JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Jawa Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI Tahun 2026 yang berlangsung di Lombok pada 5-6 Juni 2026, DPD KAI Jawa Barat menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan DPD KAI Jawa Barat dalam melaksanakan pembinaan anggota serta menjalin berbagai kerja sama strategis di wilayah Jawa Barat selama periode kerja 2024-2026.

Penghargaan ini diraih di bawah kepemimpinan Ketua DPD KAI Jawa Barat Deny M. Ramdhany dan Sekretaris AA Jaelani yang dinilai berhasil mendorong penguatan organisasi, peningkatan kualitas anggota, serta memperluas sinergi dengan berbagai pihak di Jawa Barat.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan dedikasi seluruh jajaran pengurus serta anggota DPD KAI Jawa Barat dalam menjalankan program organisasi, meningkatkan kualitas profesi advokat, serta memperkuat eksistensi KAI di tengah masyarakat.

Ketua DPD KAI Jawa Barat Deny M. Ramdhany menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh DPP KAI. Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya.

“Penghargaan ini menjadi sebuah pendorong bagi DPD KAI Jawa Barat untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh DPC KAI se-Jawa Barat dan seluruh anggota KAI se-Jawa Barat yang telah berkontribusi, bekerja keras, dan menjaga soliditas organisasi. Mari kita jaga dan rawat kepercayaan yang telah diberikan oleh DPP KAI kepada DPD KAI Jawa Barat,” ujar Deny.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh keluarga besar KAI Jawa Barat yang selama ini terus menjaga soliditas organisasi, meningkatkan kapasitas anggota, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

Sementara itu, Sekretaris DPD KAI Jawa Barat AA Jaelani menambahkan bahwa penghargaan ini menjadi pendorong untuk terus memperkuat tata kelola organisasi dan jejaring kemitraan. “Integritas adalah fondasi utama profesi kami. Kami ingin membangun organisasi yang melahirkan advokat yang cakap hukum sekaligus punya kepedulian sosial tinggi,” katanya.

Momentum ini makin memperkuat komitmen DPD KAI Jawa Barat untuk terus menjadi garda depan dalam mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Penghargaan ini diharapkan menjadi energi baru bagi seluruh anggota untuk terus berkarya dan mengharumkan nama organisasi di tingkat daerah maupun nasional.

Prestasi KAI DPD Jawa Barat malam itu membuat bangga para anggotanya, seperti Arif Timbul Parhusip yang berdomisili di Kota Harapan Indah, Bekasi. Dia mengatakan, setiap advokat tentunya sangat menginginkan adanya pembinaan kepada anggotanya secara terus menerus.

“Dan untuk itu kami bersyukur berada dalam naungan para senior advokat yang peduli dan berkomitmen mengurus peningkatan kualitas anggota KAI Jawa Barat guna tercapainya advokat yang Cerdas, Cadas, dan Berkelas. Prestasi tersebut membuat kami termotivasi untuk berkomitmen berbuat lebih banyak lagi bagi KAI Jabar,” kata Arif dengan suara berapi-api dalam balutan kaos seragam KAI Jabar untuk rakernas.

MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut agenda akbar organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution secara terbuka menyatakan dukungannya agar Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) XXXIII Tahun 2026 dapat diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi yang mewarnai diskusi bersama Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan dan Sekretaris Jenderal PB HMI Jusrianto, beserta jajaran Pengurus Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut di Kota Medan.

Sinergi Pemprov Sumut dan PB HMI untuk Gagasan Nasional

Dalam pertemuan strategis tersebut, Bobby Nasution menegaskan bahwa Sumatera Utara menyambut baik statusnya sebagai salah satu kandidat kuat tuan rumah Kongres HMI XXXIII. Menurutnya, kesiapan ini didasarkan pada rekam jejak matang wilayah Sumut yang telah berpengalaman menyelenggarakan berbagai agenda kedinasan maupun kepemudaan berskala nasional.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap pelaksanaan kongres di tanah deli ini nantinya tidak sekadar menjadi ajang seremonial pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, forum tertinggi HMI tersebut diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan visioner serta kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.

"Terima kasih atas kunjungan dan diskusinya. Semoga sinergi dan kolaborasi yang baik ini terus terjalin demi kemajuan Sumatera Utara dan Indonesia," ujar Bobby Nasution.

Peningkatan Kualitas SDM dan Pemberantasan Narkoba

Ada dua poin krusial yang menjadi sorotan dan harapan Pemprov Sumut dalam pelaksanaan Kongres HMI 2026 mendatang. Pertama, kongres ini didorong untuk memformulasi cetak biru peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kepemudaan guna menyongsong Indonesia Emas.

Kedua, Bobby Nasution menitipkan pesan agar kader-kader HMI di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang saat ini menjadi tantangan besar di tingkat regional maupun nasional.

Dengan adanya dukungan moril dan komitmen fasilitas dari orang nomor satu di Sumatera Utara ini, langkah Badko HMI Sumut dan PB HMI untuk menggolongkan Medan sebagai pusat lokasi Kongres XXXIII diestimasikan berjalan linier dan mendapat respons positif dari kader hijau-hitam di seantero negeri.

