Bisnis.com, PADANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mencapai 86,31% atau senilai Rp28,11 triliun per November 2025.

Adapun, DJPb Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran APBN sebesar Rp32,57 triliun yang dialokasikan untuk enam kantor pelayanan perbendaharaan negara pada 2025.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan alokasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat untuk 656 satuan kerja sebesar Rp11,96 triliun dan transfer ke daerah (TKD) kepada 20 pemerintah daerah sebesar Rp20,60 triliun.

“Dari yang kami catat hingga 30 November 2025, realisasi APBN telah mencapai Rp28,11 triliun atau 86,31%,” katanya dikutip dari data resmi DJPb, Rabu (7/1/2026).

Dia menjelaskan alokasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,14 triliun atau 76,38% dari pagu dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp5,15 triliun atau 88% dari pagu, belanja barang sebesar Rp3,24 triliun atau 71% dari pagu, belanja modal sebesar Rp701 miliar atau 46% dari pagu, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp46,4 triliun atau 98% dari pagu.

“Kalau untuk TKD telah disalurkan sebesar Rp18,97 triliun atau 92,08% dari pagu,” ujarnya.

Menurutnya, apabila dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja APBN di tahun 2025 lebih rendah. Realisasi belanja tahun 2024 terealisasi Rp30,48 triliun dan turun menjadi Rp28,11 triliun pada tahun 2025.

“Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan adanya blokir anggaran/efisiensi anggaran yang difokuskan pada kegiatan prioritas,” jelasnya.

Dari sisi pendapatan negara, pada tahun 2025 hingga akhir November 2025 terealisasi sebesar Rp7,61 triliun atau 99,25% dari target pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari pendapatan perpajakan senilai Rp5,76 triliun, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp1,84 triliun.

“Pendapatan negara tumbuh 13,22% bila dibandingkan tahun 2024, seiring peningkatan penerimaan Bea Keluar akibat adanya kenaikan harga dan volume ekspor CPO,” sebutnya.

Dari sisi belanja tematik, lanjut Dody, realisasi tematik kesehatan hingga November 2025 mencapai sekitar Rp1,2 triliun dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, Tematik Pendidikan mencatat realisasi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp721 miliar, hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Sementara itu, belanja infrastruktur tetap dilaksanakan secara selektif dan terfokus pada program prioritas.

Dody melihat kualitas pelaksanaan anggaran juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara umum, kinerja IKPA satuan kerja di Sumbar berada pada kategori sangat baik.

Dikatakannya beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran antara lain penyerapan anggaran lambat, dan masih menumpuk pada akhir tahun, khususnya pada belanja modal. Perencanaan kegiatan yang diimplementasikan pada rencana penarikan dana.

Kemudian belanja kontraktual masih lambat dan satker kurang disiplin dalam mendaftarkan kontrak. Satker masih kurang disiplin dalam pengelolaan UP/TUP. Digitalisasi pembayaran melalui penggunaan CMS, kartu kredit pemerintah dan platform pembayaran DIGIPAY masih rendah.

“Jadi pada akhir tahun masih banyak satker yang mengajukan dispensasi ke Kanwil DJPb menunjukkan kedisiplinan dan perhatian satker sebagian masih kurang,” tegasnya.

Dari sisi TKD, kata Dody, hingga akhir November 2025 tersalurkan sebesar Rp18,97 triliun atau 92,08% yang sebagian besar berasal dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp13,17 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp3,74 triliun. Penyaluran TKD hingga akhir tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp20,33 triliun atau 98,68%.

Sementara itu, di sisi kinerja APBD, realisasi belanja APBD pada 20 pemerintah daerah di Sumbar hingga 30 November 2025 tercatat sebesar Rp19,98 triliun atau 69,80%, turun 11,88% dibandingkan tahun 2024. Realisasi belanja daerah terbesar berasal dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp10,98 triliun atau 79,01% dari pagu, diikuti oleh realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp4,85 triliun dan belanja transfer sebesar Rp2,30 triliun.

Dari sisi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp5,01 triliun (naik 13,2% yoy) dan berkontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 22,94%. Kontribusi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal 20 pemerintah daerah pada kisaran 20- 25%.

Selanjutnya untuk angka kemandirian fiskal tertinggi terdapat pada Pemprov Sumbar yaitu sebesar 43,12% pada triwulan III 2025, atau turun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2024 sebesar 45,31%.

“Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketergantungan kembali pada transfer pusat atau pertumbuhan PAD yang lebih lambat dibanding belanja,” ucapnya.

Menurutnya secara struktural, provinsi sudah masuk kategori menengah-kuat, namun belum sepenuhnya resilient terhadap shock fiskal nasional.

Kanwil DJPb Sumbar juga menjalankan Special Mission melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Hingga November 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp7,11 triliun atau 85,7% dari target, dengan dominasi skema mikro.

“Penyaluran UMi juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan total penyaluran sebesar Rp274,78 miliar kepada lebih dari 42 ribu debitur, yang mayoritas menggunakan skema pembiayaan syariah,” tutupnya.