REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mendorong perbaikan tata kelola impor bahan baku pakan dan rantai pasok guna menstabilkan harga ayam serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan rakyat. Ketua Umum Permindo Kusnan menilai rendahnya harga ayam hidup (live bird/LB) yang berlangsung berkepanjangan saat ini tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor kelebihan pasokan (over supply) semata.

"Di balik jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan, mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Saat ini, harga ayam hidup di berbagai sentra produksi berada pada kisaran Rp 15.000-Rp 17.000 per kilogram, sedangkan harga pokok produksi (HPP) telah mencapai sekitar Rp 22.000 per kilogram.

Di sisi lain, harga pakan sebagai komponen biaya terbesar meningkat menjadi Rp 8.600-Rp 9.500 per kilogram atau naik sekitar Rp 1.000 per kilogram dibandingkan periode sebelumnya.

Kondisi tersebut membuat peternak rakyat mengalami kerugian sekitar Rp 5.000-Rp 7.000 per kilogram ayam yang dijual atau mencapai Rp 8.000-Rp 10.000 per ekor dengan rata-rata bobot panen 2 kilogram.

Permindo menyebut situasi tersebut sebagai cost-price squeeze, yakni ketika biaya produksi terus meningkat sementara harga jual justru menurun sehingga margin usaha peternak tergerus dan mengancam keberlanjutan usaha.

Menurut Kusnan, peternak rakyat tidak hanya menghadapi krisis harga ayam, tetapi juga krisis margin usaha akibat kenaikan harga pakan yang tidak terkendali.

Permindo menilai akar persoalan juga dipicu perubahan mekanisme pengadaan bahan baku pakan impor yang semakin terkonsentrasi melalui satu pintu dengan sistem cash before delivery (CBD).

Mekanisme itu meningkatkan kebutuhan modal kerja industri pakan, terutama bagi pabrik skala menengah dan kecil yang memiliki keterbatasan likuiditas.

Tekanan tersebut kemudian mendorong percepatan penagihan kepada peternak sehingga banyak peternak terpaksa menjual ayam lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan pembayaran pakan, bibit ayam (day old chicken/DOC), obat-obatan, tenaga kerja, dan operasional kandang.

Praktik panic selling yang terjadi secara bersamaan di berbagai sentra produksi membuat posisi tawar peternak semakin lemah dan harga ayam hidup semakin tertekan hingga berada di bawah harga acuan pemerintah.

Permindo menilai kondisi ini mencerminkan teori bullwhip effect dalam rantai pasok, yaitu gangguan di sektor hulu yang menghasilkan dampak lebih besar di sektor hilir.

Organisasi itu pun meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola impor bahan baku pakan, menyediakan pembiayaan rantai pasok, membentuk buffer stock nasional, memperkuat program serapan ayam hidup dan karkas, serta membangun sistem data perunggasan yang lebih transparan guna menjaga keberlanjutan peternak rakyat dan ketahanan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah menghapus Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen komoditas gula konsumsi.

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen, mengatakan, pemberlakuan HAP gula konsumsi membuat petani kesulitan menentukan harga dalam lelang.

Pernyataan itu Soemitro sampaikan dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APTRI.

“Karena Harga Acuan di atas di konsumen ini membatasi pergerakan lelang gula di tingkat petani,” kata Soemitro di Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026).

Adapun HAP tingkat produsen gula konsumsi saat ini Rp 14.500 per kilogram sementara HAP konsumen Rp 17.500 hingga Rp 18.500 per kilogram.

Soemitro mengatakan, pihaknya akan menghadap Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) hari ini.

APTRI telah mengajukan permohonan tertulis agar pemerintah menaikkan Harga Pokok Produksi (HPP) petani dari Rp 14.500 menjadi Rp 16.875 per kilogram.

Pihaknya meminta HPP itu dinaikkan demi keberlanjutan petani tebu yang selama ini kesulitan karena biaya produksi semakin meningkat. “Kami sudah usul secara tertulis itu Rp 16.875,” kata dia.

Soemitro menekankan, petani tebu berharap bisa menjual gula di tingkat produsen di angka Rp 18.000.

Untuk mendapatkan harga penjualan tersebut, menurut Soemitro ketentuan HAP di tingkat produsen dan konsumen harus dihapus.

Berdasarkan pengalaman APTRI, harga lelang gula selalu di atas HAP. “Rp 18.000 itu sebetulnya harga jual kita (tingkat petani),” ujar Soemitro.

Petani itu lalu menunjukkan grafik lelang gula petani sejak 2006 hingga 2025.

Sebelum pemerintah memberlakukan HAP pada 2016, harga lelang gula petani selalu di atas HPP, kecuali satu waktu pada 2014.

