Jakarta: Kesenjangan pendanaan masih menjadi tantangan besar bagi ekonomi nasional.
Menurut data, kebutuhan kredit UMKM di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Namun, kapasitas pendanaan yang terakomodasi baru sekitar Rp1.900 triliun, menyisakan financial gap sebesar Rp2.400 triliun pada 2025 lalu.

Di tengah masih lebarnya kesenjangan akses pembiayaan, kebutuhan akan solusi pendanaan yang inklusif menjadi semakin krusial bagi pelaku usaha mikro. Menanggapi urgensi tersebut, Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menyampaikan penyediaan akses pembiayaan yang tepat sasaran mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi pelaku UMKM di akar rumput.

“Hasil Sustainability Report Amartha tahun 2025 menunjukkan bahwa 89 persen UMKM Binaan Amartha mengalami peningkatan pendapatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 63 persen setelah mendapatkan akses pembiayaan,” tegas dia.

Secara kumulatif, dampak tersebut telah dirasakan oleh sekitar 2,3 juta dari 3,9 juta UMKM binaan Amartha yang tersebar di lebih dari 50.000 desa. Ini menegaskan bahwa pembiayaan inklusif bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga menjadi katalis bagi pelaku usaha untuk bertumbuh dan meningkatkan kesejahteraan.

Sejalan dengan hal tersebut, Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menilai bahwa penguatan akses pembiayaan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong mobilitas ekonomi masyarakat.

“Masih ada kesenjangan pembiayaan yang menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan sistem keuangan formal. Ketika akses ini terbuka, dampaknya tidak hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada kemampuan rumah tangga untuk lebih kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi,” jelasnya.

“Data menunjukkan kehadiran teknologi finansial, termasuk pinjaman daring, membuat angka inklusi keuangan meningkat, baik secara umum maupun pada masyarakat 40 persen termiskin. Negara yang sudah mengadopsi teknologi finansial memiliki tingkat inklusi keuangan 41,5 persen lebih tinggi ketimbang negara yang belum mengadopsi teknologi finansial. Kehadiran pinjaman daring membuat akses ke layanan keuangan menjadi terbuka lebar dan mendukung program peningkatan inklusi keuangan pemerintah. Di sisi lain, ekosistem keuangan di desa pun terdorong karena adanya pinjaman daring, seperti munculnya agen-agen produk keuangan di desa,” imbuh Huda.

Lebih dari sekadar angka, peningkatan pendapatan ini juga membawa perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari para pelaku UMKM. Banyak UMKM yang sebelumnya menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan harian, kini mulai mampu mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Mama Redha, nelayan dari Sumba sekaligus mitra Amartha, mengungkapkan bahwa akses pembiayaan telah mengubah cara ia menjalankan usahanya.

“Hasil laut tidak menentu karena bergantung pada cuaca dan pergerakan bulan. Saya sadar butuh pendapatan sampingan agar dapur tetap ngebul. Berkat modal tanpa agunan dari Amartha, kini saya memiliki warung kelontong yang menjadi sumber pendapatan utama bagi keluarga,” jelas Mama Redha.

Menutup hal tersebut, Andi Taufan menegaskan bahwa Amartha akan terus memperkuat perannya dalam memperluas akses pembiayaan yang memperkuat ekosistem usaha mikro.

“Bagi Amartha, pembiayaan merupakan instrumen untuk memperkuat ekosistem usaha mikro sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan pertumbuhan di tingkat akar rumput. Ke depan, Amartha akan terus memperluas jangkauan layanan dan memastikan setiap penyaluran pembiayaan mampu meningkatkan daya saing usaha mikro di Indonesia,” tutupnya.

(SAW)

PT Pegadaian resmi meluncurkan kembali program Gadai Bebas Bunga Konvensional dan Gadai Bebas Mu’nah (Syariah). Program ini dirancang sebagai solusi pendanaan cepat, mudah, dan terjangkau, baik untuk kebutuhan produktif UMKM maupun keperluan harian yang mendesak.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti menyatakan, inisiatif ini merupakan bagian dari peran strategis perseroan untuk senantiasa melayani sepenuh hati.

Ia menjelaskan, Program Gadai Bebas Bunga dan Gadai Bebas Mu’nah atau yang lebih dikenal dengan Gadai Peduli adalah langkah nyata Pegadaian untuk memastikan layanan keuangan inklusif dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Kami memahami bahwa likuiditas cepat sangat dibutuhkan saat ini, namun seringkali masyarakat khawatir akan beban biaya modal yang tinggi. Melalui pembebasan bunga ini, kami ingin membantu menstabilkan keuangan keluarga dengan memanfaatkan aset emas ataupun barang berharga lainnya secara optimal," tutur Selfie.

Program ini menyasar nasabah baru (new customer) maupun nasabah nonaktif (inactive customer) yang ingin kembali memanfaatkan layanan Pegadaian. Skema yang ditawarkan mencakup Gadai Reguler, yakni bebas sewa modal/bunga selama 60 hari. Gadai Harian, yakni bebas sewa modal/bunga selama 30 hari. Dan rentang rinjaman, mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 2.500.000.

Masyarakat dapat menikmati program spesial ini hingga 30 April 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia, termasuk outlet Konvensional, Syariah, maupun Co-location (outlet SenyuM).
2. Berlaku untuk satu kali transaksi bagi nasabah baru atau nasabah yang sudah tidak melakukan transaksi gadai dalam jangka waktu tertentu (inactive).
3. Calon nasabah wajib membawa identitas diri dengan NIK yang telah terverifikasi oleh Dukcapil.

