Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah Aceh menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi dan menginstruksikan posko siaga aktif 24 jam hingga 20 April 2026 menyusul potensi cuaca ekstrem di wilayah tersebut.

Penetapan status siaga ini dilakukan berdasarkan peringatan dini BMKG terkait potensi hujan lebat disertai angin kencang dan petir dalam beberapa hari ke depan. Kondisi atmosfer yang dipengaruhi pola siklonik, shearline, dan konvergensi diperkirakan memicu hujan intensitas sedang hingga lebat di hampir seluruh wilayah Aceh pada periode 11–20 April 2026.

“Kami meminta BPBD di kabupaten/kota untuk melakukan aktivasi posko dan memantau perkembangan cuaca secara real-time bersama BMKG dan BPBA. Periode siaga ini sangat krusial guna meminimalisir dampak risiko,” ujar Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Potensi cuaca ekstrem tersebut dinilai dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, hingga angin kencang di sejumlah wilayah rawan. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunda langkah mitigasi dan segera memperkuat kesiapsiagaan di lapangan.

Dalam arahannya, M. Nasir menegaskan pentingnya normalisasi infrastruktur air melalui pembersihan drainase, sungai, serta pengerukan sedimentasi guna mencegah terjadinya luapan air. Selain itu, pemangkasan pohon rawan tumbang serta pengamanan baliho dan utilitas berisiko tinggi juga menjadi prioritas.

Petugas di lapangan diminta meningkatkan patroli rutin di kawasan rawan banjir, tanah longsor, serta daerah aliran sungai (DAS) yang kritis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan deteksi dini serta respons cepat jika terjadi bencana.

Pemerintah Aceh menginstruksikan mobilisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) serta penempatan alat berat di titik-titik strategis. Seluruh sarana pendukung seperti perahu motor, kendaraan evakuasi, logistik darurat, hingga tenda pengungsian harus dipastikan dalam kondisi siap pakai.

Selain itu, jalur evakuasi dan lokasi pengungsian diminta untuk diverifikasi ulang guna memastikan keamanan masyarakat apabila terjadi kondisi darurat. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko korban jiwa saat proses evakuasi berlangsung.

Pemerintah Aceh juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan bencana. Koordinasi intensif harus dilakukan dengan TNI/Polri serta instansi vertikal seperti BPJN, BWSS, SAR, PLN, dan Telkom agar komunikasi dan respons berjalan optimal.

Optimalisasi sistem peringatan dini (early warning system) menjadi salah satu fokus utama dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem. Camat, keuchik, dan perangkat desa diminta aktif menyebarkan informasi cuaca kepada masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media lokal dan grup digital.

“Jangan ada informasi yang terputus. Serangkaian langkah preventif ini diharapkan mampu meminimalisir risiko dampak cuaca ekstrem selama periode siaga yang berlangsung hingga 20 April 2026,” tegas M. Nasir.

Di tingkat daerah, Bupati Aceh Barat Daya Safaruddin juga mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

“Mengingat kondisi seperti ini, saya mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Seluruh OPD juga harus menyiapkan kesiapsiagaan,” ujarnya.

Safaruddin menegaskan pentingnya kesiapan personel dan peralatan di tingkat BPBK, serta perlunya pemantauan intensif di wilayah rawan. Dia juga mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti informasi cuaca dan menghindari aktivitas di daerah berisiko tinggi.

“Masyarakat juga kita imbau agar memantau informasi cuaca secara berkala dan menghindari aktivitas di daerah-daerah rawan bencana saat terjadinya angin dan hujan lebat,” katanya.

Selain itu, pemerintah gampong diminta memastikan seluruh saluran air dalam kondisi bersih guna mencegah penyumbatan yang dapat memicu banjir.

“Deteksi dini dan persiapan itu penting untuk meminimalisir dampak bencana. Maka, seluruh saluran di gampong-gampong harus dibersihkan,” ujar Safaruddin.

