Dalam hal ekonomi, Islam menekankan kepada setiap orang yang mampu bekerja hendaklah bekerja dan bersungguh-sungguh dalam kerjanya, sehingga ia dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Hanya saja, ada di antara anggota masyarakat yang tidak mampu bekerja, sehingga mereka tidak berpenghasilan. Lantas bagaimana peran ekonomi Islamterhadap hal tersebut.

Harus diakui, masih banyak orang yang tidak mendapatkan lapangan kerja sebagai sumber ma'isyah mereka dan pemerintah sendiri tidak mampu untuk mempersiapkan lapangan kerja yang sesuai bagi mereka. Ada pula yang sebenarnya sudah bekerja, hanya saja pemasukan mereka belum mencukupi standar yang layak, karena sedikitnya pemasukan (income) atau banyaknya keluarga yang ditanggung atau mahalnya harga barang atau karena sebab-sebab yang lain.

Lalu, bagaimana peran sistem ekonomi Islamdalam memberikan solusi terhadap problematika mereka? "Jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan mereka menjadi miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak," ujar Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya berjudul "Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi Nasyuduh" yang dalam edisi Indonesia menjadi "Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah" (Citra Islami Press, 1997).

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi menyebut sistem Islam di antaranya dengan konsep-konsep berikut ini:

1. Memberikan nafkah kepada sanak kerabat

Islam telah mewajibkan atas seseorang yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang membutuhkan, sebagai bentuk silaturrahim dan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

"Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknnya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." ( QS Al Isra' : 26)

Barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban ini untuk keluarganya, maka ia terkena hukuman. Adapun mengenai syarat-syarat memberikan nafkah, ukurannya, siapa yang wajib dan siapa yang tidak wajib, para fugaha' mempunyai rincian yang detail mengenai ini semua. Kita bisa menunjuk dalam bab "Nafaqaat" dari kitab-kitab fiqih yang ada.

2. Kewajiban zakat

Zakat merupakan faridhah maliyah (kewajiban berkenaan dengan harta) dan bersifat sosial. Dia merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam.

Barangsiapa yang tidak mau menunaikan zakat karena pelit maka ia dita'zir (hukuman yang mendidik) atau diambil secara paksa. Apabila ia memiliki kekuatan untuk melawan, maka diperangi sampai takluk dan mau melaksanakannya.

Apabila secara terang-terangan ia mengingkari akan wajibnya, sedang dia bukan orang yang baru dalam berislam, maka pantaslah dihukumi murtad dan keluar dari agama Islam.

Harus dipahami bahwa zakat bukanlah hibah (pemberian) seorang kaya raya kepada si fakir, sama sekali bukan. Akan tetapi itu merupakan hak yang pasti bagi si fakir dan kewajiban atas para muzakki tempat daulah (negara) berwenang untuk memungutnya, kemudian membagikannya kepada yang berhak menerimanya melalui para pegawai zakat yang di sebut dengan istilah "Badan Amil Zakat."

Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, "Dipungut dari aghniya' (orang-orang kaya) mereka (kaum Muslimin), kemudian diberikan kepada fuqara' (kaum Muslimin)" sehingga seakan seperti pajak yang dipungut, bukan tathawwu' (sedekah) yang diberikan dengan kerelaan hati.

Zakat dalam banyak hal berbeda dengan pajak yang diambil dari para pekerja dan usahawan sampai para pedagang kaki lima para pegawai untuk membiayai kepentingan pemerintah dan perangkatnya. "Sering kita lihat bahwa dalam praktiknya pajak itu diambil dari kaum fuqara' untuk diberikan kepada aghiya'," ujar al-Qardhawi.

Ungkapan Rasulullah SAW "Diambil dari aghniya' mereka dan diberikan kepada fuqara' mereka" ini menunjukkan bahwa zakat tidak lain kecuali memberikan harta umat -dalam hal ini dilaksanakan oleh orang-orang kaya- kepada ummat itu sendiri yaitu orang-orang fakir mereka.

Dengan demikian maka zakat adalah dari umat untuk umat, dari tangan yang diberi amanat harta kepada tangan yang membutuhkan, dan kedua tangan itu baik yang memberi atau yang mengambil merupakan dua tangan yang ada pada satu orang, satu orang itu adalah ummat Islam.

Zakat diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan, yang sudah mencapai nishab dan sudah mencapai satu tahun serta bersih dari hutang.

Ini berlaku pada binatang ternak, emas, perak dan harta dagangan. Ada pun pada tanaman dan buah-buahan wajib ketika panen, dan pada tambang dan barang temuan purbakala maka wajib ketika menemukan.

Islam tidak menetapkan nishab itu suatu jumlah yang besar, agar umat ikut serta dalam menunaikan zakat dan menjadikan prosentase yang wajib dizakati sederhana. Yaitu 2,5 % pada emas, perak dan barang perdagangan, 5% untuk tanaman yang disiram memakai alat, 10 % untuk yang disiram tanpa alat, dan 20 % untuk rikaz (barang temuan purbakala) dan tambang. Semakin besar kepayahan seseorang maka semakin ringan kadar zakatnya.

3. Pemasukan negara yang lainnya

Apabila zakat belum mencukupi seluruh kebutuhan orang-orang fakir, maka masih ada pemasukan Daulah Islamiyah untuk mencukupi dan menjamin kebutuhan mereka, yaitu dari lima persen (5%) harta rampasan (ghanimah) atau dari harta Fai' dan hasil bumi dan yang lainnya.