WASHINGTON - Adam Hamawy, seorang ahli bedah plastik progresif yang pekerjaannya menyelamatkan nyawa di Angkatan Darat telah dikontraskan dengan hubungannya di masa lalu dengan seorang ulama Muslim , menang dalam pemilihan pendahuluan Demokrat yang ramai pada hari Selasa untuk menggantikan Rep. Bonnie Watson Coleman yang pensiun, menurut proyeksi Associated Press.

Hamawy adalah salah satu dari puluhan kandidat aktif di Distrik Kongres ke-12, tempat Watson Coleman yang liberal pensiun setelah 12 tahun menjabat (seorang kandidat ke-13 ada dalam surat suara tetapi mengundurkan diri dari perlombaan).

Hamawy sekarang menjadi kandidat terdepan untuk memenangkan kursi tersebut pada bulan November.

Siapa Adam Hamawy? Dokter Bedah AS yang Pernah Bertugas di Gaza dan Terpiih sebagai Anggota Kongres

1. Dokter Bedah Plastik yang Pernah Jadi Sukarelawan di Gaza

Melansir Politico, Hamawy, yang tinggal di South Brunswick dan menjalankan praktik bedah plastik di Princeton, memasuki pemilihan sebagai sosok yang tidak dikenal secara politik. Kampanyenya dengan cepat mendapatkan daya tarik karena kaum progresif geram atas Israel dan perangnya dengan Hamas di Gaza. Pekerjaan Hamawy sebagai sukarelawan di rumah sakit Gaza selama perang membuatnya mendapatkan dukungan. Ia juga mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh progresif terkemuka seperti Senator Bernie Sanders dan Anggota Kongres Ro Khanna.

“Para kandidat pemberani seperti Adam Hamawy adalah pejuang yang diinginkan pemilih untuk melawan kekuatan korporasi dan memperjuangkan kaum pekerja. Hamawy menang karena pemilih melihatnya sebagai pejuang yang tak kenal takut untuk kelas pekerja melawan sistem politik dan ekonomi yang diatur untuk para miliarder dan kepentingan kuat lainnya,” kata Stephanie Taylor dari Komite Kampanye Perubahan Progresif, yang mendukung Hamawy, dalam sebuah pernyataan.

Hamayy, 56 tahun, memimpin perolehan dana di antara kandidat Demokrat bahkan sebelum sebuah super PAC baru bernama American Priorities, yang didirikan sebagai penyeimbang pro-Palestina terhadap AIPAC pro-Israel, menghabiskan USD2 juta untuknya.

2. Pernah Jadi Pahlawan saat Helikopter Blackhawk Jatuh di Irak

Senator Illinois Tammy Duckworth memuji Hamawy, seorang veteran Garda Nasional Angkatan Darat, karena telah menyelamatkan nyawanya ketika helikopter Blackhawk yang ditumpanginya ditembak jatuh di Irak pada tahun 2004. Hamawy juga bekerja sebagai petugas tanggap darurat pertama di World Trade Center setelah serangan 11 September.

Program kampanye Hamawy secara terang-terangan progresif, termasuk "Medicare untuk Semua" dan penghapusan Imigrasi dan Bea Cukai (yang menurut situs web kampanyenya "penuh dengan neo-Nazi di semua tingkatan") dan pembubaran Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Namun, gambaran heroik yang digambarkan oleh kampanye Hamawy dan sekutunya mengalami kontras yang mencolok ketika sebuah publikasi yang terkait dengan kelompok anti-Islam memunculkan kembali laporan berita tentang kesaksiannya pada tahun 1995 untuk membela Omar Abdel-Rahman, "syekh buta" yang dihukum karena tuduhan terorisme dan konspirasi penghasutan, dan yang pengikutnya melakukan pemboman World Trade Center tahun 1993.

3. Kerap Dijuluki Ekstrimis Radikal

Hamawy, yang saat itu masih mahasiswa kedokteran berusia 20-an, empat tahun sebelumnya menemani Abdel-Rahman dalam perjalanan dari New Jersey ke Michigan, di mana Abdel-Rahman berbicara di sebuah konferensi dan berbicara tentang "menaklukkan tanah orang kafir." Bahkan setelah pemboman World Trade Center, Hamawy mengakui menerjemahkan dokumen untuk Abdel-Rahman untuk konferensi pers.

Hamewy mengatakan dalam kampanyenya bahwa ia menolak seruan Abdel-Rahman untuk melakukan kekerasan dan menyebut kritik terhadapnya sebagai "serangan berdasarkan asosiasi terhadap kandidat Muslim dan Arab."

Meskipun kontroversi Abdel-Rahman mendapat perhatian media dan kritik yang signifikan dari sayap kanan, sebagian besar saingan Hamawy menolak untuk menyentuhnya. Walikota Plainfield Adrian Mapp, sebagai pengecualian, menyebut Hamawy sebagai "ekstremis radikal."

Pada bulan November, Hamawy akan menghadapi kandidat Republik Gregg Mele, yang telah beberapa kali mencalonkan diri untuk beberapa jabatan di New Jersey sebagai seorang Republikan dan libertarian namun gagal.

