Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyiapkan sanksi tegas bagi pedagang yang menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.

Pedagang yang menjadi mitra distribusi BUMN Pangan dan terbukti melanggar ketentuan harga terancam dicoret ataublacklistdari jaringan penyalur.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah akan memperkuat pengendalian harga Minyakita melalui penambahan porsi distribusi oleh BUMN pangan, seperti Bulog dan ID Food. Langkah itu dipilih setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga Minyakita.

Dia menjelaskan pemerintah memilih memperkuat tata kelola distribusi dibandingkan menaikkan HET MinyaKita. Salah satu upaya yang ditempuh adalah memperbesar kuota distribusi melalui BUMN Pangan agar pasokan dengan harga sesuai HET semakin dominan di pasar.

“Minyakita sampai saat ini kan tidak ada kenaikan [HET]. Jadi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah kita akan menaikkan porsi distribusi untuk BUMN Pangan. Sekarang kan minimal 35%, sekarang kita kaji untuk dinaikkan. Ya, sudah kita hitung. Bisa saja misalnya di atas 50%,” kata Budi saat ditemui di Pak Gembus Spot (+) Tebet, Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, peningkatan porsi distribusi melalui BUMN pangan akan mempermudah pengawasan harga di tingkat pengecer. Pasalnya, Bulog dan ID Food menunjuk langsung distributor maupun pengecer yang menjual Minyakita di pasar.

“BUMN Pangan ini seperti Bulog, ID Food, ini kan menunjuk distributornya atau menunjuk pengecer di pasar-pasar. Nanti kalau misalnya pengecer itu tidak menjual sesuai HET, ya nanti di-blacklistsama Bulog. Jadi kalau yang disalurkan oleh Bulog atau Id Food itu pasti sesuai HET,” ujarnya.

Budi menjelaskan mekanisme distribusi dari distributor hingga pengecer telah diatur agar seluruh rantai pasok tetap memperoleh margin yang memadai meski menjual sesuai HET. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pengecer untuk menaikkan harga di atas ketentuan.

“Kan ada itu yang D1 [distributor lini 1] ke pengecer kan ada itu hitung-hitungannya. Sehingga kalau pengecer menjual sesuai HET kan juga sudah diuntungkan sebenarnya. Jadi tidak boleh menjual lebih. Kalau mereka menjual lebih, ya nanti akan di-blacklistdan tidak menjadi pengecer lagi atau tidak menjadi mitranya Bulog atau ID Food,” pungkasnya.

Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh kepala daerah di provinsi tersebut proaktif mengecek perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar guna memastikan kondisinya tetap stabil.

Khofifah seusai meninjau harga bahan pangan di Pasar Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengatakan, kepastian mengenai kondisi harga komoditas pangan di pasar merupakan arahan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diberikan setiap pelaksanaan rapat pengendalian inflasi bersama pemerintah daerah.

"Mendagri mengajak seluruh kabupaten, kota, maupun provinsi untuk membahas pengendalian inflasi, dari proses setiap minggunya itu memang diharapkan gubernur, bupati, wali kota ini secara proaktif mengecek terutama (harga) sembako di lapangan," kata Khofifah.

Dia menyatakan keaktifan pemantauan akan mampu meningkatkan efektivitas dari pengambilan langkah intervensi apabila sewaktu-waktu ditemukan potensi peningkatan harga sembako.

Tak hanya itu, masing-masing pemerintah kabupaten dan kota ditegaskannya perlu menguatkan kerja sama antar daerah (KAD), khususnya dengan daerah yang menjadi sentra penghasil komoditas pangan.

KAD juga menjadi upaya penting karena sebagai bagian memitigasi terjadinya inflasi akibat minimnya ketersediaan bahan pangan.

"Kami saling mengecek bersama-sama agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan bisa menjangkau sembako, itu disiapkan," ucap dia.

Sementara itu, Khofifah mengemukakan bahwa dari hasil peninjauan harga bahan pangan di Pasar Klojen, komoditas bawang merah mengalami peningkatan harga yang dari awalnya di kisaran harga Rp35-45 ribu menjadi Rp55-60 ribu per kilogram.