Allah SWT berfirman:

"Ketahuilah, sesungguhnnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesunggahnnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil..." ( QS Al Anfal : 41)

Tentang Fai' Allah SWT berfirman:

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian ..." ( QS Al Hasyr : 7)

Di antaranya termasuk juga apa yang dimiliki oleh negara berupa sumber minyak, tambang, lahan pertanian dan perkebunan dan yang lainnya dari apa saja yang menjadi income negara yang cukup besar.

Al-Qardhawi mengatakan negara dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab terhadap masalah keamanan saja, akan tetapi juga bertanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang-orang lemah dan orang-orang yang membutuhkan serta menjamin kehidupan yang layak untuk mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya)..." (HR. Muttafaqun 'Alaih)

Demikianlah Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita. Sebagai pemimpin kaum Muslimin, beliau bertanggungjawab atas seluruh ummat, terutama orang-orang yang beriman. Maka barangsiapa dari mereka meninggalkan harta maka itu untuk ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak terlantar yang terancam oleh kefakiran dan keyatiman, itu kembali kepada Rasul, dan Rasul pun memperhatikannya.

Umar berkata tentang harta negara, "Tidak seorang pun kecuali dia berhak memperoleh harta ini."

Umar telah mewajibkan dari Baitul Maal gaji untuk seorang Yahudi yang dilihat meminta-minta di pintu. Demikian menetapkan untuk tiap anak yang dilahirkan dalam Islam pemberian santunan yang terus bertambah seiring dengan semakin tumbuh dan dewasanya mereka.

4. Hak-hak lain di dalam harta

Apabila zakat belum mencukupi -begitu pula pemasukan-pemasukan yang lainnya- untuk menanggung kehidupan orang-orang fakir, maka wajib bagi orang-orang kaya di masyarakat untuk mencukupi mereka. Karena bukanlah seorang mukmin itu orang yang semalaman perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan.

Bukan pula seorang mukmin itu orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Oleh sebab itu jika mereka mampu mengamalkan ini semua karena kesadaran mereka dan karena dorongan iman dan taqwa, maka itu lebih baik dan lebih kekal. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang kaum "Asy'ariyyiin."

Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kaum "Asy'ariyyiin" itu apabila hendak berangkat berperang, atau karena perbekalan keluarga mereka habis di kota Madinah, mereka mengumpulkan apa yang ada pada mereka di dalam satu baju, kemudian membagi-bagi di antara mereka dalam satu tempat secara sama rata, mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka" (HR. Bukhari Muslim)

Apabila masyarakat tidak bisa berbuat sesuatu dari kesadaran mereka untuk memperhatikan orang-orang fakir, maka imam (pemimpin)lah yang mewajibkan kepada para aghniya' untuk mencukupi mereka. Sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW, "Sesungguhnya di dalam harta itu ada hak (kewajiban) selain zakat." Ini juga dikuatkan oleh Al Qur'an sebagai berikut:

"Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat dan menurunkan zakat." ( QS Al Baqarah : 177)

Ayat tersebut memisahkan antara memberikan harta kepada yang membutuhkannya -yaitu sanak kerabat, anak-anak yatim dan seterusnya- dengan menunaikan zakat, ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan hak (kewajiban) dalam harta.

Akan tetapi zakat itu merupakan hak yang bersifat rutin, tetap dan terbatas (ditentukan). Adapun kewajiban-kewajiban lainnya lebih bersifat sewaktu-waktu diperlukan, dan tidak ada batas tertentu dan tidak pula waktu tertentu.

Apabila tidak menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut secara rela, maka mereka akan dipaksa untuk mengeluarkannya.

Utsman bin Affan berkata, "Sesungguhnya Allah akan mencabut melaIui penguasa terhadap sesuatu yang tidak bisa dicabut dengan Al Qur'an."

5. Sedekah Sunah

Di dalam menegaskan masalah takaful (saling menanggung), Islam tidak hanya membatasi pada undang-undang yang bersifat wajib, tetapi juga mendidik seorang Muslim untuk berkurban, meskipun tidak diminta dan untuk berinfaq meskipun tidak diwajibkan kepadanya, dan bahwa harta dan dunia bagi mereka adalah kecil. Islam juga memperingatkan pemiliknya dari sifat pelit dan kikir, sebaliknya mendorong untuk berinfaq, baik dalam keadaan suka maupun duka, di waktu lapang ataupun sempit, rahasia maupun terang-terangan. Islam menjanjikan ganti berupa karunia Allah di dunia dan pahala di akhirat kelak. Allah berfirman:

"Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan dari-Nya dan karunia..." ( QS Al Baqarah : 268)

"Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya." ( QS Saba' : 39)

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati " (QS Al Baqarah: 274)

Ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan

Jakarta (ANTARA) - Ada satu pertanyaan mendasar yang kerap luput ketika membicarakan hilirisasi, yakni untuk siapa nilai tambah itu sebenarnya diciptakan.

Ketika berbagai proyek industri berskala besar digerakkan, keberhasilan sering kali diukur hanya dari kapasitas produksi, nilai investasi, atau angka ekspor. Padahal, ukuran paling jujur justru terletak pada sejauh mana perubahan itu menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.

Inilah yang membuat pengembangan ekosistem hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik, menjadi menarik untuk dibicarakan lebih jauh.

Mengujinya sebagai bukan sekadar proyek industri, tetapi sebagai laboratorium ekonomi yang menguji apakah pertumbuhan benar-benar bisa berjalan beriringan dengan pemerataan.

Proyek yang digagas melalui seremoni groundbreaking hilirisasi nasional tahap II oleh Danantara ini menghadirkan sinergi lintas badan usaha negara, mulai dari MIND ID, DEFEND ID, ANTAM, Freeport Indonesia, PINDAD, hingga PELINDO.

Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan konsolidasi kekuatan industri nasional, tetapi juga menggambarkan perubahan pendekatan pembangunan yang semakin terintegrasi dari hulu, hingga hilir.

Di dalamnya, terdapat pembangunan fasilitas lini produksi brass mill dan brass cups, dengan kapasitas 10.000 ton per tahun, serta pabrik manufaktur emas logam mulia berkapasitas 30 ton per tahun.

Angka-angka tersebut tentu penting, tetapi yang lebih menarik adalah proyeksi penyerapan tenaga kerja yang mencapai hingga 7.500 orang.

Angka ini bukan sekadar statistik ketenagakerjaan. Namun menjadi cermin dari peluang mobilitas sosial yang terbuka, terutama bagi masyarakat di sekitar Gresik dan Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan keberhasilan investasi industri sangat bergantung pada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal serapan tenaga kerja dan stabilitas sosial.

Ia menggarisbawahi satu hal penting bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada proses industrialisasi, tetapi harus berlanjut menjadi proses sosial yang memperkuat kohesi dan kesejahteraan.

Produk turunan

Menariknya memang, hilirisasi di Gresik tidak lagi berada pada tahap dasar, melainkan telah bergerak ke produk turunan tingkat lanjut. Ini berarti kebutuhan tenaga kerja yang muncul juga lebih beragam dan menuntut kompetensi yang lebih tinggi.

Dari pengolahan katoda tembaga menjadi pipa dan kawat, hingga pengembangan bahan baku amunisi di bawah DEFEND ID, serta pengolahan emas oleh ANTAM, seluruh rantai produksi membuka spektrum pekerjaan yang luas. Artinya, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri.

Maka transformasi yang sesungguhnya sedang berjalan dengan baik. Ketika sebuah proyek industri mampu menggeser struktur tenaga kerja dari pekerjaan berupah rendah menuju pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, maka dampaknya tidak lagi bersifat jangka pendek.

Upaya ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Emil Dardak menyebut bahwa penciptaan lapangan kerja ini berpotensi meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah, sehingga pembangunan ekonomi ke depan menjadi lebih inklusif. Inklusivitas ini penting, karena tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka yang tidak memiliki makna sosial.

Namun, keberhasilan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan desain kebijakan yang memastikan bahwa tenaga kerja lokal benar-benar mendapatkan ruang prioritas.

Afirmasi terhadap masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan Emil, menjadi kunci agar manfaat hilirisasi tidak bocor ke luar daerah. Ini bukan soal proteksionisme, melainkan tentang keadilan distribusi manfaat pembangunan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai nilai, maka stabilitas sosial akan terjaga, dan investasi pun memiliki fondasi yang lebih kuat.

Lebih jauh, proyek ini juga memperlihatkan bagaimana hilirisasi dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Jawa Timur, khususnya kawasan Gerbangkertosusila, selama ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan hadirnya industri hilir yang terintegrasi, kontribusi tersebut berpotensi meningkat, sekaligus menyebar ke sektor-sektor lain. Efek berganda dari industri ini tidak hanya terjadi di dalam kawasan industri, tetapi juga merembet ke sektor jasa, perdagangan, hingga usaha kecil di sekitarnya.

Pembagian peran

Konsep hilirisasi yang diterapkan di Gresik ini juga mencerminkan pembagian peran yang lebih seimbang antarwilayah.

Daerah penghasil di hulu tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas ekstraksi, sementara daerah, seperti Jawa Timur, berfokus pada hilirisasi tahap lanjut yang bersifat multi-komoditas.

Pendekatan ini penting untuk menghindari ketimpangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memastikan bahwa setiap daerah memiliki peran strategis dalam rantai nilai nasional.

Dalam lingkup global, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi.

Daya saing global tidak cukup hanya dibangun dari sisi industri, tetapi juga harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan tata kelola yang baik. Tanpa itu, hilirisasi berisiko menjadi proyek besar yang kehilangan makna di tingkat lokal.

Oleh karena itu, keberadaan proyek ini seharusnya juga diiringi dengan investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di sektor industri hilir menuntut adanya sinergi antara dunia industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Jika ini berjalan dengan baik, maka hilirisasi tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan generasi pekerja yang lebih kompetitif di masa depan.

Hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan sebuah pilihan arah pembangunan. Apakah bangsa ini ingin pertumbuhan yang cepat tetapi timpang, atau pertumbuhan yang mungkin lebih kompleks, tetapi lebih adil.

Proyek di Gresik memberikan gambaran bahwa keduanya tidak harus saling meniadakan. Dengan kolaborasi lintas sektor, afirmasi terhadap masyarakat lokal, dan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, hilirisasi dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Harapan terbesar dari proyek ini bukan hanya pada angka produksi atau investasi, tetapi pada cerita-cerita baru yang lahir dari masyarakat yang mendapatkan kesempatan.

Ketika seorang pekerja lokal mampu meningkatkan taraf hidupnya, ketika keluarga merasakan dampak dari pekerjaan yang lebih layak, dan ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan. Semua itu, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai memiliki masa depan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut. Menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua dengan target 1.000 lokasi, Ketua Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), Gema Sasmita, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.

Gema menilai fokus pembangunan di Papua merupakan kebijakan visioner yang mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, Papua memiliki potensi kelautan yang besar dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir jika dikelola secara optimal.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung program tersebut. Menurut Gema, peran TNI sangat penting dalam menghadapi tantangan geografis Papua, terutama dalam menjamin kelancaran logistik, keamanan, dan percepatan pembangunan di lapangan.