Melalui program Gadai Bebas Bunga dan Gadai Bebas Mu’nah ini, PT Pegadaian berharap dapat terus menjalankan fungsinya sebagai entitas bisnis yang sehat sekaligus motor penggerak ekonomi nasional. Pegadaian berkomitmen menyediakan akses keuangan yang aman, terpercaya, dan bebas dari jeratan pendanaan ilegal demi kesejahteraan masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut UMKM penerima pembiayaan pinjaman daring (pindar) atau pinjol tercatat mengalami rata-rata peningkatan omzet hingga 121% dan kenaikan aset sebesar 155%. Hal itu dilakukan seiring dengan adopsi kanal penjualan digital

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berkolaborasi dengan Katadata Insight Center (KIC) memaparkan hasil riset bertajuk Dari Alternatif Menjadi Imperatif: Peran Vital Industri Pindar bagi Ekonomi Digital Indonesia.

Riset ini menunjukkan bahwa industri pindar telah bertransformasi dari sekadar alternatif pendanaan menjadi infrastruktur penting dalam ekosistem keuangan nasional.

Hasil riset mencatat bahwa pendanaan digital berperan sebagai penyangga likuiditas rumah tangga melalui pembiayaan multiguna yang menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi pendanaan produktif, UMKM penerima pembiayaan tercatat mengalami rata-rata peningkatan omzet hingga 121% dan kenaikan aset sebesar 155%, sekaligus mendorong adopsi kanal penjualan digital. Temuan ini menegaskan kontribusi pindar dalam mempersempit financing gap sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pindar juga menjadi solusi bagi segmen underserved yang mengalami penolakan pengajuan pinjaman oleh bank konvensional. Tingginya efektivitas ini tercermin dari skor kepuasan (CSAT) sebesar 82,9% dan niat penggunaan kembali yang mencapai 78,3%.

Selain itu, penyaluran pindar produktif terhadap UMKM turut berdampak terhadap ekonomi makro. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan berdampak Rp6 terhadap perekonomian.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan, pendanaan masih menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi nasional, seiring masih lebarnya kesenjangan pendanaan di berbagai sektor strategis.

Menurut Entjik, tantangan pendanaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Dalam konteks tersebut, industri pendanaan digital atau pindar dinilai memiliki peran yang semakin strategis.

“Pindar tidak lagi sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional, khususnya untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Hal itu disampaikan Entjik dalam CEO Forum 2026 bertajuk Strengthening Demand, Scaling MSMEs yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berkolaborasi dengan Katadata Insight Center (KIC) di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan riset kolaborasi AFPI dan Katadata, industri pindar berperan sebagai penyangga likuiditas rumah tangga melalui pendanaan multiguna, sekaligus menjadi katalis pertumbuhan UMKM produktif yang tercermin dari peningkatan omzet dan aset pelaku usaha. Meski demikian, Entjik menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

“Ke depan, industri pindar harus terus memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi panel bertema Financing the Underserved, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi, Aviliani menegaskan, Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah dinamika global. Namun, arah pembiayaan dan investasi perlu lebih fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi signifikan.

Menurut Aviliani, pindar memiliki ruang tumbuh yang prospektif karena besarnya segmen masyarakat yang bisa dilayani kebutuhan konsumtif maupun produktif mereka.

“Kalau ditanya investasi di Indonesia masih menarik atau tidak, jawabannya masih menarik. Banyak pihak justru ingin berinvestasi ke Indonesia,” ujar Aviliani.

Berangkat hal tersebut, diskusi kemudian mengarah pada tantangan akses pendanaan yang masih dihadapi pelaku usaha produktif. Para panelis menilai bahwa meskipun aktivitas ekonomi terus tumbuh, tidak seluruh pelaku sektor riil dan UMKM memiliki akses pendanaan yang memadai.

Keterbatasan data, tingginya biaya penyaluran, serta model penilaian risiko yang belum sepenuhnya menjangkau karakter usaha di lapangan dinilai menjadi faktor utama munculnya kesenjangan pembiayaan (financing gap).

Dalam konteks ini, Pindar dipandang memiliki peran strategis untuk mempersempit financing gap melalui pemanfaatan teknologi, data alternatif, serta model layanan yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Staf Khusus Presiden RI bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar N. Karballa mengungkapkan industri pindar memiliki posisi strategis untuk menjadi mitra pembangunan melalui pembiayaan yang bertanggung jawab, literasi keuangan yang terstruktur, kolaborasi dengan regulator, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.

“Kita memang berada di industri pembiayaan. Namun kredit bukanlah produk biasa, tapi kontrak kepercayaan. Maka, setiap penyaluran kredit harus disertai dengan edukasi tentang risiko dan tanggung jawab, pengelolaan arus kas, dan tentunya penggunaan kredit untuk tujuan produktif,” kata dia.

Tantangan utama pendanaan di Indonesia saat ini bukan semata ketersediaan dana, melainkan bagaimana pendanaan dapat menjangkau sektor riil dan UMKM secara tepat, terjangkau, dan berkelanjutan.

Isu tersebut mengemuka dalam CEO Forum 2026 bertajuk Strengthening Demand, Scaling MSMEs yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berkolaborasi dengan Katadata Insight Center (KIC) di Ballroom Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (29/1).

