Bisnis.com, MALANG – Bea Cukai Malang kembali berhasil mengamankan penerimaan negara melalui penindakan terhadap pengangkutan Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau ilegal sebanyak 1.026.600 batang rokok yang diduga akan didistribusikan keluar wilayah Malang dalam dua operasi penindakan.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan dalam operasi yang dilaksanakan pada Sabtu (20/6/2026) dini hari, petugas berhasil mengamankan hampir satu juta batang rokok ilegal beserta sarana pengangkutnya.

“Sekitar pukul 00.05 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi mengenai sebuah kendaraan yang diduga mengangkut Barang Kena Cukai Hasil Tembakau ilegal. Kendaraan tersebut berupa mobil bus model microbus berwarna putih yang diperkirakan akan melintas keluar wilayah Malang,” katanya dikutip Selasa (30/6/2026).

Menindaklanjuti informasi tersebut, kata dia, tim segera melaksanakan patroli darat dan memperketat pemantauan pada jalur distribusi rokok ilegal di perbatasan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan dan penyisiran di lapangan, petugas berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud sedang melintas dari wilayah Kepanjen menuju Kecamatan Pagak.

Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan di Jalan Bandarangin, Desa Sumberrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek, di antaranya ESS dan Marbol, yang tidak dilekati pita cukai.

“Secara keseluruhan, petugas mengamankan 49.000 bungkus rokok ilegal dengan total 977.200 batang,” ucapnya.

Atas temuan tersebut, Bea Cukai Malang menerbitkan Surat Bukti Penindakan dan membawa Sopir, kendaraan, serta seluruh barang bukti ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penindakan tersebut, nilai barang yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai Rp1.451.142.000, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp723.991.200 yang berhasil diselamatkan.

Selanjutnya, Bea Cukai Malang kembali berhasil menggagalkan upaya pengiriman Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau ilegal yang diduga akan didistribusikan keluar wilayah Malang.

Penindakan yang berlangsung pada Minggu (21/6/2026) dini hari ini diawali dari informasi intelijen yang diterima Tim Bea Cukai Malang sekitar pukul 00.15 WIB mengenai sebuah mobil penumpang berwarna abu-abu metalik yang diduga mengangkut rokok ilegal.

Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera melaksanakan patroli darat dan pemantauan pada jalur distribusi rokok ilegal di perbatasan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan, petugas berhasil menemukan kendaraan yang dimaksud sedang melintas di wilayah Sumberpucung dan bergerak menuju Kabupaten Blitar.

Karena kendaraan terus melaju hingga memasuki wilayah kerja Bea Cukai Blitar, Tim Bea Cukai Malang segera melakukan koordinasi dengan Tim Bea Cukai Blitar agar proses pengejaran dapat dilaksanakan secara efektif.

Kendaraan akhirnya berhasil dihentikan di Jalan Raya Selorejo, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) dari berbagai merek, di antaranya Alphard dan Sport, yang tidak dilekati pita cukai.

Total barang bukti yang berhasil diamankan sebanyak 2.550 bungkus atau 49.400 batang rokok ilegal. Atas temuan tersebut, Bea Cukai Malang melakukan penindakan dan membawa Sopir, kendaraan, beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp36.948.400, dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp73.519.000.

Johan Pandores menyampaikan, Bea Cukai Malang terus memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan informasi intelijen, patroli lapangan, serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk menekan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal serta segera melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan penerimaan negara tetap terjaga.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Ceruk pasar ilegal yang terus meluas menjadi daya tarik bagi produsen ilegal untuk tidak jera dalam memproduksi dan mendistribusikan rokok ilegal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi tim bea cukai dalam memberantas rokok ilegal, ditengah keterbatasan sumberdaya tim Bea Cukai, maka penindakan di lini distribusi sepertinya kurang efektif memberantas rokok ilegal.

Solusi terbaiknya, dia mengusulkan, dengan memperkuat tim Bea Cukai melakukan penindakan pada hulunya atau pada produsennya. Jika hal ini dilakukan, maka pasar dan iklim IHT akan semakin kondusif serta penerimaan negara dari cukai akan meningkat drastis tanpa harus menambah kebijakan yang destruktif.

Kebijakan dimaksud, kata dia, seperti rencana penambahan layer baru untuk mengakomodasi produsen rokok ilegal. Penambahan layer baru tidak signifikan dalam meningkatkan penerimaan cukai karena produsen ilegal sudah terlalu nyaman dengan praktik ilegal yang dilakukan selama ini. Penambahan layer baru diprediksi hanya akan mampu menarik sedikit produsen masuk ke ranah legal.(K24)

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan peredaran 464.800 batang rokok ilegal lewat operasi penindakan di dua tempat, yakni patroli di jalan raya dan jalan tol Pandaan-Malang.

