Bisnis.com, SURABAYA – Realisasi pendapatan negara hingga akhir April 2026 di Provinsi Jawa Timur tercatat mencapai Rp86,85 triliun atau telah memenuhi 28,76% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, yakni sebesar Rp301,95 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Saiful Islam menerangkan realisasi pendapatan negara di Jatim selama kuartal I/2026 tersebut tumbuh sebesar 7,14% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

"Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp86,85 triliun atau 28,76% dari target sebesar Rp301,95 triliun," ungkap Saiful, Selasa (26/5/2026).

Penerimaan pajak masih menjadi penopang utama bagi perolehan atas pendapatan negara di Jatim selama caturwulan pertama tahun ini. Tercatat, kontribusi terbesar APBN Regional Jawa Timur berasal dari sektor perpajakan yang mencapai Rp83,72 triliun atau mencapai kurang lebih 96% dari total pendapatan negara sebesar Rp86,85 triliun.

"Yang menggembirakan, dari sisi penerimaan pajak empat bulan pertama tahun 2026 seluruh jenis pajak masih tumbuh positif dibanding tahun lalu, meskipun ada relaksasi setoran PPh wajib pajak badan," ungkapnya.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp36,90 triliun atau telah mencapai 25,53% dari target Rp144,53 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp46,83 triliun atau 30,97% dari target keseluruhan senilai Rp151,17 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak paling sentral berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Hingga penghujung April 2026, penerimaan PPN dan PPnBM di Jatim mencapai Rp17,52 triliun atau tumbuh 21,99% secara year-on-year. Tingginya pertumbuhan PPN tersebut diklaim menjadi indikator kuat dari pergerakan ekonomi di Jawa Timur.

"PPN mencerminkan aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Ketika PPN tumbuh tinggi, artinya ekonomi Jawa Timur juga berjalan baik," ucapnya.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak neto di Jawa Timur mencapai Rp36,90 triliun atau tumbuh 10,60% secara tahunan. Sementara penerimaan bruto mencapai Rp42,24 triliun dengan pertumbuhan 6,98%.

Selain itu, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) juga tercatat mengalami pertumbuhan. Hal tersebut terjadi seiring meningkatnya penghasilan wajib pajak serta pencairan tunjangan hari raya (THR) karyawan pada awal tahun.

Empat sektor utama menjadi penyumbang dominan penerimaan pajak, yakni industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta administrasi pemerintahan. Keempat sektor tersebut menyumbang 85,3% terhadap penerimaan pajak bruto di Jawa Timur.

Sementara itu, untuk penerimaan pajak dari sektor Kepabeanan dan Cukai tumbuh 4,03% bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan telah memenuhi 30,75% target APBN. Penerimaan terbesar berasal dari cukai hasil tembakau sebesar Rp44,51 triliun.

Realisasi Bea Masuk Rp 2,16 triliun atau memenuhi 35,71% target APBN, serta tumbuh 14,29% secara tahunan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tumbuhnya nilai dan volume impor serta tingginya kurs pajak dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Sementara itu, bea keluar terealisasi sejumlah Rp158,2 miliar pada kuartal I/2026 atau memenuhi 42,14% target APBN, dan mengalami kontraksi 36,37% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh turunnya harga crude palm oil atau CPO.

Selanjutnya, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menopang penerimaan negara di Jawa Timur. Hingga akhir April 2026, nilai PNBP terhitung mencapai Rp3,12 triliun atau tumbuh 16,34% secara tahunan.

"Capaian PNBP yang cukup baik ditopang realisasi PNBP lainnya dan BLU," tuturnya.

PNBP lainnya tercatat Rp1,70 triliun atau tumbuh sebesar 24,98%. Sementara, PNBP Badan Layanan Umum (BLU) tercatat mencapai Rp1,42 triliun yang didominasi layanan pendidikan dan rumah sakit. Untuk PNBP Jenis Lainnya didominasi dari penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu, bidang pertanahan, STNK, kepelabuhan, dan BPKB.

Dari pengelolaan aset, realisasi lelang, PNBP pengelolaan barang milik negara (BMN) dan piutang negara terealisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp1,16 triliun atau 23,04% dari target Rp5,04 triliun.

Selanjutnya, realisasi PNBP Lelang hingga April 2026 juga tercatat sebesar Rp28,65 miliar atau 20,82% dari target Rp137,63 miliar, PNBP pengurusan piutang negara Rp64,49 juta atau 17,58% dari target Rp366,90 juta, serta PNBP aset Rp54,77 miliar atau 30,60% dari target Rp179,03 miliar.

Bisnis.com,MALANG — Realisasi pendapatan negaraJawa Timur hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp37,05 triliun atau 12,27% dari target Rp301,95 triliun.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur yang juga Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Jatim) I, Max Darmawan, mengatakan penerimaan perpajakan terealisasi Rp35,35 triliun (11,96% dari target), terdiri atas penerimaan pajak DJP sebesar Rp15,26 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai DJBC sebesar Rp20,09 triliun.

