Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan etanol untuk mendukung implementasi program campuran bensin dengan bioetanol 20% (E20) mencapai 4 juta kiloliter (KL) per tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi domestik baru sekitar 14,3 juta KL.

Menurutnya, tambahan produksi dari Kilang Balikpapan yang mulai beroperasi pada Januari 2026 akan meningkatkan kapasitas bensin nasional sebesar 5,5 juta KL. Dengan tambahan tersebut, impor bensin diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah pun menyiapkan Program E20 sebagai salah satu upaya menekan impor bensin. Skema tersebut akan mencampurkan bensin dengan 20% bioetanol yang diproduksi dari komoditas pertanian dalam negeri.

Bahlil mengatakan kebijakan itu mengadopsi pendekatan yang diterapkan pada program biodiesel berbasis sawit yang berkembang dari B10 hingga B50.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," tutur Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (28/6/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.
Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok dalam skala besar itu, Bahlil meminta perguruan tinggi turut berperan dalam mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas nabati lokal, seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas off-taker-nya negara. Daripada kita impor dari Amerika atau Eropa," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, perguruan tinggi diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset di laboratorium dan penerapannya pada skala industri nasional melalui pola kemitraan antara korporasi inti dan plasma rakyat.
Selain di sektor bahan bakar, kontribusi pemikiran dan inovasi dari perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong program bauran energi baru melalui percepatan penggunaan kompor alternatif, termasuk kompor listrik dan kompor energi alternatif lainnya, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
"Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja," ujar Bahlil.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Misteri di balik hujan debu yang sempat menghebohkan warga Kota Balikpapan kini mulai terkuak.

Partikel yang viral di media sosial itu dipastikan telah dikirim ke Laboratorium Sucofindo Jakarta untuk diuji kandungan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati menyatakan hal tersebut usai mengikuti investigasi bersama lintas pihak di Kantor Kilang Pertamina Balikpapan (KPB).

"Dari hasil yang diperlihatkan kepada kami, debu tersebut merupakan zeolit yang kaya aluminium silikat dan sejauh ini dinyatakan aman. Namun kami tetap melakukan pemantauan kesehatan kepada masyarakat terdampak," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Berdasarkan penjelasan pihak KPB, material tersebut lepas ke udara saat proses uji coba peralatan di area kilang berlangsung. Sebuah gangguan teknis pada salah satu alat menjadi biang keladi keluarnya partikel debu hingga menyebar ke permukiman warga sekitar.

Meski hasil awal menyebut material tersebut tidak berbeda jauh dari pasir biasa, bedanya hanya pada ukuran partikel yang lebih halus, Dinkes Balikpapan memilih tidak berpuas diri dengan satu keterangan. Pemeriksaan laboratorium yang dilakukan sejauh ini memang tidak menemukan indikasi material berbahaya.

Sebagai tindak lanjut, Dinkes akan menggelar pemeriksaan kesehatan langsung kepada warga terdampak pada hari berikutnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi, mengingat belum ada laporan lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dari puskesmas di wilayah terdampak.

"Besok kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan kepada warga terdampak untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan akibat kejadian tersebut," ungkap Alwi, sapaan akrabnya.

Di sisi lain, dia menyebutkan KPB telah menghentikan proses pengujian segera setelah gangguan terdeteksi dan kini tengah memperbaiki peralatan bermasalah tersebut.

Alwi mengungkapkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk melapor terlebih dahulu kepada pihak berwenang sebelum melanjutkan uji coba, sekaligus menambahkan sistem scrubber guna menekan potensi keluarnya partikel serupa di masa mendatang.

"Apabila ada keluhan setelah terpapar debu, segera laporkan dan periksakan diri ke puskesmas terdekat. Pertamina juga menyatakan siap bertanggung jawab apabila ada warga yang membutuhkan penanganan medis," tegasnya.

Dia mengimbau warga yang masih menemukan sisa debu untuk segera mencuci tangan usai menyentuhnya, membersihkan wajah dan mata dengan air mengalir jika terkena paparan, serta tidak menunda pemeriksaan ke fasilitas kesehatan bila keluhan muncul.