Kepala Bea Cukai Malang, Johan Pandores, mengatakan pada Minggu (10/5/2026) sekitar pukul 18.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan pengangkutan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal menggunakan mobil penumpang model minibus warna silver yang diduga akan keluar dari wilayah Malang.

“Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera bergerak melakukan patroli darat dan pemantauan jalur distribusi rokok ilegal di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Malang,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan hasil penyusuran dan analisis profil kendaraan, petugas berhasil mengidentifikasi kendaraan target yang tengah melintas di kawasan Blimbing, Kota Malang.

Tim kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Raya Karanglo, Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Setelah kendaraan berhasil diamankan, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut beserta barang muatan di dalamnya.

Sekitar pukul 18.45 WIB, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut mengangkut BKC HT ilegal berbagai jenis dan merek, antara lain Marbol, Manchester, dan lainnya tanpa dilekati pita cukai. Barang ilegal tersebut ditemukan sebanyak 9.230 bungkus dengan total mencapai 183.800 batang rokok.

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penindakan dengan membawa sopir, sarana pengangkut, serta seluruh barang hasil penindakan kemudian dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang untuk menjalani pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari hasil penindakan ini, total perkiraan nilai barang mencapai Rp276.076.000 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp138.849.600.

Sebelumnya, pada Jumat (8/5/2026) sekitar pukul 22.30 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi intelijen terkait dugaan adanya pengangkutan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal menggunakan kendaraan penumpang warna putih yang diduga memasuki wilayah Malang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim segera bergerak melaksanakan patroli darat dan pemantauan jalur distribusi rokok ilegal di wilayah perbatasan Kota dan Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan dan penyusuran di lapangan, petugas berhasil mengidentifikasi kendaraan yang dimaksud sedang melintas di ruas Tol Pandaan–Malang. Tim kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Pintu Tol Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Setelah kendaraan berhasil diamankan, petugas langsung melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut beserta barang muatan di dalamnya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kendaraan tersebut mengangkut BKC HT jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) ilegal yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dalam bentuk batangan. Barang tersebut menggunakan tipping Marbol sebanyak 11 karton dengan total kurang lebih 281.000 batang rokok ilegal.

Atas temuan tersebut, Tim Bea Cukai Malang melakukan penindakan dan membawa sopir, sarana pengangkut, dan seluruh barang hasil penindakan ke Kantor Bea Cukai Malang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dari hasil penindakan tersebut, total perkiraan nilai barang mencapai Rp417.285.000 dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp209.626.000.

Johan menegaskan, peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berdampak pada iklim usaha dan keberlangsungan industri hasil tembakau yang taat aturan.

“Pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal akan terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Keberadaan rokok ilegal tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga terhadap tatanan perekonomian yang adil dan berkelanjutan,” ucapnya. (K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan menutup seluruh pabrik rokok ilegal tanpa kompromi setelah skema baru struktur cukai diberlakukan.

Langkah ini menjadi sinyal berakhirnya masa toleransi bagi pelaku usaha yang selama ini beroperasi di luar ketentuan.

Purbaya menyatakan, pemerintah saat ini masih memberi ruang terbatas bagi pelaku rokok ilegal.

Namun, begitu jalur legal melalui penyesuaian layer cukai dibuka, tidak akan ada lagi kelonggaran.

“Nanti setelah itu (layer cukai baru) berlaku, tidak ada lagi perusahaan rokok ilegal yang kami diamkan. Begitu ketahuan, tutup,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan skema layer cukai sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha ilegal agar beralih ke sistem resmi.

Kebijakan ini dirancang sebagai fase transisi sebelum penegakan hukum dilakukan secara penuh.

Menurut dia, setelah opsi legalisasi tersedia, seluruh pelaku usaha wajib mematuhi aturan yang berlaku.

Jika tetap beroperasi secara ilegal, tindakan tegas akan langsung diterapkan. “Sekarang masih ada semacam kelonggaran sedikit. Tapi begitu sudah terbuka, mereka harus masuk. Kalau tidak, kami tutup dengan tegas,” kata Purbaya.

Rencana kebijakan tersebut akan segera dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut setelah masa reses.

Pemerintah menargetkan implementasi aturan dapat segera berjalan dalam waktu dekat.

Pengetatan ini juga akan didukung oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik ilegal di industri hasil tembakau.

Selain rokok ilegal, pemerintah juga memperluas operasi penindakan terhadap aktivitas ilegal lainnya, termasuk peredaran narkotika.

