Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini, Senin (2/2/2026), menyusul sejumlah pergantian pimpinan yang dilakukan regulator belakangan. Meskipun begitu, Danantara menilai penurunan tersebut lebih sebagai penyesuaian pasar terhadap saham-saham yang telah memiliki valuasi tinggi.
Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir, mengklaim bahwa kendati IHSG mengalami koreksi pada perdagangan hari ini, tetapinet foreign buymasih tercatat sepanjang tiga jam pertama perdagangan atau sesi I.
"Yang kedua memang banyak retail melihat banyak saham-saham yang kemarin saya bilanguninvestabilityatau saham-saham yang memang dengan valuasi yang sangat tinggi mengalami koreksi. Tapi kalau dilihat saham-saham yang fundamental itu mengalami malahnet buydan positif," kata Pandu ketika ditemui awak media di BEI, Senin (2/2/2026).
Adapun berdasarkan data BEI pukul 15.36 WIB, hampir sebagian besar saham terafiliasi konglomerasi mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Saham-saham milik Prajogo Pangestu misalnya, hampir kompak ambles, dengan saham PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) terkoreksi 14,89% ke Rp1.000 per saham. Begitu juga dengan saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) terkoreksi 14,81% ke Rp1.840.
Nasib serupa terjadi terhadap kinerja saham milik Happy Hapsoro, yang kompak mengalami koreksi lebih dari 14% pada perdagangan hari ini. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk. (BUVA) misalnya terkoreksi 14,92% ke Rp1.055 dan saham PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) ambles 14,81% ke Rp3.680.
Sebaliknya, kinerja saham perbankan justru menguat, dengan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 2,03%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 0,52%, dan saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) hanya terkoreksi 0,21%.
Dalam kasus ini, Pandu menekankan pada pentingnya berinvestasi dengan mendasarkan keputusan pada alasan fundamental. Dengan begitu, Pandu menilai penting bagi investor untuk berinvestasi secara jangka menengah hingga panjang.
"Jadi saya sih melihatnya sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Kita harus lihat balik ke fundamental, ke valuasi. Kita harus melihat saham-saham jangan hanya short term. Investasi itu harus memikirkan medium to long term," katanya.
Sebelumnya, sejumlah pejabat OJK kompak mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026). Pengunduran diri ini buntut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi dalam 2 hari beruntun, disulut pengumuman MSCI.
Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.
Menyusul kemudian, Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara juga menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat malam.
Mahendra Siregar menjelaskan bahwa keputusan mundur bersama jajaran pimpinan pengawas pasar modal merupakan bentuk tanggung jawab moral di tengah dinamika pasar yang terjadi.
“OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis Mahendra dalam rilis resmi.
Sebelum para petinggi OJK, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman telah lebih dulu mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab setelah IHSG longsor.
Iman yang menjabat sebagai Dirut BEI sejak 29 Juni 2022 mengatakan, kondisi pasar saat ini sudah mulai membaik.
Adapun, IHSG kena badai aksi jual besar-besaran setelah penyedia indeks global MSCI mengumumkan penangguhan rebalancing untuk saham asal Indonesia.
"Walaupun kondisi kita saat ini membaik bahwa saya sebagai dirut BEI dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri dari Dirut BEI," kata Iman di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Investor asing mencatatkan aksi jual bersih (net sell) sebesar Rp1,53 triliun pada perdagangan Jumat (30/1).

Aksi jual ini terjadi di tengah dinamika internal Bursa Efek Indonesia (BEI), menyusul mundurnya Direktur Utama BEI Iman Rachman pada hari yang sama.

Melansir laporan resmi BEI yang dirilis pada 30 Januari 2026, sepanjang tahun berjalan 2026 investor asing telah membukukan nilai jual bersih sebesar Rp9,88 triliun.

Tekanan jual asing turut mewarnai pergerakan pasar saham domestik pada periode 23-30 Januari 2026. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat melemah 6,94 persen dan ditutup di level 8.329,606, turun dari posisi 8.951,010 pada pekan sebelumnya.

Sejalan dengan pelemahan IHSG, kapitalisasi pasar BEI juga menyusut 7,37 persen menjadi Rp15.046 triliun, dibandingkan Rp16.244 triliun pada sepekan sebelumnya.