IDXChannel – PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mempersiapkan sejumlah agenda untuk kelancaran operasional Kilang Pertamina Balikpapan yang telah dimodernisasi, sehingga membuat kilang ini beroperasi dengan kapasitas maksimal 360 ribu barel per hari.

Pertamina Patra Niaga menggelar doa bersama lintas agama di New Site Office PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Kota Balikpapan, untuk memohon kelancaran operasional kilang.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman mengatakan, doa bersama ini menjadi momentum penting untuk mendukung operasional KPB sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Semoga seluruh unit di Kilang Pertamina Balikpapan berjalan tanpa kendala, menghasilkan produk sesuai spesifikasi, serta seluruh pekerja senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan,” ujar Taufik dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

“Semoga operasional Kilang Pertamina Balikpapan selalu lancar, seluruh pekerja diberikan keselamatan, dan energi yang dihasilkan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia,” ujar Sekretaris Panti Asuhan Nurul Iman, Afif Irpan Kamil.

Sebagai informasi, proyek kilang minyak terbesar di Indonesia, Refinery Development Master Plan (RDMP) atau modernisasi kilang di Balikpapan resmi beroperasi.

Proyek dengan nilai investasi mencapai USD7,4 miliar atau setara Rp123 triliun ini digadang-gadang menjadi kunci bagi Indonesia untuk lepas dari ketergantungan impor BBM.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, kilang Balikpapan bukan sekadar tumpukan besi dan pipa, melainkan mesin penyelamat devisa negara.

"Jadi dengan RDMP ini, kita bisa hemat devisa hingga Rp60 triliun lebih per tahunnya," ujarnya di Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Menurut data PT Pertamina (Persero), modernisasi kilang ini dapat menurunkan impor energi sebesar Rp68 triliun per tahun. Angka itu terdiri dari penurunan impor bensin sebesar Rp44,6 triliun, impor solar sebesar Rp14,9 triliun, impor avtur senilai Rp5,4 triliun, dan LPG sebesar Rp2,9 triliun.

RDMP Balikpapan akan memproduksi BBM jenis bensin sebesar 5,8 juta kiloliter (kl) dan solar sebesar 1,8 juta kl per tahun. Dengan demikian, Indonesia diharapkan bisa menekan impor bensin ke angka 19 juta kl dan menyetop total impor solar di tahun ini.

(Dhera Arizona)

Semoga seluruh unit di Kilang Pertamina Balikpapan berjalan tanpa kendala, menghasilkan produk sesuai spesifikasi...

Jakarta (ANTARA) - PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), Kalimantan Timur (Kaltim), menggelar doa bersama lintas agama dan pemberian santunan untuk kelancaran operasional kilang.

Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan doa bersama ini menjadi momentum penting untuk mendukung operasional KPB sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Semoga seluruh unit di Kilang Pertamina Balikpapan berjalan tanpa kendala, menghasilkan produk sesuai spesifikasi, serta seluruh pekerja senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan," ujar Taufik dalam sambutannya.

Sebagai bentuk rasa syukur, Pertamina Patra Niaga menyalurkan santunan senilai Rp127 juta kepada 250 anak yatim, duafa, dan penyandang disabilitas di Kota Balikpapan dan Penajam Paser Utara.

Santunan diberikan kepada berbagai pondok pesantren, panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial anak, komunitas Kristen dan Katolik, serta organisasi penyandang disabilitas seperti Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Balikpapan.

Selain Balikpapan, program Pertamina Berkah juga dilaksanakan serentak di 8 wilayah regional dan 6 wilayah operasi kilang.

Total santunan yang disalurkan mencapai Rp1 miliar kepada kurang lebih 100 yayasan dan sekitar 4.000 penerima manfaat.

Salah satu penerima manfaat, suster Yohana MASF dari LKSA Tabita Putri, menyampaikan apresiasinya atas kepedulian Pertamina Patra Niaga.

"Bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di panti kami, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan. Kami sangat bersyukur atas santunan ini," ujarnya.