Dia juga berharap seluruh unsur Forkopimda dapat bekerja sama dalam menghadapi potensi bencana tersebut. “Insya Allah dengan kerja sama semua pihak, kita dapat meminimalisir dampak bencana jika itu terjadi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Wita perempuan warga Desa Sukarahmat, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang, berkisah tentang kondisi dirinya, keluarga, dan para pengungsi korban bencana banjir dan tanah longsor.
Wita mengaku bantuan seperti roti, beras, dan kebutuhan dasar lainnya sudah diterima warga sehingga logistik terpenuhi. Begitu pula bantuan obat-obatan dan layanan kesehatan.
“Saya lihat sudah banyak mobil bantuan kesehatan lewat, mencari siapa yang sakit. Paling sakit-sakit ringan saja, batuk pilek,” katanya di hadapan Presiden Prabowo saat berkunjung ke lokasi pengungsian, Jumat (12/12/2025).
Harapan yang disematkan oleh Wita ke Kepala Negara yakni agar rumahnya dan kondisi hunian warga yang rusak dapat segera diperbaiki.
“Material rumah banyak yang rusak. Kurangnya alat untuk membersihkan rumah, itu semua masih berlumpur,” ujar Wita terisak.
Wita menambahkan, lumpur tebal masih menutup sebagian besar rumah warga sehingga mereka belum dapat kembali ke hunian masing-masing. Karena itu, dukungan pemerintah untuk memperbaiki akses, menyediakan material bangunan, dan mempercepat pemulihan sangat dibutuhkan.
“Saya berharap kota kami kembali normal, itu saja. Hidup kembali. Anak-anak bisa sekolah, anak-anak kami yang di pesantren bisa kembali ke pesantren,” imbuhnya.
Wita juga menceritakan kondisi memilukan setelah rumahnya hancur tertimpa pohon ketika banjir besar menerjang. Saat ini ia mengaku menumpang di rumah kerabat.
Dia menjelaskan bahwa banjir merendam banyak rumah di kawasan perbukitan sehingga warga kesulitan menyelamatkan barang-barang. Selama masa tanggap darurat, akses jalan ke kota pun terputus, sehingga bantuan sulit diakses.
Harapan yang sama juga muncul dari Sofia Laura, warga Desa Sukajadi. Dia mengaku terharu dan berharap kehadiran Presiden dapat mempercepat realisasi bantuan hunian layak.
“Sangat terharu. Mudah-mudahan dengan datang Bapak Presiden, Pak Prabowo, secepat mungkin kami sudah bisa menempati rumah layak pakai,” ujar Sofia.

Menjelang bulan suci Ramadan, Sofia menyampaikan harapannya agar para pengungsi segera mendapatkan bantuan rumah layak untuk kembali menjalani kehidupan dengan aman dan tenang.
“Kami di sini memohon kepada Bapak Presiden yang terhormat. Beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami sangat mengharapkan bantuan rumah,” katanya.
Sofia menegaskan bahwa warga tidak mengharapkan hunian mewah, melainkan tempat tinggal yang layak serta aman untuk ditempati. Selain itu, ketersediaan sarana air bersih juga menjadi kebutuhan mendesak bagi warga di pengungsian.

Rumah Pengganti

Saat berkunjung ke lokasi pengungsian di Bener Meriah, Presiden Prabowo menyatakan pemerintah segera menyiapkan rumah pengganti untuk warga terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
“Kita akan atasi ini bersama dan kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah,” ujar Presiden yang disambut meriah warga masyarakat.
Prabowo berharap masyarakat bersabar karena semua upaya pemulihan membutuhkan proses yang tidak sebentar. Dia memastikan semua pihak bekerja keras memulihkan kondisi pascabencana.

“Tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak, ibu-Ibu sekalian. Karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya,” katanya.
Presiden berjanji akan terus memantau dan memerhatikan penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Saya minta maaf karena Presiden RI tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi kita akan bekerja keras untuk bantu saudara-saudara sekalian,” katanya.
Prabowo pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, seperti pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang berperan dalam menyalurkan bantuan dan memulihkan kondisi pascabencana. Ia memastikan warga tak akan menghadapi kesulitan sendiri.
“Terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati. Saya terima kasih semua Kepala Dinas di provinsi. Terima kasih Pak Gubernur dan semua jajarannya. Saya terima kasih Panglima TNI dan Kapolri, pasukan yang turun semua. Menteri-menteri turun semua, kita akan bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak sendiri, kita akan bersama,” pungkasnya. (*)

Bisnis.com, TAKENGON — Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan lokasi terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh dengan mengunjungi Takengon, Aceh Tengah, pada Jumat (12/12/2025), setelah sebelumnya meninjau pengungsian di Aceh Tamiang.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lapangan, Prabowo bertolak dari Bukit Rata, Aceh Tamiang menggunakan helikopter Super Puma pada pukul 11.15 WIB dan tiba di Lapangan Musara Alun Takengon sekitar pukul 12.00 WIB.

Setibanya di lokasi, Prabowo terlihat mengenakan setelan safari krem dan topi biru langsung menyapa warga yang telah menunggu kehadirannya.

Presiden kemudian bergerak menuju masjid setempat menggunakan mobil Maung Garuda MV3 untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebelum mengunjungi posko pengungsian.

