Bisnis.com, PEKANBARU — Progres pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Rengat (Tol Rekaru), khususnya ruas tol Seksi Lingkar Pekanbaru, telah mencapai sekitar 90%. Pemerintah kini fokus menyelesaikan sisa kendala administratif agar proyek strategis nasional tersebut dapat berjalan optimal.

Kepala Bidang Pengadaan dan Penataan Pertanahan Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru, Aribudi Sunarko, mengatakan capaian tersebut menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

“Secara umum progres pengadaan tanah sudah sangat baik, mencapai sekitar 90% di Kota Pekanbaru. Sisanya sekitar 10% masih dalam proses penyelesaian,” ujarnya Kamis (16/4/2026).

Aribudi menjelaskan, kendala yang tersisa umumnya bersifat administratif, seperti perubahan peta bidang, kekurangan dokumen kependudukan seperti KTP, serta belum lengkapnya surat keterangan kepemilikan lahan.

“Kendala ini tidak mendasar, namun tetap perlu diselesaikan karena berkaitan dengan proses pencairan ganti rugi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kelengkapan administrasi menjadi syarat utama dalam pencairan dana ganti kerugian melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) di bawah Kementerian Keuangan.

“Perbaikan administrasi ini penting agar proses pencairan dana berjalan lancar dan sesuai ketentuan, mengingat ini menggunakan uang negara,” ujarnya.

Kemudian dia menyebut terdapat aset milik Pemerintah Kota Pekanbaru yang terdampak proyek, salah satunya lahan nursery milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).

Menurut Aribudi, penggantian aset pemerintah tidak dilakukan dalam bentuk uang, melainkan melalui mekanisme tukar guling atau penyediaan lahan pengganti.

“Sebagian lahan pengganti sudah tersedia di sekitar lokasi, namun masih ada sisa dana sekitar Rp3,5 miliar yang harus direalisasikan untuk pengadaan lahan pengganti,” ungkapnya.

Pihaknya menargetkan dalam dua pekan ke depan lokasi lahan pengganti tersebut sudah dapat ditentukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Untuk penentuan lahan tidak hanya berdasarkan luas, tetapi juga kesesuaian nilai dengan dana yang tersedia.

Secara keseluruhan, progres ganti rugi lahan dinilai berjalan baik tanpa kendala berarti. Ke depan, penyelesaian dititikberatkan pada koordinasi antara Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Pemko Pekanbaru untuk melengkapi dokumen yang masih kurang.

Selanjutnya Pemko Pekanbaru juga menggesa pembangunan jalan lingkar (outer ring road), yang nantinya akan terintegrasi dengan ruas Tol Pekanbaru - Dumai.

Proyek ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan Rumbai hingga Tenayan Raya. Kedepan, jalur tersebut akan menjadi penghubung strategis antara kawasan barat dan timur Kota Pekanbaru.

“Jalur tol Pekanbaru - Dumai yang mengarah ke Rumbai nantinya akan terhubung dengan jaringan jalan baru di kawasan timur,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, akses yang saat ini melalui Jalan 70 di Kelurahan Muara Fajar Timur akan dikembangkan menjadi jalur lurus menuju kawasan timur kota.

Rencananya, jalur tersebut akan melintasi Kelurahan Sungai Ambang dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura di Kecamatan Rumbai Timur, sebelum terhubung ke Kecamatan Tenayan Raya, tepatnya menuju Kompleks Perkantoran Pemko Pekanbaru.

“Di jalur itu juga akan dibangun Jembatan Siak V sebagai penghubung utama. Jadi pembangunan tol dan jalan lingkar ini berjalan beriringan agar konektivitasnya selaras,” jelas Aribudi.

Menurutnya, proyek pembangunan jalan lingkar tersebut saat ini masih berada pada tahap persiapan, terutama pendataan terhadap pemilik lahan yang terdampak.

“Saat ini kami masih melakukan pendataan terhadap para pemilik tanah. Ini merupakan tahapan awal sebelum proses pembebasan lahan dilakukan,” ungkapnya.

Pemko Pekanbaru berharap proyek ini dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan baru di bagian timur kota.