Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio klaim asuransi kredit telah mencapai 99,48% pada April 2026, dengan pendapatan premi Rp6,69 triliun dan nilai klaim Rp6,66 triliun.

Meski rasio klaim asuransi kredit mencapai hampir 100%, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan produk tersebut masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum.

“Khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK mei 2026, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Selain itu, dia menilai bahwa di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan.

Namun, lanjut Ogi, industri tetap perlu mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

“Terkait pengaturan asuransi kredit dan penjaminan kredit, OJK secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi ketentuan yang berlaku untuk memastikan tujuan penguatan tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan perlindungan terhadap stabilitas industri dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.

Ogi membeberkan evaluasi itu mencakup berbagai aspek, antara lain efektivitas penerapan manajemen risiko, kualitas portofolio, mekanisme pembagian risiko, serta dampaknya terhadap kapasitas industri dalam mendukung pembiayaan sektor riil.

Diberitakan sebelumnya, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) alias KB Bank memperkuat ekspansi pembiayaan pada sejumlah sektor ekonomi riil seiring dengan upaya perseroan membangun fondasi bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan industri perbankan.

KB Bank membukukan penyaluran kredit sebesar Rp43,19 triliun. Kredit lancar perseroan tumbuh 4,76% secara tahunan pada kuartal I/2026.

Di sisi pendapatan, KB Bank mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp363 miliar atau meningkat 97,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbaikan juga terjadi pada margin bunga bersih, didukung oleh struktur pendanaan yang semakin efisien.

Dana murah atau current account savings account (CASA) KB Bank tumbuh 5,74% secara tahunan menjadi Rp13,09 triliun. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp41,52 triliun pada akhir Maret 2026.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan perbaikan sejumlah indikator tersebut menjadi bagian dari proses transformasi yang masih dijalankan perseroan. Fokus KB Bank, menurutnya, tidak hanya mengejar profitabilitas dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapabilitas bisnis dan layanan yang lebih kuat.

“Sepanjang tahun ini kami melihat sejumlah inisiatif yang dijalankan menunjukkan hasil yang positif. Fokus kami bukan hanya menjaga kualitas pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kapabilitas bisnis dan layanan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dalam segmen wholesale banking, KB Bank memperluas pembiayaan kepada sejumlah perusahaan di sektor logistik, barang konsumsi, teknologi, hingga properti komersial.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat eksposur pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi.

Salah satunya melalui fasilitas pembiayaan hingga Rp720 miliar kepada MGM Bosco Logistics untuk mendukung ekspansi infrastruktur rantai dingin nasional.

KB Bank juga memperkuat kemitraan dengan PT Lucky Mom Indonesia atau Makuku melalui fasilitas pembiayaan hingga Rp400 miliar.

Di sektor teknologi, perseroan menjalin kerja sama distributor financing senilai Rp200 miliar dengan PT ECS Indo Jaya untuk memperkuat ekosistem distribusi produk teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, KB Bank juga menyalurkan fasilitas kredit kepada PT Paramarta Rolas Jaya yang merupakan bagian dari grup NWP Property.

Rangkaian kerja sama tersebut membuka ruang bagi KB Bank untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem, termasuk transaction banking, cash management, trade finance, dan layanan perbankan lainnya bagi mitra usaha.

Selain memperluas pembiayaan, KB Bank juga memperkuat segmen retail banking. Perseroan meresmikan kembali Kantor Cabang Semarang yang dilengkapi Priority Banking Center untuk menyasar nasabah affluent sekaligus memperluas hubungan dengan komunitas bisnis di Jawa Tengah.

Penguatan layanan digital juga menjadi bagian dari transformasi perseroan. KB Bank memperoleh tiga penghargaan dalam ajang Infobank–Isentia Digital Brand Appreciation 2026 untuk kategori layanan digital, kartu debit, dan kartu kredit.

Kunardy mengatakan KB Bank akan terus memperkuat sinergi antara bisnis wholesale dan retail banking agar pertumbuhan perseroan dapat berlangsung lebih konsisten dalam jangka panjang.

“Kami terus memperkuat sinergi di seluruh lini bisnis, baik wholesale maupun retail banking agar dapat terus bertumbuh konsisten dalam jangka panjang,” tuturnya.

Selain itu, KB Bank juga melakukan penguatan organisasi melalui optimalisasi operasional, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengelolaan jaringan kantor.

Perseroan menyatakan seluruh langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) atau KB Bank menilai program Percepatan Intermediasi Nasional (PINISI) yang diluncurkan Bank Indonesia berpotensi memperkuat fungsi intermediasi perbankan sekaligus meningkatkan pembiayaan ke sektor riil.

