPS telah menunjuk bank pembayar, yaitu Bank BNI BNI KCP Kintamani, Jl Raya Penelokan, Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani, Bangli, Bali. dan, BNI KC By Pass Ngurah Rai, Jl. Bypass I Gusti Ngurah Rai No 161, Badung, Bali.

Daftar nasabah yang telah ditetapkan dalam pembayaran Tahap 1 ini dapat dilihat dalam pengumuman di kantor BPR Kamadana atau melalui website LPS dengan cara sebagai berikut:

• Masuk laman www.lps.go.id, pilih menu “Aplikasi LPS” di bagian bawah halaman website.
• Kemudian pilih menu Simpanan → Status Simpanan, kemudian pilih Bank BPR Kamadana.
• Kemudian masukan nomor rekening, lalu klik cari dan lihat status penjaminan simpanan.
• Catat No. CIF untuk dibawa ke bank pembayar guna mempercepat proses pencairannya.

Adapun Bambang meminta masyarakat Bali untuk tetap tenang dan tetap percaya untuk melakukan transaksi dan menabung di Perbankan. Menurutnya secara umum kinerja Perbankan baik Bank Umum dan BPR sangat baik, dan semua dana nasabah sudah dijamin oleh LPS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kasus fraud terkait dengan aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank yang kerugiannya ditaksir Rp 200 miliar merupakan tindakan kriminalitas yang terorganisasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan kasus penipuan dan serangan siber di sektor keuangan saat ini merupakan persoalan yang semakin kompleks dan sulit ditangani.

OJK memandang pola kejahatan yang terjadi tidak lagi bersifat individual atau dilakukan oleh pelaku tunggal, melainkan melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi. Di mana kejahatan siber tersebut dijalankan secara sistematis dan terstruktur.

“Memang persoalan nih, persoalan scam, persoalan cyber attack segala macam ini memang persoalan yang tidak mudah sekarang pada saat ini ya,” ujar Dian usai Peluncuran Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP di Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

“Karena kita menduga, OJK menduga bahwa ini adalah organisasi kriminal, bukan kejahatan individual ini sekarang, itu kejahatannya adalah kejahatan yang bisa dikatakan dari organisasi,” tambah dia.

Ia mengaku kekhawatiran utama OJK dalam kasus kejahatan siber perbankan adalah pola pelarian dana hasil kejahatan yang kini semakin sulit dilacak.

Dian menyebut dana yang berhasil dicuri tidak lagi berhenti di sistem perbankan domestik, sehingga masih bisa diblokir dengan cepat, melainkan langsung dialihkan ke aset kripto di pasar internasional.

Ketika dana sudah dikonversi dan masuk ke jaringan kripto global, otoritas keuangan praktis kehilangan jejak transaksi karena sifat kripto yang lintas negara dan tidak terikat pada satu yurisdiksi tertentu.

“Yang paling kita khawatirkan adalah pelarian dananya ini justru, kita tidak bisa blok lebih cepat karena sekarang dilarikan ke kripto internasional ya. Jadi begitu melalui, begitu ditransfer ke kripto internasional nih, ke kripto global, ini kemudian kita seperti kehilangan track,” beber Dian.

Kondisi ini membuat proses pemblokiran dan penelusuran dana menjadi jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, OJK tidak bisa bekerja sendiri.

Koordinasi intensif telah dilakukan bersama Bank Indonesia (BI) untuk merespons tantangan tersebut, terutama dalam memperkuat kerja sama lintas otoritas.

Selain itu, OJK dan Bank Indonesia juga mendorong keterlibatan lembaga-lembaga internasional dengan mengangkat isu kejahatan siber dan pelarian dana ke kripto sebagai persoalan global, bukan sekadar masalah domestik Indonesia.

“Nah ini yang sekarang justru kita sudah melakukan koordinasi antara BI dan OJK khususnya, itu untuk juga sekarang itu kita akan sedang mendorong lembaga-lembaga internasional karena kita sering hadir di berbagai pertemuan internasional untuk betul-betul mengangkat persoalan ini menjadi persoalan global, bukan persoalan domestik kita sebetulnya,” lanjutnya.