Sekretaris Panti Asuhan Nurul Iman Afif Irpan Kamil berharap operasional Kilang Pertamina Balikpapan selalu lancar, seluruh pekerja diberikan keselamatan, dan energi yang dihasilkan membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — PT Indo Sino Oil and Gas (ISOG) resmi mengalirkan gas perdana (first gas) dari Lapangan Karamba di Wilayah Kerja Wain PSC, Kalimantan Timur, Rabu (24/6/2026).

ISOG membutuhkan waktu 25 bulan sejak penandatanganan kontrak Engineering, Procurement, Construction and Installation (EPCI) pada April 2024 hingga proyek tersebut mulai berproduksi.

Lapangan yang berada di daratan (onshore) Cekungan Kutai itu memulai produksi awal sebesar 4 juta standar kaki kubik gas per hari (million standard cubic feet per day/MMscfd) dan ditargetkan mencapai produksi stabil (plateau) sebesar 7,35 MMscfd pada kuartal IV/2026.

Gas yang dihasilkan akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan energi Kilang Unit V Balikpapan melalui pemanfaatan bersama infrastruktur milik PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT).

Sebelum memasuki fase produksi, sumur KUD-1 mencatat laju alir gas sebesar 9,5 MMscfd dalam uji produksi.

Secara keseluruhan, Lapangan Karamba memiliki cadangan gas sebesar 64,4 miliar kaki kubik (billion standard cubic feet/Bscf) berdasarkan kategori proven and probable reserves (2P).

Pengembangannya mencakup re-entry sumur KUD-1, pengeboran dua sumur pengembangan baru, pembangunan Central Processing Facility (CPF), serta pemasangan pipa gas sepanjang 16,3 kilometer beserta fasilitas pendukung lainnya.

Direktur Utama ISOG, Tang Zhongfu, menyatakan Karamba menjadi bukti bahwa pendekatan fast-track development dapat diwujudkan dalam pengembangan lapangan migas.

"Pencapaian Gas Pertama Lapangan Karamba merupakan wujud komitmen ISOG untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pengembangan sumber daya gas yang cepat, efisien, dan berkelanjutan. Kami optimistis proyek ini akan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pasokan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Selain menambah pasokan energi, proyek ini juga dinilai memberikan nilai tambah melalui optimalisasi infrastruktur eksisting, peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, baik barang maupun tenaga kerja, serta membuka peluang pengembangan migas baru di kawasan onshore Cekungan Kutai yang belum tergarap optimal.

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menilai keberhasilan proyek Karamba menunjukkan sinergi antara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), pemerintah, dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada mampu mempercepat monetisasi sumber daya migas sekaligus menekan biaya investasi.

"SKK Migas mengapresiasi kerja keras dan kolaborasi seluruh pihak sehingga Proyek Karamba dapat mencapai Gas Pertama dengan cepat dan selamat. Kami berharap produksi dari Lapangan Karamba dapat mencapai target dan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi gas nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sebaran partikel debu yang dilaporkan melanda sejumlah kawasan permukiman di Balikpapan Tengah dan Utara menjadi sorotan.

PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) mengakui telah menerima laporan tersebut dan menyatakan tengah menjalankan pemeriksaan lebih lanjut.

VP Legal & Relation PT Kilang Pertamina Balikpapan, Asep Sulaeman menyatakan perusahaan mengaitkan kemunculan debu itu dengan tahapan pengoperasian awal (commissioning) unit kilang baru dalam rangkaian Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan.

"Berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap indikasi debu yang dilaporkan, dapat kami sampaikan bahwa karakteristik material tersebut masih berada dalam batas yang tergolong aman bagi kesehatan dan tidak menunjukkan tingkat risiko yang signifikan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Kendati demikian, Asep menegaskan bahwa pemantauan dan kajian lapangan akan terus dilakukan.

Dia menyebut informasi terbaru akan disampaikan secara berkala kepada instansi terkait seiring perkembangan hasil evaluasi. "Perusahaan senantiasa berkoordinasi dengan kelurahan, masyarakat setempat, serta instansi terkait untuk memastikan keselamatan operasional," tambahnya.

Adapun, warga yang memiliki keluhan atau pertanyaan diminta menyampaikannya melalui kelurahan setempat, yang telah ditetapkan sebagai jalur koordinasi resmi antara perusahaan dan masyarakat.