Direktur Utama KB Bank Kurnady mengatakan program tersebut dapat membantu meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, hingga koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi.

“Program ini berpotensi meningkatkan bankability proyek-proyek prioritas melalui kurasi proyek yang lebih baik, transparansi yang lebih kuat, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan yang lebih terintegrasi,” ujar Kurnady kepada Bisnis, Sabtu (9/5/2026).

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung kejelasan kelayakan kredit dan kepastian arus kas proyek, terutama pada sektor-sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan perumahan.

Kendati demikian, dia menilai keberhasilan program PINISI tetap akan sangat ditentukan oleh konsistensi implementasi, kualitas pipeline proyek, serta dukungan mitigasi risiko dari pemerintah dan regulator.

Di tengah dinamika global yang masih dibayangi suku bunga tinggi dan potensi capital outflow, KB Bank mengaku masih memiliki ruang untuk melakukan ekspansi kredit secara selektif dan prudent.

Kurnady menjelaskan perseroan akan tetap fokus pada sektor-sektor dengan fundamental kuat dan arus kas yang sehat, didukung disiplin underwriting serta manajemen risiko yang konsisten.

“Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan kredit berjalan seiring dengan terjaganya kualitas aset, sesuai prinsip risk-adjusted growth yang menjadi dasar strategi pembiayaan kami,” katanya.

Lebih lanjut, KB Bank memandang optimalisasi intermediasi melalui PINISI membutuhkan sinergi berkelanjutan antara regulator, pemerintah, dan industri perbankan.

Perseroan menilai penguatan kesiapan proyek, harmonisasi kebijakan lintas sektor, serta skema mitigasi risiko menjadi dukungan konkret yang diperlukan agar pembiayaan ke sektor riil dapat berjalan lebih efektif.

Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan regulator juga dinilai penting guna memberikan kepastian dalam pelaksanaan berbagai inisiatif baru, sehingga perbankan memiliki kejelasan dalam menyalurkan kredit ke sektor yang sejalan dengan prioritas pemerintah.

Bisnis.com, MAKASSAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) sepanjang 2025 sebesar Rp172,92 triliun, tumbuh 5,26% jika dibandingkan capaian 2024 yang sebesar Rp164,28 triliun.

Mayoritas penyaluran kredit diberikan oleh bank umum yang mencapai Rp169,45 triliun dan sisanya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar Rp3,47 triliun.Tingkat rasio kredit bermasalah berada di level aman 3,65%.

Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan, meskipun pertumbuhannya masih cenderung moderat, namun capaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan penyaluran kredit pada 2024 yang hanya tumbuh 4,23%.

Perbaikan kinerja tersebut ditopang akibat mulai menggeliatnya pembiayaan kepada sektor riil, yang mana pelemahan sektor ini sempat menghambat realisasi penyaluran pada tahun sebelumnya.

"Pertumbuhan di 2025 yang lebih baik menunjukkan adanya percepatan pembiayaan kepada sektor riil seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi daerah," ucap Moch. Muchlasin di Makassar, Selasa (3/3/2026).

Penyaluran kredit di Sulsel selama 2025 didominasi oleh kredit produktif dengan cakupan 53,07% dari total penyaluran. Sementara sisanya terarah ke pembiayaan konsumtif.

Sektor produktif berhasil tumbuh positif sebesar 3,06% pada 2025 setelah sebelumnya terkontraksi sebesar 0,08% pada 2024.

Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, kredit yang disalurkan paling banyak diberikan untuk sektor perdagangan besar dan eceran, yang memiliki porsi paling besar mencapai 22,19% dari total.

"Sementara di sisi lain kredit konsumtif juga masih mencatatkan pertumbuhan yang tinggi yaitu sebesar 7,85%," tutur Moch. Muchlasin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tantangan utama pendanaan nasional saat ini tidak hanya pada ketersediaan dana, tetapi pada efektivitas penyaluran ke sektor riil dan UMKM yang memberikan dampak ekonomi nyata. Arah pendanaan yang tepat dinilai menjadi kunci untuk memperkuat permintaan domestik dan menopang pertumbuhan berkelanjutan.

Isu tersebut mengemuka dalam CEO Forum 2026 bertajuk “Strengthening Demand, Scaling MSMEs” di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Forum ini membahas kesenjangan pendanaan dan peran industri pendanaan digital dalam menjangkau segmen yang belum terlayani.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan, pendanaan masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama karena kesenjangan pembiayaan di sektor strategis. Selain ketersediaan dana, ia menyoroti keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

“Pindar tidak lagi sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional, khususnya untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable,” kata Entjik dalam siaran pers, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan riset AFPI dan Katadata Insight Center (KIC), pendanaan digital berfungsi sebagai penyangga likuiditas rumah tangga sekaligus katalis pertumbuhan UMKM produktif. Temuan riset menunjukkan adanya peningkatan omzet dan aset pelaku usaha penerima pendanaan, meski Entjik menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

“Ke depan, industri pindar harus terus memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dalam diskusi panel “Financing the Underserved”, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Aviliani menilai Indonesia masih menarik bagi investor di tengah dinamika global. Namun, ia menekankan pentingnya fokus pembiayaan pada sektor yang berdampak signifikan terhadap ekonomi.