Purbaya menegaskan langkah ini merupakan bagian dari upaya membersihkan praktik ilegal sekaligus memperkuat kepatuhan dan penerimaan negara dari sektor cukai.

Di sisi lain Pelaksana Harian Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Ferry Ardianto menyampaikan bahwa skema penambahan layer dalam struktur cukai saat ini masih dalam tahap finalisasi.

Terutama terkait penentuan durasi masa transisi serta jangka waktu yang akan diberikan kepada pelaku usaha untuk menyesuaikan diri.

Ketentuan tersebut kata Ferry tengah dibahas dan ditargetkan akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

Kebijakan ini dinilai Ferry berpotensi menekan jumlah pelaku usaha ilegal dengan mendorong mereka masuk ke dalam sistem resmi.

Kami akan memberikan kesempatan untuk kemudian akan dilakukan perlindungan strategi sebagai mereka yang masih di luar sistem setelah penambahan layer cukai ini dilakukan," jelasnya.

Hingga Maret 2026, Penindakan rokok ilegal telah dilaksanakan sebanyak 3.851 kali naik 26,7 persen year-on-year, dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 422 Juta batang atau 66,4 persen year-on-year. Lalu dari sisi penindakan Narkotika telah dilaksanakan sebanyak 325 kali dengan barang bukti mencapai 1,27 ton.

Bisnis.com, MALANG — Bea Cukai Malang berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak 160.000 batang dalam minibus.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang Johan Pandores mengatakan pada Jumat (13/3/2026) sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Bea Cukai Malang menerima informasi masyarakat terkait adanya sarana pengangkut berupa mobil penumpang jenis minibus berwarna putih yang diduga membawa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) ilegal dan akan melintasi wilayah Kota Malang.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, tim segera melakukan patroli darat dan pemantauan intensif di jalur distribusi yang dicurigai, khususnya di wilayah perbatasan Kota Malang,” katanya, Selasa (24/3/2026).

Berdasarkan hasil analisis profil kendaraan dan pola distribusi, tim berhasil mengidentifikasi kendaraan target yang tengah melintas di wilayah Pakis menuju arah Arjosari, Kota Malang.

Tim kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan kendaraan tersebut di Jalan Teluk Cendrawasih, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sekitar pukul 22.00 WIB, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut dimaksud.

Dari hasil pemeriksaan, ditemukan muatan berupa BKC HT jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek King Garet yang dilekati pita cukai yang diduga palsu. Barang bukti yang diamankan sebanyak 10 karton atau setara dengan 8.000 bungkus, dengan total 160.000 batang rokok.

Atas penindakan tersebut, total nilai barang diperkirakan mencapai Rp237.600.000, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp119.360.000.

Selanjutnya, terhadap barang bukti dan sarana pengangkut telah diamankan untuk dilakukan penelitian dan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku.

"Bea Cukai akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat. Penindakan ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan mengganggu iklim usaha yang sehat," tegasnya.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilaioperasi penindakan rokok ilegal yang terus dilakukan menjadi kunci untuk mempersempit peredaran rokok ilegal.

Tekanan yang terus bertubi dari berbagai aturan fiskal dan nonfiskal, terlebih dengan aturan non fiskal yang santer terkait dengan pengaturan kadar nikotin dan tar akan memberikan tekanan yang lebih besar bagi IHT yang sudah sangat padat aturan.

Selain itu rencana aturan tersebut juga akan berimbas besar pada petani tembakau, karena produksi tembakau dalam negeri sebagian besar tidak akan mampu terserap oleh pabrikan jika rencana aturan pembatasan nikotin dan tar tersebut diterapkan.

Oleh karena itu, dia mengingatkan, di tengah kebutuhan penerimaan negara yang tinggi, pemerintah diharapkan tidak lagi menambah beban pada sektor IHT dengan berbagai aturan tambahan yang memberatkan dan berdampak signifikan pada kerugian rantai pasok IHT.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengungkapkan rata-rata dana yang dikembalikan penerima beasiswa jenjang doktoral (S3) yang melanggar kewajiban pulang ke Tanah Air sekitar Rp2 miliar per orang.

Sementara itu, untuk program magister (S2), nilai pengembalian berada di bawah Rp1 miliar per orang.

"Iya yang sudah bayar itu ada yang dalam negeri, ada yang di luar negeri juga ada," ujar Sudarto di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (25/2).

Sudarto menjelaskan besaran pengembalian bergantung pada jenjang pendidikan yang ditempuh awardee.

"Ini rata-rata ya, mohon maaf ya, antara sekitar Rp2 miliar satu orang untuk yang PhD (S3), ada yang master (S2) di bawah Rp1 miliar," katanya.

