Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) di angka 7,4 sampai 8,0 persen pada 2027, guna mengejar target perekonomian nasional sebesar 6,3 sampai 7,5 persen pada tahun depan.

"Target ekonomi Kepri tahun 2027, selaras dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029," kata Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri 2027 di Aula Wan Seri Beni, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.

Virgiyanti menyebut Kepri merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di wilayah Barat, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi pada tahun 2025, yakni mencapai 6,94 persen atau di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.

Menurutnya, sektor ekonomi Kepri ditopang industri pengolahan dengan kontribusi 41,91 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), terutama di sektor elektronik dan logam.

Kota Batam menyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar di Kepri yang sebesar Rp61,69 triliun atau 26 persen.

"Ini menegaskan Kepri memiliki basis manufaktur strategis yang terhubung langsung dengan rantai pasok global," ujarnya.

Namun demikian, Virgiyanti memberikan beberapa catatan terkait disparitas pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Kepri, seperti perekonomian Kabupaten Anambas 2025 mampu tumbuh 15,4 persen pada 2025.

Sementara itu Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Lingga mencatatkan pertumbuhan ekonomi terendah, masing-masing sebesar 3,31 persen dan 3,35 persen.

"Ekonomi Tanjungpinang dan Lingga cukup rendah dibanding angka rata-rata nasional maupun kabupaten/kota lainnya di Kepri," paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong perlunya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang merata di Kepri, dengan penguatan konektivitas serta intervensi yang lebih terarah.

Dia mencontohkan ke depan intervensi pertumbuhan ekonomi Kepri lebih difokuskan pada teknologi tinggi dan maritim, lalu percepatan energi bersih, digitalisasi layanan, hilirisasi sektor kelautan serta pengembangan kawasan ekonomi terintegrasi.

Posisi Kepri yang sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional, memiliki keterbatasan konektivitas dan distribusi logistik.

"Kepri harus memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarpulau, seperti pengembangan pelabuhan serta akses mendukung menuju kawasan industri," ungkapnya.

Selain itu, ia pun berharap ada pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kepri, khususnya di Natuna dan Anambas, melalui penyediaan infrastruktur dasar dan memadai, salah satunya ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk perumahan, kawasan industri dan perkotaan.

Kementerian PPN/Bappenas berharap melalui Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kepri 2027, perencanaan pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras supaya berdampak nyata bagi pembangunan daerah.

"Pemprov Kepri harus memprioritaskan proyek prioritas sebagai daya ungkit ekonomi, lalu pengendalian inflasi, serta memastikan sinergi perencanaan pusat dan daerah di dalam Musrenbang RKPD 2027," demikian Virgiyanti.

Adapun tema Musrenbang RKPD Kepri 2027 mengangkat tema "Pengembangan Potensi Perekonomian Daerah dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berkarakter, Didukung oleh Pelayanan Publik yang Bermutu".

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Rata-rata perekonomian di Kepri memang tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/kota masih jomplang

Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mendorong pemerataan ekonomi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) supaya tidak terpusat di sejumlah daerah saja.

Tito menyoroti selama ini pertumbuhan ekonomi di Kepri masih ditopang tiga kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam, dengan mengandalkan kawasan industri.

"Rata-rata perekonomian di Kepri memang tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi antarkabupaten/kota masih jomplang," kata Tito saat menutup kegiatan Kepri Ramadhan Fair (KURMA) 2026 di Taman Gurindam 12 Kota Tanjungpinang, Minggu.

Tito menyebut kondisi ini menjadi tantangan bagi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan jajaran agar pemerataan pertumbuhan ekonomi di Bumi Melayu itu juga dirasakan daerah-daerah kepulauan, seperti Natuna, Anambas, Lingga termasuk Tanjungpinang.

Pertumbuhan ekonomi keempat kabupaten/kota tersebut tercatat tidak secepat di Bintan, Karimun dan Batam.

Menurut Tito, Kepri merupakan daerah kepulauan terluas dengan kondisi geografis 96 persen. Letaknya sangat strategis karena berbatasan dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia.

"Singapura termasuk negara sejahtera dengan daya beli yang tinggi. Ini menjadi peluang bagi Pak Gubernur menggaet warga negeri jiran itu berbelanja di Kepri, selain Johor Bahru," ungkapnya.

Sementara Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2025 yang mencapai 7,89 persen, atau di atas nasional sebesar 5,39 persen.

Amalia menyebut perekonomian Kepri tahun lalu menjadi yang tertinggi di Pulau Sumatera dan peringkat ketiga nasional.

"Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi di Kepri tetap terjaga dengan baik meski berbasis kepulauan. Harga kebutuhan pokok masih bisa terkendali dengan baik," ungkap Amalia.

Selain ekonomi, Amalia menambahkan tingkat kemiskinan di Kepri per September 2025 juga turun hingga 4,62 persen, atau jauh di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 8,25 persen.

Pemerintah pusat mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Pemprov Kepri bersama Pemerintah Kabupaten/kota serta semua pihak dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ogen
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026