Dalam sambutannya, Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan, pendanaan masih menjadi isu krusial dalam pembangunan ekonomi nasional, seiring masih lebarnya kesenjangan pendanaan di berbagai sektor strategis.

Menurut Entjik, tantangan pendanaan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal, baik perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Dalam konteks tersebut, industri pendanaan digital atau pindar dinilai memiliki peran yang semakin strategis.

“Pindar tidak lagi sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional, khususnya untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable,” katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan riset kolaborasi AFPI dan Katadata, industri pindar berperan sebagai penyangga likuiditas rumah tangga melalui pendanaan multiguna, sekaligus menjadi katalis pertumbuhan UMKM produktif yang tercermin dari peningkatan omzet dan aset pelaku usaha. Meski demikian, Entjik menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

“Ke depan, industri pindar harus terus memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam sesi diskusi panel bertema Financing the Underserved, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi, Aviliani menegaskan, Indonesia masih menjadi tujuan investasi yang menarik di tengah dinamika global. Namun, arah pembiayaan dan investasi perlu lebih fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak ekonomi signifikan.

Menurut Aviliani, Pindar memiliki ruang tumbuh yang prospektif karena besarnya segmen masyarakat yang bisa dilayani kebutuhan konsumtif maupun produktif mereka.

“Kalau ditanya investasi di Indonesia masih menarik atau tidak, jawabannya masih menarik. Banyak pihak justru ingin berinvestasi ke Indonesia,” ujar Aviliani.

Berangkat hal tersebut, diskusi kemudian mengarah pada tantangan akses pendanaan yang masih dihadapi pelaku usaha produktif. Para panelis menilai bahwa meskipun aktivitas ekonomi terus tumbuh, tidak seluruh pelaku sektor riil dan UMKM memiliki akses pendanaan yang memadai.

Keterbatasan data, tingginya biaya penyaluran, serta model penilaian risiko yang belum sepenuhnya menjangkau karakter usaha di lapangan dinilai menjadi faktor utama munculnya kesenjangan pembiayaan (financing gap).

Dalam hal ini, Pindar dipandang memiliki peran strategis untuk mempersempit financing gap melalui pemanfaatan teknologi, data alternatif, serta model layanan yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Staf Khusus Presiden RI bidang UMKM dan Teknologi Digital, Tiar N. Karballa mengungkapkan industri Pindar memiliki posisi strategis untuk menjadi mitra pembangunan melalui pembiayaan yang bertanggung jawab, literasi keuangan yang terstruktur, kolaborasi dengan regulator, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.

“Kita memang berada di industri pembiayaan. Namun kredit bukanlah produk biasa, tapi kontrak kepercayaan. Maka, setiap penyaluran kredit harus disertai dengan edukasi tentang risiko dan tanggung jawab, pengelolaan arus kas, dan tentunya penggunaan kredit untuk tujuan produktif,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Adief Razali menyampaikan OJK telah menerbitkan regulasi baru pada akhir 2025 untuk mendorong lembaga jasa keuangan dalam memperluas dukungan pendanaan kepada UMKM.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Aturan yang diundangkan pada 2 September 2025 ini mewajibkan perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank, termasuk penyelenggara Pindar, untuk mendorong akses pendanaan yang lebih mudah, cepat, murah, dan inklusif bagi pelaku UMKM.

Peraturan tersebut juga mendorong penggunaan teknologi informasi dan tata kelola risiko yang memadai, sehingga lembaga keuangan dapat mengembangkan model pendanaan inovatif yang sesuai karakter usaha UMKM, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

“OJK mendorong agar kemudahan akses pendanaan tidak hanya terjadi di perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan non-bank, termasuk Pindar,” ujar Adief.

Di sisi lain, Adief menekankan bahwa perluasan pendanaan juga harus diiringi dengan penguatan literasi keuangan. “Kemudahan akses perlu dibarengi pemahaman yang baik agar pendanaan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa model digital memberikan keunggulan struktural bagi industri pendanaan non-bank. “Dengan teknologi, platform tidak perlu membuka kantor cabang yang mahal. Inklusinya bisa sangat luas dan menjangkau banyak segmen masyarakat,” kata Adief.

Sementara itu, CEO GoTo Group Hans Patuwo menekankan bahwa masih banyak masyarakat produktif yang belum terlayani pembiayaan secara optimal. Hal itu bukan karena mereka memiliki profil risiko yang tinggi, melainkan karena keterbatasan data dan tingginya biaya layanan dari lembaga jasa keuangan konvensional.

“Banyak masyarakat sebenarnya produktif. Tantangannya ada dua: datanya belum cukup untuk credit scoring, dan cost to serve lembaga pembiayaan konvensional masih tinggi,” ujar Hans.

Ia menjelaskan bahwa pendanaan berbasis digital dapat menjadi solusi apabila dijalankan secara cermat. “Dengan pembiayaan melalui aplikasi, cost to serve bisa ditekan. Yang terpenting adalah bagaimana data diolah menjadi credit scoring yang tepat dan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Hans menegaskan bahwa keberlanjutan industri Pindar sangat bergantung pada kepercayaan publik. “Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat. Tanpa trust, bisnis pembiayaan tidak akan berkelanjutan,” tegas Hans.

Riset: Pindar Telah Bertransformasi ke dalam Ekosistem Keuangan Nasional

AFPI bersama KIC juga memaparkan hasil riset bertajuk Dari Alternatif Menjadi Imperatif: Peran Vital Industri Pindar bagi Ekonomi Digital Indonesia. Riset ini menunjukkan bahwa industri pindar telah bertransformasi dari sekadar alternatif pendanaan menjadi infrastruktur penting dalam ekosistem keuangan nasional.