Sudarto menjelaskan dana tersebut telah diterima kembali oleh negara melalui mekanisme yang berlaku.

Terkait mekanisme pembayaran, LPDP memberi ruang bagi penerima untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Ada yang melunasi sekaligus, ada pula yang mencicil.

"Ada yang bisa langsung bayar, ada yang (cicil). Kalau Anda tiba-tiba nggak kerja kan nggak bisa tiba-tiba punya uang segitu. Kita kan at the end harus menyelamatkan keuangan negara," tegas Sudarto.

Sudarto menyebut total delapan orang telah dijatuhi sanksi pengembalian dana karena tidak memenuhi kewajiban kontribusi atau pengabdian setelah menyelesaikan studi.

"Delapan orang yang disampaikan tadi sama-sama tidak berkontribusi (melakukan kewajiban bekerja atau mengabdi)," ujarnya.

Secara keseluruhan, LPDP telah meneliti lebih dari 600 penerima beasiswa. Dari hasil evaluasi tersebut, sebanyak 44 orang masuk dalam daftar penindakan.

"Yang sudah ditetapkan sanksi termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," kata Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (24/2).

Sudarto menegaskan setiap awardee telah memahami konsekuensi aturan sejak awal karena memegang buku pedoman serta menandatangani perjanjian.

Selain itu, LPDP juga memastikan seluruh kasus diproses secara objektif dan proporsional demi menjaga akuntabilitas pengelolaan dana publik.

sedikitnya lima strategi penindakan yang dijalankan guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan memberantas praktik persekongkolan

Jakarta (ANTARA) - Upaya pemerintah mengejar tax ratio di kisaran 11–12 persen bukan sekadar target teknokratis dalam APBN, melainkan cerminan dari kebutuhan struktural untuk memperkuat fondasi fiskal negara.

Selama beberapa tahun terakhir, rasio perpajakan Indonesia cenderung stagnan di sekitar 10 persen meskipun aktivitas ekonomi dan perdagangan menunjukkan pemulihan setelah pandemi.

Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang yang masih lebar antara potensi dan realisasi penerimaan negara. Jurang itu sebagian besar disebabkan oleh kebocoran, rendahnya kepatuhan, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak.

Dalam konteks tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa peningkatan tax ratio tidak dapat dicapai hanya melalui penyesuaian tarif atau perluasan insentif, tetapi harus ditempuh melalui penindakan yang tegas dan penguatan kepatuhan pajak yang berkeadilan.

Fokus kebijakan bergeser dari pendekatan administratif semata menuju strategi penegakan hukum yang terkoordinasi, berbasis risiko, dan menyasar kebocoran penerimaan negara.

Secara historis, tax ratio Indonesia berada di bawah rata-rata negara kawasan Asia Pasifik dan jauh tertinggal dari negara-negara OECD. Dalam tiga tahun terakhir, rasio pajak tercatat sekitar 10,38 persen pada 2022, 10,31 persen pada 2023, dan kembali melemah ke kisaran 10,08 persen pada 2024.

Bahkan tax ratio 2025 dilaporkan hanya sebesar 9,31 persen dari PDB, jauh di bawah target pemerintah. Tantangan struktural yang terjadi terutama terkait compliance gap selisih antara penerimaan aktual dan potensi penerimaan jika seluruh wajib pajak patuh.

Salah satu penyumbang terbesar compliance gap adalah keberadaan shadow economy, yakni aktivitas ekonomi yang tidak tercatat secara formal atau sengaja disembunyikan dari sistem perpajakan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa porsi shadow economy Indonesia diperkirakan mencapai 8–10 persen dari PDB, yang berarti potensi penerimaan pajak yang hilang bernilai sangat besar.

Selain itu, praktik seperti under-invoicing ekspor, pengalihan laba, dan penyembunyian aset lintas negara turut menggerus basis pajak secara signifikan.

Menyadari persoalan tersebut, pemerintah mulai menggeser pendekatan. Penindakan kini ditempatkan sebagai instrumen penting dalam mengejar tax ratio. Bukan penindakan serampangan, melainkan langkah yang menyasar pelanggaran berdampak besar terhadap penerimaan negara.

Kerja sama lintas lembaga diperkuat, mulai dari kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pendekatan lintas negara juga ditempuh melalui mekanisme mutual legal assistance untuk melacak dan menyita aset yang disembunyikan di luar negeri.

Langkah-langkah ini memberi pesan yang jelas: penghindaran dan penggelapan pajak bukan lagi risiko kecil yang bisa ditoleransi. Negara hadir bukan untuk menghukum sebanyak-banyaknya wajib pajak, melainkan untuk memastikan bahwa mereka yang selama ini “bersembunyi” tidak terus menikmati keuntungan dari lemahnya penegakan hukum.