Di Posko Pengungsian Masjid Besar Al Abrar Takengon, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.

“Pasti pemerintah akan turun dan bantu. Kami juga manusia, tidak punya tongkat Nabi Musa. Akan ada hunian sementara dan hunian tetap yang sudah kami siapkan serta alokasikan anggarannya, tetapi butuh waktu. Kami mohon kesabaran,” ujarnya.

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah terus bekerja maksimal untuk percepatan pemulihan pascabencana.

“Saya tidak bisa mengerjakan semua begitu cepat. Kami sudah bekerja sebaik-baiknya. Saya minta ketabahan dan kesabaran, semua pasti akan kami bantu,” katanya.

Sebelum ke Takengon, Presiden Prabowo meninjau posko pengungsian di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, pada pagi hari. Presiden tiba sekitar pukul 10.30 WIB dan disambut ribuan pengungsi yang memadati tenda darurat.

Di lokasi tersebut, Prabowo meninjau rumah warga yang terendam lumpur dan material kayu gelondongan. Dia juga berinteraksi dengan para pengungsi, termasuk anak-anak, dan sempat menggendong serta mencium kening beberapa di antaranya.

Dalam rangkaian peninjauan ini, Presiden Prabowo didampingi sejumlah pejabat, antara lain Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka, Mensos Saifullah Yusuf, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan sebanyak tiga daerah di Provinsi Sumatra Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi sejalan dengan puncak musim hujan yang diprakirakan berlangsung pada bulan Desember.

Kepala BPBD Sumatra Selatan (Sumsel) M Iqbal Alisyahbana mengatakan penetapan status siaga diperlukan guna meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

“Seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang yang diprediksi akan meningkat,” ujarnya, dikutip Rabu (3/12/2025).

Sebelumnya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) telah lebih dulu menaikkan status siaga darurat. Kemudian untuk daerah yang menyusul diantaranya Kota Pagar Alam dan Prabumulih.

Menurut Iqbal, dengan jumlah daerah yang menetapkan status siaga darurat telah mencapai tiga, selanjutnya Pemerintah Provinsi akan segera menindaklanjuti dengan rapat koordinasi persiapan penetapan status serupa di tingkat provinsi.

“Rencananya Kamis (4/12/2025) akan dilakukan rakor untuk membahas persiapan (penetapan) status siaga. Seluruh stakeholder akan hadir,” kata dia.

Lebih lanjut dia mengharapkan langkah antisipatif ini dapat memperkuat koordinasi dan penanganan potensi bencana di Sumsel secara maksimal.

“Dengan penetapan status siaga, maka personel, peralatan, dan perlengkapan sudah siap,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR mencecar Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani terkait kualitas perizinan investasi di Tanah Air.

Para legislator menyoroti dugaan praktik investasi yang tidak ramah lingkungan sehingga menjadi biang kerok rentetan bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra baru-baru ini, tepatnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hasani Bin Zuber menegaskan bahwa bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra tidak bisa dilihat semata-mata sebagai peristiwa alam biasa. Menurutnya, insiden tersebut merupakan kulminasi dari kerusakan ekologis akibat aktivitas korporasi yang tak terkontrol.

“Perlu kita sadari bahwa banjir Sumatra bukan semata-mata peristiwa alam yang terjadi begitu saja. Tetapi seringkali merupakan akumulasi dari degradasi lingkungan, alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, lemahnya pengawasan serta praktik usaha yang mengabaikan prinsip berkelanjutan,” tegasnya dalam rapat kerja Komisi XII dengan Rosan, Selasa (2/12/2025).

Hasani mendesak pemerintah untuk menjelaskan arah kebijakan investasi, khususnya di sektor padat karya. Dia mempertanyakan mekanisme konkret pemerintah dalam menjamin investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab, mulai dari proses perizinan hingga pengawasan dampak lingkungan jangka panjang.

“Mekanisme apa saja yang sedang atau akan disiapkan untuk menjamin bahwa setiap investor mematuhi praktik usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan? Mulai dari proses perizinan hingga sistem pengawasan,” ujarnya.

Senada, Anggota DPR Andi Muzakkir Aqil mengingatkan pemerintah agar nafsu menarik investasi tidak mengorbankan tata kelola lingkungan. Meskipun mengakui bahwa investasi adalah darah bagi perekonomian daerah berkembang, Andi menilai aspek governance seringkali terabaikan.

Dewan dari Fraksi Partai Demokrat ini menduga kuat kerusakan di Sumatra diperparah oleh ulah investor yang melakukan pengerukan sumber daya alam tanpa tanggung jawab, mulai dari penebangan liar hingga pengelolaan limbah yang buruk.