Lebih lanjut, HMNI disebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut juga berperan sebagai penghubung antara nelayan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar setiap lokasi KNMP benar-benar memberikan manfaat nyata.

Gema menegaskan pentingnya sinergi, transparansi, dan komitmen seluruh pihak dalam menyukseskan program ini. Ia berharap keberhasilan KNMP di Papua dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan sektor kelautan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaya saing.

Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di angka 7,4 sampai 8,0 persen pada 2027, guna mengejar target perekonomian nasional sebesar 6,3 sampai 7,5 persen pada tahun depan.

"Target ekonomi Kepri tahun 2027, selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," kata Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Virgiyanti menyebut Kepri merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di wilayah Barat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi pada tahun 2025, yakni mencapai 6,94 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Menurutnya, sektor ekonomi Kepri ditopang industri pengolahan dengan kontribusi 41,91 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), terutama di sektor elektronik dan logam.

Kota Batam menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Kepri yang sebesar Rp61,69 triliun atau 26 persen.

"Ini menegaskan Kepri memiliki basis manufaktur strategis yang terhubung langsung dengan rantai pasok global," ujarnya.

Namun demikian, Virgiyanti memberikan beberapa catatan terkait disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Kepri, seperti perekonomian Kabupaten Anambas 2025 mampu tumbuh 15,4 persen pada 2025.

Sementara itu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah, masing-masing sebesar 3,31 persen dan 3,35 persen.

"Ekonomi Tanjungpinang dan Lingga cukup rendah dibanding angka rata-rata nasional maupun kabupaten/kota lainnya di Kepri," paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata di Kepri, dengan penguatan konektivitas serta intervensi yang lebih terarah.

Dia mencontohkan ke depan intervensi pertumbuhan ekonomi Kepri lebih difokuskan pada teknologi tinggi dan maritim, lalu percepatan energi bersih, digitalisasi layanan, hilirisasi sektor kelautan serta pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi.

Posisi Kepri yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional, memiliki keterbatasan konektivitas dan distribusi logistik.

"Kepri harus memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarpulau, seperti pengembangan pelabuhan serta akses mendukung menuju kawasan industri," ungkapnya.

Selain itu, ia pun berharap ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas, melalui penyediaan infrastruktur dasar dan memadai, salah satunya ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk perumahan, kawasan industri dan perkotaan.

Kementerian PPN/Bappenas berharap melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027, perencanaan pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras supaya berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

"Pemprov Kepri harus memprioritaskan proyek prioritas sebagai daya ungkit ekonomi, lalu pengendalian inflasi, serta memastikan sinergi perencanaan pusat dan daerah di dalam Musrenbang RKPD 2027," demikian Virgiyanti.

Adapun tema Musrenbang RKPD Kepri 2027 mengangkat tema "Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter, Didukung oleh Pelayanan Publik yang Bermutu".

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Medan (ANTARA) - PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara (Sumut) menghadirkan listrik di Desa Ombolata, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, guna pemerataan akses energi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

“Listrik merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut,” ujar General Manager PLN UID Sumatera Utara Mundhakir di Medan, Sabtu.

Ia mengatakan program “Listrik Desa” tersebut mencakup pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa jaringan tegangan menengah (JTM), jaringan tegangan rendah (JTR), serta gardu distribusi sebagai penopang utama suplai listrik bagi masyarakat.

Ia mengatakan program tersebut merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor dalam mempercepat pemerataan pembangunan nasional.

“Kehadiran listrik di Desa Ombolata tidak hanya sekadar penyalaan jaringan, tapi membuka akses yang lebih luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Menurut dia, kehadiran listrik di desa tersebut menjadi simbol kemajuan, pemerataan, serta masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Ia menambahkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di wilayah kepulauan seperti Nias Utara memiliki tantangan tersendiri, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga keterbatasan akses logistik.

Namun, melalui kolaborasi antarPLN, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat, seluruh tantangan tersebut dapat dilalui.

“PLN berkomitmen untuk terus memperluas akses listrik hingga ke seluruh pelosok. Tahun ini, kami menargetkan sebanyak 21 desa lainnya di Nias Utara dapat segera menikmati listrik,” ujar dia.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengapresiasi kehadiran PLN dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan listrik desa tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN dan seluruh Forkopimda yang telah hadir dan berkontribusi dalam peresmian listrik ini. Ini merupakan langkah besar bagi kemajuan Nias Utara,” ujar dia.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan listrik secara produktif dan bijak sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan.

“Mari kita manfaatkan listrik untuk terus berdoa, berusaha, dan berkarya demi kemajuan daerah. Dengan hadirnya listrik, kita harus mampu menciptakan masa depan yang lebih baik,” katanya.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Rata-rata perekonomian di Kepri memang tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/kota masih jomplang

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mendorong pemerataan ekonomi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) supaya tidak terpusat di sejumlah daerah saja.

Tito menyoroti selama ini pertumbuhan ekonomi di Kepri masih ditopang tiga kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam, dengan mengandalkan kawasan industri.

"Rata-rata perekonomian di Kepri memang tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/kota masih jomplang," kata Tito saat menutup kegiatan Kepri Ramadhan Fair (KURMA) 2026 di Taman Gurindam 12 Kota Tanjungpinang, Minggu.

Tito menyebut kondisi ini menjadi tantangan bagi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan jajaran agar pemerataan pertumbuhan ekonomi di Bumi Melayu itu juga dirasakan daerah-daerah kepulauan, seperti Natuna, Anambas, Lingga termasuk Tanjungpinang.