"Untuk cabai rawit di sini (Pasar Klojen) ada yang (menjual) Rp100 ribu dan ada yang Rp120 ribu (per kilogram) tetapi di pasar lainnya di Malang bisa Rp80 ribu, maka dari itu perlu dilakukan KAD," ucapnya.

Tak hanya itu, Khofifah secara khusus meminta Wali Kota Malang untuk mempercepat proses pemenuhan ketersediaan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) di Pasar Klojen yang sudah habis.

Ia memastikan siap membantu pemenuhan pasokan beras SPHP untuk wilayah Kota Malang maupun daerah lain.

"Kami punya stok beras medium SPHP di Jawa Timur ini jumlahnya cukup tinggi, jadi sekitar 3,2 juta ton. Jadi seyogyanya semua bisa tersapa melalui pendistribusian yang disiapkan oleh Bulog, baik untuk SPHP maupun Minyakita," tutur dia.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SAMARINDA — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser menggelar pertemuan untuk menahan gejolak harga menjelang Iduladha di tengah ancaman kemarau panjang yang mengintai kantong masyarakat.

High Level Meeting (HLM) yang digelar Senin (18/5/2026) di Balikpapan itu mempertemukan Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo, dan Asisten II Setda Bidang Ekonomi Kabupaten Paser Adi Maulana.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi menyatakan pertemuan ini menjadi respons terhadap deretan risiko yang mengancam stabilitas harga, seperti ketidakpastian global, lonjakan harga energi, tekanan biaya logistik, hingga El Nino yang berpotensi menggerogoti produksi pangan di sentra-sentra penghasil beras seperti Jawa dan Sulawesi.

"Berdasarkan monitoring early warning system hingga minggu kedua Mei, sejumlah komoditas strategis menunjukkan tren kenaikan di ketiga wilayah. Hortikultura, beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan bakar rumah tangga perlu pengawasan ekstra ketat ke depan," kata Robi Ariadi dalam keterangan resmi, Kamis (21/5/2026).

Dia memaparkan, sinergi pengendalian inflasi melalui skema 4K, seperti ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Hal ini menjadi tulang punggung strategi menghadapi tekanan ganda, seperti lonjakan permintaan hari raya dan potensi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.

Robi menyebutkan prakiraan curah hujan rendah di Balikpapan, PPU, dan Paser sepanjang Juni-Agustus 2026, ditambah tinggi gelombang perairan Kalimantan Timur yang mencapai 0,5 meter — 1,5 meter yang membuka celah terjadinya gangguan distribusi antarpulau.

Kondisi ini diperparah oleh risiko tambahan, seperti operasional penuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis yang berpotensi mendongkrak permintaan bahan pangan secara signifikan.

Kendati demikian, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menilai ketersediaan pangan strategis masih dalam kondisi memadai.

Stok beras, jagung, gula, minyak goreng, dan daging sapi diklaim cukup untuk menopang kebutuhan masyarakat, asalkan penguatan distribusi dan pemantauan pasokan berjalan tanpa kendur.

"Kami telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 44 kali sejak Februari, ditambah operasi pasar sembako dan LPG 3 kg. Menjelang Iduladha, intensitas intervensi pasar akan kami tingkatkan," katanya.

Sementara itu, TPID Kabupaten Paser mencatat 19 kali pelaksanaan GPM di berbagai outlet pangan, disertai operasi pasar LPG 3 kg dan bazar telur murah.

Di sisi lain, TPID PPU telah menggelar GPM sembilan kali dan operasi pasar sebanyak 11 kali, diiringi pemantauan harga harian.

Soal pengawasan distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kg, HLM menyepakati penguatan monitoring melalui penerapan subsidi tepat berbasis QR Code dan NIK, pemantauan di SPBU dan pangkalan resmi, sosialisasi publik, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Langkah ini dirancang untuk menutup celah penyelundupan dan penyalahgunaan subsidi yang selama ini merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagai tindak lanjut, ketiga TPID menyepakati penguatan langkah pengendalian melalui percepatan GPM, operasi pasar, dan sidak pasar berkala.

Optimalisasi Belanja Tak Terduga (BTT), penguatan peran BUMD dan BUMDes sebagai offtaker stabilisasi harga, serta perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan sentra produksi juga masuk dalam daftar agenda prioritas.

