Bisnis.com, JAKARTA - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 1 April 2026 telah menjangkau 36,4 juta jiwa peserta dan keluarganya.

Dengan asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan jumlah keluarga di Indonesia mencapai 4,7 orang per rumah tangga, maka jumlah pekerja yang terdaftar dalam sistem perlindungan sosial terbesar di dunia itu sekitar 7,74 juta pekerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menegaskan upaya perluasan kepesertaan terus difokuskan pada pekerja sektor informal. Kelompok ini dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kesehatan, sehingga membutuhkan akses jaminan yang lebih luas dan mudah.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat perluasan cakupan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam mendorong kepesertaan pekerja transportasi berbasis aplikasi.

“BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi memperluas cakupan kepesertaan dan mempermudah akses layanan kesehatan. Harapannya, pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa khawatir jika jatuh sakit,” ujar Pujo dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (3/5/2026).

Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional.

Prabowo menilai pekerja sektor informal, seperti pengemudi transportasi online, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga perlu jaminan yang pasti. “Negara harus memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, terlindungi jaminan kesehatan agar tetap produktif dan sejahtera,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan jaminan sosial berupa kepesertaan BPJS Kesehatan kepada para mitra pengemudi.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk perluasan perlindungan sosial nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi pekerja informal. Selain itu, perlindungan melalui JKN juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal.

“Kita berharap undang-undang kita selalu menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan merealokasi atau menempatkan ulang pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan Sosial (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal itu direncanakan karena pemerintah melihat masih adanya ketidakadilan dalam pemberian bantuan hingga saat ini.

Menteri Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa, melalui konsolidasi data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan bagi peserta skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) hingga saat ini.

Dari jumlah populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, dia menyatakan bahwa setengah atau 50% masyarakat termiskin di Indonesia mencakup 140,32 juta jiwa. Kelompok masyarakat itu merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan PBI BPJS Kesehatan, yang disebut sebagai masyarakat desil 1 hingga 5 alias masyarakat kurang mampu.

Hal yang menjadi masalah adalah, katanya, bahwa jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran JKN BPJS Kesehatan, baik secara penuh maupun sebagian, adalah 159,1 juta jiwa. Dengan demikian, uang bantuan yang dibayarkan oleh pemerintah tidak semuanya untuk 50% orang termiskin—bahkan ada yang diberikan untuk 10% orang terkaya.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pemerintah ingin melakukan “pembersihan” terhadap alokasi bantuan itu.

“Rencananya. pemerintah akan merealokasikan pemberian subsidi PBI dari orang yang sebenarnya masuk desil 6, 7, 8, 9, 10, yang relatif pendapatannya lebih tinggi, ke [masyarakat dengan] pendapatan desil 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga, ada 11 juta data yang terkena rencana realokasi ini,” jelas Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa penentuan realokasi sebanyak 11 juta data itu saat ini memang belum sempurna. Budi menyatakan bahwa Kemenkes telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan BPJS Kesehatan untuk merapikan data itu.

Dia berharap bahwa realokasi itu akan membuat 11 juta jatah PBI ini yang sebelumnya diberikan kepada penduduk yang relatif lebih kaya dapat dikembalikan kepada penduduk yang lebih miskin dengan baik.

Realokasi itu juga berhubungan dengan peristiwa penonaktifan 11,017 juta kepesertaan program PBI JK pada Februari 2026 lalu, yang kini sudah diaktifkan kembali, dengan mayoritas setidaknya sampai akhir April 2026. Budi menyatakan bahwa pemerintah bersama BPS akan memperbarui ketepatan data penerima bantuan tersebut sehingga bantuan bagi penerima yang tidak tepat sasaran akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 hingga 5.

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2026

Hingga April 2026, iuran JKN BPJS Kesehatan masih belum naik sejak 2020 atau 6 tahun yang lalu. Kala itu, besaran iuran diubah dengan dikeluarkannya Peraturan presiden (Perpres) 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal, menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar, Pasal 38 ayat (1) Perpres 64/2020 menyatakan bahwa besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali.

Di lain pihak, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyatakan bahwa kenaikan iuran bukanlah pilihan utama pihaknya dalam memperbaiki keuangan program JKN. Dia menyebutkan bahwa pilihan utama bagi penyelesaian isu itu saat ini adalah suntikan dana dari Kementerian Keuangan sebesar Rp20 triliun, yang kini sedang diproses.

Berikut tarif BPJS Kesehatan yang masih berlaku hingga saat ini.

1. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

Bagi masyarakat yang bukan penerima upah, bukan pekerja, dan kerabat lain dari pekerja penerima upah.

1. Ruang perawatan Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
2. Ruang perawatan Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
3. Ruang perawatan Kelas III: Rp35.000 per orang per bulan

Iuran Kelas III sebenarnya sebesar Rp42.000, tetapi pemerintah memberikan bantuan Rp7.000 semenjak 1 Januari 2021

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pekerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pekerja di sektor swasta.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

3. Keluarga Tambahan dari PPU

Bagi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua dari PPU.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dan dibayar oleh pekerja penerima upah.

4. Veteran

Bagi para veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Iuran dalam kategori ini dibayar oleh pemerintah.

5. Penerima Bantuan Iuran

Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran BPJS Kesehatan bagi PBI dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

BPJS menuliskan bahwa iuran-iuran tersebut paling lambat dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. Selain itu, mulai dari 1 Juli 2026, tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran.