Pertumbuhan ekonomi keempat kabupaten/kota tersebut tercatat tidak secepat di Bintan, Karimun dan Batam.

Menurut Tito, Kepri merupakan daerah kepulauan terluas dengan kondisi geografis 96 persen. Letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

"Singapura termasuk negara sejahtera dengan daya beli yang tinggi. Ini menjadi peluang bagi Pak Gubernur menggaet warga negeri jiran itu berbelanja di Kepri, selain Johor Bahru," ungkapnya.

Sementara Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 yang mencapai 7,89 persen, atau di atas nasional sebesar 5,39 persen.

Amalia menyebut perekonomian Kepri tahun lalu menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dan peringkat ketiga nasional.

"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi di Kepri tetap terjaga dengan baik meski berbasis kepulauan. Harga kebutuhan pokok masih bisa terkendali dengan baik," ungkap Amalia.

Selain ekonomi, Amalia menambahkan tingkat kemiskinan di Kepri per September 2025 juga turun hingga 4,62 persen, atau jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 8,25 persen.

Pemerintah pusat mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Kepri bersama Pemerintah Kabupaten/kota serta semua pihak dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Zakat, ketika dikelola secara terarah, berperan sebagai instrumen pengurang ketimpangan, dan bukan sekadar bantuan sosial sementara yang esensinya hanya bersifat parsial

Jakarta (ANTARA) - Tahun 2026 ini tepat seperempat abad sudah perjalanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Dalam kurun waktu tersebut, BAZNAS telah berkembang dari sekadar institusi pengelola dana keagamaan menjadi aktor penting dalam ekosistem pembangunan sosial-ekonomi nasional.

Hari jadi ke-25 BAZNAS ini menjadi momentum reflektif untuk menilai sejauh mana zakat, melalui tata kelola yang profesional, mampu berkontribusi nyata dalam mengurai kesenjangan dan mendorong pemerataan ekonomi di Indonesia.

Kesenjangan ekonomi Indonesia masih bersifat struktural. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan nasional cenderung turun, distribusi kesejahteraan belum sepenuhnya merata, baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.

Kelompok 20 persen teratas masih menguasai porsi pengeluaran yang jauh lebih besar dibandingkan 40 persen terbawah, sementara sebagian masyarakat rentan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.

Dalam konteks inilah zakat menemukan relevansi strategisnya sebagai instrumen redistribusi berbasis nilai keadilan dan solidaritas sosial dalam rangka mengurai kesenjangan sekaligus pemerataan ekonomi di tengah masyarakat.

Dampak sosial-ekonomi

Sejak berdiri pada 17 Januari 2001, BAZNAS mengemban mandat untuk memastikan bahwa zakat tidak berhenti sebagai praktik karitas individual, tetapi menjadi mekanisme kolektif yang berdampak sistemik.

Dengan demikian zakat diposisikan sebagai sumber daya sosial yang mampu memperkecil ketimpangan melalui transfer kekayaan yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Pendekatan ini semakin diperkuat seiring meningkatnya kapasitas kelembagaan dan dukungan kebijakan terhadap pengelolaan zakat nasional.

Dalam tiga tahun terakhir, tren penghimpunan dan penyaluran zakat menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Data nasional memperlihatkan bahwa total penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah meningkat tajam dari sekitar Rp21 triliun pada tahun 2022, melonjak menjadi lebih dari Rp32 triliun pada tahun 2023, dan terus tumbuh sepanjang tahun 2024 dengan realisasi penyaluran mendekati Rp39 triliun.

Tren ini tentunya mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap BAZNAS serta tumbuhnya kesadaran bahwa zakat memiliki dampak sosial-ekonomi yang nyata. Pertumbuhan penyaluran tersebut tidak hanya berarti peningkatan angka nominal, tetapi juga perluasan jangkauan manfaat.

Dana zakat yang disalurkan BAZNAS menjangkau puluhan juta penerima manfaat setiap tahunnya, tersebar di seluruh provinsi Indonesia, dengan fokus pada wilayah dan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi.

Kelompok fakir dan miskin tetap menjadi sasaran utama, diikuti oleh penerima manfaat di sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penanganan bencana dan krisis sosial.

Dampak penyaluran zakat terhadap kesenjangan ekonomi dapat dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan mustahik. BAZNAS secara konsisten melakukan pengukuran melalui Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB), sebuah instrumen yang dikembangkan untuk menilai perubahan kondisi ekonomi dan sosial penerima zakat sebelum dan sesudah intervensi program.

Pengukuran ini mencakup dimensi pendapatan, konsumsi, akses layanan dasar, serta kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Hasil pengukuran IKB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren perbaikan yang konsisten.

Pada tahun 2022 misalnya, nilai IKB nasional lapangan berada di kisaran sekitar 0,60, di mana nilai ini menunjukkan bahwa dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik berada pada kategori “cukup baik” di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan program pemberdayaan yang diperluas.

Sebagian besar mustahik penerima program pemberdayaan ekonomi mengalami peningkatan skor kesejahteraan dan bergerak mendekati, bahkan melampaui, garis kesejahteraan minimum. Dalam sejumlah studi internal, BAZNAS mencatat bahwa intervensi zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan dalam jangka menengah, sekaligus menurunkan tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga penerima.

Temuan ini memperkuat argumentasi secara faktual bahwa zakat, ketika dikelola secara terarah, berperan sebagai instrumen pengurang ketimpangan, dan bukan sekadar bantuan sosial sementara yang esensinya hanya bersifat parsial.