Namun, kemenangan Hamawy dalam pemilihan pendahuluan sama artinya dengan memenangkan pemilihan umum. Terdapat lebih dari dua kali lipat jumlah Demokrat terdaftar dibandingkan Republikan di distrik tersebut, tempat Watson Colman memenangkan pemilihan kembali dengan selisih 25 poin pada tahun 2024, ketika Partai Republik menunjukkan kinerja yang lebih kuat di New Jersey daripada yang diperkirakan.

JAKARTA - Kongres Luar Biasa (KLB) Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) yang diselenggarakan di Gedung The Tribrata, Jakarta menghasilkan keputusan bersejarah pada Rabu (3/6/2026). Yenny Wahid terpilih secara sah sebagai Ketua Umum KOWANI periode baru, melalui mekanisme pemungutan suara yang memenuhi kuorum konstitusional dengan dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif organisasi sebagaimana diamanatkan AD/ART.

Terpilihnya Yenny Wahid menandai dimulainya babak baru bagi organisasi perempuan tertua dan terbesar di Indonesia. Bagi Yenny, mandat ketua umum ini bukan sekadar menjadi nahkoda baru bagi organisasi perempuan, tetapi juga bagaimana membawa KOWANI menjadi relevan bagi perempuan Indonesia, terutama di masa KOWANI memasuki abad ke-2 berdiri.

"Ini bukan kemenangan satu orang. Ini kemenangan seluruh perempuan Indonesia yang tidak mau melihat rumah besar mereka runtuh. KOWANI adalah amanah, dan di abad kedua ini, amanah itu akan kami emban dengan lebih kuat, lebih luas, dan lebih inklusi," ujar Yenny Wahid usai terpilih.

Lima Misi Utama Transformatif

Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Yenny Wahid memaparkan lima misi utama yang akan menjadi pilar kerja kepengurusannya ke depan. Pertama, Rekonsiliasi dan Penguatan Organisasi. Kepengurusan baru berkomitmen memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memastikan asas kebersamaan. “Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan. Tidak boleh ada yang merasa tidak didengar,” tegas Yenny.

Kedua, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. KOWANI akan bertindak sebagai jembatan strategis yang membuka akses pelatihan, pengembangan kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, akses pembiayaan, serta perluasan jaringan usaha bagi perempuan di seluruh penjuru Indonesia.

Ketiga, Perlindungan Perempuan dan Anak. Merespons masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi tantangan besar bangsa, KOWANI akan hadir sebagai kekuatan moral sekaligus mitra taktis. Organisasi akan fokus pada upaya advokasi kebijakan perlindungan, langkah pencegahan yang masif, serta penyediaan sistem pendampingan yang berpihak pada korban.

Empat, Pengembangan Kepemimpinan Perempuan Generasi Baru. KOWANI akan secara aktif mempersiapkan estafet kepemimpinan demi masa depan bangsa. Melalui berbagai program strategis, KOWANI siap menjadi inkubator lahirnya

pemimpin-pemimpin perempuan masa depan yang kompeten, tangguh, dan inklusif dari berbagai latar belakang, usia, serta daerah.

Lima, Memperkuat Peran Indonesia dalam Gerakan Perempuan Dunia. Sebagai organisasi dengan status konsultatif di ECOSOC PBB, KOWANI akan merevitalisasi peran internasionalnya. KOWANI siap kembali membawa suara, gagasan, dan kontribusi aktif perempuan Indonesia dalam diplomasi serta advokasi isu perempuan di panggung global.

Melalui kepemimpinan Yenny Wahid, KOWANI optimistis dapat segera berlari kencang mengembalikan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah, sekaligus menjadi wadah inklusif yang berdampak nyata bagi kemajuan perempuan Indonesia.

Pemulihan Tata Kelola Organisasi

KLB ini diselenggarakan sebagai respons atas rangkaian krisis manajerial dan penyimpangan yang serius karena telah keluar dari koridor AD/ART KOWANI. Sebelum KLB digelar, Kementerian Hukum RI telah mengklarifikasi bahwa komposisi 19 anggota Dewan Pimpinan yang menginisiasi KLB secara legal-formal tetap diakui sah, memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi seluruh proses.

Proses pemilihan berlangsung transparan dan partisipatif, dengan seluruh organisasi anggota aktif memiliki hak suara penuh. Yenny Wahid terpilih dengan dukungan lebih dari dua pertiga anggota aktif, melampaui kuorum konstitusional yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Bab V Pasal 13 ayat 6 serta Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 16 ayat 8 menjadikan hasil KLB ini sah, mengikat, dan legitimate di mata seluruh anggota KOWANI.

Yenny Wahid bukan nama baru dalam gerakan perempuan Indonesia. Selama dua dekade memimpin Wahid Foundation, ia membuktikan komitmennya melalui kerja nyata di lapangan program Desa Damai yang digagasnya telah menyentuh lebih dari 176.000 perempuan di 31 desa di Pulau Jawa.

Hal ini diakui dunia sebagai model implementasi resolusi PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Pada 2025, dia menerima Gusi Peace Prize atas dua dekade kontribusinya bagi perempuan Indonesia.