Tidak hanya itu, TPID mendorong percepatan tanam komoditas pangan dan hortikultura, penguatan kelancaran distribusi, serta fasilitasi kerja sama produsen pangan lokal dengan SPPG MBG, termasuk rencana workshop penguatan menu berbasis bahan pangan lokal bersama Politeknik Negeri Balikpapan.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kenaikan harga bahan pokok jelang Lebaran 2026 merupakan hal yang wajar. Dia menekankan, kenaikan dapat diterima selama tidak berlangsung dalam waktu lama dan tetap berada dalam kendali pemerintah.

“Harga komoditas itu pasti ada kenaikan, ada penurunan. Yang penting itu kalau naik, jangan lama-lama naiknya, harus segera turun,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. "Kalau turun, kalau terlalu murah pertaninya atau peternaknya kan rugi ya. Kalau terlalu mahal itu konsumennya juga membeli dengan harga yang mahal,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

“Jadi pengelolaan pangan kita ini ada HPP, HPP di tingkat petani, ada HET di tingkat pengecer. Jadi harga-harga pokok produksi bagi petaninya ditentukan dan harga eceran tertingginya ditentukan. Kita ngomong HET. Nah, kalau-kalau di atas HET itu jangan lama-lama naiknya. Tapi juga jangan terlalu murah dari harga acuan HET-nya gitu. Itu tugas pemerintah di situ,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga di pasar melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, hingga Kementerian Perdagangan.

“Jadi intinya adalah naik turun biasa, yang penting jangan lama-lama. Pagi naik kalau bisa siang atau sore sudah turun gitu ya. Nah, itu kita ada troubleshooter-nya di situ,” katanya.

Dia menjelaskan, jika ditemukan kenaikan harga di suatu wilayah, pemerintah akan segera menelusuri penyebabnya dan melakukan intervensi jika diperlukan, termasuk mendatangkan pasokan dari daerah lain.

“Kalau memang bisa diatasi di lokal di situ, ya sudah bisa turun. Tapi kalau misalnya perlu intervensi, perlu didatangkan dari tempat lain seperti disampaikan oleh Pak Sestama tadi ya, mendatangkan cabai dari tempat lain, Jambi diterbangkan, hal-hal itu intervensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. “Jadi negara bukan hanya jadi wasit, tapi negara ikut menaruh tangannya untuk stabilisasi dari pasokan dan harga komoditas,” tambahnya.

Terkait harga daging sapi yang disebut mencapai Rp168.650 per kilogram, Sudaryono menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada jenis tertentu dengan spesifikasi berbeda.

“Spesifik terkait harga daging tadi, jadi HET-nya Rp140.000 ya harga daging itu dalam kondisi daging normal. Yang Rp160.000 itu sudah kita cek, itu adalah daging tanpa lemak. Jadi memang punya spesifikasi yang berbeda, gradenya berbeda. Itu aja sih sebetulnya,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa harga daging sapi pada umumnya masih berada dalam batas ketentuan.

“Jadi so far, sejauh ini harganya tidak, karena spesifikasi yang lain ya, jadi tadi kalau daging normal HET-nya Rp140.000 dan itu Rp140.000, yang Rp160.000 itu adalah daging dengan spesifikasi tanpa lemak,” tandas Sudaryono.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyoroti perkembangan harga dan ketersediaan bahan pangan jelang momen Ramadan.

Komitmen tersebut disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah pada Rabu (11/2/2026).

Dalam agenda tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memberikan penekanan khusus pada upaya pengendalian harga pangan. Luthfi meminta agar distribusi pangan dapat disalurkan secara optimal hingga ke tangan konsumen.

"Tidak boleh ada sumbatan distribusi, tidak boleh ada permainan harga, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus hadir," ujar Luthfi.

Alur distribusi tersebut menjadi penting menyusul tren historis bahwa kebutuhan masyarakat akan mengalami peningkatan selama Ramadan hingga Idulfitri.

Beberapa komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, beras, hingga minyak goreng perlu diawasi untuk mencegah kelangkaan ataupun lonjakan harga yang signifikan.

"Kebutuhan masyarakat meningkat, maka kenaikan harga juga meningkat. Itu harus dikendalikan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing,” ujar Luthfi.