Monitoring penyaluran

Kontribusi zakat terhadap pengurangan kesenjangan juga tercermin dalam kemampuan BAZNAS membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Sepanjang tahun 2024, BAZNAS mencatat bahwa lebih dari satu juta jiwa berhasil keluar dari kondisi kemiskinan melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan.

Dalam skala yang lebih luas, rata-rata penerima manfaat zakat nasional mencapai lebih dari 30 juta jiwa per tahun dalam beberapa tahun terakhir. Angka ini menunjukkan bahwa zakat telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem perlindungan sosial non-APBN di Indonesia.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sistem monitoring dan evaluasi yang diterapkan BAZNAS untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran. Basis data mustahik terus diperbarui dan diintegrasikan dengan pemetaan sosial-ekonomi wilayah, sehingga penyaluran zakat dapat diarahkan kepada kelompok yang benar-benar memenuhi kriteria syariat dan kebutuhan objektif.

Selain itu, pelaksanaan monitoring lapangan, pendampingan program, serta evaluasi berbasis indikator kesejahteraan menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penyaluran.

BAZNAS juga memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Sistem informasi zakat memungkinkan pelacakan penyaluran dana, dokumentasi kegiatan, serta pengukuran dampak secara lebih sistematis.

Pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa zakat berfungsi optimal sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pemerataan ekonomi

Dalam konteks pemerataan ekonomi, zakat yang dikelola BAZNAS berkontribusi memperluas akses kelompok miskin terhadap sumber daya produktif. Program pemberdayaan UMKM, pendampingan usaha mikro, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural.

Pendekatan ini sejalan dengan berbagai hasil riset ekonomi pembangunan yang menegaskan bahwa intervensi berbasis pemberdayaan memiliki dampak jangka panjang yang lebih kuat dibandingkan bantuan konsumtif semata.

Selain itu, peran BAZNAS dalam merespons krisis memperlihatkan fungsi zakat sebagai bantalan sosial yang fleksibel. Pada masa pandemi dan bencana alam, zakat berfungsi menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah lonjakan kemiskinan yang berpotensi memperlebar kesenjangan.

Respons cepat dan terukur ini memperlihatkan bahwa zakat dapat menjadi pelengkap efektif kebijakan fiskal negara dalam situasi tanggap darurat terutama yang menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat yang terdampak.

Arah ke depan

Memasuki usia ke seperempat abad, BAZNAS menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi, digitalisasi, dan dinamika ketenagakerjaan menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru yang memerlukan pendekatan inovatif.

Oleh karena itu, penguatan riset, integrasi data, serta kolaborasi lintas sektor menjadi prasyarat agar zakat tetap relevan dan berdampak. Pengukuran kesejahteraan berbasis indeks seperti IKB akan semakin penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah zakat yang disalurkan benar-benar menghasilkan perubahan yang terukur.

Selanjutnya, momentum seperempat abad ini juga bukan sekadar perayaan usia sebuah lembaga, namun lebih kepada peneguhan komitmen bahwa zakat adalah ikhtiar kolektif untuk menghadirkan keadilan sosial. Selama 24 tahun, BAZNAS telah menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial-ekonomi yang konkret dan berdampak.

Kontribusi BAZNAS dalam merespons krisis juga patut dicatat, terutama bantuan kebutuhan dasar, dukungan kesehatan, hingga pemulihan ekonomi pasca krisis menunjukkan bahwa zakat mampu berfungsi sebagai bantalan sosial (social safety net) yang melengkapi peran negara.

Dalam situasi tersebut peran BAZNAS bukan hanya membantu meringankan beban, tetapi juga menjaga agar kesenjangan tidak semakin melebar. Dengan tata kelola yang semakin kuat, pengukuran kesejahteraan yang terstandar, dan kepercayaan publik yang terus tumbuh, zakat memiliki potensi besar untuk terus mengurai kesenjangan dan menopang pemerataan ekonomi Indonesia di masa depan.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) harus menjadi solusi, bukan menciptakan persoalan baru dalam tata kelola ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal saat membuka Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar Nagara Institute di Surabaya.

“Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah keputusan politik lahir bernama Danantara, identitas baru ekosistem BUMN . Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” katanya di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan forum ini digelar untuk menguji apakah Danantara benar-benar menjadi terobosan bagi pemerataan dan keadilan ekonomi atau justru menimbulkan pertanyaan baru. “Kami memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. Kajian ini kami diskusikan bersama para pemikir, pembuat kebijakan, dan para kritikus kebijakan,” tuturnya. 14 BUMN Dorong Penguatan Ekosistem 83 Usaha Kecil melalui Program Sarinah Pandu

Akbar menambahkan hasil kajian Nagara Institute akan dibukukan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Danantara sebagai tawaran ide dan rekomendasi berbasis riset.

Diskusi menghadirkan dua peneliti Nagara Institute, Prof Satya Arinanto dan R Edi Sewandono, sebagai pemantik. Keduanya memaparkan temuan awal mengenai mandat Danantara serta konsekuensi reformasi BUMN bagi daerah.

Edi Sewandono menyoroti belum adanya roadmap yang jelas terkait relasi bisnis BUMN-Danantara dengan daerah serta kontribusi fiskal yang seharusnya diperoleh pemerintah lokal. Ia menjelaskan banyak aset BUMN di daerah yang tidak terkelola optimal, termasuk milik BUMN yang sedang sakit. “Daerah jangan hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek yang ikut memiliki share dalam pengelolaan aset BUMN,” jelasnya.