Hasil riset mencatat bahwa pendanaan digital berperan sebagai penyangga likuiditas rumah tangga melalui pembiayaan multiguna yang menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi pendanaan produktif, UMKM penerima pembiayaan tercatat mengalami rata-rata peningkatan omzet hingga 121 persen dan kenaikan aset sebesar 155 persen, sekaligus mendorong adopsi kanal penjualan digital. Temuan ini menegaskan kontribusi pindar dalam mempersempit financing gap sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Pindar juga menjadi solusi bagi segmen underserved yang mengalami penolakan pengajuan pinjaman oleh bank konvensional. Tingginya efektivitas ini tercermin dari skor kepuasan (CSAT) sebesar 82,9 persen dan niat penggunaan kembali yang mencapai 78,3 persen.

Selain itu, penyaluran pindar produktif terhadap UMKM turut berdampak terhadap ekonomi makro. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan berdampak Rp6 terhadap perekonomian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tantangan utama pendanaan nasional saat ini tidak hanya pada ketersediaan dana, tetapi pada efektivitas penyaluran ke sektor riil dan UMKM yang memberikan dampak ekonomi nyata. Arah pendanaan yang tepat dinilai menjadi kunci untuk memperkuat permintaan domestik dan menopang pertumbuhan berkelanjutan.

Isu tersebut mengemuka dalam CEO Forum 2026 bertajuk “Strengthening Demand, Scaling MSMEs” di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Forum ini membahas kesenjangan pendanaan dan peran industri pendanaan digital dalam menjangkau segmen yang belum terlayani.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar mengatakan, pendanaan masih menjadi persoalan struktural dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama karena kesenjangan pembiayaan di sektor strategis. Selain ketersediaan dana, ia menyoroti keterbatasan akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

“Pindar tidak lagi sekadar menjadi alternatif pendanaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dari infrastruktur keuangan nasional, khususnya untuk menjangkau segmen underserved dan unbankable,” kata Entjik dalam siaran pers, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan, berdasarkan riset AFPI dan Katadata Insight Center (KIC), pendanaan digital berfungsi sebagai penyangga likuiditas rumah tangga sekaligus katalis pertumbuhan UMKM produktif. Temuan riset menunjukkan adanya peningkatan omzet dan aset pelaku usaha penerima pendanaan, meski Entjik menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik.

“Ke depan, industri pindar harus terus memperkuat transparansi, tata kelola, serta literasi keuangan, agar pertumbuhan industri berjalan berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Dalam diskusi panel “Financing the Underserved”, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Aviliani menilai Indonesia masih menarik bagi investor di tengah dinamika global. Namun, ia menekankan pentingnya fokus pembiayaan pada sektor yang berdampak signifikan terhadap ekonomi.

“Kalau ditanya investasi di Indonesia masih menarik atau tidak, jawabannya masih menarik. Banyak pihak justru ingin berinvestasi ke Indonesia,” kata Aviliani.

Diskusi juga menyoroti masih terbatasnya akses pendanaan bagi pelaku usaha produktif akibat kendala data, biaya penyaluran, dan model penilaian risiko. Dalam konteks ini, pendanaan digital dipandang mampu mempersempit financing gap melalui pemanfaatan teknologi dan data alternatif.

Staf Khusus Presiden RI bidang UMKM dan Teknologi Digital Tiar N Karballa mengatakan pendanaan harus dijalankan secara bertanggung jawab dan disertai edukasi. Ia menekankan bahwa kredit merupakan kontrak kepercayaan yang menuntut pemahaman risiko dan pengelolaan arus kas.

“Kita memang berada di industri pembiayaan. Namun kredit bukanlah produk biasa, tapi kontrak kepercayaan,” ujarnya.

Dari sisi regulator, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Lainnya OJK Adief Razali menyampaikan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 19 Tahun 2025 untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Regulasi ini mendorong pendanaan yang lebih mudah, cepat, dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi.

“OJK mendorong agar kemudahan akses pendanaan tidak hanya terjadi di perbankan, tetapi juga di lembaga keuangan non-bank, termasuk Pindar,” kata Adief.

CEO GoTo Group Hans Patuwo menambahkan banyak masyarakat produktif belum terlayani pembiayaan bukan karena risiko tinggi, melainkan keterbatasan data dan mahalnya biaya layanan konvensional. Ia menilai pembiayaan digital dapat menjadi solusi apabila dijalankan secara hati-hati.

“Yang paling penting adalah menjaga kepercayaan dan perlindungan masyarakat. Tanpa trust, bisnis pembiayaan tidak akan berkelanjutan,” tegas Hans.

AFPI dan KIC juga memaparkan riset yang menunjukkan pendanaan digital telah menjadi bagian penting ekosistem keuangan nasional. Setiap Rp1 pinjaman produktif yang disalurkan tercatat berdampak Rp6 terhadap perekonomian, sekaligus mempersempit kesenjangan pembiayaan dan mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif.

Jakarta: Industri financial technology (fintech) diproyeksikan memainkan peran kunci dalam memperluas akses pembiayaan UMKM pada 2026, di tengah masih terbatasnya penyaluran kredit perbankan ke sektor usaha kecil, khususnya di daerah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat layanan keuangan digital, mulai dari permodalan, investasi mikro, hingga pembayaran digital, telah berkontribusi 80,5% terhadap tingkat inklusi keuangan nasional. Angka ini menegaskan bahwa fintech semakin menjadi tulang punggung pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, menilai peluang fintech di 2026 terbuka lebar seiring kontraksi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan secara tahunan.