“Kalau ditanya investasi di Indonesia masih menarik atau tidak, jawabannya masih menarik. Banyak pihak justru ingin berinvestasi ke Indonesia,” kata Aviliani.

Diskusi juga menyoroti masih terbatasnya akses pendanaan bagi pelaku usaha produktif akibat kendala data, biaya penyaluran, dan model penilaian risiko. Dalam konteks ini, pendanaan digital dipandang mampu mempersempit financing gap melalui pemanfaatan teknologi dan data alternatif.

Staf Khusus Presiden RI bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar N Karballa mengatakan pendanaan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan disertai edukasi. Ia menekankan bahwa kredit merupakan kontrak kepercayaan yang menuntut pemahaman risiko dan pengelolaan arus kas.

“Kita memang berada di industri pembiayaan. Namun kredit bukanlah produk biasa, tapi kontrak kepercayaan,” ujarnya.

Dari sisi regulator, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK Adief Razali menyampaikan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Regulasi ini mendorong pendanaan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi.

“OJK mendorong agar kemudahan akses pendanaan tidak hanya terjadi di perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan non-bank, termasuk Pindar,” kata Adief.

CEO GoTo Group Hans Patuwo menambahkan banyak masyarakat produktif belum terlayani pembiayaan bukan karena risiko tinggi, melainkan keterbatasan data dan mahalnya biaya layanan konvensional. Ia menilai pembiayaan digital dapat menjadi solusi apabila dijalankan secara hati-hati.

“Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat. Tanpa trust, bisnis pembiayaan tidak akan berkelanjutan,” tegas Hans.

AFPI dan KIC juga memaparkan riset yang menunjukkan pendanaan digital telah menjadi bagian penting ekosistem keuangan nasional. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan tercatat berdampak Rp6 terhadap perekonomian, sekaligus mempersempit kesenjangan pembiayaan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Bank Indonesia memperluas instrumen operasi moneter dengan membuka ruang bagi penggunaan obligasi korporasi sebagai agunan transaksi repurchase agreement (repo) dapat memperkuat likuiditas pasar keuangan.

Hal ini pada akhirmya akan mendorong pembiayaan sektor riil, meski bukan tanpa resiko.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menjelaskan selama ini obligasi korporasi memang kurang berkembang di Indonesia karena faktor supply (penawaran) dan demand (permintaan) yang masih terbatas.

Di sisi penawaran, jumlah perusahaan yang menerbitkan obligasi belum banyak. Sementara dari sisi permintaan, minat investor terhadap instrumen jangka menengah dan panjang masih rendah karena preferensi likuiditas yang tinggi dan dominasi pembiayaan lewat perbankan.

"Kebutuhan pembiayaan juga masih ter-cover [tertutupi] oleh kredit perbankan," jelasnya, Senin (10/11/2025).

Dengan kebijakan baru ini, David menilai Bank Indonesia akan memiliki instrumen tambahan dalam mengatur transmisi kebijakan moneter. Dia mencatat empat potensi dampak positif dari kebijakan baru tersebut.

Pertama, potensi untuk repo akam meningkatkan permintaan pada obligasi korporasi. Kedua, jika permintaan naik maka imbal hasil (yield) turun sehingga buat penerbitan obligasi bagi perusahaan cukup kompetitif.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki instrumen tambahan dalam mengatur transmisi kebijakan moneter. Keempat, korporasi secara tak langsung akan berupaya meningkatkan tata kelola dan peringkat kredit agar memenuhi standar Bank Indonesia.

Meski berpotensi memperkuat likuiditas pasar keuangan hingga pembiayaan sektor riil, David mengingatkan adanya risiko yang serupa dengan pinjaman korporasi pada umumnya terutama terkait potensi gagal bayar.

“Sehingga di sini kategorisasi Bank Indonesia terkait mana yang berkualitas atau tidak, dan peran lembaga pemeringkat, menjadi sangat penting,” tutupnya.

Diyakini Jadi Mesin Pembiayaan Baru

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Agustina Dharmayanti menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dimulai dengan penerimaan obligasi korporasi terbitan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai agunan repo di pasar sekunder. Pemilihan SMF dilakukan karena memenuhi kriteria BI dari sisi peringkat kredit hingga likuiditas.

