Ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan

Jakarta (ANTARA) - Ada satu pertanyaan mendasar yang kerap luput ketika membicarakan hilirisasi, yakni untuk siapa nilai tambah itu sebenarnya diciptakan.

Ketika berbagai proyek industri berskala besar digerakkan, keberhasilan sering kali diukur hanya dari kapasitas produksi, nilai investasi, atau angka ekspor. Padahal, ukuran paling jujur justru terletak pada sejauh mana perubahan itu menyentuh kehidupan masyarakat secara nyata.

Inilah yang membuat pengembangan ekosistem hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi, misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus JIIPE Gresik, menjadi menarik untuk dibicarakan lebih jauh.

Mengujinya sebagai bukan sekadar proyek industri, tetapi sebagai laboratorium ekonomi yang menguji apakah pertumbuhan benar-benar bisa berjalan beriringan dengan pemerataan.

Proyek yang digagas melalui seremoni groundbreaking hilirisasi nasional tahap II oleh Danantara ini menghadirkan sinergi lintas badan usaha negara, mulai dari MIND ID, DEFEND ID, ANTAM, Freeport Indonesia, PINDAD, hingga PELINDO.

Kolaborasi ini tidak hanya menunjukkan konsolidasi kekuatan industri nasional, tetapi juga menggambarkan perubahan pendekatan pembangunan yang semakin terintegrasi dari hulu, hingga hilir.

Di dalamnya, terdapat pembangunan fasilitas lini produksi brass mill dan brass cups, dengan kapasitas 10.000 ton per tahun, serta pabrik manufaktur emas logam mulia berkapasitas 30 ton per tahun.

Angka-angka tersebut tentu penting, tetapi yang lebih menarik adalah proyeksi penyerapan tenaga kerja yang mencapai hingga 7.500 orang.

Angka ini bukan sekadar statistik ketenagakerjaan. Namun menjadi cermin dari peluang mobilitas sosial yang terbuka, terutama bagi masyarakat di sekitar Gresik dan Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menekankan keberhasilan investasi industri sangat bergantung pada dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal serapan tenaga kerja dan stabilitas sosial.

Ia menggarisbawahi satu hal penting bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada proses industrialisasi, tetapi harus berlanjut menjadi proses sosial yang memperkuat kohesi dan kesejahteraan.

Produk turunan

Menariknya memang, hilirisasi di Gresik tidak lagi berada pada tahap dasar, melainkan telah bergerak ke produk turunan tingkat lanjut. Ini berarti kebutuhan tenaga kerja yang muncul juga lebih beragam dan menuntut kompetensi yang lebih tinggi.

Dari pengolahan katoda tembaga menjadi pipa dan kawat, hingga pengembangan bahan baku amunisi di bawah DEFEND ID, serta pengolahan emas oleh ANTAM, seluruh rantai produksi membuka spektrum pekerjaan yang luas. Artinya, proyek ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja itu sendiri.

Maka transformasi yang sesungguhnya sedang berjalan dengan baik. Ketika sebuah proyek industri mampu menggeser struktur tenaga kerja dari pekerjaan berupah rendah menuju pekerjaan dengan nilai tambah tinggi, maka dampaknya tidak lagi bersifat jangka pendek.

Upaya ini menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Emil Dardak menyebut bahwa penciptaan lapangan kerja ini berpotensi meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah, sehingga pembangunan ekonomi ke depan menjadi lebih inklusif. Inklusivitas ini penting, karena tanpa itu, pertumbuhan hanya akan menjadi angka yang tidak memiliki makna sosial.

Namun, keberhasilan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan desain kebijakan yang memastikan bahwa tenaga kerja lokal benar-benar mendapatkan ruang prioritas.

Afirmasi terhadap masyarakat sekitar, sebagaimana disampaikan Emil, menjadi kunci agar manfaat hilirisasi tidak bocor ke luar daerah. Ini bukan soal proteksionisme, melainkan tentang keadilan distribusi manfaat pembangunan.

Ketika masyarakat lokal menjadi bagian dari rantai nilai, maka stabilitas sosial akan terjaga, dan investasi pun memiliki fondasi yang lebih kuat.