“PNBP terealisasi Rp1,69 triliun atau 27,14% dari target Rp6,24 triliun,” katanya, dikutip pada Selasa (31/3/2026).

Realisasi belanja negara di Jatim mencapai Rp19,43 triliun atau 17,44% dari pagu, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp4,56 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,87 triliun.

Menurutnya, penerimaan pajak neto Provinsi Jawa Timur hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp15,26 triliun atau 10,56% dari target Rp144,53 triliun. PPN dan PPnBM berkontribusi 69,06% dari total penerimaan, sementara PPh Non Migasmenyumbang 37,16%.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi sektor usaha dengan penerimaan terbesar, yakni Rp8,57 triliun atau 56,2% dari total penerimaanpajak.

Di tempat terpisah, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, mengatakan penerimaan pajak di Jawa Timur terus dijaga agar bergerak on-track. Sektorindustri pengolahan masih menjadi tulang punggung penerimaan.

“Kami mengintensifkan pengawasan berbasis risiko dan penggalian potensi secara terukur agar target tahunan dapat tercapai,” jelasnya.

Kakanwil Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC) Jatim I, Rusman Hadi, menjelaskan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp20,09 triliun, turun 8,23% (year on year/YoY), dengan rincian cukai: Rp19,04 triliun (13,15% target APBN), kontraksi 8,51% (YoY) akibat penurunan produksi hasil tembakau golongan I jenis SKM pada November dan Desember 2025.

Bea masuk Rp1,03 triliun (17,04% target APBN), kontraksi 7,65% (YoY) ditengah tumbuhnya nilai dan volume impor serta tingginya kurs pajak USD-IDR;Bea keluar Rp24,02 miliar (6,40% target APBN), kontraksi 81,15% (YoY) yangdipengaruhi penurunan harga CPO.

“Kontraksi cukai hasil tembakau merupakan dampak dari penyesuaian pola produksi di akhir tahun lalu. Kami terus memperkuat pengawasan kepabeanan, termasuk penindakan terhadap barang ilegal, sebagai upaya menjaga basis penerimaan sekaligus melindungi industri yang patuh, ” ujar Rusman Hadi

Kakanwil DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Hariyono, menambahkan realisasi PNBP Jatim hingga Februari 2026 mencapai Rp1,69 triliun (27,14%) dari target Rp6,24 triliun, ditopang PNBP Lainnya (Rp1,03 triliun, tumbuh 37,93%) terutama karena lonjakan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar 2.294,2%, serta PNBP BLU (Rp0,67 triliun, tumbuh 7,6%) yang didominasi jasa pelayanan pendidikan dan rumah sakit.

Realisasi lelang, PNBP pengelolaan BMN, dan piutang negara hingga Februari 2026 adalah pokok lelang Rp645,14 miliar (12,78% dari target Rp5,04 triliun);PNBP Lelang Rp16,48 miliar (11,97% dari target Rp137,63 miliar); PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp23,73 juta (6,47% dari target Rp366,90juta); dan PNBP Aset Rp21,72 miliar (12,13% dari target Rp179,03 miliar).

“Kinerja lelang dan pengelolaan aset negara di Jawa Timur berjalan sesuai rencana. Kami terus mendorong optimalisasi pengelolaan BMN [Barang Milik Negara] dan percepatan penyelesaian piutang negara sebagai kontribusi nyata terhadap penerimaan APBN,” jelas Arik Hariyono. (K24)

Bisnis.com,MALANG — Realisasi pendapatan negaraJawa Timur hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp37,05 triliun atau 12,27% dari target Rp301,95 triliun.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur yang juga Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur (Jatim) I, Max Darmawan, mengatakan penerimaan perpajakan terealisasi Rp35,35 triliun (11,96% dari target), terdiri atas penerimaan pajak DJP sebesar Rp15,26 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai DJBC sebesar Rp20,09 triliun.

“PNBP terealisasi Rp1,69 triliun atau 27,14% dari target Rp6,24 triliun,” katanya, dikutip pada Selasa (31/3/2026).

Realisasi belanja negara di Jatim mencapai Rp19,43 triliun atau 17,44% dari pagu, terdiri dari belanja K/L sebesar Rp4,56 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,87 triliun.

Menurutnya, penerimaan pajak neto Provinsi Jawa Timur hingga 28 Februari 2026 mencapai Rp15,26 triliun atau 10,56% dari target Rp144,53 triliun. PPN dan PPnBM berkontribusi 69,06% dari total penerimaan, sementara PPh Non Migasmenyumbang 37,16%.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi sektor usaha dengan penerimaan terbesar, yakni Rp8,57 triliun atau 56,2% dari total penerimaanpajak.

Di tempat terpisah, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, mengatakan penerimaan pajak di Jawa Timur terus dijaga agar bergerak on-track. Sektorindustri pengolahan masih menjadi tulang punggung penerimaan.