Adapun, dia menuturkan pihaknya memohon dukungan dan pengertian publik agar penyelesaian RDMP Balikpapan dapat berjalan aman dan lancar, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan suplai solar industri senilai lebih dari Rp20 miliar di Balikpapan Handy Aliansyah berkelit di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.

Handy Aliansyah menyatakan bukan penipu, melainkan pengusaha yang terlilit sengketa dagang.

Dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pleidoi) yang berlangsung terbuka pada Senin (22/6/2026), Handy menegaskan bahwa hubungan bisnisnya dengan PT Petrotrans yang kemudian berbuntut laporan pidana sejatinya tidak lebih dari persoalan utang dagang yang selama bertahun-tahun terus diupayakan penyelesaiannya.

Dia mengklaim telah menyerahkan sekitar Rp8 miliar kepada PT Petrotrans sebagai bagian dari pelunasan bertahap sejak pengakuan utang pada 2014.

Bahkan saat penyidikan berjalan di Polda Kalimantan Timur, dia mengaku kembali menyetor Rp2 miliar kepada pihak pelapor.

"Saya membayar Rp2 miliar dari permintaan Rp5 miliar. Saya justru kaget karena kasus ini tetap berlanjut hingga saya ditetapkan sebagai tersangka," kata Handy dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).

Kemudian, argumentasi terdakwa diperkuat oleh tim penasihat hukumnya. Febri selaku kuasa hukum Handy menegaskan bahwa perkara tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji dalam hubungan kontraktual dan bukan ranah hukum pidana.

Mengutip sejumlah putusan Mahkamah Agung, tim kuasa hukum berargumen bahwa sengketa yang lahir dari relasi bisnis tidak dapat dipidanakan selama tidak ditemukan unsur kebohongan atau niat jahat sejak awal transaksi.

"Kami mengategorikan perkara ini sebagai wanprestasi. Dari tahun 2010 hingga 2023 pembayaran tetap berjalan secara bertahap," ujar Febri usai persidangan.

Soal tuduhan penggelapan aset, Febri pun membantah keras. Menurutnya, aset yang dipersoalkan dalam dakwaan belum berstatus sita jaminan ketika dialihkan maupun dijual.

"Aset yang pernah dijual nilainya sekitar Rp300 juta dan saat itu belum menjadi objek sita jaminan. Hasil penjualannya juga digunakan untuk pembayaran kepada pihak terkait, bahkan totalnya mencapai sekitar Rp2 miliar," tuturnya.

Untuk memperkuat pembelaan, tim kuasa hukum mengaku telah menyerahkan sekitar 500 lembar dokumen sebagai alat bukti.

Inti argumen mereka adalah jika pembayaran tetap berjalan, maka niat jahat tidak relevan untuk dipersoalkan.

Namun, pihak pelapor yang diwakili CH tak sedikit pun goyah. Dia menolak mentah-mentah seluruh konstruksi argumentasi yang dibangun terdakwa, dan menegaskan bahwa iktikad baik yang diklaim Handy hanyalah reaksi bukan inisiatif.

"Sebelum laporan pidana tidak ada pembayaran ataupun negosiasi. Pembayaran baru muncul setelah laporan pidana pada November 2023," tegas CH.

CH juga menuding sejumlah aset yang menjadi objek sengketa sengaja dikaburkan agar tidak dapat disita dalam proses perdata yang lebih dulu bergulir.

"Aset-aset itu dikaburkan sehingga dalam proses perdata tidak bisa disita. Kami baru mengetahui ada aset yang dijual sekitar 4 bulan kemudian melalui data Samsat," ungkapnya.

Lebih jauh, dia menegaskan perkara ini bukan sekadar sengketa bisnis biasa. PT Petrotrans, katanya, telah memasok solar industri ke berbagai lokasi milik PT Dharma Putra Karsa (DPK), bukan hanya satu titik operasional dan seluruh pasokan itu telah dibayar oleh pengguna akhir kepada DPK, namun tidak pernah diteruskan ke Petrotrans.

"Petrotrans menyuplai bukan hanya satu lokasi DPK. Banyak lokasi yang kami layani dan seluruh pasokan itu sudah dibayar oleh pengguna kepada DPK. Tetapi pembayaran tersebut tidak diteruskan kepada Petrotrans," ujarnya.