Namun, sejak aturan HAP diterapkan petani sulit menjaga harga saat lelang.

Di sisi lain, laju kenaikan HAT juga lambat dan tidak sesuai dengan dinamika pasar maupun kenaikan biaya produksi. Sejak 2024 sampai sekarang misalnya, HPP gula stagnan di angka Rp 14.500 per kilogram.

“Kita bisa taruhlah HPP-nya Rp 7.000 lelangnya bisa tertinggi 10.000 terendah bisa Rp 8.000 tidak apa-apa tapi ada dinamisasi apa harga itu dan ini pada waktu ini giat kita. Turun lagi tidak apa-apa nanti tambal lagi,” tutur Soemitro.

Untuk mengendalikan harga gula, kata Soemitro, pemerintah bisa melakukan intervensi melalui operasi pasar.

Pihaknya menekankan, pemerintah paling tidak harus memiliki cadangan 5 hingga 10 persen dari volume gula nasional.

Pemerintah lalu memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan untuk melakukan operasi pasar. “Pemerintah sebenarnya cukup pegang 5 persen saja dari itu yaitu sekitar 200-300 ribu (ton) dan kalau itu diuangkan itu uangnya ya cuma berapa lah Rp 5-6 triliun lah itu sudah sudah dan itu kecil bagi pemerintah Rp 6 triliun,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut kenaikan harga bahan pokok jelang Lebaran 2026 merupakan hal yang wajar. Dia menekankan, kenaikan dapat diterima selama tidak berlangsung dalam waktu lama dan tetap berada dalam kendali pemerintah.

“Harga komoditas itu pasti ada kenaikan, ada penurunan. Yang penting itu kalau naik, jangan lama-lama naiknya, harus segera turun,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Dia menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. "Kalau turun, kalau terlalu murah pertaninya atau peternaknya kan rugi ya. Kalau terlalu mahal itu konsumennya juga membeli dengan harga yang mahal,” lanjutnya.

Menurutnya, pemerintah telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen.

“Jadi pengelolaan pangan kita ini ada HPP, HPP di tingkat petani, ada HET di tingkat pengecer. Jadi harga-harga pokok produksi bagi petaninya ditentukan dan harga eceran tertingginya ditentukan. Kita ngomong HET. Nah, kalau-kalau di atas HET itu jangan lama-lama naiknya. Tapi juga jangan terlalu murah dari harga acuan HET-nya gitu. Itu tugas pemerintah di situ,” jelasnya.

Sudaryono menegaskan pemerintah secara aktif memantau pergerakan harga di pasar melalui koordinasi lintas lembaga, termasuk Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, hingga Kementerian Perdagangan.

“Jadi intinya adalah naik turun biasa, yang penting jangan lama-lama. Pagi naik kalau bisa siang atau sore sudah turun gitu ya. Nah, itu kita ada troubleshooter-nya di situ,” katanya.

Dia menjelaskan, jika ditemukan kenaikan harga di suatu wilayah, pemerintah akan segera menelusuri penyebabnya dan melakukan intervensi jika diperlukan, termasuk mendatangkan pasokan dari daerah lain.

“Kalau memang bisa diatasi di lokal di situ, ya sudah bisa turun. Tapi kalau misalnya perlu intervensi, perlu didatangkan dari tempat lain seperti disampaikan oleh Pak Sestama tadi ya, mendatangkan cabai dari tempat lain, Jambi diterbangkan, hal-hal itu intervensi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan peran aktif pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar. “Jadi negara bukan hanya jadi wasit, tapi negara ikut menaruh tangannya untuk stabilisasi dari pasokan dan harga komoditas,” tambahnya.

Terkait harga daging sapi yang disebut mencapai Rp168.650 per kilogram, Sudaryono menjelaskan bahwa angka tersebut merujuk pada jenis tertentu dengan spesifikasi berbeda.

“Spesifik terkait harga daging tadi, jadi HET-nya Rp140.000 ya harga daging itu dalam kondisi daging normal. Yang Rp160.000 itu sudah kita cek, itu adalah daging tanpa lemak. Jadi memang punya spesifikasi yang berbeda, gradenya berbeda. Itu aja sih sebetulnya,” jelasnya.

Dia menegaskan bahwa harga daging sapi pada umumnya masih berada dalam batas ketentuan.

“Jadi so far, sejauh ini harganya tidak, karena spesifikasi yang lain ya, jadi tadi kalau daging normal HET-nya Rp140.000 dan itu Rp140.000, yang Rp160.000 itu adalah daging dengan spesifikasi tanpa lemak,” tandas Sudaryono.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Supertone (SPC), Tedjokusumo Raymond mengungkap perubahan harga laptop berbasis Chromebook dari Rp3 juta menjadi Rp6,4 juta.