“Di satu sisi, kebutuhan modal UMKM untuk pengembangan usaha masih tinggi. Kondisi ini mendorong pelaku usaha mencari sumber pembiayaan alternatif, dan pinjaman daring menjadi salah satu pilihan utama,” ujar Huda.

Menurutnya, tren pertumbuhan pinjaman daring yang kuat sepanjang 2025 diperkirakan berlanjut pada 2026. Selain memperluas pembiayaan, fintech juga mendorong inklusi keuangan di perdesaan melalui kehadiran agen-agen pembayaran di tingkat desa.

Strategi Fintech 2026

Memasuki 2026, pelaku fintech dituntut tidak hanya agresif dalam ekspansi, tetapi juga selektif dalam strategi. Beberapa pendekatan dinilai krusial, mulai dari ekspansi di luar Pulau Jawa, menyasar segmen akar rumput yang masif, hingga diversifikasi produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Salah satu contoh penerapan strategi tersebut ditunjukkan oleh Amartha, fintech yang telah 16 tahun melayani UMKM perdesaan. Hingga akhir 2025, Amartha telah menyalurkan lebih dari Rp37 triliun modal kerja sejak berdiri, termasuk Rp13,2 triliun sepanjang 2025, kepada 3,7 juta UMKM di lebih dari 50.000 desa.

Founder & CEO Amartha, Andi Taufan Garuda Putra, menekankan roadmap perusahaan di 2026 bertumpu pada pemahaman mendalam terhadap perilaku masyarakat perdesaan.

“Produk kami dirancang berdasarkan kebutuhan nyata UMKM akar rumput. Ke depan, fokus kami bukan hanya pada pertumbuhan penyaluran, tetapi juga penguatan tata kelola dan mitigasi risiko agar pertumbuhan tetap berkelanjutan,” ujarnya.

Ekosistem Terintegrasi

Sebagai bagian dari roadmap 2026, Amartha memperkuat ekosistem layanan keuangannya melalui aplikasi AmarthaFin, yang kini dilengkapi izin dompet digital dari Bank Indonesia. Dalam satu platform, pengguna dapat mengakses investasi mikro, pembayaran digital, jaringan agen AmarthaLink, hingga pengajuan pinjaman modal kerja.

Untuk menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya terkoneksi dengan layanan digital, Amartha mengembangkan program AmarthaLink. Hingga akhir 2025, lebih dari 50.000 pengguna telah bergabung sebagai agen, menyediakan layanan pembayaran digital di komunitas perdesaan.

Model ini dinilai efektif untuk memperluas infrastruktur keuangan di desa sekaligus memperkuat rantai distribusi layanan fintech.

Roadmap fintech di 2026 juga tak lepas dari peran investor. Komisaris Utama Amartha, Rudiantara, menilai fintech dengan model bisnis yang jelas dan tata kelola yang kuat masih memiliki daya tarik tinggi bagi investor internasional.

“Target pasar yang spesifik, manajemen risiko yang solid, serta penerapan tata kelola berstandar perusahaan publik menjadi faktor utama yang membangun kepercayaan investor,” ujarnya.

Secara industri, aliran investasi asing ke sektor fintech Indonesia tercatat mencapai US$549 juta pada 2024, menunjukkan bahwa sektor ini tetap atraktif di tengah dinamika pendanaan global.

Selain memperluas pendanaan UMKM, fintech juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja. Di tingkat desa, UMKM mitra Amartha tercatat telah membuka lebih dari 110.000 lapangan kerja. Di sisi industri, sekitar 65% perusahaan fintech berencana menambah karyawan permanen, mencerminkan optimisme terhadap prospek sektor ini.

Meski demikian, ekspansi fintech pada 2026 perlu diimbangi dengan mitigasi risiko, mulai dari potensi fraud, gejolak geopolitik global, hingga masih rendahnya literasi keuangan digital di masyarakat. Pada 2026, Amartha menegaskan fokusnya untuk terus menjangkau jutaan UMKM akar rumput melalui produk keuangan terintegrasi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah poin hasil pertemuannya dengan kalangan pengusaha di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (20/12/2025).

Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan insentif, khususnya bagi industri furnitur dan mebel.

Purbaya menjelaskan, pelaku industri menilai daya saing produk furnitur nasional masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi pembiayaan jika dibandingkan dengan negara pesaing.

“Dia bilang ini, daya saing mereka dengan luar ada Vietnam segala macam dari sisi pembiayaan terganggu, karena bunga lebih rendah dari negara sana. Jadi mereka tanya ada nggak skema pembiayaan di pemerintah yang bisa membantu mereka dalam hal pembiayaan tadi,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah sebenarnya memiliki instrumen pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang bertujuan mendorong kinerja ekspor nasional. Namun demikian, pemanfaatannya masih perlu ditinjau lebih lanjut.

“Ini industri furnitur ya, itu saya akan lihat kan kalau kita bisa bantu, kita bantu,” katanya.

Dia menambahkan, pemerintah tetap berhati-hati mengingat kondisi internal LPEI yang sebelumnya sempat menghadapi sejumlah persoalan.