“Kejadian di Sumatra ini bukan hanya terjadi secara alami. Bisa saja penebangan lingkungan atau pengelolaan limbah atau pengelolaan investor yang mengeruk perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya,” jelas Andi pada kesempatan yang sama.

Oleh karena itu, Andi meminta Rosan untuk merancang kerangka kebijakan yang menjadikan komitmen lingkungan sebagai prasyarat mutlak dalam setiap proses investasi, baik dari sisi perizinan maupun fasilitas yang diberikan.

Merespons cecaran tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani berdalih bahwa kemudahan perizinan yang diberikan pemerintah tidak serta-merta menggugurkan kewajiban perusahaan terhadap lingkungan.

Rosan menjelaskan, meskipun pemerintah menerapkan kebijakan percepatan atau insentif perizinan seperti fiktif positif, pengawasan di lapangan tetap menjadi prioritas melalui mekanisme pemeriksaan pasca-izin diterbitkan.

“Kebijakan fiktif positif yang kita berikan, itu tidak menghilangkan kewajiban para perusahaan itu [dalam menjaga lingkungan], karena kita akan selalu bersifat post audit,” jawab Rosan.

Eks Ketua Kadin Indonesia itu mengklaim bahwa kementeriannya melakukan pengawasan ketat secara berkelanjutan terhadap izin-izin yang telah diterbitkan untuk memastikan kepatuhan investor.

“Jadi kita selalu mengandalkan post [pasca] audit terhadap perizinan yang kita sudah berikan secara sangat-sangat ketat dan secara terus-menerus,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bencana banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem yang melanda wilayah di Sumatra Barat, Aceh, dan Sumatra Utara di penghujung bulan November 2025, telah menyebabkan kerusakan tempat tinggal serta fasilitas umum, membuat ribuan warga harus mengungsi ke tempat pengungsian sementara, hingga menelan korban jiwa.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) bersama Anak Perusahaannya, PT Semen Padang dan PT Solusi Bangun Andalas, bergerak cepat memberikan bantuan tanggap bencana bagi para korban.

Di Sumatra Barat, SIG melalui Tim Reaksi Cepat (TRC) PT Semen Padang yang bekerja sama dengan tim gabungan lainnya, membantu melakukan evakuasi dan memberikan pertolongan kepada para korban, serta melakukan pemetaan terkait kebutuhan di lokasi bencana.

Selain bantuan tanggap bencana, hingga Sabtu (29/11/2025) PT Semen Padang juga telah menyalurkan bantuan logistik berupa 1.600 paket sembako yang terdiri dari beras, telur, mi instan, minyak goreng, gula, air mineral, serta bantuan terpal.

Bantuan disalurkan untuk 5 Kecamatan di Kota Padang, meliputi Kecamatan Pauh, Kecamatan Koto Tengah, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Kuranji dan Kecamatan Lubuk Kilangan.

PT Semen Padang juga mendirikan Posko Satgas Bencana dan menyiagakan tim medis melalui Semen Padang Hospital untuk memberikan layanan kesehatan di Kecamatan Pauh, Kota Padang, dan Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Posko Satgas Bencana tersebut dilengkapi dengan tenda, peralatan listrik, perlengkapan kebersihan, alat berat berupa truk pengangkut air bersih, obat-obatan, hingga peralatan komunikasi.

Di Kecamatan Palembayan, PT Semen Padang juga akan mengoperasikan dapur umum untuk mendukung pemenuhan kebutuhan konsumsi para pengungsi dan relawan selama masa tanggap darurat.

Sementara di Aceh, melalui PT Solusi Bangun Andalas, SIG memberikan bantuan berupa 738 paket sembako yang terdiri dari beras, sarden, mi instan dan biskuit di sejumlah kecamatan di 6 kabupaten/kota di Aceh, antara lain Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Bireuen. Saat ini, Perusahaan juga tengah menyiapkan bantuan untuk para korban di Sumatra Utara.

Direktur Utama SIG, Indrieffouny Indra menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas bencana yang terjadi di Sumatra dan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dunia.

Bantuan yang diberikah oleh SIG merupakan bentuk kepedulian Perusahaan atas musibah yang menimpa para korban, sekaligus menegaskan bahwa SIG sebagai BUMN selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

”Kami terus mengoptimalkan pendistribusian bantuan secara merata dan tepat sasaran, sehingga dapat meringankan beban para korban. Melalui tim di lapangan, kami terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan tim tanggap kebencanaan setempat untuk mengupayakan bantuan guna mempercepat pemulihan,” kata Indrieffouny Indra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat baru saja mengirimkan bantuan dalam jumlah besar untuk penanganan bencana alam di Aceh, Sumatera Utara sampai dengan Sumatera Barat.

Bencana alam yang dipengaruhi oleh siklon tropis senyar itu memicu banjir dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan upaya tanggap darurat dengan mengirimkan bantuan logistik, berupa tenda pengungsian, makanan serta kebutuhan sehari-hari.

"Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak, misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskab [Sekretaris Kabinet], alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik. Itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien," terangnya kepada wartawan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga bergerak ke beberapa titik lokasi yang terdampak longsor untuk perbaikan jalan.

Di sisi lain, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memerinci lebih lanjut beberapa bantuan yang dikirim pagi ini dari Halim Perdanakusuma. Contohnya, sesuai kebutuhan pemerintah mengirimkan 150 tenda, 64 perahu karet, genset serta 100 alat komunikasi guna memperbaiki sinyal yang terdampak.

Selanjutnya, pemerintah turut mengirimkan bahan makanan siap saji, obat-obatan, serta tim medis dari TNI maupun Kementerian Kesehatan. Teddy menyampaikan bahwa pengiriman bantuan ini bukan pertama kalinya yang diinstruksikan oleh Presiden. Dia mengeklaim Kepala Negara sudah memerintahkan penanggulangan bencana sejak 25 November 2025.

"Jadi ini bukan yang pertama. Sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana," terang Teddy.

Berapa Kesiapan Anggaran Pemerintah?

Adapun anggaran terkait dengan kebencanaan yang disiapkan di dalam APBN tersebar di anggaran kementerian/lembaga (K/L), non-K/L, maupun dana-dana lainnya termasuk dana penanggulangan bencana alam.

Apabila berdasarkan belanja K/L, instansi yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dikutip dari Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026, anggaran BNPB sejak 2021-2025 menurun.

Pada 2021, saat masih terjadi pandemi, BNPB memiliki anggaran berdasarkan LKPP 2021 sebesar Rp7,1 triliun. Hal ini disebabkan oleh BNPB yang leading dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Mulai 2022, anggarannya turun drastis ke Rp5 triliun, kemudian naik lagi ke Rp5,4 triliun pada 2023.

Pada 2024, anggaran BNPB turun semakin drastis ke Rp4,9 triliun. Outlook APBN 2025 anggaran BNPB yakni Rp2 triliun, dan pada 2026 dianggarkan hanya Rp491 triliun.

Namun demikian, anggaran penanggulangan bencana oleh BNPB juga masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos). Pada 2025, outlook anggaran perlinsos yakni Rp465,1 triliun, dan dianggarkan Rp508,2 triliun pada APBN 2026.

Selain anggaran yang disiapkan tahunan dalam APBN, pemerintah turut menyiapkan alokasi dana cadangan penanggulangan bencana. Rata-rata realisasi dana cadangan tersebut dalam periode 2014-2024 sekitar Rp4,2 triliun per tahun.

Penyediaan dana cadangan penanggulangan bencana dialokasikan pada Kementerian Keuangan (BA BUN), serta dapat digunakan saat kejadian tanggap darurat atau on-call. Alokasi dana itu juga bisa digunakan pada tahap rehabilitasi serta konstruksi melalui pemberian hibah dari pusat ke daerah.

Selama 2021-2025, dana cadangan penanggulangan bencana alam dialokasikan Rp5 triliun. Realisasinya fluktuatif, dengan tingkat realisasi tertinggi pada 2024 yaitu 106,6% atau Rp5,33 triliun. Kemudian, outlook sampai dengan Juni 2025 yaitu Rp950 miliar.

Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan pooling fund bencana dan pinjaman kontinjensi dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.28/2025.

Adapun alokasi anggaran kebencanaan ini masih kecil apabila dibandingkan dengan keseluruhan program prioritas pemerintah 2025. Pagu tahun ini disiapkan yakni Rp929 triliun, dengan realisasi sampai dengan akhir Oktober 2025 yaitu Rp611,7 triliun.

Pagu terbesar yakni untuk subsidi atau kompensasi energi sebesar Rp394,3 triliun, subsidi nonenergi (pupuk hingga KUR) Rp104,5 triliun serta Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp71 triliun. Tahun depan, khususnya MBG yang merupakan prioritas pemerintahan Prabowo mencapai melonjak ke Rp335 triliun.

Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan bahwa anggaran Rp335 triliun terbagi ke fungsi anggaran pendidikan sampai dengan fungsi ekonomi.

"Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun," terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).