Bisnis.com, CIREBON- Ketergantungan ekspor Ciayumajakuning terhadap pasar Amerika Serikat dinilai mulai menjadi risiko bagi stabilitas industri regional di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Diversifikasi pasar ekspor dan penguatan hilirisasi industri dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kawasan tetap berkelanjutan.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Cirebon, Wihujeng Ayu Rengganis, mengatakan struktur ekspor kawasan Ciayumajakuning masih cukup terkonsentrasi ke pasar Amerika Serikat.

Kondisi tersebut membuat industri daerah rentan terhadap perlambatan ekonomi global, perubahan tarif perdagangan, maupun dinamika geopolitik internasional.

“Ketergantungan pasar ekspor yang terlalu besar terhadap satu negara akan meningkatkan risiko bagi industri daerah ketika terjadi pelemahan permintaan global ataupun perubahan kebijakan perdagangan,” kata Wihujeng dikutip Selasa (26/5/2026).

Dia menyebut kontribusi ekspor ke Amerika Serikat saat ini mencapai 47,17% dari total ekspor kawasan. Dominasi tersebut terutama berasal dari sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), manufaktur pengolahan, hingga produk berbasis kerajinan dan batik.

Menurut Wihujeng, kondisi tersebut perlu segera diantisipasi melalui perluasan pasar ekspor baru ke kawasan ASEAN, Timur Tengah, hingga Afrika agar struktur perdagangan regional menjadi lebih sehat dan tidak terlalu bergantung pada satu pasar utama.

Selain diversifikasi pasar, pemerintah daerah juga dinilai perlu mempercepat hilirisasi industri agar komoditas unggulan Ciayumajakuning memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Selama ini sebagian produk unggulan daerah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah maupun setengah jadi sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.

“Produk daerah perlu didorong masuk ke rantai industri bernilai tambah tinggi, baik sektor pertanian, perikanan, maupun manufaktur,” ujarnya.

Ia mencontohkan sektor batik, pangan olahan, hasil perikanan, hingga industri tekstil memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk ekspor premium apabila ditopang penguatan desain, teknologi produksi, dan akses pasar internasional.

Di sisi lain, transformasi ekonomi kawasan yang mulai bergerak menuju basis industri juga dinilai memerlukan penguatan daya saing sumber daya manusia.

Wihujeng menilai kebutuhan tenaga kerja industri saat ini mulai berubah seiring berkembangnya kawasan Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat bagian timur.

Karena itu, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dinilai perlu membangun sistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan.

“Investasi industri harus memberikan manfaat langsung bagi tenaga kerja lokal. Maka penguatan kualitas SDM menjadi sangat penting agar masyarakat daerah tidak hanya menjadi penonton,” katanya.

Selain isu industri dan perdagangan, Bank Indonesia juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara industrialisasi dan ketahanan pangan.

Ekspansi kawasan industri dinilai mulai memberi tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian produktif di sejumlah wilayah Ciayumajakuning.

Padahal kawasan seperti Indramayu dan Kabupaten Cirebon selama ini menjadi salah satu penopang produksi pangan di Jawa Barat. Di tengah risiko perubahan iklim dan ketidakpastian pasokan global, perlindungan lahan pangan dinilai menjadi isu strategis jangka panjang.

Karena itu, pemerintah daerah didorong mempercepat mekanisasi pertanian, digitalisasi sektor pangan, serta penguatan kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas pasokan dan produktivitas pertanian.

Wihujeng mengatakan transformasi ekonomi kawasan tidak dapat dihindari, tetapi arah pembangunan perlu dijaga agar tetap inklusif dan berkelanjutan.

“Pertumbuhan industri penting untuk mendorong ekonomi daerah, tetapi harus tetap menjaga ketahanan pangan, memperkuat SDM, dan memperluas pasar agar ekonomi kawasan lebih resilien menghadapi tekanan global,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Situasi perang di Timur Tengah yang berkepanjangan telah berdampak terhadap keberlangsungan industri dalam negeri hingga dikhawatirkan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemerintah dan dunia usaha pun saling bahu membahu untuk mengantisipasi hal tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan monitoring dampak situasi perang terhadap ketenagakerjaan Tanah Air. Meskipun konflik Timur Tengah dinilai bukan menjadi satu-satunya pemicu PHK, pencegahan dilakukan secara terkoordinasi bersama lintas kementerian/lembaga.