Namun, penindakan saja tidak cukup. Pajak pada akhirnya tetap bertumpu pada kepatuhan sukarela. Wajib pajak akan patuh bukan hanya karena takut sanksi, tetapi karena merasa sistemnya adil dan dapat dipercaya. Di titik ini, penegakan hukum justru berfungsi sebagai alat untuk membangun kepercayaan. Ketika pelanggaran besar ditindak, wajib pajak yang patuh merasa terlindungi. Mereka tidak lagi merasa menjadi satu-satunya pihak yang menanggung beban negara.

Strategi Penindakan

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan langkah penegakan hukum yang lebih agresif dan terintegrasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sedikitnya lima strategi penindakan yang dijalankan guna mengoptimalkan penerimaan pajak dan memberantas praktik persekongkolan.

Pertama, pemerintah memanfaatkan Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Singapura untuk menyita dua rekening yang diduga terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan pidana asal di bidang perpajakan. Langkah ini menandai pendekatan lintas negara dalam mengejar pelaku yang memanfaatkan yurisdiksi asing untuk menyembunyikan aset dan menghindari kewajiban pajak.

Kedua, kolaborasi dengan Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Ini dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran perpajakan oleh eksportir fatty matter. Sinergi ini menunjukkan bahwa penegakan pajak kini tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari agenda penegakan hukum nasional yang lebih luas.

Ketiga, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menindak dugaan under-invoicing oleh eksportir crude palm oil (CPO) yang mendeklarasikan produk sebagai POME atau fatty matter guna mengurangi kewajiban pajak. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi perdagangan dan persaingan usaha.

Keempat, sinergi dengan KPK difokuskan pada penindakan wajib pajak di sektor usaha pupuk yang diduga melakukan pelanggaran serius. Keterlibatan KPK menegaskan bahwa kebocoran pajak juga berkaitan erat dengan persoalan integritas dan tata kelola.

Kelima, pemerintah menggandeng PPATK untuk melakukan asset tracing dan mengungkap jaringan shadow economy. Pendekatan berbasis analisis transaksi keuangan ini krusial untuk memetakan aliran dana tersembunyi yang selama ini berada di luar jangkauan sistem perpajakan.

Selanjutnya dalam rangka membangun kepercayaan publik dari sisi sisi internal, pembenahan juga dilakukan melalui rotasi pejabat strategis di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, serta pemanfaatan teknologi seperti Coretax System dan analitik data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi ruang manipulasi.

Menegakkan kepatuhan

Di luar penindakan, peningkatan tax ratio juga bergantung pada kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan penegakan yang adil berperan penting dalam membangun kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem perpajakan.

Ketika kebocoran ditekan dan pelanggaran besar ditindak, beban kepatuhan menjadi lebih seimbang, risiko pajak menurun, dan hubungan antara negara dan wajib pajak bergerak dari konflik menuju kolaborasi.

Pada titik inilah peningkatan tax ratio tidak hanya menjadi capaian fiskal, tetapi juga indikator perbaikan tata kelola dan keadilan sistem pajak. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran besar justru dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadilan bagi mayoritas wajib pajak yang patuh, sekaligus menurunkan risiko pajak (tax risk) dalam berusaha.

Ketika aturan jelas, interpretasi konsisten, dan penindakan dilakukan secara adil, ketidakpastian fiskal dapat ditekan. Investor dan pelaku usaha memperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai eksposur pajak mereka, sehingga keputusan investasi tidak dibayangi biaya tak terduga akibat sengketa atau pemeriksaan yang berkepanjangan.

Dalam jangka panjang, kondisi ini memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan dan mendorong kepatuhan berbasis kesadaran, bukan semata ketakutan.

Dengan kombinasi penindakan tegas dan penguatan kepatuhan, target tax ratio 11–12 persen menjadi lebih realistis untuk dicapai. Lebih dari sekadar angka, peningkatan tax ratio mencerminkan keberhasilan negara menutup kebocoran, memperluas basis pajak, dan membangun sistem perpajakan yang adil, transparan, serta kredibel.

Pada akhirnya, fondasi fiskal yang kuat inilah yang memungkinkan negara membiayai pembangunan, melindungi kelompok rentan, dan menjaga keberlanjutan APBN di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Memulihkan kepercayaan

Mengejar tax ratio tidak bisa lagi dimaknai sebagai sekadar menaikkan angka dalam dokumen APBN. Esensinya terletak pada keberanian negara menutup kebocoran yang selama ini dibiarkan, sekaligus memastikan bahwa aturan berlaku sama bagi semua.