Meski indeks tertekan, aktivitas perdagangan menunjukkan peningkatan. Rata-rata nilai transaksi harian melonjak 29,28 persen menjadi Rp43,76 triliun dari Rp33,85 triliun pada pekan sebelumnya. Frekuensi transaksi harian juga naik 1,59 persen menjadi 3,82 juta kali transaksi.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian tercatat turun 3,69 persen menjadi 63,3 miliar lembar saham dari 65,73 miliar lembar saham.

Di sisi lain, basis investor pasar modal domestik terus bertumbuh. Hingga akhir Januari 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 21.037.426 single investor identification (SID), bertambah 673.218 SID dibandingkan akhir 2025.

Jumlah investor saham juga meningkat menjadi 8.980.318 SID, naik 367.958 SID dari posisi akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik memastikan operasional BEI tetap akan berjalan secara normal, meski terjadi tekanan di pasar modal yang berujung pada mundurnya Dirut BEI dan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengatakan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen juga tidak akan terganggu dengan kondisi saat ini.

“Kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Jeffrey melanjutkan BEI akan terus meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia, serta mencermati perkembangan terakhir terkait dengan kebutuhan Indeks Provider Global.

"Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa Indeks Provider Global, dan kami sudah menampung apa yang diharapkan, dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita,” ujar Jeffrey.

Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan dukungannya terhadap BEI untuk menyelenggarakan perdagangan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Dalam kesempatan yang sama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional Bursa tetap berjalan dengan normal, dengan kepemimpinan transisi dan tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal.

"Pejabat Pelaksana Tugas atau PJS akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar Good Governance dan Best Practices," ujar Airlangga.

Dia mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar modal, di antaranya dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi Bursa, dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% atau sesuai dengan standar global.

"Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid dan berintegritas," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan spekulatif yang merusak pasar saham Indonesia. Airlangga menekankan, pemerintah tidak akan segan-segan menindak tegas praktik manipulatif saham-saham gorengan yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata para investor asing.

"Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujar Airlangg.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik memastikan operasional BEI tetap akan berjalan secara normal, meski terjadi tekanan di pasar modal yang berujung pada mundurnya Dirut BEI dan petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia mengatakan proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh manajemen juga tidak akan terganggu dengan kondisi saat ini.

“Kami juga menegaskan komitmen kami untuk membangun pasar modal Indonesia berkelas dunia tidak hanya setara dalam hal nilai perdagangan dan kapitalisasi pasar, tetapi juga setara dalam transparansi dan tata kelola,” ujar Jeffrey dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Jeffrey melanjutkan BEI akan terus meningkatkan transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia, serta mencermati perkembangan terakhir terkait dengan kebutuhan Indeks Provider Global.

"Kami sudah berkomunikasi dengan beberapa Indeks Provider Global, dan kami sudah menampung apa yang diharapkan, dan semua itu akan kami deliver dalam waktu secepat mungkin untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada seluruh investor, baik investor global maupun investor domestik kita,” ujar Jeffrey.

Selain itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah memberikan dukungannya terhadap BEI untuk menyelenggarakan perdagangan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien.

Dalam kesempatan yang sama. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional Bursa tetap berjalan dengan normal, dengan kepemimpinan transisi dan tidak ada kekosongan kepemimpinan atau dalam pengawasan keuangan ataupun pasar modal.

"Pejabat Pelaksana Tugas atau PJS akan memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan dan tugas pengawasan berjalan tanpa gangguan. Institusi kita kuat karena sistem dikelola sesuai dengan standar Good Governance dan Best Practices," ujar Airlangga.

Dia mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan percepatan reformasi integritas pasar modal, di antaranya dengan reformasi pasar modal secara struktural melalui demutualisasi Bursa, dan peningkatan likuiditas melalui kenaikan minimum free float menjadi 15% atau sesuai dengan standar global.

"Hal ini berarti semakin banyak saham yang akan dilepaskan ke publik sehingga bursa menjadi transparan, likuid dan berintegritas," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga menegaskan pemerintah akan melakukan penertiban terhadap praktik perdagangan spekulatif yang merusak pasar saham Indonesia. Airlangga menekankan, pemerintah tidak akan segan-segan menindak tegas praktik manipulatif saham-saham gorengan yang mencoreng kredibilitas pasar modal Indonesia di mata para investor asing.

"Pemerintah tidak menolerir praktik manipulatif share pricing atau saham gorengan manipulatif yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia," ujar Airlangg.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan mundurnya pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktur Bursa Efek Indonesia merupakan tanggung jawab etik.