Sebagai Ketua Umum terpilih, Yenny Wahid menyampaikan tiga prioritas yang akan segera dijalankan. Pertama, Perbaikan tata kelola organisasi, memastikan seluruh mekanisme pengambilan keputusan kembali berjalan sesuai prinsip kolektif kolegial yang diamanatkan AD/ART, dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai fondasi utama.

Kedua, Sinergi dan kolaborasi lintas generasi, membuka ruang yang lebih luas bagi pihak termasuk generasi muda perempuan Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam gerakan.

Ketiga, Mengukuhkan kembali posisi perempuan Indonesia di panggung internasional, termasuk memastikan kembalinya kehadiran dan suara KOWANI di forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB pada tahun mendatang, serta memulihkan reputasi organisasi di mata mitra global.

Sebelumnya, KLB ini ditempuh dengan jalan panjang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat telah memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi, yang juga didorong oleh organisasi pendiri KOWANI: Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah.

Namun ketidakhadiran Ketua Umum sebelumnya dalam seluruh sesi mediasi menyebabkan jalur dialog tidak menemukan titik terang, sehingga KLB menjadi satu-satunya jalan konstitusional yang tersisa.

Dengan terpilihnya Ketua Umum baru secara sah, KOWANI kini melangkah maju, kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan publik, serta penggerak kemajuan perempuan Indonesia di kancah domestik dan internasional, menuju peringatan satu abad organisasi.

JAKARTA - Dewan Pimpinan Kongres Wanita Indonesia ( KOWANI ) menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)di Gedung The Tribrata, Jakarta, Rabu (3/6/2026). KLB ini sebagai langkah konstitusional untuk memulihkan tata kelola organisasi yang telah mengalami kebuntuan.

KOWANI, yang lahir selaras dengan semangat Sumpah Pemuda pada tahun 1928, merupakan aset sejarah bangsa yang memayungi lebih dari 100 organisasi perempuan. Ketua KOWANI Anggraini Purnami mengatakan, KOWANI adalah rumah besar bagi seluruh perempuan Indonesia . KLB ini adalah langkah konstitusional untuk menata ulang tata kelola dan memastikan organisasi ini kembali bekerja untuk seluruh perempuan Indonesia.

”KLB hari ini sepenuhnya sejalan dengan Anggaran Dasar Bab V Pasal 13 ayat 6 serta Anggaran Rumah Tangga Bab VI Pasal 16 ayat 8, yang mengamanatkan bahwa KLB dapat diadakan apabila timbul hal-hal penting atau yang mengancam kelangsungan hidup organisasi," katanya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sebagai satu-satunya organisasi perempuan Indonesia dengan status konsultatif di Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), KOWANI memiliki tanggung jawab moral dan politis yang besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.

KLB digelar berangkat dari dinamika internal yang dinilai telah keluar jauh dari koridor Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kebuntuan bermula dari pemecatan 19 Dewan Pimpinan secara sepihak oleh Ketua Umum Nanny Hadi Tjahjanto. Namun, berdasarkan hasil klarifikasi administratif dari Kementerian Hukum, komposisi 19 anggota Dewan Pimpinan tersebut secara legal-formal tetap diakui sah.

Hal ini memberikan legitimasi konstitusional bagi Dewan Pimpinan untuk mengambil langkah penyelamatan. Krisis manajerial ini diperparah oleh serangkaian dugaan penyimpangan serius yang tidak hanya melanggar AD/ART, tetapi berpotensi mencederai marwah, aset, dan reputasi internasional KOWANI secara permanen.

Dengan demikian KLB menjadi sangat mendesak berdasarkan sembilan temuan dan kajian kritis berikut. Pertama, Pengabaian Prinsip Kolektif Kolegial. Terdapat indikasi sentralisasi pengambilan keputusan yang tidak melalui mekanisme permusyawaratan sebagaimana diatur dalam AD/ART, mencakup pembentukan badan baru, pengangkatan personel, serta pemberian wewenang strategis secara sepihak tanpa melalui forum yang sah.

Kedua, Krisis Reputasi Internasional. Reputasi KOWANI di forum global terdampak akibat persoalan administratif yang melibatkan korespondensi resmi dengan perwakilan diplomatik asing, yang menyebabkan absennya delegasi KOWANI dalam forum Commission on the Status of Women (CSW) PBB tahun ini sehingga menghilangkan suara advokasi perempuan Indonesia di ranah internasional.

Ketiga, Indikasi Benturan Kepentingan. Terdapat kekhawatiran bahwa nama dan kapasitas organisasi digunakan dalam konteks yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan kolektif KOWANI. Termasuk penyalahgunaan penggunaan aset organisasi diluar aturan organisasi.

Keempat, Cacat Administrasi Dokumen Organisasi. Sejumlah Surat Keputusan ditemukan diterbitkan dengan mencantumkan tanda tangan pejabat organisasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang bersangkutan, mempertanyakan integritas dokumen organisasi secara keseluruhan.

Kelima, Upaya Perubahan Struktur Keanggotaan Secara Inkonstitusional. Terdapat indikasi upaya penyalahgunaan kekuasaan tanpa mengindahkan aturan organisasi. Menguatkan Perempuan, Mengokohkan Peradaban Bangsa

Terkait kebuntuan ini, sebelum memutuskan untuk menggelar KLB, berbagai upaya mediasi telah dilakukan dengan melibatkan pemerintah. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) tercatat telah memfasilitasi lima kali pertemuan mediasi tersebut yang juga didorong oleh organisasi pendiri KOWANI (Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah).