Hal tersebut Tedjo sampaikan saat dihadirkan dalam sidang kasus Chromebook di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Mulanya, Tedjo mengungkap harga pokok produksi (HPP) atau harga modal satu unit Chromebook perusahaannya mencapai Rp3 juta pada 2021.

Kemudian, jaksa mempertanyakan soal pertimbangan Tedjo dalam menetapkan harga satu unit Chromebook dari SPC menjadi Rp6 juta saat disampaikan ke Pokja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Tedjo pun menjelaskan bahwa penetapan harga tersebut sudah melalui beragam pertimbangan, termasuk survei ke beberapa toko daring. Menurutnya, harga tersebut sudah sesuai dengan harga pasaran.

"Kami ketemu dengan spek yang mirip-mirip sama speknya produk saya, itu kisaran harganya di Rp6 sampai Rp7 juta. Jadi kita putuskan untuk ambil yang Rp6 juta plus nanti CDM, karena CDM itu kurang lebih Rp480.000," ujar Tedjo.

Dia juga menegaskan bahwa semua produsen yang produknya terdaftar di e-katalog perlu menandatangani surat pernyataan soal penetapan harga tidak boleh lebih tinggi daripada harga pasaran.

Selang setahun, produsen kembali berkonsolidasi dengan LKPP dan menetapkan harga Chromebook pada 2022 dijual dengan harga Rp5,5 juta per unit.

"[Dari konsolidasi] akhirnya ada kesepakatan harga terbaiknya itu di angka kalau enggak salah Rp 5,5 juta," pungkasnya.

Sekadar informasi, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, Supertone atau SPC menjadi salah satu pihak yang diuntungkan dalam perkara ini.

Berdasarkan dakwaan jaksa, SPC dinilai telah diuntungkan sebesar Rp44,9 miliar dalam kasus Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga daging ayam ras dan telur ayam ras masih berada di atas harga acuan penjualan (HAP) konsumen sampai dengan pekan keempat Januari 2026, atau kurang dari sebulan menjelang Ramadan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa harga rata-rata daging ayam ras secara nasional mulai mengalami penurunan sebesar 0,28% dibandingkan periode Desember 2025.

“Daging ayam ras itu sudah mulai mengalami penurunan walaupun tipis secara rata-rata nasional, sehingga harga daging ayam ras per kilogram Rp40.168,” kata Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan di YouTube Kemendagri, Selasa (27/1/2026).

Menilik paparannya, kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) daging ayam ras tercatat di 131 kabupaten/kota pada pekan keempat Januari 2026. Angka ini lebih rendah dari 134 daerah pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata harga telur ayam ras pada periode yang sama tercatat berada di atas HAP konsumen sebesar Rp30.000 per kilogram, yakni Rp32.447. Namun, Amalia menyampaikan angka ini turun 0,40% dibandingkan Desember 2025.

Kenaikan IPH telur ayam ras terjadi di 136 kabupaten/kota, lebih sedikit dari 153 daerah pada pekan sebelumnya. Kendati demikian, dia mengingatkan sejumlah daerah yang mengalami kenaikan harga tinggi.

“Terutama yang di atas HAP yang cukup tinggi adalah di Kabupaten Halmahera Timur dan Mahakam Ulu karena sudah kira-kira 50% di atas HAP,” ujar Amalia.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan pasokan telur ayam ras dalam kondisi aman menjelang Ramadan 2026, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengeklaim pemerintah telah melakukan perhitungan kebutuhan telur secara menyeluruh, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun program MBG.

“Sudah kami hitung tadi [kebutuhan telur untuk MBG]. Malah harganya turun, Rp23.000 di bawah HPP [harga pokok produksi],” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Untuk komoditas unggas, harga ayam hidup berada di bawah harga pokok produksi (HPP), yakni di kisaran Rp22.000–Rp23.000 per kilogram, sementara HPP ditetapkan Rp25.000 per kilogram. Namun, Amran memperkirakan harga ayam akan bergerak naik secara wajar saat Ramadan.

KOMPAS.com – Dalam dunia bisnis dan akuntansi, istilah harga pokok penjualan (HPP) sering kali muncul ketika membahas laporan keuangan, perhitungan laba, maupun strategi penetapan harga produk.

HPP adalah salah satu komponen penting yang menentukan apakah suatu usaha memperoleh keuntungan atau justru mengalami kerugian.