Adapun soal gugatan perdata, CH menyebut prosesnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Sekarang ini adalah pidana penggelapan, jadi tentu tidak menggugurkan perdata. Kita juga menunggu hasil persidangan ini," jelasnya.

Adapun, dia berharap majelis hakim tidak terbujuk oleh narasi wanprestasi yang dibangun terdakwa.

"Kalau sampai bebas atau hanya dituntut ringan tentu menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum. Namun kami percaya majelis hakim akan memberikan putusan yang adil," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kantor Perwakilan Bank IndonesiaBalikpapan (KPwBI Balikpapan) menggelar workshop entrepreneurship yang menyasar 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terkurasi dari Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser, serta wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan itu dirancang sebagai ruang belajar yang komprehensif sekaligus aplikatif, dimana peserta bukan sekadar diajak mendengar teori, tapi juga diwajibkan menyusun business model canvas (BMC) yang dipresentasikan langsung di hadapan narasumber sebagai bagian dari kompetisi pengembangan usaha.

Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi menyatakan UMKM bukan sekadar pelengkap struktur ekonomi, melainkan tulang punggung yang sesungguhnya.

"UMKM memiliki peranan yang strategis sebagai tulang punggung perekonomian, serta berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan inklusi ekonomi dan keuangan, hingga pengembangan pasar ekspor," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (22/6/2026).

Kendati demikian, dia mengakui bahwa perjalanan UMKM untuk naik kelas masih berliku. Sejumlah hambatan struktural masih menggerogoti daya tumbuh pelaku usaha kecil, mulai dari keterbatasan entrepreneurial mindset, lemahnya kapasitas manajerial, minimnya inovasi produk, hingga rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha.

Belum lagi pemahaman soal pentingnya branding, kemasan, akses pasar ekspor, dan literasi produk pembiayaan yang masih jauh dari memadai. Untuk menjawab tantangan itu secara terstruktur, workshop dibagi ke dalam dua kelas paralel.

Kelas Fondasi Usaha menyasar UMKM yang masih merintis, dengan fokus pada pengelolaan usaha profesional, pemasaran digital, teknologi kemasan, manajemen operasi, dan strategi pembiayaan.

Sementara Kelas Akselerasi Usaha diperuntukkan bagi UMKM yang sudah berkembang dan tengah membidik ekspansi pasar, termasuk kesiapan ekspor, digital storytelling, pemetaan tren pasar, serta strategi meningkatkan nilai transaksi dan daya saing produk.

Tak hanya materi, workshop ini juga menghadirkan narasumber berlatar belakang praktisi, bukan sekadar konsultan. Dua pengajar yang didatangkan merupakan UMKM mitra Bank Indonesia dari Jawa Barat dan Jawa Timur yang telah menembus pasar ekspor.

Robi menyebutkan seleksi peserta pun tidak dilakukan sembarangan. UMKM terpilih merupakan rekomendasi terkurasi dari tiga pemerintah daerah, Otorita IKN, serta sejumlah korporasi dengan salah satu syarat utama, yaitu memiliki komitmen dan motivasi kuat untuk tumbuh secara profesional, inovatif, dan berkelanjutan.

Sejumlah pondok pesantren binaan KPwBI Balikpapan yang memiliki unit usaha produktif juga turut dilibatkan sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian ekonomi pesantren.

Dia menuturkan workshop ini merupakan bagian dari rangkaian Road to Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) 2026, yang juga terhubung dengan Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) dan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemkot Balikpapan menyiapkan lahan seluas 10 hektare untuk dibangun menjadi depo kontainer sekaligus kantong parkir kendaraan berat. Langkah ini sebagai respons keberadaan deretan truk besar yang kerap parkir di bahu jalan di kawasan SPBU Km 15 Balikpapan Utara yang memicu kemacetan.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan lahan yang akan digunakan merupakan milik Pemerintah Kota, berlokasi di koridor Km 5 hingga Km 13.