Namun, ketidakhadiran ketua umum sebagai pihak yang diundang dalam seluruh sesi mediasi menyebabkan jalur dialog tidak mencapai titik terang. Melalui KLB ini, diharapkan KOWANI dapat segera kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai mitra strategis pemerintah dalam advokasi kebijakan publik serta penggerak kemajuan perempuan di kancah domestik dan internasional.

JAKARTA - Semangat persatuan pemuda kembali digaungkan melalui kegiatan Gema Pemuda 2026 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, 30 Mei hingga 1 Juni 2026. Kegiatan ini diselenggarakan Ikatan Ketua Pejuang Perempuan Indonesia (IKPPI) bersama sekitar 60 organisasi perempuan dalam rangka memperingati 100 tahun Kongres Pemuda Pertama 1926.

Acara yang menggandeng Pupuk Kaltim tersebut diikuti 5.000 pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Selain menghadirkan beragam kegiatan budaya, pemberdayaan ekonomi dan penguatan sektor pertanian, peserta juga mendapat kesempatan berdialog langsung dengan perwakilan 12 kementerian.

Ketua IKPPI Sinda Sutadisastra mengatakan, hadir juga perwakilan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan beberapa lembaga kepemimpinan pemuda di ASEAN. “Diharapkan dengan dukungan PBB dan Pupuk Kaltim ke depannya pemuda Indonesia dapat menjadi jembatan terciptanya kerja sama di berbagai bidang seperti International Trade Center dengan petani-petani kopi Indonesia,” ujar Sinda di lokasi, Senin (1/6/2026).

“Kemarin dari lembaga ASEAN bagian kerja sama kepemimpinan muda mengajak bekerja sama antara Indonesia dan Filipina untuk membangun bangsa dan pemuda,” sambungnya.

Pihaknya memberikan apresiasi kepada sejumlah pimpinan daerah dan anggota DPRD dari beberapa provinsi di Indonesia yang turut hadir sebagai bentuk dukungan.

"Kami mempromosikan pemberdayaan perempuan sebagai mentor kepemimpinan dan ketahanan keluarga. Sebagian besar panitia merupakan pelajar SMA dan mahasiswa berusia di bawah 21 tahun. Mereka dilibatkan langsung dalam penyelenggaraan acara nasional agar memiliki pengalaman memimpin," kata Sinda.

Menurut dia, keterlibatan berbagai kementerian menjadi bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan generasi muda Indonesia. Sebanyak 12 kementerian hadir memberikan pendampingan di berbagai bidang, mulai dari ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, UMKM, ekonomi kreatif, sosial, hingga komunikasi publik.

Momentum Gema Pemuda 2026 juga bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya menghidupkan kembali semangat Kongres Pemuda Pertama yang digelar pada 1926.

Sinda menyatakan Gema Pemuda 2026 merupakan ruang kolaborasi yang dibangun untuk mendekatkan program pemberdayaan masyarakat. "Acara ini bukan seremonial pejabat, tetapi untuk masyarakat. Kami ingin diskusi berlangsung santai, efisien, dan menghasilkan manfaat nyata. Pemuda harus bersatu tidak hanya dalam semangat, tetapi juga melalui karya yang bermanfaat bagi Indonesia," katanya.

Penasehat Gema Pemuda 2026 Utje Gustaaf menilai banyak warga belum mengetahui sejarah Kongres Pemuda Pertama dibandingkan Sumpah Pemuda 1928. "Kita sering fokus pada Sumpah Pemuda 1928. Padahal, Kongres Pemuda Pertama tahun 1926 merupakan fondasi awal persatuan pemuda Indonesia. Dalam situasi penjajahan yang sulit, para pemuda mampu bersatu. Semangat itulah yang ingin kami bangkitkan kembali untuk memperkuat persatuan dan kemandirian ekonomi bangsa," ujar Utje.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai kegiatan yang mengangkat tema pertanian kota dan desa, budaya, ekonomi kreatif, serta penguatan karakter kebangsaan.

Pada hari pertama, rangkaian acara diisi parade silat pendekar Nusantara, pertunjukan seni tradisional bernuansa modern, fashion show batik dan tenun, serta sesi mentoring bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Memasuki hari kedua, kegiatan berfokus pada penguatan sektor UMKM dan ketahanan pangan. Peserta mengikuti parade budaya daerah, bazar kuliner Nusantara, hingga forum diskusi kelompok bersama 12 kementerian.

Dalam forum tersebut, peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi pemasaran produk melalui pasar konvensional, platform digital, hingga peluang ekspor.

Mereka juga mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan ketahanan pangan keluarga dan strategi penghematan kebutuhan rumah tangga.

Puncak kegiatan pada 1 Juni diwarnai pertunjukan pencak silat dari berbagai daerah, Pawai Obor Nasional bertajuk "Satu Obor, Satu Tekad" bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta workshop pembuatan lampu hias berbahan pipa paralon dan produk ramah lingkungan.