Penindakan terhadap pelanggaran besar menjadi sinyal penting bahwa sistem perpajakan tidak tunduk pada kekuatan modal atau kelicikan administratif.

Di saat yang sama, kepatuhan pajak hanya akan tumbuh jika kepercayaan publik dipulihkan. Wajib pajak yang patuh perlu melihat bahwa kontribusi mereka tidak tergerus oleh praktik penghindaran yang lolos dari pengawasan. Ketika rasa keadilan hadir, kepatuhan tidak lagi dipaksakan, melainkan lahir dari kesadaran bahwa pajak adalah kontrak sosial antara warga dan negara.

Pemberantasan persekongkolan pajak dan kebocoran penerimaan bukan sekadar jargon birokratis, tetapi langkah penting yang bersifat struktural untuk memperbaiki keadilan sistem pajak, memulihkan kepercayaan investor, dan menciptakan basis pajak yang lebih kuat.

Target tax ratio 12 persen bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari reformasi fiskal yang matang, berkelanjutan, dan mampu menghadirkan good governance di era tantangan ekonomi global dan domestik

Pada akhirnya, tax ratio yang lebih sehat adalah refleksi dari tata kelola yang lebih baik. Ia menandai negara yang mampu menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus membangun hubungan yang lebih setara dengan warganya.

Jika arah ini dijaga secara konsisten, peningkatan tax ratio bukan hanya mungkin dicapai, tetapi juga berkelanjutan menjadi fondasi fiskal bagi pembangunan yang lebih adil dan inklusif.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan penahanan pemilik PT Blueray Cargo (BR) yakni John Field oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan suap terkait impor barang KW (tiruan) ilegal menjadi momentum untuk melindungi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

"Perlu diketahui, bahwa saya berharap momentum ini bisa dijadikan sebagai sebuah momentum keseriusan kita semua untuk berpihak melindungi serta mendorong peningkatan daya saing kepada UMKM kita di seluruh Indonesia," ujar Maman di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, ini merupakan aspirasi dari semua UMKM di seluruh Indonesia yang sebetulnya sudah mencapai pada titik keresahan terkait maraknya barang-barang impor ilegal.

Maman sendiri mengapresiasi langkah aparat penegak hukum, khususnya KPK sehingga diharapkan aparat penegak hukum bisa terus konsisten untuk melakukan penindakan secara hukum, dan tentunya menegakkan hukum dan memproses secara adil seadil-adilnya sesuai dengan mekanisme hukum yang ada

Dia menjelaskan bahwa percuma organisasi-organisasi seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Kementerian UMKM, bank-bank mendukung pembiayaan kepada usaha mikro kecil dengan segala macam mekanisme akses pembiayaan, namun pada akhirnya pada saat UMKM ini sudah memproduksi barang, mereka susah untuk menjual barangnya.

"Karena market (pasar) 'becek', market kotor. Kenapa kotor dan becek? Dipenuhi dengan barang-barang yang tadi, ilegal, barang-barang yang impor dari China dengan harga yang sangat luar biasa murah, akhirnya UMKM kita mati," kata Maman.

Dia mengatakan bahwa perlu diketahui, ini bukan hanya sekedar masalahnya nanti kredit macet namun dapat merembet ke masalah keluarga dan sosial pelaku UMKM.

Pemerintah sudah memberikan semua akses insentif kepada UMKM, tetapi pada saat UMKM itu mau produksi, sudah produksi barang nggak bisa dijual juga tidak laku di market.

"Nah maka dari itu saya selalu bilang bahwa problem-nya yang paling utama itu adalah maraknya impor-impor (ilegal) barang-barang dari China. Jadi saya harus sampaikan itu, dan saya berterima kasih dan ternyata terbukti bahwa memang salah satu pemainnya adalah perusahaan-perusahaan kargo," kata Maman.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun ini.

“Kami akan memastikan satu layer baru memungkinkan, masih didiskusikan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Purbaya menjelaskan, penambahan satu lapis tarif tersebut bertujuan memberikan ruang bagi pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Cara itu dilakukan guna memastikan para pelaku industri rokok menyetor kewajiban membayar pajak kepada negara.

Purbaya akan mengenakan sanksi tegas apabila masih ada pihak yang mangkir dari kewajibannya. “Saya sudah memberi sinyal kepada mereka. Setelah peraturan keluar, mungkin minggu depan, kalau mereka masih main-main, saya akan menindak semuanya. Tidak ada ampun lagi,” tambahnya.

Sebagai informasi, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari sebelumnya 19 lapis pada 2009 menjadi delapan lapis pada 2022. Aturan terakhir tentang struktur tarif CHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024.