Sebagai informasi, pada Jumat (30/1/2026), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) IB Aditya Jayaantara mundur dari jabatannya usai IHSG anjlok selama 2 hari.

Langkah serupa juga dilakukan Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman. Said mengapresiasi keputusan tersebut dan mengatakan sebagai tanggung jawab etik.

"Mundurnya Pak Mahendra Siregar, Ketua OJK, Pak Inarno Djajadi, dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK dan sebelumnya Pak Iman Rachman dari Dirut BEI kita berikan apresiasi. Langkah beliau ini menunjukkan pertanggungjawaban etik yang baik," katanya dikutip Sabtu (31/1/2026).

Politisi PDIP itu menilai mundurnya petinggi di sektor keuangan itu akan memberikan respons positif bagi kondisi bursa. Bahkan menurutnya mampu menguatkan kepercayaan investor.

"Saya kira ini sinyal yang baik untuk menguatkan kepercayaan kepada investor," jelasnya.

Politikus PDIP itu menyampaikan upaya mengembalikan kepercayaan perlu bersamaan dengan mengevaluasi kebijakan agar sistem berjalan lebih optimal. Terutama terkait kebijakan free float.

Dia menjelaskan bahwa Komisi XI DPR telah melakukan rapat kerja dengan OJK dan jajaran BEI pada 3 Desember 2025 untuk menyepakati sejumlah perbaikan mengenai free float.

Dia menguraikan free float harus difokuskan untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham hingga memitigasi risiko manipulasi harga. Kemudian, free float bertujuan untuk penguatan investor domestik yang didukung pengawasan efektif.

Penyusunan kebijakan free float yang baru, katanya, perlu memuat perhitungan jumlah saham pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang d tawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham pre-IPO.

"Mewajibkan perusahaan yang baru tercatat untuk mempertahankan minimal free float selama satu tahun sejak tanggal pencatatan. Usulan free float untuk continous listing obligation dari 7,5% menjadi minimal 10-15% sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar, dan dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat," terangnya.

Lalu, pasar modal memberikan manfaat bagi perekonomian nasional khususnya dalam mendorong penguatan perusahan sekala menengah dan kecil.

"Kekosongan pimpinan di OJK maupun BEI akan dibahas oleh Komisi XI DPR," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Lima pejabat penting di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengundurkan diri pada Jumat (30/1/2026). Pengunduran diri ini menyusul gejolak hebat di pasar modal Indonesia yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok tajam.

Pengunduran diri diawali oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman pada Jumat pagi sebagai respons atas tekanan pasar selama dua hari terakhir. Iman berharap langkahnya dapat memulihkan kepercayaan pelaku pasar.

“Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menyatakan mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas peristiwa dua hari kemarin,” kata Iman dalam keterangannya.

Ia berharap indeks yang mulai membaik dapat terus menguat ke depan. “Semoga dengan pengunduran saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik,” tambahnya.

Malam harinya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten OJK I. B. Aditya Jayaantara mengumumkan pengunduran diri. Beberapa jam kemudian, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara juga menyampaikan pengunduran diri secara terpisah.

OJK menegaskan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan lembaga.

Proses pengisian posisi kosong akan berjalan sesuai tata kelola dan peraturan yang berlaku untuk memastikan kesinambungan pengawasan dan layanan kepada industri jasa keuangan.

IHSG Anjlok dan Penghentian Sementara Perdagangan

Tekanan pasar bermula pada Rabu (28/1/2026) setelah MSCI, penyusun indeks saham global, mengumumkan penundaan rebalancing indeks saham Indonesia. Penundaan ini terkait sorotan terhadap konsentrasi kepemilikan saham dan potensi manipulasi harga.

IHSG anjlok hingga 8 persen dalam waktu singkat, memaksa BEI menghentikan sementara perdagangan saham dua kali berturut-turut.

Pada Rabu siang, IHSG turun 718,44 poin ke level 8.261,78, melemah hingga titik terendah 8.237,64, dan akhirnya ditutup turun 7,35 persen ke 8.320,56.

Tekanan berlanjut pada Kamis (29/1/2026), IHSG turun 10,04 persen ke level 7.485,35 sebelum ditutup lebih moderat di 8.232,20.