Menurut Dian, banyak negara lain juga menghadapi persoalan serupa, sehingga upaya pemberantasan kejahatan siber dan penyalahgunaan kripto tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja.

Penanganan yang efektif membutuhkan kolaborasi antar negara, baik dari sisi pengawasan, pertukaran informasi, maupun penegakan hukum.

Atas dasar itu, OJK dan Bank Indonesia telah memiliki komitmen bersama untuk mendorong kerja sama internasional agar kejahatan semacam ini dapat ditangani secara lebih terkoordinasi dan menyeluruh.

“Karena sebetulnya banyak negara kena juga gitu ya. Nah ini yang pemberantasannya tidak bisa dilakukan oleh satu negara seperti kita, terutama juga oleh seluruh negara terkait gitu. Nah itu yang sedang akan kita lakukan, itu sudah ada komitmen kita dengan Bank Indonesia untuk melakukan itu,” ucapnya.

Bank Indonesia sebelumnya telah merespons kasus pembobolan beberapa bank melalui BI Fast.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan saat ini kasus tengah ditangani oleh pihak berwajib. Sambil pihaknya masih mencermati perkembangan penanganan kasus tersebut.

"BI terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (8/12/2025).

Denny memastikan pengembangan dan pengoperasian BI-Fast terus dilakukan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku, termasuk pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI yang telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman.

“BI dan industri sistem pembayaran senantiasa terus berupaya memperkuat keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional serta keberlanjutan transformasi digital di sektor keuangan," ungkap Denny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) buka suara terkait kasus pembobolan beberapa bank melalui BI Fast.

Nilai kerugian dari kasus fraud berupa aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank ini diperkirakan mencapai Rp 200 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, mengatakan bahwa saat ini kasus tengah ditangani oleh pihak berwajib.

Pihaknya masih terus mencermati perkembangan penanganan kasus tersebut. "BI terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (8/12/2025).

Denny memastikan bahwa pengembangan dan pengoperasian BI-Fast terus dilakukan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku, termasuk pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI yang telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman.

"BI dan industri sistem pembayaran senantiasa terus berupaya memperkuat keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional serta keberlanjutan transformasi digital di sektor keuangan," ucapnya.

Meski begitu, BI mengingatkan peserta BI-Fast, atau dalam hal ini perbankan, juga harus memperhatikan pengamanan di sisi internal, termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Di sisi lain, perbankan yang mengalami kasus fraud itu telah diminta untuk melakukan penguatan prosedur pengamanan transaksi.

Sebab, sebagai penyelenggara jasa keuangan, perbankan harus menjaga keamanan transaksinya sebagai upaya perlindungan konsumen. "Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan perlindungan konsumen terpenuhi," ucapnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak ragu dan dapat terus bertransaksi dengan BI Fast.

"Masyarakat juga kami imbau untuk selalu memeriksa kembali data transaksi, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta memanfaatkan fitur notifikasi untuk memantau aktivitas rekening," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kasus dugaan fraud yang terjadi di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), tepatnya di Kantor Cabang Cilegon. Kasus ini menyeret oknum yang menyalurkan kredit dengan jaminan dana milik nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut kasus ini telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT Bank Maybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor Cabang Cilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Dian menegaskan, proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini tengah berjalan. OJK, kata dia, menghormati dan mendukung langkah penegakan hukum agar memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, khususnya nasabah yang dirugikan.

"OJK akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus ini, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan Bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) harus mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada keluarga mendiang Kent Lisandi.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Kent selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan BNII.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

"Menyatakan Penggugat sebagai Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak dan wewenang untuk melakukan pencairan dan menarik atas dana sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Bank Maybank Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan," tulis putusan perkara yang dilihat CNBC Indonesia pada Jumat (24/10/2025).

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan, namun berhak untuk menempuh upaya hukum lainnya.

"Terkait dengan hal ini, Maybank Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam menjaga kepentingan perusahaan," kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," terang Bayu.

Ia menambahkan, Maybank Indonesia senantiasa menjalankan layanan perbankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan kehati-hatian , ketentuan OJK dan aturan terkait lain di sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia.