Konsep Danantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN di kancah global. Namun, jika aspek transparansi dan risiko tidak dikelola dengan benar, ini bisa menjadi jepitan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah,

Bandung (ANTARA) - Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai super holding BUMN dengan berbagai ambisinya, diingatkan supaya dibarengi dengan proteksi terhadap ekosistem ekonomi lokal daerah agar tidak terjadi kanibalisme usaha.

Mantan anggota DPR Akbar Faizal dalam diskusi mengenai Danantara dan daerah di Bandung, Kamis mengatakan, hal ini perlu agar Danantara tidak menjadi "jepitan" baru yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah, dan salah satunya yang utama adalah menjalankan dengan baik aspek akuntabilitas dan transparansi.

Pasalnya, kata Akbar, tanpa sistem pengawasan ketat, konsolidasi aset BUMN berskala global ini justru berisiko menekan fiskal daerah.

"Konsep Danantara diharapkan mampu meningkatkan daya saing BUMN di kancah global. Namun, jika aspek transparansi dan risiko tidak dikelola dengan benar, ini bisa menjadi jepitan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah," kata Akbar Faizal.

Salah satu dampak BUMN pada daerah, diungkapkan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, di mana saat ini terdapat beberapa BUMN yang memiliki kewajiban hutang pada BJB dengan nilai hampir Rp3,7 triliun.

Karenanya, Dedi mendesak Danantara tidak hanya fokus pada pencatatan aset nasional, tetapi juga membereskan berbagai persoalan termasuk hambatan finansial pada perbankan BUMD itu yang menurutnya membebani daerah.

Dedi menilai berbagai operasional dan aset BUMN di daerah, seharusnya memiliki nilai strategis untuk mendukung industri lokal termasuk sektor UMKM-nya, bukan justru merugi akibat tata kelola yang buruk.

Ekonom dari Universitas Indonesia Mohammad Dian Revindo mengingatkan agar Danantara tidak mengkanibal ekonomi lokal dengan menyaingi usaha daerah yang sudah eksis.

"Jangan sampai super holding ini malah menyaingi atau mematikan usaha yang sudah ada di daerah. Idealnya, aset BUMN yang menganggur bisa dimanfaatkan untuk UKM lokal, semisal aset PT KAI, sampai PT Pos," kata Dian yang juga merupakan peneliti Nagara Institute.

Sementara itu, peneliti Nagara Institute R Edi Sewandono menilai keterlibatan daerah dalam setiap proyek strategis Danantara wajib dipayungi regulasi setingkat undang-undang, mencontoh skema participating interest 10 persen di sektor migas.

"Kalau tidak ada payung undang-undang, pasti ada bargaining untuk menolak. Daerah harus dilibatkan secara jelas," tuturnya.

Melalui evaluasi dalam diskusi ini, para akademisi berharap Danantara mampu menjadi mesin pertumbuhan yang inklusif, di mana UMKM dan BUMDes mungkin dijadikan bagian dari ekosistem investasi, bukan sekadar menjadi penonton di rumah sendiri.

Panitia mengungkapkan, seluruh pandangan dan argumen yang muncul akan dikurasi menjadi rekomendasi kebijakan investasi nasional yang rencananya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Hadirnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara ) harus menjadi solusi, bukan menciptakan persoalan baru dalam tata kelola ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal saat membuka Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” yang digelar Nagara Institute di Surabaya.

“Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, sebuah keputusan politik lahir bernama Danantara, identitas baru ekosistem BUMN . Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” katanya di Surabaya, Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan forum ini digelar untuk menguji apakah Danantara benar-benar menjadi terobosan bagi pemerataan dan keadilan ekonomi atau justru menimbulkan pertanyaan baru. “Kami memediasi pemikiran publik tentang apakah kehadiran Danantara sebuah jalan keluar atau justru tetap sebuah problem. Kajian ini kami diskusikan bersama para pemikir, pembuat kebijakan, dan para kritikus kebijakan,” tuturnya. 14 BUMN Dorong Penguatan Ekosistem 83 Usaha Kecil melalui Program Sarinah Pandu

Akbar menambahkan hasil kajian Nagara Institute akan dibukukan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Danantara sebagai tawaran ide dan rekomendasi berbasis riset.

Diskusi menghadirkan dua peneliti Nagara Institute, Prof Satya Arinanto dan R Edi Sewandono, sebagai pemantik. Keduanya memaparkan temuan awal mengenai mandat Danantara serta konsekuensi reformasi BUMN bagi daerah.

Edi Sewandono menyoroti belum adanya roadmap yang jelas terkait relasi bisnis BUMN-Danantara dengan daerah serta kontribusi fiskal yang seharusnya diperoleh pemerintah lokal. Ia menjelaskan banyak aset BUMN di daerah yang tidak terkelola optimal, termasuk milik BUMN yang sedang sakit. “Daerah jangan hanya menjadi objek, tetapi harus menjadi subjek yang ikut memiliki share dalam pengelolaan aset BUMN,” jelasnya.

Paparan para peneliti memperlihatkan bahwa isu porsi daerah—termasuk participating interest dan pembagian manfaat ekonomi—masih menjadi titik krusial dalam skema reformasi BUMN.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan reformasi BUMN melalui Danantara menciptakan dua mesin ekonomi sekaligus. Keduanya yakni BUMN dengan bisnis eksisting dan Danantara Investment yang mengelola dividen menjadi modal investasi baru.

Banyak BUMN besar beroperasi di Jawa Timur, yakni Semen Indonesia, Petrokimia Gresik, Pelindo, Perhutani, hingga PTPN. Reformasi diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, investasi, dan transformasi sektor strategis seperti pangan dan energi.

Emil juga menyinggung inisiatif kerja sama Danantara dengan sektor peternakan-peranian serta proyek Waste to Energy di Malang Raya, hingga kinerja SGN yang telah menyerap sekitar Rp1 triliun hasil panen tebu. “Kami optimis Danantara dapat membawa manfaat besar bagi Jawa Timur. Harapan kami sederhana: memperbanyak ruang sinergi,” ujarnya.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menekankan reformasi BUMN harus memastikan negara tidak bersaing dengan masyarakat. Ia mengungkapkan laba BUMN saat ini mencapai lebih dari Rp300 triliun. Namun hanya Rp80-90 triliun yang menjadi dividen dan kemudian dialihkan sebagai modal Danantara.

“Danantara jangan sampai bersaing dengan swasta. Masuklah ke sektor yang tidak diminati atau membutuhkan teknologi tinggi, seperti waste to energy atau bahan baku kimia dasar,” jelasnya.

Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengemukakan kritik tajam mengenai peran negara dalam ekonomi. Menurutnya, negara selama ini terlalu dominan hingga melampaui fungsinya sebagai agent of development. “Negara ini sudah gagal menjadi agent of development. Negara terlalu banyak ikut campur dalam urusan rakyat,” ujarnya.

Ferry menyoroti keadaan pasar modal saat ini sudah jauh berbeda dari beberapa tahun lalu ketika Danareksa hadir untuk mengisi kekosongan lembaga penunjang. Kini terdapat ratusan bahkan ribuan perusahaan sekuritas. “Sekarang terlalu banyak, over crowded. Negara malah bersaing dengan swasta,” tambahnya. Raja Yordania Ajak Danantara Garap Proyek Rp21 Triliun

Akademisi Universitas Airlangga Prof Imron Mawardi menilai reformasi BUMN harus mendorong keadilan fiskal bagi daerah penghasil. Termasuk Jawa Timur yang menjadi basis banyak aset strategis BUMN.

Sejumlah tokoh daerah dalam forum ini juga menegaskan perlunya porsi daerah dalam proyek strategis melalui skema participating interest untuk memastikan manfaat ekonomi tidak terkonsentrasi di pusat. RTD ini digelar sebagai ruang dialog independen yang mempertemukan pejabat daerah, pimpinan BUMN, akademisi, peneliti, praktisi ekonomi, wartawan, asosiasi bisnis, hingga pelaku usaha di Jawa Timur.