Pada Jumat (30/1/2026), IHSG mulai menguat dan ditutup naik 1,18 persen ke 8.329,60 meski sempat melemah setelah pengumuman pengunduran diri pejabat BEI.

Pemerintah dan OJK Ambil Langkah Strategis

Menanggapi dinamika pasar modal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kondisi fundamental perekonomian nasional tetap kokoh. Hal ini didukung koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang terjaga, stabilitas makroekonomi, serta kinerja korporasi yang baik.

Tekanan pada IHSG bersifat sementara dan tidak mencerminkan kondisi fundamental ekonomi maupun kualitas emiten secara keseluruhan, kata Airlangga.

“Pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia melalui langkah strategis dan terukur,” ujarnya dalam keterangan pers Jumat (30/1/2026).

Langkah yang ditempuh antara lain percepatan demutualisasi BEI, yakni perubahan status menjadi perseroan terbatas, untuk memperkuat tata kelola dan profesionalisme.

Bersama OJK dan BEI, pemerintah juga berencana meningkatkan batas minimum free float emiten berkapitalisasi besar dari 7,5 persen menjadi 15 persen, sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan pasar modal.

Free float sendiri merupakan persentase saham yang beredar di pasar dan dapat diperdagangkan. Sebagai perbandingan, free float di bursa utama dunia berkisar 10–25 persen.

Pemerintah mendorong penguatan basis investor domestik dengan menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi pada saham likuid dan berkualitas dari 10 persen menjadi 20 persen, termasuk saham dalam indeks LQ45.

Kebijakan ini diharapkan memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan imbal hasil bagi peserta dana pensiun dan pemegang polis sesuai praktik negara OECD.

Seluruh agenda reformasi ini sejalan dengan aksesi Indonesia menuju keanggotaan OECD, mengadopsi best practices internasional untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, efisien, dan berintegritas.

“Pemerintah menghimbau pelaku pasar untuk tetap tenang dan melihat kondisi ini sebagai momentum penyesuaian menuju pasar yang lebih sehat,” kata Airlangga.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Penundaan rebalancing indeks oleh MSCI memberi waktu evaluasi hingga Mei 2026 dengan risiko penurunan bobot saham Indonesia di indeks global jika tidak ada perbaikan.

Pemerintah dan OJK memandang situasi ini sebagai momentum mempercepat reformasi struktural pasar modal agar lebih sehat, kompetitif, dan berintegritas. Transparansi dan keterbukaan informasi oleh emiten menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan investor.

“Kepercayaan investor adalah aset paling berharga. Mari kita jaga melalui transparansi dan komitmen pada standar internasional,” pungkas Menko Airlangga.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib pasar saham Indonesia menjadi sorotan setelah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman kompak mengundurkan diri di tengah gejolak pasar yang dipicu kebijakan penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Di tengah dinamika tersebut, OJK dan BEI telah mengagendakan pertemuan dengan MSCI pada Senin (2/2/2026) guna membahas tindak lanjut pembekuan rebalancing indeks saham Indonesia, sekaligus merespons kekhawatiran pasar atas arah kebijakan ke depan.

Pada Jumat (30/1/2026), jajaran pimpinan Self Regulatory Organization (SRO) secara beruntun menyatakan mundur. Dimulai dari Direktur Utama BEI Iman Rachman pada pagi hari sekitar pukul 08.30 WIB, disusul Ketua OJK Mahendra Siregar yang mengajukan pengunduran diri pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB.

Pengunduran diri tersebut terjadi di tengah tekanan pasar saham dalam dua hari terakhir. Indonesia kini memiliki waktu hingga Mei 2026 untuk memperbaiki transparansi data pasar saham. Pasalnya, selain membekukan rebalancing, MSCI juga memberi sinyal penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari emerging market menjadi frontier market apabila perbaikan transparansi yang diminta tidak dapat dipenuhi oleh SRO.

Jika skenario tersebut terjadi, peluang masuknya dana investor asing ke pasar modal domestik dinilai akan semakin terbatas. Sentimen negatif itu tercermin pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sejak pengumuman MSCI pada 27 Januari 2026, yang membuat IHSG ambles hingga 8% dan memicu penghentian perdagangan sementara atau trading halt.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai pergantian pimpinan SRO merupakan hal yang lumrah dalam dinamika pasar. Namun, figur pengganti Mahendra dan Iman nantinya diharapkan memiliki kompetensi, integritas, serta kredibilitas yang lebih kuat di mata pelaku pasar.