Salah satu upaya pengendalian harga pangan jelang momen tahunan tersebut adalah dengan memasang papan pantau harga komoditas di pasar-pasar besar.

Informasi tersebut juga mesti diperbarui secara berkala, agar masyarakat dapat ikut memantau perkembangan harga secara langsung. Di sisi lain, daerah sentra produksi pangan juga mesti mendapat perhatian.

"Jangan sampai daerah sentra malah kekurangan. Distribusi harus dikawal," ujar Luthfi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho mengatakan inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 tercatat 2,83% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan deflasi 0,35% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Nugroho mengingatkan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri perlu diantisipasi lantaran berpotensi mengerek kenaikan harga volatile food.

"Secara historis, komoditas seperti beras dan aneka cabai sering menjadi penyumbang inflasi saat Ramadan dan Idulfitri. Karena itu penguatan pasokan dan kelancaran distribusi menjadi kunci," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares memastikan bahwa panen raya beras masih akan terjadi di tengah periode Ramadan.

"Panen ada, kemungkinan nanti akan panen secara bersamaan itu misalnya seperti Sragen. Kemudian beberapa daerah lain yang sebelumnya mereka sudah tanam, tinggal panen saja," ungkap Frans, sapaan akrabnya.

Dengan luasan ribuan hektare, panen raya di Kabupaten Sragen diyakini mampu memenuhi kebutuhan beras di Jawa Tengah selama Ramadan hingga Idulfitri.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga beras medium dan premium di zona III berangsur turun, seiring dengan adanya Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang dibentuk pada 20 Oktober 2025.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menuturkan masih dibutuhkan upaya tambahan agar mendekati harga eceran tertinggi (HET) meski sudah terjadi penurunan di Zona 3. Hal ini mengingat tantangan geografis yang cukup kompleks di wilayah tersebut.

“Semenjak ada Satgas Pengendalian Harga Beras, harga beras medium dan premium di sebagian besar Zona HET telah mengalami penurunan, termasuk Zona 3 telah ada penurunan harga, tetapi masih perlu ada upaya lebih agar dapat mendekati HET, karena di sana ada tantangan geografis,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/12/2025).

Dalam dua bulan terakhir, kata Ketut, pemerintah telah melakukan pengawasan intensif terhadap seluruh pelaku usaha perberasan. Menurutnya, langkah ini untuk memastikan harga beras di masyarakat tetap terkendali, sekaligus menegaskan peran aktif pemerintah sebagai pengendali harga, terutama untuk komoditas strategis seperti beras.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) sekaligus Ketua Pengarah Satgas Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Syahardiantono mengatakan Polri ikut berperan aktif dalam mendukung distribusi beras program SPHP ke wilayah yang sulit dijangkau, termasuk zona III.

Syahardiantono menuturkan biaya angkut transportasi beras di Papua cenderung cukup tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan wilayah lain. Hal ini lantaran kondisi geografis dan topografi Papua yang didominasi pegunungan, sehingga akses moda transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah sangat terbatas.

Adapun, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui optimalisasi gudang filial, sehingga penyaluran beras ke daerah terpencil mulai dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

“Satgas di sana telah berhasil membantu distribusi beras SPHP ke 32 gudang filial yang tersebar di Papua Raya. Harapannya masyarakat Papua Raya dapat menikmati beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan untuk Zona 3 yakni Rp13.500 per kilogram," ujar Syahardiantono.

Dia menyebut, realisasi distribusi beras SPHP di wilayah Papua meningkat cukup pesat. Di Papua Barat, misalnya, realisasi beras SPHP untuk Bulog sampai 24 Desember 2025 meningkat 71,35% menjadi 19.126 ton dari sebelumnya hanya 11.162 ton pada 19 Oktober 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPRIASI) menyatakan menghormati penetapan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Kendati demikian, Presiden ASPRIASI Mirah Sumirat menilai kenaikan UMP tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan hidup nyata para buruh dan pekerja.

“Secara substantif, kenaikan upah yang ditetapkan masih tertinggal dibandingkan dengan laju kenaikan biaya hidup,” ucapnya lewat rilisnya, Jumat (26/12/2025)

Dia menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi buruh saat ini bukan hanya terletak pada besaran upah, tetapi pada lemahnya pengendalian biaya hidup oleh pemerintah.

“Kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini belum mampu menjawab kebutuhan riil buruh dan pekerja. Harga pangan, bahan pokok, kesehatan, transportasi, dan pendidikan terus meningkat, sementara pengendaliannya masih sangat lemah,” ujar Mirah.

Menurut Mirah, tanpa kebijakan pengendalian harga yang serius dan berkelanjutan, kenaikan UMP berpotensi hanya habis untuk menutup kebutuhan sehari-hari akibat naiknya biaya hidup, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan maupun daya beli buruh.

“Jika pemerintah tidak serius mengendalikan harga kebutuhan dasar, maka kenaikan UMP hanya akan menjadi angka di atas kertas dan tidak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh buruh,” tegasnya.

Dia menekankan bahwa kebijakan pengupahan tidak dapat berdiri sendiri. Pemerintah pusat dan daerah dinilai perlu menghadirkan kebijakan pendukung yang konkret, seperti stabilisasi harga pangan dan bahan pokok, jaminan layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta penyediaan transportasi publik yang layak bagi pekerja.

“Kami mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengupahan nasional dengan melibatkan serikat pekerja secara bermakna agar kebijakan UMP di masa mendatang benar-benar berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi buruh dan pekerja di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, SEMARANG — Muhammad Noor Nugroho dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, menggantikan Rahmat Dwisaputra yang memasuki masa purna tugas setelah sebelumnya menjabat pada periode 2022-2025. Sebelumnya, Muhammad Noor bertugas sebagai Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur.

Upacara pengukuhan berlangsung di Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng pada Senin (22/12/2025), dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Acara ini juga turut dihadiri oleh Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan para pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah dan stakeholder lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa Bank Indonesia merupakan mitra pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Perry menitipkan lima tugas pokok utama yang menjadi tanggung jawab Kepala BI Jateng yang baru.

“Pak Noor ini sebelumnya sudah belajar banyak di Perwakilan BI Jawa Timur, dan beliau sudah siap ditugaskan di Jawa Tengah. Di sini, kami support penuh untuk membantu Pemprov Jateng dalam lima hal,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Adapun, kelima bentuk dukungan tersebut adalah: pertama, pengendalian harga dan mendorong ketahanan pangan. Menurut Perry, Jateng memiliki peran besar dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional karena memiliki kekuatan dan sumber daya alam yang mendukung untuk sektor usaha pertanian. Dengan mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan, secara otomatis Jateng juga turut menjaga stabilitas harga pangan.

Kedua, peran BI adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja, salah satunya melalui industri manufaktur khususnya padat karya. Pada perkembangannya, industri manufaktur di Jateng juga semakin kuat dengan hadirnya kawasan industri.

Selain itu, BI juga mendukung ekonomi kerakyatan lewat pemberdayaan UMKM. “Kami di BI mulainya dari hilir, dengan menyediakan dan membuka pasar, kemudian menyambungkannya kepada UMKM,” tambah Perry.

Bentuk dukungan lainnya adalah digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Penerapan digitalisasi diyakini akan meningkatkan pendapatan daerah sekaligus mendukung efisiensi serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai regulator di bidang sistem pembayaran, peran BI di daerah juga untuk memastikan ketersediaan uang layak edar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap harga beras di zona III mengalami lonjakan menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan beras di wilayah Maluku dan Papua perlu mendapat perhatian serius.

“Beras khususnya ini beras medium maupun premium di zona 3, wilayah Maluku-Papua yang masih menjadi perhatian. Ini memang karena faktor distribusi yang memang membutuhkan biaya tidak sedikit, terutama di daerah-daerah yang remote,” kata Maino dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (22/12/2025).

Adapun, pemerintah mengandalkan peran Satgas Pengendalian Harga Beras untuk menekan harga beras. Maino mengeklaim langkah pengendalian harga beras tersebut sudah mulai terlihat di sebagian wilayah.

“Semenjak ada Satgas Pengendalian Harga Beras, harga beras medium, premium, baik di zona 1 dan 2 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan sebetulnya sudah di bawah HET. Namun khusus di zona 3, di Maluku—Papua memang trennya masih tetap stabil tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, Bapanas juga mengambil langkah lain dengan menyewa gudang-gudang di Papua untuk memperkuat distribusi beras.