“Kita tahu, LPEI kemarin masih ada masalah. Jadi kita cek udah betul belum di LPEI, kalau udah betul kita tambahkan insentif dukungan ke industri furnitur lewat LPEI,” imbuhnya.

Diketahui, rombongan pengusaha mendatangi Kementerian Keuangan pada Jumat pagi. Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah penguatan pendanaan dan pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor furnitur dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan, terutama karena pasar ekspor relatif terjaga. Namun, di pasar domestik, pelaku usaha harus bersaing dengan produk impor yang dinilai lebih murah dan kurang kompetitif.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah tengah mencermati opsi deregulasi maupun insentif yang memungkinkan untuk diterapkan.

“Nah, jadi disini kita tadi mendiskusikan kira-kira deregulasi apa atau insentif apa yang bisa dilakukan,” jelasnya.

Selain insentif, aspek pendanaan juga menjadi perhatian. Para pengusaha berharap dapat memperoleh akses pembiayaan dengan tingkat bunga yang lebih rendah agar dapat meningkatkan kapasitas produksi sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.

Sementara itu, untuk sektor elektronik, Anindya Bakrie menyampaikan bahwa peluang ekspor dinilai lebih terbatas dibandingkan furnitur. Meski sejumlah pelaku usaha telah mulai masuk ke industri semikonduktor, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.

Pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

Jakarta (ANTARA) - Platform pembayaran digital PT Visionet Internasional (OVO) mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal melalui penyaluran Rp6 triliun pendanaan OVO Finansial kepada 445 ribu mitra UMKM hingga 2025.

Chief Operating Officer (COO) OVO Eddie Martono menyatakan, pendanaan tersebut juga diberikan kepada mitra pengemudi yang tergabung dalam ekosistem Grab melalui layanan GrabModal.

“Ketika kita bicara soal inklusi finansial, itu tidak semata-mata (tentang) metode pembayaran ataupun transfer, tapi bagaimana kami bisa membantu underserved segment (segmen yang kurang terlayani) ketika kita bicara terkait pendanaan, yakni pengembangan UMKM,” ujarnya dalam Catatan Akhir Tahun OVO 2025, di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan bahwa penyediaan akses pendanaan tersebut bertujuan untuk membantu pelaku usaha menjaga arus kas dan meningkatkan kapasitas operasional di tengah kompetisi pasar.

Selain akses permodalan, Eddi mengatakan pihaknya juga mendukung pengembangan UMKM melalui fitur Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) OVO yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem keuangan digital.

Dia mengungkapkan, sepanjang 2025 adopsi QRIS OVO tumbuh sebesar 61 persen, sejalan dengan kenaikan nilai transaksi UMKM yang mencapai lebih dari 35 persen pada 700 ribu pelaku usaha.

Pihaknya kini telah memfasilitasi lebih dari 3 juta merchant QRIS yang tersebar di lebih dari 800 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, hingga ke berbagai wilayah pelosok, seperti Merauke (Papua), Takalar (Sulawesi Selatan), dan Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Eddie menyatakan, hampir 50 persen dari total UMKM yang difasilitasi oleh pihaknya dikelola oleh perempuan.

Ia menyampaikan, Deli Serdang (Sumatera Utara), Cianjur (Jawa Barat), dan Pekanbaru (Riau) tercatat sebagai wilayah dengan jumlah UMKM perempuan terbanyak.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi UMKM perempuan sepanjang 2025 terjadi di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

"Tahun ini semakin menegaskan peran OVO dalam memperluas akses layanan keuangan digital yang inklusif, praktis, dan tentunya aman," kata Eddie Martono.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending, PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (CICIL), mencatat pertumbuhan solid sepanjang 2025 dengan penyaluran pendanaan yang terus meningkat.

Sepanjang periode Januari–Oktober 2025, perusahaan telah menyalurkan pendanaan akumulatif sebesar Rp1,64 triliun kepada pelaku usaha produktif, melibatkan lebih dari 200 borrower dan lebih dari 700 lender.

Direktur CICIL, Ivan Joshua Tandika, menegaskan kinerja ini menjadi pijakan utama bagi perusahaan dalam memperdalam strategi ekspansi pembiayaan produktif pada 2026. Perpindahan fokus CICIL—dari pembiayaan pendidikan ke pembiayaan produktif—membawa dampak nyata pada meningkatnya volume aktivitas pendanaan sektor riil, khususnya UMKM.

“Kami memandang kehadiran fintech seperti CICIL merupakan pelengkap ekosistem keuangan nasional. Pembiayaan produktif menjadi cara bagi kami membantu mengembangkan sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas,” ujar Ivan, dikutip Rabu (26/11/2025).

Capaian kinerja 2025 menunjukkan bagaimana pergeseran strategi pendanaan pinjaman online (pinjol) ini mampu mengisi celah pembiayaan UMKM—segmen yang selama ini sering mengalami hambatan untuk mengakses kredit dari lembaga keuangan konvensional. Permintaan pendanaan yang cepat, sederhana, dan berbasis risiko operasional menjadi faktor utama naiknya permintaan terhadap layanan CICIL.

Memasuki 2026, CICIL menargetkan pertumbuhan tidak hanya berbasis volume, tetapi juga kualitas. Perusahaan menekankan bahwa ekspansi pendanaan akan tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang kuat. Fokusnya mencakup stabilitas pendanaan, keberlanjutan usaha Penerima Dana, serta peningkatan kepercayaan Pemberi Dana.