Paparan para peneliti memperlihatkan bahwa isu porsi daerah—termasuk participating interest dan pembagian manfaat ekonomi—masih menjadi titik krusial dalam skema reformasi BUMN.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan reformasi BUMN melalui Danantara menciptakan dua mesin ekonomi sekaligus. Keduanya yakni BUMN dengan bisnis eksisting dan Danantara Investment yang mengelola dividen menjadi modal investasi baru.

Banyak BUMN besar beroperasi di Jawa Timur, yakni Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Pelindo, Perhutani, hingga PTPN. Reformasi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, investasi, dan transformasi sektor strategis seperti pangan dan energi.

Emil juga menyinggung inisiatif kerja sama Danantara dengan sektor peternakan-peranian serta proyek Waste to Energy di Malang Raya, hingga kinerja SGN yang telah menyerap sekitar Rp1 triliun hasil panen tebu. “Kami optimis Danantara dapat membawa manfaat besar bagi Jawa Timur. Harapan kami sederhana: memperbanyak ruang sinergi,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan reformasi BUMN harus memastikan negara tidak bersaing dengan masyarakat. Ia mengungkapkan laba BUMN saat ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun hanya Rp80-90 triliun yang menjadi dividen dan kemudian dialihkan sebagai modal Danantara.

“Danantara jangan sampai bersaing dengan swasta. Masuklah ke sektor yang tidak diminati atau membutuhkan teknologi tinggi, seperti waste to energy atau bahan baku kimia dasar,” jelasnya.

Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengemukakan kritik tajam mengenai peran negara dalam ekonomi. Menurutnya, negara selama ini terlalu dominan hingga melampaui fungsinya sebagai agent of development. “Negara ini sudah gagal menjadi agent of development. Negara terlalu banyak ikut campur dalam urusan rakyat,” ujarnya.

Ferry menyoroti keadaan pasar modal saat ini sudah jauh berbeda dari beberapa tahun lalu ketika Danareksa hadir untuk mengisi kekosongan lembaga penunjang. Kini terdapat ratusan bahkan ribuan perusahaan sekuritas. “Sekarang terlalu banyak, over crowded. Negara malah bersaing dengan swasta,” tambahnya. Raja Yordania Ajak Danantara Garap Proyek Rp21 Triliun

Akademisi Universitas Airlangga Prof Imron Mawardi menilai reformasi BUMN harus mendorong keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Termasuk Jawa Timur yang menjadi basis banyak aset strategis BUMN.

Sejumlah tokoh daerah dalam forum ini juga menegaskan perlunya porsi daerah dalam proyek strategis melalui skema participating interest untuk memastikan manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi di pusat. RTD ini digelar sebagai ruang dialog independen yang mempertemukan pejabat daerah, pimpinan BUMN, akademisi, peneliti, praktisi ekonomi, wartawan, asosiasi bisnis, hingga pelaku usaha di Jawa Timur.

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin menyoroti ketimpangan distribusi kekayaan di Indonesia. Ia menyebut bahwa satu persen orang terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan nasional.

Hal tersebut disampaikan dalam keynote speech Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 INDEF, dikutip Jumat (21/11). "Kita juga mendapati bahwa 1 persen orang terkaya di negeri ini menguasai hampir 50 persen total kekayaan nasional kita," ujarnya.

Kondisi tersebut diniai menjadi faktor mengapa pertumbuhan ekonomi 5% yang stabil selama bertahun-tahun belum memberikan dampak signifikan bagi banyak keluarga. Cak Imin menyebut pertumbuhan makro tidak selalu berbanding lurus dengan kekuatan ekonomi rumah tangga.

10 Orang di Indonesia Lebih Kaya dari 114 Juta Penduduk, Hashim: Termasuk Keluarga Saya

"Pertumbuhan dan pemerataan masih berjalan di dua jalur yang berbeda. Makro tumbuh, mikro bertahan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa pendapatan keluarga masih menghadapi tekanan akibat kenaikan kebutuhan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan pendapatan. Menurutnya banyak pekerja, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang belum merasakan peningkatan kesejahteraan meskipun indikator ekonomi nasional menunjukkan perbaikan.

HT: Bonus Demografi dan Ketimpangan Sosial Jadi Tantangan Indonesia ke Depan



Menko Cak Imin mendefinisikan ketimpangan tersebut sebagai “kemacetan struktural” yaitu kondisi ketika pertumbuhan tidak menetes ke bawah dan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

"Ekonomi tidak menetes dari atas ke bawah, tapi hanya bertahan di kantong-kantong sebagian orang, sementara sebagian lainnya tetap hidup dengan kantong yang kosong," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tegaskan komitmen memperkuat ekosistem keuangan syariah untuk pemerataan ekonomi melalui gelaran Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) 2025 bersama pelaku industri jasa keuangan syariah, asosiasi dan kementerian/lembaga terkait.

“Keuangan syariah memberikan banyak manfaat. Pertama tentu pemerataan ekonomi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, ia mengatakan adanya instrumen keuangan seperti zakat, kemudian infak sedekah bisa menjadikan distribusi kekayaan berjalan lebih adil dan memperkecil kesenjangan.

“Kemudian, stabilitas ekonomi tentu saja dan juga inklusivitas. Ini yang terus kita dorong, inklusivitas,” ujar dia.

Menurut dia, industri keuangan syariah Indonesia terus mencatat pertumbuhan yang positif, dengan total aset mencapai Rp3.050 triliun, meningkat 11,3 persen (yoy) yang terdiri atas aset perbankan syariah sebesar Rp975,9 triliun, pasar modal syariah Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank syariah Rp178,7 triliun.