MAKASSAR - Tiga ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia ( KNPI ) sepakat menggelar kongres bersama sebagai langkah penyatuan organisasi kepemudaan tersebut. Ketiga ketua umum tersebut adalah Haris Pertama, Ali Hanafih, dan Putri Khairunnisa. Mereka menghadiri pelantikan Pengurus KNPI Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Vonny Ameliani Suardi di Hotel Gammara, Makassar, Selasa (5/5/2026).

Haris Pertama mengatakan, semangat persatuan yang ditunjukkan KNPI Sulsel menjadi contoh penting bagi penyatuan KNPI secara nasional. Ia berharap semangat tersebut dapat berlanjut hingga pelaksanaan kongres bersama. Ia juga telah menyerahkan mandat kepemimpinan kepada pemerintah setelah masa jabatannya berakhir pada 2024. Kini tinggal menunggu pelaksanaan kongres bersama,” katanya. KNPI Apresiasi Pemerintah Tak Naikkan BBM saat Krisis Timur Tengah

Sementara itu, Ali Hanafih menegaskan kesiapan untuk bersatu meskipun masa kepengurusannya masih berlangsung hingga 2027. Menurutnya, seluruh pihak harus menurunkan ego demi kepentingan bangsa dan persatuan pemuda. Putri Khairunnisa menambahkan waktu dan lokasi kongres masih dalam tahap pembahasan dan akan diumumkan oleh pihak pemerintah yang akan mengoordinasikan seluruh ketua umum.

Ketua KNPI Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, mengapresiasi kehadiran tiga ketua umum tersebut dan menilai momentum ini sebagai titik balik penyatuan KNPI di berbagai daerah. Ia juga menyatakan kesiapan Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, untuk menjadi tuan rumah kongres penyatuan. “Insya Allah kami di Sulawesi Selatan siap jika ditunjuk menjadi tempat penyatuan KNPI,” ujarnya.

WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta USD152 juta (Rp2,6 triliun) dari Kongres untuk memulihkan penjara Alcatraz. Partai Demokrat mengecam rencana tersebut sebagai "kegilaan" dan berjanji memblokir pelaksanaannya.

Awalnya benteng yang terletak di pulau dengan nama yang sama di Teluk San Francisco, fasilitas pemasyarakatan ini menampung narapidana dari tahun 1934 hingga 1963, ketika ditutup karena biaya operasional yang tinggi.

Di antara mereka yang ditahan di Alcatraz adalah penjahat terkenal seperti mafia Al Capone dan George 'Machine Gun' Kelly.

Penjara ini dianggap sebagai salah satu fasilitas paling aman di negara itu, dengan tidak ada pelarian yang berhasil yang tercatat secara resmi.

Saat ini, Alcatraz adalah objek wisata utama di wilayah tersebut, yang dikelola National Park Service.

Dalam permintaan kepada Kongres untuk tahun fiskal 2027 yang diterbitkan pada hari Jumat, pemerintahan Trump mengusulkan “membangun kembali Alcatraz sebagai fasilitas penjara yang aman dan canggih,” meminta “USD152 juta untuk menutupi biaya proyek tahun pertama.”

Trump pertama kali mengemukakan ide tersebut dalam unggahan di Truth Social Mei lalu, menulis, “Ketika kita menjadi bangsa yang lebih serius, di masa lalu, kita tidak ragu untuk memenjarakan penjahat paling berbahaya, dan menjauhkan mereka dari siapa pun yang dapat mereka bahayakan. Begitulah seharusnya.”

“Itulah mengapa, hari ini, saya mengarahkan Biro Penjara, bersama dengan Departemen Kehakiman, FBI, dan Keamanan Dalam Negeri, untuk membuka kembali ALCATRAZ yang diperluas dan dibangun kembali secara substansial,” katanya saat itu.

Beberapa bulan kemudian, Menteri Dalam Negeri Doug Burgum dan mantan Jaksa Agung Pam Bondi memeriksa pulau tersebut, dengan Bondi mengatakan “fasilitas yang luar biasa” itu dapat “menampung imigran ilegal.”

Mengomentari permintaan pendanaan terbaru pemerintahan Trump, mantan Ketua DPR AS Nancy Pelosi menulis di X bahwa, "Proposal itu absurd dan harus ditolak mentah-mentah."

"Saya akan bekerja sama dengan rekan-rekan saya di Kongres untuk menggunakan setiap taktik parlementer dan anggaran yang tersedia untuk memblokir kegilaan ini," janjinya.

Senator Demokrat Scott Wiener, yang mewakili San Francisco, juga menuduh Trump berusaha menghancurkan "atraksi wisata utama untuk mengubahnya kembali menjadi penjara yang gagal dan sangat mahal."

Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Periode 2026-2030 terpilih Budi Herawan mengatakan jajaran kepengurusannya berfokus kepada penguatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan digitalisasi teknologi untuk meningkatkan kinerja industri asuransi umum nasional.

“Perbaikan-perbaikan yang memang selama ini dirasakan belum maksimal, ya kami lakukan, khususnya di (sektor) SDM karena target utama kami bisa naik kelas di kalangan negara-negara ASEAN. Ini menjadi prioritas, paling nggak kita bisa masuk empat besar dulu,” ucap Budi Herawan di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, penguatan SDM diperlukan untuk mengoptimalkan berbagai peluang di tengah kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu karena gejolak geopolitik.