“Kami sudah menyewa gudang-gudang filial di seluruh wilayah Kabupaten Papua yang saat ini mungkin tidak tersedia gudang Bulog, sehingga diharapkan dengan rencana gudang-gudang tersebut, supply pasokan maupun ketersediaan beras di semua wilayah ini akan meningkat,” pungkasnya.

Selain harga beras, pemerintah juga memantau pergerakan harga cabai di sejumlah wilayah di Indonesia menjelang Hari Raya Nataru.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah memantau kenaikan harga komoditas pangan yang terdampak faktor cuaca, di samping tingginya permintaan saat momentum hari besar keagamaan nasional.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan bahwa menjelang periode libur Natal dan tahun baru (Nataru), terdapat fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, meskipun masih terkendali.

“Sepertinya sejauh ini masih baik, tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah komoditas seperti cabai segala macam karena faktor cuaca,” kata Iqbal saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2025).

Menurutnya, potensi kenaikan harga komoditas pangan tersebut akan berkurang saat musim hujan diperkirakan berakhir pada Maret 2026, bertepatan dengan momentum hari raya Idulfitri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengakui meski harga beras secara umum sudah menurun. Namun, masih terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang harga jualnya tetap berada di atas harga eceran tertinggi (HET).

Ia memastikan pemerintah akan memperketat pengawasan dan pengendalian harga agar penurunan bisa merata di seluruh wilayah. "Sudah turun. Jadi seluruh Indonesia, kemarin kan.. itu sudah turun. Tetapi, itu tidak boleh kita puas," kata Amran saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Amran menegaskan, pemerintah akan terus mengontrol harga beras agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat. "Insya Allah kontrolnya jauh lebih ketat nanti ke depan," ujarnya.

Menurut Amran, saat ini tren harga beras memang sudah menunjukkan penurunan di banyak daerah, namun pemerintah tidak boleh berhenti sampai di situ. "Intinya, sekarang harga beras sudah turun. Tapi, kita tidak boleh puas sampai situ. Pemerintah harus menjadi pengendali. Itu kata kuncinya," tegas dia.

Amran mengungkapkan, harga beras yang masih di atas HET umumnya terjadi di wilayah yang bukan sentra produksi, seperti di wilayah Timur Indonesia.

"Ini masih ada daerah yang di atas HET. Itu, terutama yang bukan penghasil beras. Daerah timur, Papua, dan seterusnya," jelasnya.

Namun, ia juga menyebut ada perkembangan positif di sejumlah wilayah penghasil, termasuk di kawasan Papua Selatan. "Tetapi, yang kita produksi beras, ada yang menggembirakan. Papua Selatan, Merauke. Karena kita membuat di sana food estate. Itu di sana sudah harga bagus," sebut Amran.

Untuk memastikan stabilitas harga di lapangan, pemerintah telah menurunkan tim gabungan dari Bapanas dan Kepolisian.

"Kami sudah turunkan tim. Sekarang tim ada di Papua, Sorong. Tim kami, Bapanas. Saya katakan Bapanas, turun ke lapangan. Pastikan dengan tim," katanya.

Amran menyebut pengawasan dilakukan bersama kepolisian di tiap provinsi. "Kami kolaborasi dengan Pak Kapolri. Yang menjadi koordinator di provinsi adalah Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus). Jadi dari Polda, kita ketat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menyelesaikan setiap persoalan secara bertahap mulai dari hulu hingga hilir. "Kita selesaikan satu-satu. Serapan sudah bagus. Pupuk sudah bagus. Harga kita kejar. Nanti ke pangan, perkebunan, hilirisasi. Kita kejar satu-satu," pungkas Amran.

HET beras medium terbaru yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah Rp13.500/kg untuk zona 1, Rp14.000/kg untuk zona 2, dan Rp15.500/kg untuk zona 3.

Sebelumnya dikutip dari laporan Polri.go.id, pekan lalu Tim gabungan yang terdiri dari unsur Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri, Ditreskrimsus Polda NTT, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI melakukan pengecekan langsung harga beras jenis Premium dan Medium di wilayah Kecamatan Malaka Tengah, NTT.