“Nah terus kemudian siapa yang mau beli [repo obligasi korporasi]? Yang mau beli kan ada bank, ada IKNB [industri keuangan non-bank], ada dana pensiun, dan ada juga korporasi,” ujar Agustina dalam taklimat media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa mekanisme ini menciptakan rantai likuiditas baru di pasar keuangan. Bank atau IKNB yang bukan dealer utama tetap bisa mengakses dana dengan repo ke dealer utama, sementara dealer utama bisa melanjutkan repo tersebut ke Bank Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini juga membuat obligasi korporasi menjadi lebih likuid dan menarik bagi investor karena bisa digunakan sebagai instrumen pendanaan jangka pendek.

“Karena gampang kalau misalnya saya butuh likuiditas, saya tinggal repo-kan saja ke dealer utama, nanti dealer utama ke Bank Indonesia,” ungkapnya.

Ke depan, sambungnya, BI juga membuka opsi penggunaan obligasi korporasi selain terbitan SMF sebagai agunan transaksi repo. Hanya saja, obligasi korporasi tersebut hanya memenuhi persyaratan.

Agustina menjelaskan persyaratan itu diatur dalam Undang-undang No. 4/2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberi BI kewenangan melakukan operasi moneter melalui repo atas surat berharga berkualitas tinggi.

Dalam aturan turunan Peraturan Bank Indonesia, dia menjelaskan kriteria surat berharga berkualitas tinggi itu yaitu: dapat diperdagangkan (tradeable), tercatat di rekening peserta operasi moneter, aktif diperdagangkan dalam periode tertentu, memiliki peringkat tinggi (minimal AAA), dan tidak sedang diagunkan.

Menurutnya, obligasi korporasi terbitan SMF itu memenuhi semua kriteria itu sehingga bisa dijadikan agunan transaksi repo ke BI. Jika ada obligasi korporasi lain yang memenuhi syarat maka BI tidak menutup kemungkinan menerimanya sebagai agunan transaksi repo.

Lebih lanjut, Agustina menggaku bahwa pengembangan repo berbasis obligasi korporasi bukan sekadar memperluas operasi moneter, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Jika selama ini bank hanya bisa biayai sektor riil dengan kredit langsung maka sekarang bisa dengan membeli obligasi korporasi. Nantinya, obligasi korporasi itu yang akan langsung biayai sektor riil.

"Inilah sumbangsihnya Bank Indonesia terhadap pembiayaan ekonomi secara tidak langsung, karena kita enggak boleh cetak uang, langsung beli [obligasi], harus demikian prosesnya," jelasnya.

Obligasi Korporasi Masih Minim

Sementara itu, Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Fitra Jusdiman menambahkan bahwa selama ini repo yang dilakukan bank sentral hanya menerima Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan. Padahal, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis obligasi yang berpotensi digunakan untuk mengakses likuiditas dari BI.

"Harapannya penerbitan dari instrumen selain SBN itu di pasar itu juga bisa lebih berkembang. Kenapa? Karena dia bisa digunakan sebagai agunan atau underlying untuk repo kepada Bank Indonesia," ungkap Fitra pada kesempatan yang sama.

Dia menyoroti komposisi pasar obligasi Indonesia yang masih timpang dibandingkan negara maju. BI mencatat bahwa di Indonesia, nilai obligasi korporasi hanya setara 2,1% dari PDB; jauh lebih rendah dari nilai obligasi korporasi di Korea Selatan (60,7% dari PDB), Singapura (27,06% dari PDB), maupun Jepang (16,8% dari PDB).

Banyak bank sentral di negara maju, sambungnya, juga sudah menerima berbagai jenis obligasi—baik pemerintah maupun korporasi—sebagai underlying repo.

Oleh sebab itu, BI juga akan ikuti tren di negara-negara maju itu sehingga terbuka alternatif pembiayaan bagi dunia usaha di luar sistem perbankan. Apalagi, selama ini perusahaan lebih banyak mengandalkan pinjaman bank karena pasar obligasi korporasi masih dangkal.

“Kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak menerbitkan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan juga dengan cost of fund yang juga lebih efisien,” kata Fitra.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas mengeluarkan program baru, Percepatan Intermediasi Nasional (Pinisi), untuk mengurai hambatan pembiayaan sektor riil. Kendati demikian, kalangan pengusaha meragukan Pinisi bisa menjadi solusi jitu masalah pembiayaan.

Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan program Pinisi pada Senin (27/4/2026). Pinisi dirancang sebagai wadah lintas instansi untuk mengatasi anomali pembiayaan sektor riil: di satu sisi, likuiditas perbankan yang melimpah; di sisi lain, permintaan kredit dari sektor riil masih mandek dan belum optimal.