Sementara pengembangan digitalisasi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional industri perasuransian.

Pihaknya kini tengah bekerja sama dengan perusahaan asal China, Peak3, untuk mengembangkan platform database informasi asuransi umum di Indonesia.

Selain itu, sejumlah isu lain yang juga menjadi perhatian dalam kepengurusan AAUI periode ini adalah pemenuhan modal minimum yang ditargetkan paling lambat terpenuhi pada 31 Desember 2026 serta penerapan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Budi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan relaksasi terkait penerapan standard keuangan baru tersebut, mengingat banyak perusahaan asuransi yang masih melakukan penyesuaian terkait implementasi pedoman baru tersebut.

Ia menuturkan, penyesuaian tersebut menyebabkan sejumlah perusahaan asuransi terkendala dalam menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

Pihaknya hingga saat ini masih menunggu arahan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait hal tersebut.

“Belajar dari negara-negara yang sudah mengimplementasikan terlebih dahulu terhadap PSAK 117, mereka juga struggle (kesulitan) dan setelah 2 tahun mereka baru bisa survive (mampu beradaptasi),” kata Budi Herawan.

Kongres VIII AAUI menetapkan Budi Herawan sebagai Ketua AAUI terpilih untuk periode 2026–2030 secara aklamasi, dan sekaligus bertindak sebagai formatur tunggal dalam membentuk susunan pengurus periode 2026-2030.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memulai pidatonya dengan pesan yang sering ia ulangi saat berkeliling negara: “Bangsa kita telah kembali: lebih besar, lebih baik, lebih kaya, dan lebih kuat dari sebelumnya!”

Merujuk pada pernyataan yang sering ia sampaikan selama kampanye, Trump mengatakan “zaman keemasan” Amerika telah dimulai. Ia menunjuk pada peringatan 250 tahun AS yang akan dirayakan akhir tahun ini, sambil menggambarkan kepresidenannya sebagai “perubahan besar yang luar biasa”.

Presiden AS tersebut menyoroti penutupan perbatasan AS, kondisi ekonomi AS, dan penurunan angka kejahatan di awal pidatonya.

Ia berbicara selama lebih dari 100 menit. Durasi tersebut melampaui pidato kenegaraan mantan presiden Bill Clinton tahun 2000, yang memegang rekor sebelumnya dengan durasi kurang dari 90 menit, menurut The American Presidency Project.

Trump juga memecahkan rekornya sendiri untuk pidato terpanjang di hadapan Kongres, melampaui pidato bersama yang hampir berdurasi 100 menit yang ia sampaikan Maret lalu di awal masa jabatan keduanya.

Pidato bersama sering disampaikan oleh presiden yang baru memulai masa jabatannya, sebagai pengganti pidato kenegaraan.

“Hari ini, perbatasan kita aman, semangat kita pulih. Inflasi menurun drastis, pendapatan meningkat pesat. Ekonomi yang sedang berkembang pesat semakin kuat, dan musuh-musuh kita takut. Militer dan polisi kita siap tempur, dan Amerika kembali dihormati,” ungkap Trump.

Trump fokus pada penutupan perbatasan AS bagi mereka yang mencari suaka, tetapi tidak menyebutkan upaya deportasi massalnya, yang telah terbukti menjadi subjek yang penuh dengan muatan politik. Ia juga berjanji melindungi imigrasi "legal", meskipun baru-baru ini menangguhkan visa imigran untuk 75 negara.

Trump mengklaim keberhasilan dalam menurunkan angka kejahatan di seluruh negeri, meskipun para ahli mengatakan gambaran sebenarnya lebih kompleks, mencatat angka kejahatan melonjak selama pandemi COVID dan telah menunjukkan tren penurunan sejak saat itu.

Sementara itu, anggota DPR Al Green telah diusir dari ruang sidang setelah memegang papan bertuliskan, “Orang kulit hitam bukanlah kera”.

Papan tersebut merujuk pada video rasis yang baru-baru ini dibagikan di media sosial oleh Trump, yang menggambarkan mantan Presiden Barack Obama dan istrinya, Michelle, sebagai kera. Insiden tersebut memicu kemarahan dan kecaman luas.

Green juga diusir dari pidato Trump di Kongres Maret lalu, ketika ia berteriak, “Anda tidak memiliki mandat”, sebagai protes terhadap presiden.

JAKARTA - Tokoh perdamaian dunia sekaligus Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi kiprah internasional Prof dr Deby Vinski yang dikenal sebagai “The Queen of Anti Aging & Stem Cell ” dalam mengembangkan ilmu kedokteran regeneratif dan sel punca di panggung global. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan hangat dan penuh kekeluargaan di Jakarta, belum lama ini.

Deby melaporkan agenda besar organisasi internasional yang dipimpinnya yakni World Council of Stem Cell (WOCS) dan World Council of Preventive Medicine (WOCPM) yang berpusat di Swiss. Pertemuan itu turut didampingi Mufidah Jusuf Kalla, Lisa JK, Muswira JK, serta Aci Pada sebagai Corporate Director Vinski Group.