Meski saat ini pemerintah dan lembaga-lembaga negara terus melakukan analisis mengenai sistem jaminan kesehatan Indonesia dan perubahan yang mungkin terjadi di dalamnya, iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh masyarakat masih sama seperti sebelumnya. (Laurensius Katon Kandela).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengumumkan rencana program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan pada 2025. Adapun, tunggakan maupun tagihan Iuran BPJS Kesehatan dapat dicek secara online, tanpa perlu ke kantor BPJS, melalui berbagai pilihan saluran. Salah satunya, Mobile JKN.

Kementerian Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan pemutihan tunggakan iuran BPJS terhadap 23 juta peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Layanan ini adalah upaya pemerintah menjamin akses kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan meningkatkan partisipasi dalam program JKN,” tulis Kemenko PMK dalam unggahan Instagram, dikutip pada Minggu (9/11/2025).

Rencananya, program ini bakal dimulai pada akhir 2025 mendatang. Masyarakat dapat menerima manfaat program ini dengan melakukan registrasi ulang sebagai peserta BPJS aktif.

Adapun, Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan mencatat sampai dengan 30 September 2025, jumlah peserta JKN mencapai 281.882.607 peserta.

Sementara itu, tidak semua peserta dapat menikmati fasilitas pemutihan. Hanya mereka yang tidak mampu dan terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemudian masyarakat yang telah beralih statusnya menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Berikut Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan:

1. Mobile JKN

• Unduh aplikasi ‘Mobile JKN’ melalui Play Store atau AppStore
• Masuk menggunakan NIK, kata sandi, dan kode Captcha
• Pililh ‘Menu Lainnya’ di Beranda
• Pilih ‘Info Iuran’

2. Pandawa

• Anda dapat melakukan chat Whatsapp dengan Pandawa di nomor 08118165165.
• Klik ‘Halo’ atau lainnya untuk memulai pembicaraan
• Tersedia tiga opsi menu, Administrasi, Informasi, dan Pengaduan. Pilih ‘Informasi’
• Pilih ‘Cek Status Pembayaran’
• Masukkan NIK atau nomor BPJS Kesehatan
• Ikuti arahan dari Pandawa, seperti mengirimkan tanggal lahir.
• Pandawa akan mengirimkan informasi terkait stastus pembayaran, tagihan, maupun tunggakan.

3. Call Center

• Anda dapat menghubuni Call Center 165 untuk mengetahui informasi tagihan
• Sebelum melakukan panggilan, pastikan Anda telah menyiapkan data berupa NIK serta nomor BPJS Kesehatan.

4. E-Commerce

• Anda juga dapat mengecek tagihan melalui E-Commerce, seperti Tokopedia
• Pilih meun ‘Tagihan’
• Pilih ‘BPJS Kesehatan’
• Kemudian masukkan nomor kepesertaan dan cek tagihan.

Cara Daftar Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan:

Setelah mengetahui jumlah tunggakan, peserta bisa langsung mendaftarkan diri dengan langkah berikut:

1. Datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat
2. Sampaikan permohonan registrasi ulang pemutihan tunggakan
3. Petugas akan memverifikasi data kepesertaan dan status PBI
4. Pastikan seluruh data pribadi dan kependudukan sesuai sistem agar permohonan dapat disetujui
5. Setelah proses verifikasi selesai, peserta akan mendapatkan pemberitahuan resmi bahwa tunggakan selama dua tahun telah dihapus dan kepesertaan kembali aktif.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, sangat menyayangkan adanya 255 perusahaan di daerah itu yang memiliki 3.386 karyawan yang ternyata tidak didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Temuan ini menjadi perhatian serius, mengingat Pemkot telah menjalankan Program BPJS Gratis selama lebih dari enam bulan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, meskipun program tersebut dirancang untuk kemaslahatan masyarakat, masih banyak perusahaan yang lalai memenuhi kewajibannya terhadap pekerja.

“Program BPJS Gratis ini kami hadirkan untuk kemaslahatan umat. Nyatanya masih ada 255 perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawan menjadi peserta JKN. Kami akan kami tegur perusahaan-perusahaan itu,” katanya saat memimpin rapat evaluasi bersama satuan kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang, Selasa (21/10/2025).

Menurut Maigus, Pemkot Padang akan segera memanggil perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN. Peringatan serupa juga akan diberikan kepada puskesmas dan rumah sakit yang bermitra dengan pemerintah daerah. Bila tetap membandel, Pemkot tidak segan menutup izin usaha.

“Jika masih mengabaikan, kami akan mengambil langkah menutup perusahaan dimaksud,” ucapnya.

Selain permasalahan kepesertaan, Maigus juga menyoroti adanya penyalahgunaan fasilitas dalam program BPJS Gratis di sejumlah fasilitas kesehatan. Ia mengungkapkan, ditemukan oknum pasien yang menaikkan kelas perawatan namun tetap menerima fasilitas kelas III secara gratis.

"Ada oknum pasien yang naik kelas I, tetapi mendapatkan fasilitas gratis yang seharusnya untuk kelas III," kata Maigus.

Ia menjelaskan, pasien yang menerima fasilitas BPJS Gratis semestinya mendapatkan pelayanan di kelas III. Namun, sebagian oknum memanfaatkan sistem untuk mendapatkan pelayanan kelas I tanpa membayar penuh.

"Obat dan pelayanan dokter didapatkannya secara gratis, sementara untuk fasilitas kamar kelas I dibayar secara pribadi atau mandiri, tentu ini menyalahi dan kufur nikmat namanya," sebut dia.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Maigus menegaskan pihaknya akan memanggil para direktur rumah sakit di Kota Padang. Pemerintah akan meminta klarifikasi dan memastikan tindakan korektif dilakukan apabila terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan program BPJS Gratis