Akhir September tahun lalu, Purbaya memastikan tarif cukai rokok tidak akan dinaikkan pada 2026. Keputusan itu disampaikan usai menerima masukan dari sejumlah produsen besar seperti Gudang Garam dan Wismilak.“Jadi tahun 2006, tarif cukainya tidak kita naikin,” ujar Purbaya dalam diskusi bersama wartawan di Kantor Kementerian Keuangan RI Jakarta.

Ia mengaku sempat mempertimbangkan penurunan tarif cukai. Namun, dalam dialog, para pelaku industri justru meminta agar tarif tetap dipertahankan.

Meski tak ada kenaikan tarif, Purbaya menegaskan fokus pemerintah adalah menindak tegas peredaran rokok ilegal, baik yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri yang tidak membayar cukai.

“Ada barang ilegal yang di luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan langkaman kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus,” jelasnya.

Ia memaparkan konsep sentralisasi kawasan industri hasil tembakau (IHT) dengan layanan terpadu (one stop service). Kawasan itu sudah berjalan di Kudus, Jawa Tengah, dan Parepare, Sulawesi Selatan, serta akan diperluas ke daerah lain.“Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service,” tutur Purbaya.

Menurutnya, pendekatan ini akan mendorong produsen kecil yang selama ini beroperasi di luar sistem untuk masuk ke jalur legal dan membayar cukai.

“Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita tidak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem. Dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar,” ujar dia.

Purbaya menegaskan pemerintah ingin menyeimbangkan antara penegakan kepatuhan fiskal dengan keberlangsungan mata pencaharian. Ia menilai kebijakan ini bukan hanya menyelamatkan penerimaan negara dari kebocoran cukai, tapi juga menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau.

“Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus menarik, pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus, dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem,” katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberhentikan 27 pegawai pada 2024 lantaran terlibat fraud dan pelanggaran disiplin berat.

Sementara, tahun ini, penjatuhan hukuman atas 33 pegawai berkaitan dengan fraud dan pelanggaran disiplin berat juga digelar. Hukuman yang akan dijatuhkan sejauh ini masih dalam proses.

"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas setiap pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari penguatan kualitas dan integritas SDM Bea Cukai," ungkap Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto dalam keterangannya, Selasa (30/12).

Nirwala menegaskan pihaknya akan terus menjaga konsistensi kinerja di bidang pengawasan, penindakan, dan penerimaan. Apalagi Bea Cukai juga mendapat amanat target penerimaan yang lebih tinggi pada 2026, sebesar Rp336 triliun.

Bea Cukai, sambungnya, menyiapkan sejumlah strategi, antara lain pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk penguatan penelitian nilai pabean dan klasifikasi barang, modernisasi laboratorium dan penguatan kompetensi SDM, serta penguatan operasi penindakan yang serentak dan terpadu di seluruh wilayah pengawasan.

"Kami berkomitmen untuk terus melindungi masyarakat, menjaga penerimaan negara, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui Bea Cukai yang profesional dan berintegritas," ujar Nirwala.

Dari sisi penerimaan, DJBC mencatat penerimaan bea cukai sebesar Rp269,4 triliun per November 2025, tumbuh 4,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Capaian itu setara dengan 89,3 persen dari target APBN 2025.

Rinciannya bea masuk sebesar Rp44,9 triliun atau turun 5,8 persen (yoy) dan penerimaan bea keluar sebesar Rp26,3 triliun atau tumbuh 52,2 persen (yoy) terutama didorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.

Kemudian, penerimaan sektor cukai terealisasi sebesar Rp198,2 triliun atau tumbuh 2,8 persen (yoy), meskipun dihadapkan pada penurunan produksi rokok, khususnya rokok golongan I.

"Capaian ini menunjukkan ketahanan penerimaan di tengah dinamika ekonomi dan industri," ungkap Nirwala.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai biaya politik menjadi salah satu penyebab tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala daerah. Hal ini di latar belakangi sejumlah bupati yang terjadi OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi, fenomena yang sekarang terjadi, banyaknya bupati atau kepala daerah yang tertangkap, itu memperlihatkan bahwa satu hal, modal politik bagi kepala daerah itu nilainya sangat mahal," Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Wanna Alamsyah, Selasa (23/12/2025).

Alhasil, katanya, anggota partai politik berupaya mengembalikan modal politik yang salah satu caranya ada melakukan korupsi.

Selain itu, Wanna menjelaskan bahwa sistem politik di Indonesia tidak memberikan transparansi terkait laporan keuangan dana kampanye baik penerimaan maupun pengeluaran.

Kondisi tersebut membuka celah masuknya pihak-pihak untuk kepentingan tertentu sehingga saat anggota partai politik memiliki jabatan, dia perlu berbalas Budi kepada para pemodal.