Lebih jauh, proyek ini juga memperlihatkan bagaimana hilirisasi dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Jawa Timur, khususnya kawasan Gerbangkertosusila, selama ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

Dengan hadirnya industri hilir yang terintegrasi, kontribusi tersebut berpotensi meningkat, sekaligus menyebar ke sektor-sektor lain. Efek berganda dari industri ini tidak hanya terjadi di dalam kawasan industri, tetapi juga merembet ke sektor jasa, perdagangan, hingga usaha kecil di sekitarnya.

Pembagian peran

Konsep hilirisasi yang diterapkan di Gresik ini juga mencerminkan pembagian peran yang lebih seimbang antarwilayah.

Daerah penghasil di hulu tetap mendapatkan manfaat dari aktivitas ekstraksi, sementara daerah, seperti Jawa Timur, berfokus pada hilirisasi tahap lanjut yang bersifat multi-komoditas.

Pendekatan ini penting untuk menghindari ketimpangan pembangunan antarwilayah, sekaligus memastikan bahwa setiap daerah memiliki peran strategis dalam rantai nilai nasional.

Dalam lingkup global, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi.

Daya saing global tidak cukup hanya dibangun dari sisi industri, tetapi juga harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan tata kelola yang baik. Tanpa itu, hilirisasi berisiko menjadi proyek besar yang kehilangan makna di tingkat lokal.

Oleh karena itu, keberadaan proyek ini seharusnya juga diiringi dengan investasi pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Kebutuhan akan tenaga kerja terampil di sektor industri hilir menuntut adanya sinergi antara dunia industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan.

Jika ini berjalan dengan baik, maka hilirisasi tidak hanya menciptakan pekerjaan, tetapi juga menciptakan generasi pekerja yang lebih kompetitif di masa depan.

Hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan sebuah pilihan arah pembangunan. Apakah bangsa ini ingin pertumbuhan yang cepat tetapi timpang, atau pertumbuhan yang mungkin lebih kompleks, tetapi lebih adil.

Proyek di Gresik memberikan gambaran bahwa keduanya tidak harus saling meniadakan. Dengan kolaborasi lintas sektor, afirmasi terhadap masyarakat lokal, dan fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja, hilirisasi dapat menjadi jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Harapan terbesar dari proyek ini bukan hanya pada angka produksi atau investasi, tetapi pada cerita-cerita baru yang lahir dari masyarakat yang mendapatkan kesempatan.

Ketika seorang pekerja lokal mampu meningkatkan taraf hidupnya, ketika keluarga merasakan dampak dari pekerjaan yang lebih layak, dan ketika daerah berkembang tanpa kehilangan identitas sosialnya, di situlah hilirisasi mampu bekerja sebagaimana yang diharapkan. Semua itu, tidak lain untuk meningkatkan kesejahteraan.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, CILACAP — Presiden Prabowo Subianto menghadiri dan memberikan sambutan dalam agenda groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II yang digelar di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).

Prabowo meyakini langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan industri berbasis nilai tambah di dalam negeri.

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan bahwa proyek hilirisasi tahap kedua ini mencakup 13 proyek strategis dengan total nilai investasi sekitar Rp116 triliun. Proyek-proyek tersebut tersebar di berbagai sektor, yakni lima proyek di sektor energi, lima proyek di sektor mineral, dan tiga proyek di sektor pertanian.

Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus memperluas program hilirisasi dalam waktu dekat.

"Tahun ini juga kita akan tambah hilirisasi enam lagi proyek dan terus-menerus akan kita tambah. Mungkin ada tahap keempat, kelima, keenam, insyaallah tahun ini juga,” katanya dalam forum itu.

Menurutnya, hilirisasi merupakan kunci utama menuju kebangkitan ekonomi nasional. Dia menekankan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan fondasi pembangunan yang telah dirintis oleh para pemimpin Indonesia sebelumnya.

"Hilirisasi adalah jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia, kita memperkuat pondasi yang sudah dilakukan oleh presiden-presiden terdahulu,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala negara juga mengingatkan bahwa perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka pada 1945 tidaklah mudah.

