Bisnis.com, BANDUNG — Bupati Sumedang meresmikan teknologi pengolahan sampah mutakhir hasil inovasi putra daerah guna menuntaskan persoalan limbah secara berkelanjutan.

Kawasan Pengolahan Sampah Akhir tersebut yakni pengolahan sampah berbasis teknologi N30 Turbocyclon (SIMPATI-1).

Dony menegaskan pengelolaan sampah pada dasarnya dapat dilakukan secara sederhana dengan dukungan infrastruktur dan kemauan yang kuat. Ia menekankan prinsip utama bahwa volume sampah harian harus tuntas pada hari yang sama dengan penyelesaian langsung di sumbernya.

Sistem pengolahan yang diterapkan dalam teknologi ini menitikberatkan pada proses pemilahan sejak dini, yakni memisahkan limbah menjadi kategori organik dan anorganik untuk mengoptimalkan nilai tambahnya.

"Sampah anorganik seperti plastik, kertas, kardus, botol, dan kaca memiliki nilai ekonomi dan dapat dijual. Sementara sampah organik diolah menjadi kompos yang bermanfaat bagi pertanian," ungkap Dony.

Ia merinci, residu atau sisa sampah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan kembali akan diproses melalui mesin insinerator. Meskipun menggunakan proses pembakaran, volume residu yang dihasilkan sangat minim dan operasionalnya dipastikan tetap mematuhi regulasi lingkungan.

“Anorganik jadi uang, organik jadi pupuk. Sisanya yang benar-benar tidak terpakai baru dimasukkan ke insinerator. Ini adalah ikhtiar kita untuk menyelesaikan sampah dari hulunya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mendorong agar budaya pemilahan ini diimplementasikan secara luas, termasuk di lingkungan pendidikan. Ia menargetkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki fasilitas pemilahan sampah mandiri sebagai bagian dari gerakan edukasi dan keberlanjutan lingkungan di Sumedang.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pengembang teknologi dari PT New Energy Integrasi, Muhammad Budi Fauzi, memaparkan keunggulan teknis mesin N30 Turbocyclon.

Alat ini memiliki kapasitas awal 30 kilogram per jam, namun dapat ditingkatkan hingga 60 kilogram, bahkan menyentuh angka 100 kilogram per jam untuk pengolahan sampah kering.

“Yang paling penting adalah proses pemilahan di awal. Sampah yang masih bernilai ekonomi dipisahkan, organik bisa dijadikan kompos, dan sisanya baru dibakar,” jelas Budi.

Ia menambahkan bahwa teknologi ini menawarkan efisiensi tinggi dengan residu akhir hanya sekitar 0,3%. Inovasi ini juga menonjol karena menggunakan air sebagai komponen utama operasional insinerator, sehingga mampu menekan biaya operasional secara signifikan.

“Ini hasil pengembangan sejak 2012. Teknologi ini merupakan karya anak asli Sumedang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan penghentian operasional insinerator yang melampaui baku mutu emisi udara di Kota Bandung. Instruksi tersebut disampaikan saat meninjau Tempat Penampungan Sementara (TPS) Batu Rengat dan Pasar Caringin.

Hanif menyoroti kondisi pengelolaan sampah di Kota Bandung yang masih rendah. Berdasarkan data KLH/BPLH, tingkat pengelolaan sampah di kota tersebut baru mencapai sekitar 22 persen.

“Kota Bandung memiliki tantangan besar dalam pengelolaan sampah. Dengan capaian yang masih sekitar 22 persen, upaya perbaikan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan,” ujar Hanif, dikutip dari siaran pers, Sabtu (17/1/2026).

Hanif menegaskan bahwa penanganan sampah tidak boleh mengabaikan dampak terhadap kualitas udara. Ia meminta Wali Kota Bandung menghentikan sementara fasilitas pembakaran di TPS Batu Rengat hingga seluruh persyaratan teknis dan baku mutu lingkungan terpenuhi.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi pengolahan sampah harus mematuhi ketentuan lingkungan yang berlaku. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh fasilitas beroperasi sesuai standar sebelum digunakan kembali.

Selain itu, Hanif mendorong Pemerintah Kota Bandung memperkuat pemilahan sampah sejak dari sumber. Pemilahan di tingkat rumah tangga dinilai penting untuk mengurangi beban pengolahan di tahap akhir.

Hanif juga menyebut pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF) dapat menjadi salah satu opsi pengelolaan sampah, khususnya untuk sampah bernilai kalor tinggi, dengan catatan didukung sistem pemilahan yang memadai dan kesiapan pihak pemanfaat.

“Pemanfaatan RDF dapat menjadi bagian dari solusi pengelolaan sampah, sepanjang didukung pemilahan yang baik dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan,” tambahnya.

KLH/BPLH, lanjut Hanif, akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di daerah. Namun, tanggung jawab utama tetap berada pada pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kami siap mendampingi pemerintah daerah, tetapi komitmen dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan menjadi kunci. Pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tutup Hanif.