Mengutip Buku Akuntansi Pajak yang ditulis Johar Arifin, HPP adalah salah satu komponen pokok dalam perhitungan suatau usaha disebut untung atau rugi.

HPP bisa diartikan sebagai harga pokok produksi pada perusahaan produsen atau pabrik. Sementara dalam perusahaan perdagangan, HPP adalah singkatan dari harga pokok penjualan.

Apa itu HPP?

Secara sederhana, HPP adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan dan menyediakan barang atau jasa yang dijual kepada konsumen dalam periode tertentu.

HPP mencakup seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi maupun pengadaan barang, mulai dari pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik seperti listrik dan penyusutan mesin.

Dengan kata lain, HPP menunjukkan berapa besar modal yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang yang siap dijual.

Melalui HPP, perusahaan dapat mengetahui margin keuntungan, menilai efisiensi operasional, serta menentukan harga jual yang kompetitif di pasar.

Fungsi HPP

Mengetahui dan menghitung HPP bukan sekadar kewajiban akuntansi, melainkan bagian strategis dalam pengelolaan bisnis. Berikut beberapa fungsi utama HPP:

• Menentukan harga jual produk: HPP menjadi dasar dalam menentukan harga jual yang wajar. Dengan mengetahui total biaya produksi, perusahaan dapat menambahkan margin laba yang diinginkan untuk menentukan harga jual.
• Menilai efisiensi produksi: HPP yang terlalu tinggi bisa menjadi indikator adanya pemborosan, baik dari sisi bahan baku, tenaga kerja, maupun penggunaan mesin. Dengan memantau HPP, perusahaan dapat mencari peluang efisiensi.
• Mengukur laba dan kinerja keuangan: Dalam laporan laba rugi, laba kotor dihitung dengan mengurangkan HPP dari total penjualan. Artinya, semakin efisien biaya produksi (HPP rendah), semakin besar potensi laba yang diperoleh.
• Dasar pengambilan keputusan: HPP membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis, seperti melakukan diversifikasi produk, menetapkan strategi promosi, atau meninjau ulang rantai pasok.

Cara menghitung dan rumus HPP

Sebelum menghitung HPP, penting memahami komponen apa saja yang termasuk di dalamnya. Ada tiga elemen utama:

• Persediaan awal barang: Merupakan nilai barang yang tersedia di awal periode akuntansi dan siap dijual.
• Pembelian bersih: Total pembelian barang selama periode berjalan, ditambah biaya tambahan seperti ongkos kirim, kemudian dikurangi retur pembelian dan potongan harga.

Persediaan akhir: Nilai barang yang masih tersisa di akhir periode dan belum terjual. Persediaan ini harus dikurangkan dari total biaya untuk mendapatkan nilai HPP sebenarnya.

Rumus HPP adalah = Persediaan awal + pembelian bersih - persediaan akhir

• Persediaan awal = stok barang di awal periode
• Pembelian bersih = total pembelian barang + biaya tambahan - retur - potongan
• Persediaan akhir = stok barang yang masih tersisa pada akhir periode

Untuk memperjelas, berikut contoh sederhana:

Sebuah toko memiliki data sebagai berikut:

• Persediaan awal barang dagang: Rp 50.000.000
• Pembelian selama periode: Rp 200.000.000
• Retur pembelian: Rp 10.000.000
• Biaya angkut pembelian: Rp 5.000.000
• Persediaan akhir: Rp 40.000.000

Langkah-langkah perhitungannya:

Hitung pembelian bersih

= Pembelian + Biaya angkut - Retur
= Rp 200.000.000 + Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000
= Rp 195.000.000

Hitung HPP

= Persediaan awal + Pembelian bersih - Persediaan akhir
= Rp 50.000.000 + Rp 195.000.000 - Rp 40.000.000
= Rp 205.000.000

Artinya, selama periode tersebut, harga pokok penjualan toko tersebut adalah Rp 205 juta.

Jika HPP meningkat sementara penjualan tidak berubah, maka laba kotor otomatis menurun. Karena itu, perusahaan perlu menjaga agar HPP tetap efisien melalui pengelolaan biaya bahan baku, efisiensi tenaga kerja, dan optimalisasi proses produksi.

Bisnis.com, JAKARTA — peternak ayam petelur tengah mengalami tekanan akibat anjloknya harga telur dan daging ayam. Di sisi lain, biaya pakan yang semakin mahal berisiko menimbulkan kerugian di sejumlah sentra produksi.

Anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak salah satunya disebabkan melimpahnya pasokan di pasar. Kondisi tersebut membuat harga jual peternak berada di bawah biaya pokok produksi (HPP), sehingga menggerus margin hingga berisiko rugi.