"Banyak pemodal-pemodal atau orang-orang yang memiliki kepentingan di suatu daerah itu memberikan dana kampanye yang dengan harapan bahwa akan ada timbal balik. Jadi salah satu hal yang kami lihat," jelasnya.

Wanna mengimbau kepada KPK agar penindakan juga bersamaan dengan perbaikan sistem sehingga menekan angka korupsi. Begitupun partai politik memiliki peran penting bagi kadernya agar tidak melakukan kegiatan rasuah.

"Kemudian KPK melakukan penindakan tanpa disertai dengan adanya proses perbaikan, maka kita selamanya akan melihat lingkaran setan tersebut akan terjadi," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo yang mengatakan laporan keuangan tidak akuntabel membuka peluang aliran dana tidak sah masuk ke kantong para pihak yang ingin memperkaya diri sendiri.

"Tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/12/2025).

Budi menuturkan bahwa itu baru temuan awal dari tim lembaga antirasuah dan tidak menutup kemungkinan ada dana-dana lainnya yang digunakan demi kebutuhan politik.

Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Budi, korupsi di lingkaran partai politik disebabkan oleh biaya aktivitas politik yang besar seperti kampanye. Para kader akhirnya berlomba-lomba berupaya membalikan modal politik dengan menghalalkan segala cara.

"Fakta ini juga mengkonfirmasi salah satu hipotesa dalam kajian tata kelola partai politik yang sedang KPK lakukan, yakni tingginya kebutuhan dana partai politik. Seperti untuk pemenangan pemilu, operasional parpol, hingga untuk pendanaan berbagai kegiatan seperti kongres atau musyawarah partai," ujar Budi.

Menurutnya, permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas.

Pemerintah bakal menindak tegas siapapun yang berani menyerobot kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan. Denda ditetapkan mulai dari Rp1,25 miliar hingga Rp6,5 miliar.

Denda tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 391.K/MB.01.MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah dan Batu Bara.

Aturan ini berlaku mulai 1 Desember 2025 dan telah ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di waktu yang sama.

"Perhitungan penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam Keputusan ini didasarkan hasil kesepakatan Rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Nomor B-2992/Set-PKH/11/2025 tanggal 24 November 2025," tulis aturan tersebut.

Secara rinci, denda administratif pertambangan nikel di kawasan hutan ditetapkan sebesar Rp6,5 miliar per hektare. Kemudian untuk komoditas bauksit sebesar Rp1,76 miliar per hektare.

Sementara, denda pertambangan di hutan untuk komoditas timah sebesar Rp1,25 miliar per hektare dan untuk komoditas batu bara ditetapkan denda sebesar Rp354 juta per hektare.

Dalam beleid ini juga ditetapkan hasil denda yang dipungut akan masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

"Penetapan denda administratif atas kegiatan usaha pertambangan di kawasan hutan dalam keputusan ini berlaku pada penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Bea Cukai Batam, Kepulauan Riau, mengungkap kronologi penindakan terhadap kapal dan truk yang mengangkut 40,4 ton beras ilegal di Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam. Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah, dikonfirmasi di Batam, Rabu (26/11/2025), mengatakan penindakan itu dilakukan bersama Kodim 0316/Batam, Polda Kepri, dan Forkompimda Batam.

“Join penyidikan ini menindak tiga unit kapal motor dan tiga truk yang diduga mengangkut barang tanpa dokumen resmi di pelabuhan di Kelurahan Tanjung Sengkuang pada Senin (24/11),” kata Zaky.

Ia menjelaskan, penindakan itu berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas bongkar muat ilegal di pelabuhan tersebut.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kodim 0316/Batam melakukan penggerebekan dan menemukan aktivitas pemuatan barang ke kapal dan truk.

Berdasarkan pemeriksaan awal, lanjut dia, para terduga pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen pelayaran maupun dokumen sah atas barang yang akan diangkut, sehingga sarana dan barang langsung diamankan.

“Selanjutnya seluruh barang bukti diserahterimakan ke Bea Cukai untuk penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan kepabeanan,” katanya.

Zaky menyebut saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Gudang Bea Cukai Tanjung Uncang untuk pelaksanaan proses pemeriksaan, pencacahan, dan pengamanan.

Berdasarkan temuan awal, kata dia, muatan kapal tersebut terdiri dari barang campuran lokal dan luar negeri, dan rincian jumlah serta jenis barang masih dalam proses pencacahan.

Selain beras, juga terdapat gula, minyak goreng, tepung, frozen food, termasuk makanan kucing dan biji besi.

“Untuk biji besi ini dokumen resminya ada, untuk yang lain masih didata,” kata Zaky.