Tim melakukan pengecekan harga beras di beberapa titik, antara lain UD Perkasa, milik LS, menjual beras Premium Rp15.500-Rp17.000/kg dan Medium Rp14.000/kg. Toko Bejulai, milik R, menjual beras Premium Rp16.000-Rp17.000/kg, Medium Rp15.000-Rp16.000/kg, dan SPHP Rp13.000/kg. Toko De Mart, milik BF, menjual beras Premium Rp15.400-Rp17.000/kg dan Medium Rp13.500-Rp14.750/kg.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri KeuanganPurbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya menjaga inflasi sebagai kunci stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Hal ini bahkan dinilai berperan membuat Presiden ke-2 RI Soeharto menjabat selama lebih dari 3 dekade.

Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10/2025), Purbaya mengatakan pengendalian harga di daerah-daerah, terutama untuk komoditas beras, menjadi penting untuk dilakukan. Menurutnya, stabilitas harga akan berpengaruh ke terjaganya kondisi sosial dan politik.

Purbaya juga menyebut, stabilitas harga itu menjadi salah satu penyebab Presiden ke-2 RI Soeharto dapat menjabat selama 32 tahun.

“Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Inflasi bisa menjaga stabilitas sosial dan politik. Salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah karena beliau bisa menjaga stabilitas harga beras,” ujar Purbaya dikutip dari siaran langsung pada kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri.

Purbaya menjelaskan harga beras memiliki peran sentral dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketika harga beras stabil, maka komoditas lain cenderung ikut terkendali, sehingga tekanan sosial dapat diminimalkan.

Selain berdampak pada stabilitas nasional, Purbaya menilai inflasi yang terkendali juga berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin di tingkat daerah.

Dia menuturkan, jika sebuah daerah mampu menjaga kestabilan harga-harga barang pokok, maka peluang pemimpin daerah tersebut untuk terpilih kembali. Sebaliknya, pemimpin daerah akan sulit untuk terpilih kembali jika tak mampu menjaga level inflasi dengan baik.

Dia menambahkan kendali terhadap harga kebutuhan pokok, terutama bahan pangan, masih menjadi instrumen politik paling efektif di Indonesia. “Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia,” tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin usaha, bagi distributor, pedagang, dan pengecer beras yang tidak mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Penerapan sanksi ini diharapkan dapat mengendalikan harga beras.

“Kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, dan pengecer beras agar patuh pada regulasi HET. Imbauan ini berlaku dua pekan. Jika tidak diindahkan, izinnya akan kami cabut,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/10).

Peringatan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal. Amran menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan terjadinya pelanggaran harga beras karena besarnya subsidi yang telah dialokasikan.

“Pemerintah telah mengalokasikan subsidi beras sebesar Rp150 triliun. Dengan harga beras subsidi berkisar Rp4.900 hingga Rp5.000 per kilogram, pengawasan distribusi dan penjualan menjadi sangat penting,” ujarnya.

Selain pengawasan administratif, pemerintah juga menggelar operasi pasar secara paralel untuk menstabilkan harga dan memastikan pasokan tetap terjaga. Operasi tersebut melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) di tingkat provinsi, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog.

Amran menegaskan bahwa penindakan akan dilakukan terhadap seluruh jenis beras, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium, maupun medium. “Semua jenis beras sudah memiliki HET dan regulasi yang wajib dipatuhi,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa per 20 Oktober 2025, tercatat 59 kabupaten dari total 514 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga beras di atas HET.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menambahkan bahwa pihak kepolisian bersama Bulog akan melakukan pengawasan langsung di pasar tradisional maupun modern. “Kami akan pantau secara real time wilayah mana saja yang melampaui HET, dan segera ambil langkah mulai dari teguran, sanksi administrasi, hingga penegakan hukum,” katanya.

Data Panel Harga Badan Pangan Nasional per 19 Oktober 2025 mencatat rata-rata harga beras SPHP nasional di tingkat konsumen sebesar Rp12.531 per kilogram, sedikit di atas HET nasional Rp12.500 per kilogram. Secara rinci, harga rata-rata di Zona 1 tercatat Rp12.197 per kg, Zona 2 Rp12.785 per kg, dan Zona 3 mencapai Rp13.330 per kg.