Lebih lanjut, Friderica mengatakan ada empat tantangan utama pengembangan keuangan syariah yang disebut sebagai 4P, yaitu pengembangan dan inovasi produk, penetrasi pasar, pemerataan akses, dan pemahaman masyarakat.

“Kita perlu terus mendorong inovasi produk, memperluas jangkauan layanan, serta memperkuat edukasi agar masyarakat semakin paham dan percaya pada produk keuangan syariah,” kata Friderica.

Melalui kegiatan tersebut, OJK mendorong agar keuangan syariah semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi motor penggerak ekonomi umat, khususnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lanjutnya.

Ia mengatakan kegiatan EKSiS di Jakarta menjadi puncak dari rangkaian ekspo keuangan syariah sepanjang tahun 2025 yang sebelumnya telah digelar di empat kota, yakni Tangerang, Palembang, Bandung, dan Mataram.

EKSiS 2025 menghadirkan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat dalam memperluas akses layanan keuangan berbasis prinsip syariah secara berkelanjutan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus berupaya membuka akses masyarakat di wilayah Timur melalui pembangunan jaringan konektivitas. Salah satunya Jalan Kwatisore-Kampung Muri di Papua Tengah yang telah beroperasi sejak 2024.

Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita menjelaskan, proyek senilai Rp 138,2 miliar ini merupakan bagian dari Jalan Trans Papua. Fungsi utamanya yaitu, memperpendek waktu tempuh hingga 22 jam dari Nabire ke Manokwari menjadi 14 jam saja, sebelumnya mencapai 36 jam.

"Jalan Kwatisore-Kampung Muri merupakan bentuk dukungan Perseroan terhadap Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Pengerjaan proyek ini pun menjadi wujud upaya Waskita Karya untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (7/11/2025).

Lebih lanjut, Ermy menegaskan, peningkatan konektivitas antardaerah harus dilakukan, karena tidak hanya mempermudah mobilisasi manusia, tapi juga pengiriman barang dan jasa. Mulai dari alat kesehatan, pendidikan, maupun bahan pangan. Dengan adanya jalan ini, sambung dia, penduduk Kwatisore bisa menempuh jalur darat menuju Nabire. Sebelumnya mereka harus melewati jalur laut, sebab jalur darat yang ada belum memadai.

"Dalam pengerjaannya, Waskita Karya selalu mengedepankan kualitas meski pengiriman material cukup menantang, karena proyek sepanjang 16,38 kilometer (km) ini berada di tengah hutan. Perseroan pun menerapkan green construction untuk keberlanjutan ekosistem alam," terang Ermy.

Guna memangkas waktu pembangunan, dia bilang, Waskita Karya turut menghadirkan inovasi box precast pada struktur saluran penyebrangan (crossing). Metode tersebut pertama kali dipakai pada pengerjaan jalan di kawasan Papua Tengah.

"Kami merasa bangga dapat ikut membangun jalan yang berfungsi membuka keterisolasian daerah ini. Kini pengiriman barang dan jasa lebih mudah, sehingga berpotensi menggerakkan perekonomian lokal," jelas Ermy.

Di masa depan, Waskita Karya berkomitmen terus mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Air, khususnya di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Sebagai BUMN konstruksi yang berpengalaman lebih dari 64 tahun, turut mendukung seluruh program pemerintah menjadi prioritas Waskita Karya.

(bul/bul)
[Gambas:Video CNBC]

Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T....

Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (Puskep UI) menilai capaian rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,83 persen menjadi komitmen dan bukti nyata pemerintah dalam memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri.

"Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh rakyat Indonesia telah menikmati listrik, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan perbatasan Kalimantan,” ujar Direktur Eksekutif Puskep UI Ali Ahmudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari penerapan berbagai skema teknologi terbaru ketenagalistrikan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hybrid, serta sistem microgrid di pulau-pulau kecil yang belum terhubung dengan jaringan listrik utama.

"Langkah tersebut merupakan kemajuan penting yang perlu terus dikembangkan agar hasilnya lebih optimal," katanya.

Ali menjelaskan, keberhasilan elektrifikasi di wilayah 3T menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan energi, karena akses listrik memungkinkan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi di daerah yang sebelumnya tertinggal.

Lebih jauh, Ali menegaskan, pemerataan listrik di seluruh wilayah juga memperkuat ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketimpangan antarwilayah, mendorong produktivitas lokal, serta memperluas basis pengguna energi domestik.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi nasional saat ini telah mencapai 99,1 persen.

Wilayah yang belum terjangkau listrik merupakan daerah dengan kondisi geografis menantang, seperti pulau-pulau kecil dan kawasan pedalaman.

"Untuk menjangkau wilayah tersebut, pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan," ujarnya, di Jakarta, Rabu (22/10).

Pemerintah juga sudah meresmikan puluhan pembangkit energi terbarukan, mempercepat proyek PLTS berkapasitas 100 gigawatt, dan melibatkan koperasi desa dalam transisi energi.

Bahlil menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat capaian elektrifikasi hingga 100 persen.

Menurut dia, upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melalui program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL) sebagai wujud komitmen negara dalam pemerataan energi.

Program lisdes telah menjangkau 10.068 lokasi dan memberi manfaat bagi lebih dari 1,2 juta pelanggan baru.

Adapun realisasi BPBL periode 2024 telah diterima 155.429 rumah tangga, dan hingga September 2025 sebanyak 135.482 rumah tangga telah terpasang dari target 215.000 rumah hingga akhir tahun.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025