Dia menyinggung berbagai tantangan historis, mulai dari konflik fisik pascakemerdekaan hingga persaingan ideologi global antara komunisme dan kapitalisme yang turut memengaruhi Indonesia.

Sekarar informasi, Pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kembali mempercepat agenda hilirisasi nasional melalui groundbreaking tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis di berbagai sektor. Program ini ditegaskan sebagai upaya menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia.

Peresmian proyek dilakukan bertepatan dengan agenda nasional yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di Cilacap, Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, proyek tahap II ini tersebar di sektor energi, mineral, hingga pertanian, dengan cakupan wilayah dari Sumatra hingga Papua.

Sejumlah proyek utama yang dimulai antara lain pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai, pengembangan tangki operasional penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere, serta proyek pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatra Selatan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan industri logam melalui pembangunan manufaktur baja nirkarat berbasis nikel di Morowali dan produksi slab baja karbon di Cilegon. Di sektor sumber daya lokal, proyek pengembangan aspal Buton, hilirisasi tembaga dan emas di Gresik, hingga pengolahan komoditas perkebunan seperti sawit, pala, dan kelapa turut menjadi bagian dari strategi besar ini.

Dalam rinciannya, proyek kilang gasoline yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) ditargetkan memiliki kapasitas total 62.000 barel per hari dan mulai beroperasi pada kuartal IV/2030. Proyek ini diharapkan mampu menekan impor gasoline hingga 2 juta kiloliter per tahun serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara itu, pembangunan tangki operasional BBM di Indonesia Timur akan menambah kapasitas penyimpanan nasional hingga 153.000 kiloliter. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan keandalan distribusi energi serta mengurangi kesenjangan harga antarwilayah.

Proyek DME di Tanjung Enim yang melibatkan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) juga menjadi sorotan, karena ditargetkan mampu memproduksi 1,4 juta ton DME per tahun sebagai substitusi LPG impor yang selama ini mendominasi konsumsi domestik.

Di sektor industri logam, keterlibatan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dalam pengembangan baja nirkarat dan baja karbon diharapkan dapat memperkuat fondasi industrialisasi nasional sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Tak hanya sektor berat, hilirisasi juga menyasar komoditas pertanian. Melalui PT Perkebunan Nusantara III (Persero), pemerintah mengembangkan fasilitas oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei, serta pengolahan pala menjadi oleoresin dan kelapa menjadi berbagai produk turunan bernilai tinggi di Maluku Tengah.

Secara keseluruhan, proyek-proyek ini dirancang untuk memperkuat ekosistem industri nasional dari hulu ke hilir, menciptakan efek berganda bagi perekonomian, serta membuka peluang kerja baru di berbagai daerah.

Sebelumnya, pada tahap pertama yang diluncurkan 6 Februari 2026, pemerintah telah memulai 13 proyek hilirisasi lainnya, termasuk pembangunan smelter alumina di Mempawah, fasilitas bioenergi di Cilacap dan Banyuwangi, hingga pengembangan peternakan terintegrasi dan pengolahan garam industri di sejumlah wilayah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD menjalankan proyek hilirisasi pangan fase I melalui pembangunan poultry terintegrasi serta industri garam berkapasitas 380.000 ton per tahun.

Proyek hilirisasi pangan tersebut merupakan bagian dari fase pertama enam proyek strategis Danantara Indonesia yang resmi memasuki tahap konstruksi melalui agenda groundbreaking serentak di 13 lokasi pada Jumat (6/2/2026).

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan proyek-proyek hilirisasi fase I menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi nasional untuk memperkuat sektor riil dan meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri.

“Tahap awal proyek-proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia, baik melalui penciptaan nilai tambah industri maupun penyerapan tenaga kerja,” ujar Rosan.

ID FOOD melalui anak usahanya PT Berdikari meresmikan fasilitas hilirisasi poultry terintegrasi di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Fasilitas yang dibangun di atas lahan seluas 5,6 hektare itu ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan protein nasional, khususnya dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain di Malang, groundbreaking proyek hilirisasi juga dilakukan di lima wilayah lain, yakni Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Lampung, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat, dengan kehadiran para kepala daerah setempat.