“Kami mengintensifkan pengawasan berbasis risiko dan penggalian potensi secara terukur agar target tahunan dapat tercapai,” jelasnya.

Kakanwil Direktorat JenderalBea dan Cukai (DJBC) Jatim I, Rusman Hadi, menjelaskan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp20,09 triliun, turun 8,23% (year on year/YoY), dengan rincian cukai: Rp19,04 triliun (13,15% target APBN), kontraksi 8,51% (YoY) akibat penurunan produksi hasil tembakau golongan I jenis SKM pada November dan Desember 2025.

Bea masuk Rp1,03 triliun (17,04% target APBN), kontraksi 7,65% (YoY) ditengah tumbuhnya nilai dan volume impor serta tingginya kurs pajak USD-IDR;Bea keluar Rp24,02 miliar (6,40% target APBN), kontraksi 81,15% (YoY) yangdipengaruhi penurunan harga CPO.

“Kontraksi cukai hasil tembakau merupakan dampak dari penyesuaian pola produksi di akhir tahun lalu. Kami terus memperkuat pengawasan kepabeanan, termasuk penindakan terhadap barang ilegal, sebagai upaya menjaga basis penerimaan sekaligus melindungi industri yang patuh, ” ujar Rusman Hadi

Kakanwil DirektoratJenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Hariyono, menambahkan realisasi PNBP Jatim hingga Februari 2026 mencapai Rp1,69 triliun (27,14%) dari target Rp6,24 triliun, ditopang PNBP Lainnya (Rp1,03 triliun, tumbuh 37,93%) terutama karena lonjakan Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar 2.294,2%, serta PNBP BLU (Rp0,67 triliun, tumbuh 7,6%) yang didominasi jasa pelayanan pendidikan dan rumah sakit.

Realisasi lelang, PNBP pengelolaan BMN, dan piutang negara hingga Februari 2026 adalah pokok lelang Rp645,14 miliar (12,78% dari target Rp5,04 triliun);PNBP Lelang Rp16,48 miliar (11,97% dari target Rp137,63 miliar); PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp23,73 juta (6,47% dari target Rp366,90juta); dan PNBP Aset Rp21,72 miliar (12,13% dari target Rp179,03 miliar).

“Kinerja lelang dan pengelolaan aset negara di Jawa Timur berjalan sesuai rencana. Kami terus mendorong optimalisasi pengelolaan BMN [Barang Milik Negara] dan percepatan penyelesaian piutang negara sebagai kontribusi nyata terhadap penerimaan APBN,” jelas Arik Hariyono. (K24)

Bisnis.com, SURABAYA – Sepanjang 2025, perolehan pendapatan negara di Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian yang positif. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara regional Jawa Timur tercatat menyentuh nominal Rp253,32 triliun atau sebesar 88,97% dari target dalam APBN yakni Rp284,72 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Samingun menjelaskan bahwa pendapatan negara di Jawa Timur sepanjang 2025 masih ditopang oleh penerimaan dari sektor perpajakan yang mumpuni.

"Dari total realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp244,61 triliun atau 87,60% dari target Rp279,24 triliun," beber Samingun dikutip Senin (26/1/2026).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I tersebut juga menerangkan bahwa secara keseluruhan, keadaan ekonomi dan fiskal Jawa Timur sepanjang 2025 masih berada pada jalur yang sehat walau pendapatan dan belanja tidak memenuhi target yang ditetapkan negara.

"Overall bagus, pertumbuhan ekonominya bagus, kinerja fiskal juga bagus. Memang penerimaan dan belanja tidak 100%, tetapi itu menghasilkan surplus. Artinya, pengelolaan fiskal kita berjalan dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di seluruh wilayah Jawa Timur tercatat sebesar Rp109,90 triliun atau 85,54% dari target sepanjang 2025. Samingun menjelaskan capaian tersebut mayoritas ditopang oleh sektor PPN dan PPnBM sebesar 57,45% dan PPh nonmigas 36,26%.

"Lalu, untuk sektor industri pengolahan menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar dengan nilai Rp61,38 triliun atau sebesar 55,9%," ucapnya.

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Jawa Timur menyentuh nominal Rp134,70 triliun atau mencapai 89,35% dari target yang dipatok sebelumnya.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menjadi salah satu sendi utama dari perolehan pendapatan negara di Jawa Timur. Hingga penghujung 2025, realisasi PNBP tercatat mencapai angka Rp8,71 triliun atau 158,95% dari target yang ditetapkan, yang sebesar Rp5,48 triliun.

Lebih lanjut, dengan realisasi pendapatan negara yang tercatat lebih tinggi dibandingkan perolehan belanja, regional Jawa Timur pun menghasilkan surplus anggaran hingga sebesar Rp126,88 triliun.

"Apa yang sudah dicapai di 2025 tentu menjadi bekal untuk 2026. Salah satu yang baik adalah fiskal tetap bisa dijaga dan tidak keluar dari apa yang direncanakan. Itu yang ingin kita pertahankan ke depan," tutupnya.