"Mundurnya pimpinan OJK tentunya harus bisa menciptakan fungsi otoritas dengan baik ke depan. Terutama di bidang financial market. Yang penting harus cepat cari pengganti, kalau berdasarkan info awal, akan diadakan pertemuan dengan MSCI awal Februari," ujar Nafan saat dihubungi, Jumat (30/1/2026).

Menurut Nafan, SRO masih memiliki ruang waktu untuk melakukan pembenahan dan meningkatkan transparansi data sebelum tenggat Mei 2026. Dengan catatan, pengganti Mahendra dan Iman mampu menunjukkan komitmen kebijakan yang pro pasar, risiko penurunan kelas pasar saham Indonesia dapat dihindari.

"Yang penting harus menekankan komitmen pro market policy. Pokoknya harus ditekankan pada kebijakan itu, ini yang terpenting agar bisa menjaga kepercayaan para pelaku pasar, termasuk MSCI," tegas Nafan.

Sebelumnya, OJK secara resmi mengumumkan pengunduran diri tiga pejabatnya, yakni Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Mahendra Siregar menyatakan pengunduran dirinya bersama dua pejabat OJK lainnya merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengunduran diri petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sektor pasar modal memiliki dampak positif secara jangka panjang bila ditunjang dengan pembenahan pasar modal.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana mengatakan pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar bersama Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek, menjadi peristiwa institusional yang sangat signifikan bagi pasar modal Indonesia.

"Ketiga posisi tersebut berada di jantung arsitektur pengawasan pasar, mulai dari perumusan kebijakan strategis, pengawasan perdagangan dan emiten, hingga implementasi reformasi struktural yang selama ini menjadi sorotan investor global, khususnya terkait standar transparansi, kepemilikan saham, free float, dan tata kelola bursa," katanya, Jumat (30/1/2026).

Dia berpendapat mundurnya para pejabat kunci ini di tengah tekanan tajam IHSG tidak dapat dilepaskan dari konteks menurunnya kepercayaan pasar, terutama setelah meningkatnya perhatian MSCI terhadap kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia.

Menurutnya, bagi investor terutama investor asing, stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan regulator merupakan fondasi utama dalam menilai risiko pasar, sehingga peristiwa ini secara alami memperbesar tekanan psikologis dan memperkuat sikap defensif pelaku pasar.

Secara institusional, lanjutnya, pengunduran diri ini dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan upaya menjaga kredibilitas OJK di tengah meningkatnya kritik terhadap efektivitas pengawasan dan kecepatan reformasi pasar modal. Namun dari perspektif pasar, langkah tersebut justru menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar isu teknis jangka pendek, melainkan akumulasi masalah struktural yang selama ini tertunda penyelesaiannya.

Hendra mengatakan mundurnya pejabat yang langsung membawahi pengawasan pasar modal dan transaksi efek memperkuat persepsi bahwa agenda reformasi membutuhkan pendekatan yang lebih tegas, konsisten, dan berani, khususnya dalam penegakan aturan terhadap emiten dan pelaku pasar yang tidak memenuhi standar tata kelola.

Ketidakpastian mengenai kesinambungan kebijakan dan arah kepemimpinan selanjutnya menjadi faktor yang membuat investor cenderung menahan diri dan menunggu kejelasan lebih lanjut.

Dalam jangka pendek, dinamika tersebut tecermin jelas pada pergerakan IHSG yang bergerak dalam rentang volatilitas yang lebar, yakni di kisaran 8.210 hingga 8.550. Rentang yang luas ini mencerminkan tarik-menarik kuat antara sentimen negatif akibat ketidakpastian institusional dan upaya bargain hunting pada saham-saham berfundamental kuat.

Pola pergerakan tersebut mengindikasikan bahwa pasar belum memiliki keyakinan arah yang solid, sehingga setiap katalis negatif mudah memicu tekanan jual, sementara sentimen positif hanya mampu mendorong penguatan terbatas dan bersifat teknikal.

Dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, peristiwa ini berpotensi menjadi momentum penting untuk mempercepat pembenahan menyeluruh pasar modal Indonesia, asalkan diikuti dengan langkah konkret, transparan, dan konsisten dari regulator.

Percepatan reformasi free float, penegakan exit policy, peningkatan transparansi kepemilikan saham, serta penguatan tata kelola Bursa Efek Indonesia akan menjadi kunci untuk menurunkan volatilitas dan mengembalikan tren penguatan IHSG secara lebih berkelanjutan.