Kawasan itu diproyeksikan sebagai area parkir terpadu sekaligus depo kontainer guna memecah konsentrasi kendaraan berat yang selama ini bertumpuk di sekitar SPBU Km 15.

"Nanti akan dibangun area parkir dan depo kontainer di lahan milik Pemkot. Tujuannya untuk memecah kemacetan dan mengantisipasi truk-truk besar yang selama ini parkir di sekitar SPBU Km 15," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Rahmad mengakui bahwa wacana pembangunan ini telah bergulir sejak beberapa tahun lalu, namun terus tersandung oleh keterbatasan fiskal daerah. Kondisi anggaran yang sedang defisit menjadi tembok penghalang utama.

Pemkot untuk sementara hanya menargetkan tahap land clearing atau pembukaan lahan pada tahun ini, sembari menunggu ruang fiskal yang lebih memadai.

"Harusnya tahun ini sudah mulai dibangun, tetapi karena kondisi anggaran yang mengalami defisit, kami akan melihat perkembangannya terlebih dahulu," ungkapnya.

Untuk mempercepat realisasi, Pemkot membuka opsi pendanaan dari APBN maupun APBD pada tahun anggaran mendatang.

Rahmad optimistis proyek ini dapat selesai paling lambat tahun depan. "Insyaallah tahun depan persoalan parkir truk bisa selesai karena sudah ada lokasi khusus yang disiapkan," tegasnya.

Dia menuturkan proyek ini juga menyentuh isu keselamatan yang selama ini luput dari penanganan serius. Parkir kendaraan berat di badan jalan terbukti menjadi faktor pemicu kecelakaan berulang di kawasan SPBU Km 15.

"Kami juga memikirkan aspek keselamatan. Di kawasan depan SPBU Km 15 itu sudah banyak korban kecelakaan. Karena itu perlu ada solusi agar truk tidak lagi parkir di lokasi tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN —Kementerian UMKM mengungkapkan bahwa sekitar 77% UMKM di Indonesia belum memiliki legalitas usaha. Tak pelak, Kementerian UMKM menggelarfestival yang mengusung konsep layanan terpadu.

Pemerintah ingin memadukan kemudahan perizinan, sertifikasi mutu, pelindungan usaha dan produk, hingga akses pembiayaan baik KUR maupun non-KUR dalam satu atap.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, pihaknya berkomitmen menghadirkan pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan pengusaha mikro agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan naik kelas.

"Kami berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin dalam konteks pemberian perizinan, pendampingan usaha, sertifikasi, serta akses pembiayaan, baik KUR maupun non-KUR. Semua layanan tersebut kami kemas dalam Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6/2026).

Tak berhenti di situ, Kementerian UMKM juga merangkul berbagai pemangku kepentingan mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, sektor perbankan, hingga dunia usaha.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat transformasi dan formalisasi usaha mikro, sehingga semakin banyak pengusaha yang mengantongi kepastian hukum sekaligus akses terhadap program pemberdayaan.

Bagi Maman, geliat UMKM yang didukung kemudahan perizinan dan pembiayaan bukan sekadar angka statistik, melainkan motor penggerak ekonomi daerah.

"Karena kita menyadari bahwa ketika UMKM tumbuh dan mendapatkan akses perizinan serta pembiayaan yang masif dan optimal, maka roda perekonomian daerah juga akan bergerak," sebutnya.

Senada, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud mengamini bahwa tantangan UMKM ke depan kian kompleks dan bukan perkara mudah untuk diselesaikan sendirian.

Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pelaku usaha mikro tak jalan di tempat.

"Oleh karena itu, UMKM harus terus kita dorong untuk naik kelas. Dari usaha yang belum memiliki legalitas menjadi usaha yang legal, dari usaha tradisional menjadi usaha yang memanfaatkan teknologi digital, serta dari usaha yang hanya bertahan menjadi usaha yang mampu berkembang dan berdaya saing," jelas Rudy.

Adapun, dia mengajak pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur untuk merumuskan kebijakan yang berpihak kepada UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

"Bagaimana agar UMKM kita bisa segera naik kelas sehingga ekonomi daerah semakin kuat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesejahteraan masyarakat Insya Allah semakin meningkat," pungkasnya.