Sementara itu, ID FOOD melalui PT Garam turut menjalankan tiga proyek hilirisasi fase I dalam rangka transformasi industri garam nasional.

Ketiga proyek ini meliputi pembangunan Pabrik Garam Industri berteknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Gresik, bekerja sama dengan emiten konsumer PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Selanjutnya, terdapat pembangunan Pabrik Garam Olahan Segoromadu 2 di Gresik, serta pembangunan pabrik garam industri MVR di Sampang, Jawa Timur bersama PT SCC Chemical Engineering Indonesia.

Ketiga fasilitas tersebut dirancang memiliki total kapasitas produksi sekitar 380.000 ton per tahun untuk mendukung kebutuhan industri pangan dan memperkuat rantai nilai industri garam nasional.

Sementara itu, secara keseluruhan, enam proyek hilirisasi fase pertama diperkirakan mampu menyerap lebih dari 6.000 tenaga kerja langsung. Selain itu, juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proyek-proyek tersebut dikelola secara terintegrasi lintas sektor, mencakup energi, pangan, mineral, serta logam, sebagai fondasi penguatan struktur industri nasional dan pengurangan ketergantungan impor secara bertahap.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG — Indonesia masuk jajaran 13 besar negara manufaktur dunia pada 2024 dengan nilai tambah industri pengolahan sebesar 265 miliar dolar AS. Pemerintah menyebut capaian ini menandai posisi manufaktur nasional kian diperhitungkan di level global.

“Posisi Indonesia berada pada posisi ke-13 top manufacturing countries by value added di dunia pada tahun 2024 yang mencatat angka 265 miliar dolar AS,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam Kompas100 CEO Forum di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Agus menegaskan data tersebut dirilis Bank Dunia sehingga bisa menjadi rujukan objektif membaca posisi Indonesia di peta manufaktur global. Ia menyebut nilai tambah manufaktur RI kini hampir setara dengan negara mapan seperti Prancis, Inggris, Rusia, dan Brasil.

Kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap produk domestik bruto (PDB) pada kuartal III 2025 tercatat 17,39 persen (harga berlaku) dan 18,70 persen (harga konstan). Pertumbuhan sektor ini mencapai 5,58 persen, di atas laju ekonomi nasional yang berada di kisaran 5 persen.

Ekspor industri pengolahan nonmigas pada Januari–September 2025 mencapai 167,85 miliar dolar AS atau sekitar 80 persen dari total ekspor nasional. Angka itu menunjukkan manufaktur masih menjadi tulang punggung kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

Namun, Agus mengingatkan, tingkat utilisasi manufaktur yang baru 61,4 persen menandakan kapasitas industri belum terpakai optimal. Menurutnya, pengendalian impor yang lebih berkeadilan bisa langsung mengerek serapan produksi domestik.

Ia juga menilai penguatan pasar dalam negeri penting karena sebagian besar output manufaktur diserap domestik. Pemerintah diminta tak hanya mengejar peringkat global, tetapi memastikan industri kuat di pasar sendiri agar efeknya terasa ke pekerja dan pelaku usaha lokal.

Kementerian Perindustrian menyiapkan Strategi Baru Industri Nasional (SBIN) yang bertumpu pada hilirisasi berbasis sumber daya serta penguatan ekosistem industri. Instrumen seperti standar nasional Indonesia (SNI), tingkat komponen dalam negeri (TKDN), dan industri hijau disiapkan untuk menjaga daya saing sekaligus keberlanjutan manufaktur.

Agus menilai reformasi TKDN menjadi kunci memperbesar “kue” industri tanpa mengorbankan sektor lain. Penyederhanaan aturan TKDN diarahkan lebih mudah, murah, dan berbasis insentif supaya investasi manufaktur masuk lebih cepat.

Capaian 13 besar dunia menjadi peluang sekaligus ujian karena publik menunggu dampaknya pada lapangan kerja dan harga barang yang lebih terjangkau. Pemerintah perlu memastikan lonjakan nilai tambah industri menetes ke daerah, bukan berhenti di angka statistik nasional.