Pada akhirnya, pasar akan menilai bukan pada siapa yang mundur, melainkan pada apa yang dilakukan setelahnya. Kecepatan penunjukan pengganti, kejelasan arah kebijakan, serta bukti nyata penegakan aturan akan menjadi penentu apakah episode ini akan dikenang sebagai titik terendah yang melahirkan reformasi struktural, atau justru menjadi faktor yang memperpanjang krisis kepercayaan.

"Jika dikelola dengan baik, pengunduran diri para petinggi OJK dapat menjadi awal dari fase transformasi pasar modal yang lebih kredibel, berdaya saing, dan selaras dengan standar global. Namun tanpa tindak lanjut yang kuat, pergerakan IHSG yang volatil dalam rentang lebar tersebut berisiko bertahan lebih lama dan terus membayangi kepercayaan investor," tuturnya.

Jakarta: Setelah pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), dinamika di sektor pasar keuangan nasional berlanjut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar bersama dua pejabat strategis di bidang pengawasan pasar modal.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi telah menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Selain itu, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara juga menyampaikan pengunduran diri dari jabatannya.

Mahendra Siregar dalam keterangan resmi yang dilansir Antara, Jumat, 30 Januari 2026 menyatakan pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

Diproses sesuai ketentuan Undang-Undang

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri jasa keuangan.

Dalam kesempatan ini, OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor pasar modal kompak mengundurkan diri hari ini, Jumat (30/1/2026).

Pengunduran diri ini buntut volatilitas pasar saham yang terjadi dalam dua hari terakhir, disulut pengumuman MSCI. Pengunduran pejabat OJK ini menyusul Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman yang pagi ini juga mengumumkan pengunduran dirinya.

Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama Kepala Eksekutif PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku ndustri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi sektor pasar modal kompak mengundurkan diri hari ini, Jumat (30/1/2026).

Pengunduran diri ini buntut volatilitas pasar saham yang terjadi dalam dua hari terakhir, disulut pengumuman MSCI. Pengunduran pejabat OJK ini menyusul Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman yang pagi ini juga mengumumkan pengunduran dirinya.

Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Inarno Djajadi, serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Aditya Jayaantara.

Pengunduran diri tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama Kepala Eksekutif PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan.

"OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional," tulisnya dalam rilis resmi, Jumat (30/1/2026).

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner, KE PMDK dan DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku ndustri jasa keuangan.

OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.

Jakarta (ANTARA) - Integritas Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) baru dan respons terhadap saran Morgan Stanley Capital International (MSCI) menjadi dua komponen penting yang menentukan sentimen investor terhadap pasar modal Indonesia ke depan.

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, mengatakan tekanan yang dialami pasar modal Indonesia akibat tidak terpenuhinya rekomendasi MSCI terbilang sangat besar.

Menurut Bhima, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan representasi utama investasi, sehingga gejolak IHSG sangat berisiko bagi pasar modal Indonesia.

“IHSG ibaratnya potret investasi. Bahkan, investor yang baru mau masuk akan mundur kalau bursanya salah kelola,” ujar dia.

Maka dari itu, Bhima menilai keputusan Iman Rachman mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama BEI merupakan langkah yang tepat.

Dia menggarisbawahi, Dirut BEI baru yang akan ditunjuk nanti harus memiliki kecakapan yang memadai agar kepercayaan investor kembali pulih.

“Perbaikan kepercayaan investor global akan bergantung dua hal. Dirut BEI baru yang lebih mumpuni dan berintegritas, serta menjalankan rekomendasi transparansi oleh MSCI,” kata Bhima.

Iman Rachman menyampaikan pengunduran dirinya kepada awak media di Media Center BEI, Jakarta, Jumat, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.

Untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas operasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama BEI sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK menyatakan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) BEI akan dipilih dari jajaran direksi BEI yang tengah menjabat saat ini (existing).

Jajaran direksi BEI saat ini yang berpotensi diangkat menjadi Plt Dirut, diantaranya Direktur Penilaian Perusahaan I Gede Nyoman Yetna, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Irvan Susandy, dan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan Kristian Sihar Manullang

Kemudian, Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Sunandar, Direktur Pengembangan Jeffrey Hendrik, serta Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Risa Effennita Rustam.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026