Dalam kapasitasnya sebagai Honorary Advisor, JK menegaskan pentingnya kontribusi anak bangsa dalam memperkuat reputasi Indonesia di dunia internasional, khususnya bidang kesehatan dan kedokteran regeneratif.

“Saya mengapresiasi langkah besar yang dilakukan Prof Deby Vinski dalam merintis dan mengembangkan dunia antiaging serta stem cell di tingkat global. Ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Teruslah maju dan jadikan Indonesia sebagai pusat rujukan kesehatan internasional,” ujar JK.

Menurut dia, kiprah global tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sekaligus membuka peluang besar bagi pengembangan health tourism nasional.

Dalam laporannya, Deby menyampaikan rencana penyelenggaraan lima kongres internasional sepanjang 2026 yang akan digelar di berbagai negara antara lain di Bangkok (Thailand), Osaka (Jepang), Paris (Perancis), serta pelaksanaan World Consensus Regenerative Medicine and Stem Cell di Inggris pada Oktober 2026.

Kongres tersebut akan menghadirkan pakar-pakar dunia di bidang kedokteran regeneratif, terapi sel punca, dan pengembangan genetika guna memperkuat kolaborasi global dan menyusun standar ilmiah internasional.

Deby berkomitmen terus mendorong kolaborasi lintas negara dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di bidang kedokteran modern. “Kami ingin Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi menjadi pemimpin dalam pengembangan regenerative medicine dan stem cell therapy. Melalui WOCS dan WOCPM, kami membangun jejaring global, standar ilmiah, serta sistem sertifikasi internasional yang kredibel,” ungkapnya.

Deby juga melaporkan pelaksanaan Workshop Stem Cell bersertifikasi internasional dari WOCS yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Workshop ini menjadi satu-satunya program dengan sertifikasi internasional WOCS di bidang terapi sel punca dan telah menjadi primadona di kalangan praktisi medis.

Program ini diharapkan mampu memperkuat standar kompetensi tenaga medis Indonesia sekaligus memastikan praktik terapi sel punca berjalan sesuai kaidah ilmiah dan regulasi global.

Kiprah dan terobosan yang dilakukan Deby dinilai menjadi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai destinasi health tourism kelas dunia. Kepercayaan para tokoh nasional dan VVIP terhadap layanan yang dikembangkan turut memperkuat reputasi Indonesia di bidang antiaging dan regenerative medicine.

Dengan dukungan tokoh nasional seperti JK serta jejaring internasional yang luas, langkah Deby diharapkan mampu mempercepat transformasi Indonesia menjadi pusat unggulan pengembangan kedokteran sel punca dan preventif di tingkat global.

MEDAN - Peringatan Milad ke-79 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi momentum strategis bagi konsolidasi ideologis dan organisatoris HMI, khususnya di Sumatera Utara. Bahkan Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut mendapatkan dukungan resmi dari Gubernur Bobby Nasution serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait Kongres HMI ke-XXXIII yang direncanakan berlangsung di Sumatera Utara.

Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan pemerintah daerah terhadap eksistensi dan kontribusi HMI. Bobby Nasution dalam keterangannya menegaskan HMI memiliki rekam jejak panjang dalam melahirkan kader-kader bangsa yang berkapasitas intelektual, memiliki kepekaan sosial, serta berperan aktif dalam dinamika kebangsaan. Gelar Hening Cipta dan Doa Kebangsaan, PB HMI Komitmen Kawal Demokrasi

Oleh karena itu, Kongres HMI XXXIII diharapkan dapat menjadi ruang dialektika nasional untuk melahirkan gagasan-gagasan strategis terkait pembangunan daerah dan masa depan Indonesia. ”Dukungan pemerintah daerah merupakan mandat moral bagi HMI untuk terus memperkuat peran intelektual kader dalam mengawal arah kebijakan publik,” kata Ketua Badko HMI Sumatera Utara, Yusril Mahendra Butarbutar dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2025).

HMI memandang pembangunan Sumatera Utara tidak semata sebagai proses teknokratis, melainkan agenda politik kebangsaan yang harus berpijak pada nilai keadilan, partisipasi publik, dan keberlanjutan. ”Dalam posisi itu, HMI siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain agenda konsolidasi organisasi, peringatan Milad ke-79 HMI juga diisi dengan kegiatan sosial. Badko HMI Sumatera Utara mengundang dan memberikan santunan kepada 79 anak yatim, sebagai bentuk kepedulian sosial dan pengamalan nilai keumatan yang menjadi ruh perjuangan HMI.

Kegiatan ini menegaskan HMI tidak hanya bergerak dalam ranah intelektual dan politik kebijakan, tetapi juga hadir langsung di tengah masyarakat melalui aksi nyata. Dengan semangat Milad ke-79, HMI meneguhkan kembali khitah perjuangannya sebagai organisasi kader, organisasi umat, dan organisasi kebangsaan. Prabowo Apresiasi Penanganan Bencana di Sumut: Sebagian Besar Sudah Mengalami Perbaikan

Ke depan, Badko HMI Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi strategis dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. ”Tentu tanpa menghilangkan independensi organisasi serta daya kritis kader,” tuturnya.