“Untuk memastikan kualitas pendanaan, CICIL berkomitmen untuk terus menerapkan proses analisis yang komprehensif berdasarkan data, verifikasi lapangan, hingga monitoring berkala terhadap aktivitas usaha Penerima Dana. Pada fasilitas tertentu, CICIL juga menerapkan struktur jaminan tambahan sebagai bagian dari pengendalian risiko,” tambah Ivan.

CICIL juga memperkuat transparansi dalam penetapan biaya, bunga, dan seluruh ketentuan pembiayaan agar Penerima Dana memiliki pemahaman komprehensif terkait kewajiban mereka. Selain itu, standar keamanan informasi ISO 27001 diterapkan secara menyeluruh untuk menjaga keamanan data dan memastikan proses digital berjalan sesuai regulasi perlindungan data.

Dengan kombinasi tata kelola yang baik, inovasi teknologi, serta pendekatan risiko yang terukur, CICIL menegaskan komitmennya untuk mengambil peran lebih besar dalam memperkuat sektor produktif nasional.

Transformasi perusahaan juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan melalui pembiayaan yang lebih tepat sasaran, mudah diakses, dan berdampak bagi pertumbuhan UMKM.

Sejak 2016, CICIL telah menjangkau lebih dari 62.000 Penerima Dana, lebih dari 1.000 Pemberi Dana, dengan total pendanaan lebih dari Rp3 triliun, yang berfokus pada pembiayaan produktif supply chain financing dan ecosystem financing.

Bisnis.com, JAKARTA—PT Esta Dana Ventura (EDV) resmi mendapatkan tambahan pendanaan senilai US$7 juta atau setara dengan Rp116 miliar untuk memperkuat pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Perinciannya, dua lembaga keuangan internasional FMO – Dutch Entrepreneurial Development Bank menyalurkan US$5 juta dan WaterEquity US$2 juta.
CEO Esta Dana Ventura Rony Harianto menilai kerja sama ini sebagai langkah strategis dalam memperluas akses keuangan yang inklusif, terutama bagi pelaku usaha di daerah yang belum tersentuh layanan keuangan formal.

“Pendanaan ini akan kami fokuskan untuk memperkuat portofolio pembiayaan produktif bagi UMKM di berbagai wilayah Indonesia. Tujuan kami adalah membantu para pelaku usaha kecil agar lebih berdaya dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (12/11/2025).

Menurut Rony, dukungan dari FMO dan WaterEquity mencerminkan kepercayaan investor global terhadap visi Esta Dana Ventura dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen menjaga tata kelola perusahaan yang baik serta memastikan bahwa setiap dana yang disalurkan benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata,” tambahnya.

Sebagai perusahaan modal ventura yang berfokus pada pembiayaan mikro dan pengembangan UMKM, Esta Dana Ventura telah menyalurkan dana ke ratusan ribu pelaku usaha kecil di berbagai sektor, mulai dari perdagangan hingga produksi rumahan.

Tambahan modal baru ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kapasitas pembiayaan agar lebih banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia mendapatkan akses modal yang layak.

Sebagai informasi, FMO – Dutch Entrepreneurial Development Bank merupakan perusahaan publik-swasta dengan 51% saham dimiliki Pemerintah Belanda dan 49% sisanya oleh sektor swasta, termasuk bank dan serikat pekerja.

Berkantor pusat di Den Haag, FMO memiliki peringkat kredit AAA dari lembaga pemeringkat internasional seperti Fitch dan S&P. Sebagai lembaga pembiayaan pembangunan (development finance institution), FMO bertujuan mendorong pertumbuhan sektor swasta yang inklusif dan berkelanjutan di negara berkembang melalui pembiayaan, investasi ekuitas, serta penjaminan risiko.

Fokus utamanya mencakup tiga sektor: agribisnis dan air, energi bersih, serta lembaga keuangan yang mendukung inklusi finansial. Dengan menyediakan pembiayaan jangka panjang, ekuitas, hingga strategi market creation, FMO membantu bisnis yang belum “bankable” menjadi layak investasi.

Kini, FMO beroperasi di lebih dari 85 negara, berperan penting menjembatani kesenjangan pembiayaan global dan mendorong dampak sosial serta lingkungan yang positif.

Adapun, WaterEquity adalah perusahaan manajer aset asal Amerika Serikat yang berfokus pada penyediaan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah di negara berkembang. Didirikan oleh Gary White dan Matt Damon sebagai spin-off dari Water.org, perusahaan ini mengusung konsep impact investing—menggabungkan keuntungan finansial dengan dampak sosial.

Melalui pembiayaan dalam bentuk utang dan ekuitas, WaterEquity menyalurkan modal ke lembaga keuangan, pengusaha lokal, serta proyek infrastruktur air dan sanitasi, termasuk program mikro-kredit untuk rumah tangga.

Bisnis.com, JAKARTA— Platform pinjaman daring (pindar) PT Cicil Solusi Mitra Teknologi berfokus terhadap pendanaan produktif, khususnya UMKM.

Ivan Joshua Tandika, Direktur Cicil, menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM. Cicil berkomitmen menyediakan pembiayaan produktif yang legal, inklusif dan berkelanjutan, khususnya bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

“Bagi Cicil, inklusi keuangan bukan sekadar membuka akses, tetapi menghadirkan solusi nyata bagi pelaku usaha untuk berkembang. Melalui momentum Bulan Inklusi Keuangan, kami ingin memperluas edukasi bahwa akses pendanaan legal dan inklusif adalah langkah penting untuk membangun usaha yang tangguh dan mandiri,” ujar Ivan Joshua Tandika dalam keterangan resmi, Senin (27/10/2025).