Sebagai informasi, Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro 2026 sendiri digelar serentak di 10 lokasi se-Indonesia dengan melibatkan sekitar 1.000 pengusaha mikro, dan Balikpapan dipercaya menjadi kota pembuka rangkaian acara tahun ini.

PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) resmi menjalin kerja sama dengan PT Pertamina Trans Kontinental (PTK). Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).

Adapun kerja sama ini terkait Port Management Bundling yakni Layanan Jasa Kepelabuhanan, Marine dan Konstruksi untuk mendukung fasilitas Single Point Mooring (SPM) berkapasitas 320.000 Deadweight Tonnage (DWT) dan Jetty.

Penguatan sinergi ini merupakan upaya mengembangkan pengelolaan infrastruktur energi nasional yang terintegrasi dan andal di sektor maritim.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama KPB Bambang Harimurti dan Plt Direktur Utama PTK Eko Cahyadi pada di Balikpapan, Jumat (5/6).

Melalui kerja sama ini, PTK akan mendukung berbagai kegiatan operasional di fasilitas pelabuhan dan terminal laut milik KPB. Dukungan tersebut mulai dari pemanduan proses sandar dan lepas kapal di SPM, layanan operasional di New Jetty 6A, hingga pemeriksaan serta perawatan rutin fasilitas.

Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memastikan seluruh infrastruktur beroperasi dengan aman, lancar, dan andal demi mendukung kelancaran distribusi minyak mentah maupun produk hasil kilang.

"Kilang Pertamina Balikpapan sangat terbantu atas layanan yang diberikan oleh PTK selama ini. Sinergi ini diharapkan dapat berlanjut ke tahap selanjutnya, sehingga menghasilkan service continuity dan kerjasama diharapkan semakin harmonis," ujar Direktur Utama PT KPB Bambang Harimurti dikutip Kamis (11/6).

Memasuki fase pengoperasian awal Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, integrasi infrastruktur penunjang menjadi sangat krusial.

Salah satu aset strategis yang siap dioperasikan adalah sarana tambat SPM berkapasitas 320.000 DWT di Lawe-Lawe.

Fasilitas ini dirancang khusus untuk melayani kapal tanker raksasa pengangkut minyak mentah, yang kemudian dialirkan melalui jalur pipa menuju Terminal Crude Lawe-Lawe untuk memasok bahan baku Kilang Balikpapan.

Plt Direktur Utama PTK Eko Cahyadi menjelaskan, pada kolaborasi ini, PTK akan melakukan layanan kepelabuhanan dan marine untuk jangka panjang. Layanan diharapkan dapat mendukung proses sandar kapal hingga pengaliran minyak mentah dengan lebih efektif dan efisien.

Menurutnya, sinergi Pertamina Group ini merupakan bagian vital dalam menjaga keandalan rantai pasok operasional kilang sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

"Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang integrated marine logistics, PTK siap menghadirkan layanan kepelabuhanan, marine, dan konstruksi yang mengedepankan aspek keselamatan dan keamanan kerja yang maksimal, operasional yang handal (operational reliability), serta efisiensi operasional," ujar Eko.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan tengah menyiapkan sejumlah titik nonton bareng (nobar) pesta sepak bola terbesar sejagat raya 2026.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menyatakan nobar Piala Dunia 2026 disiapkan untuk menghibur warga, dengan memanfaatkan fasilitas videotron yang tersebar di berbagai sudut kota.

"Karena siarannya sampai subuh, saya mengingatkan agar momen ini tidak dijadikan modus begadang. Pamitnya nonton bola, padahal menonton yang lain," kelakarnya di hadapan awak media, Selasa (9/6/2026).

Berbicara soal prediksi, Rahmad tak ragu menjagokan Brasil sebagai kampiun Piala Dunia tahun ini.

"Karena pertandingannya digelar di benua Amerika, insyaallah pemenangnya dari Amerika Latin. Jadi, saya menjagokan Brasil," katanya.

Adapun nama Neymar disebut sebagai pemain idola sang Wali Kota, meski bintang Santos itu kini tengah berjibaku memulihkan kondisi fisiknya pasca cedera panjang yang kerap menghantuinya dalam beberapa musim terakhir.