Cicil turut berpartisipasi dalam kegiatan Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 yang diselenggarakan pada 23–26 Oktober 2025 di Surabaya, Jawa Timur. Acara Puncak BIK 2025 ini menghadirkan berbagai pelaku industri jasa keuangan, regulator, serta masyarakat luas.

Selama kegiatan BIK 2025, Cicil turut memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai pentingnya literasi keuangan, pengelolaan modal usaha yang bijak, dan pemanfaatan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Cicil juga memperkenalkan berbagai produk pembiayaan produktif yang dirancang untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan memperluas kesempatan usaha.

Selain itu, Cicil juga memfasilitasi partisipasi para pemberi dana yang memiliki semangat yang sama dalam mendukung pertumbuhan UMKM dan pengembangan ekonomi nasional. Hal tersebut dilakukan melalui platform Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang legal dan inklusif.

Ivan menyampaikan pertumbuhan UMKM akan berjalan lebih cepat dengan dukungan para pemberi dana baik individu maupun institusi. Setiap partisipasi mereka bukan hanya mendukung satu pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional secara lebih luas.

“Bersama para Pemberi Dana, Cicil ingin terus menjadi jembatan yang menghadirkan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia,” tambah Ivan.

Dalam rangka memeriahkan Bulan Inklusi Keuangan, Cicil juga menghadirkan program Clash of Cuan yang ditujukan bagi para Pemberi Dana. Inisiatif ini diharapkan dapat mengajak lebih banyak Pemberi Dana untuk aktif berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan UMKM.

Sebagai informasi, Cicil merupakan perusahaan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau Peer to Peer (P2P) Lending atau Pinjaman Daring (Pindar) yang memulai perjalanan pada 2016 melalui pemberian akses pendanaan kebutuhan pendidikan yang terjangkau.

Kemudian pada 2023, Cicil mulai bertransformasi dan berfokus pada pendanaan produktif berupa Pembiayaan Rantai Pasok (Supply Chain Financing) dan Pembiayaan Ekosistem (Ecosystem Financing).

Hingga Agustus 2025, Cicil telah mencatat pencapaian total penyaluran pinjaman Rp 2,68 triliun, TKB90 (Tingkat Keberhasilan Bayar) 97,18%, total penerima dana (borrower) 62.297, dan total pemberi dana (lender) 944.

Bisnis.com, JAKARTA — Perolehan laba di industri modal ventura saat ini terus naik usai tiga bulan pertama pada 2024 mengalami rugi. Per Agustus 2025 OJK mencatat laba yang didapatkan sebesar Rp474,37 miliar.

Sebelumnya, industri ini mulai mencetak laba pada Februari 2025 senilai Rp137 miliar. Kemudian, Maret 2025 sebesar Rp183 miliar dan konsisten menanjak hingga Rp315 miliar per Juni 2025.

Kendati demikian, Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berpendapat masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi industri modal ventura.

“Industri modal ventura lagi menghadapi tech winter yang berkepanjangan, ketidakpastian ekonomi global, serta sumber pendanaan yang mayoritas dari pinjaman. Kontribusi ke UMKM masih rendah, plus risiko governance di entitas besar seperti Danantara,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Dengan demikian, Heru mengusulkan strategi yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan inovasi dan kolaborasi, misalnya optimalisasi dana ventura dari asuransi atau dana pensiun.

“OJK perlu mendorong roadmap untuk perkuat ekosistem, termasuk penjaminan kredit dan inkubator. Fokus pada profitabilitas startup, mitigasi risiko, dan adaptasi tren seperti AI buat jaga momentum,” tutur dia.

Lebih jauh, seiring dengan rencana bisnis OJK, dia memproyeksikan laba modal ventura hingga akhir 2025 cukup positif dengan pembiayaan diprediksi naik 3%—4% menjadi sekitar Rp16,9 triliun—Rp17 triliun. Kemudian, aset tumbuh 3,83%.

Menurutnya, kinerja industri ini bisa terus naik bila tren investasi ke sektor riil dan teknologi terus berlanjut, tetapi perlu juga diiringi dengan stabilitas ekonomi.

“Karena kalau tech winter parah atau rupiah fluktuatif, mungkin bisa melambat semuanya. Meski ada nada optimis sih, dengan syarat kolaborasi kuat dan regulasi OJK jalan lancar, tetapi risiko harus tetap dihitung,” kata pengamat telekomunikasi tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) Eddi Danusaputro menilai tantangan utama yang masih membayangi industri modal ventura adalah iklim investasi global yang masih konservatif.

Baginya, penurunan total pendanaan di Indonesia yang tercatat pada level terendah sejak 2021 adalah cerminan langsung dari ketidakpastian ekonomi makro global dan sikap investor yang lebih hati-hati.

“Ketidakpastian geopolitik dan fluktuasi suku bunga, meskipun diprediksi akan mengalami pelonggaran, masih menciptakan pendekatan wait and see di kalangan investor, yang berdampak pada siklus pendanaan dan valuasi startup,” katanya kepada Bisnis, dikutip Selasa (21/10/2025).

Senada dengan Heru, Eddi pun optimistis pembiayaan modal ventura akan tumbuh antara 3%—4% pada akhir tahun ini, sebagaimana sejalan dengan pandangan regulator alias OJK.