Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) alias KB Bank memperkuat ekspansi pembiayaan pada sejumlah sektor ekonomi riil seiring dengan upaya perseroan membangun fondasi bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan industri perbankan.

KB Bank membukukan penyaluran kredit sebesar Rp43,19 triliun. Kredit lancar perseroan tumbuh 4,76% secara tahunan pada kuartal I/2026.

Di sisi pendapatan, KB Bank mencatatkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp363 miliar atau meningkat 97,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perbaikan juga terjadi pada margin bunga bersih, didukung oleh struktur pendanaan yang semakin efisien.

Dana murah atau current account savings account (CASA) KB Bank tumbuh 5,74% secara tahunan menjadi Rp13,09 triliun. Adapun total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencapai Rp41,52 triliun pada akhir Maret 2026.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie mengatakan perbaikan sejumlah indikator tersebut menjadi bagian dari proses transformasi yang masih dijalankan perseroan. Fokus KB Bank, menurutnya, tidak hanya mengejar profitabilitas dalam jangka pendek, tetapi juga membangun kapabilitas bisnis dan layanan yang lebih kuat.

“Sepanjang tahun ini kami melihat sejumlah inisiatif yang dijalankan menunjukkan hasil yang positif. Fokus kami bukan hanya menjaga kualitas pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kapabilitas bisnis dan layanan agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi nasabah dan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya dalam keterangan, dikutip Kamis (25/6/2026).

Dalam segmen wholesale banking, KB Bank memperluas pembiayaan kepada sejumlah perusahaan di sektor logistik, barang konsumsi, teknologi, hingga properti komersial.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perseroan untuk memperkuat eksposur pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi.

Salah satunya melalui fasilitas pembiayaan hingga Rp720 miliar kepada MGM Bosco Logistics untuk mendukung ekspansi infrastruktur rantai dingin nasional.

KB Bank juga memperkuat kemitraan dengan PT Lucky Mom Indonesia atau Makuku melalui fasilitas pembiayaan hingga Rp400 miliar.

Di sektor teknologi, perseroan menjalin kerja sama distributor financing senilai Rp200 miliar dengan PT ECS Indo Jaya untuk memperkuat ekosistem distribusi produk teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, KB Bank juga menyalurkan fasilitas kredit kepada PT Paramarta Rolas Jaya yang merupakan bagian dari grup NWP Property.

Rangkaian kerja sama tersebut membuka ruang bagi KB Bank untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem, termasuk transaction banking, cash management, trade finance, dan layanan perbankan lainnya bagi mitra usaha.

Selain memperluas pembiayaan, KB Bank juga memperkuat segmen retail banking. Perseroan meresmikan kembali Kantor Cabang Semarang yang dilengkapi Priority Banking Center untuk menyasar nasabah affluent sekaligus memperluas hubungan dengan komunitas bisnis di Jawa Tengah.

Penguatan layanan digital juga menjadi bagian dari transformasi perseroan. KB Bank memperoleh tiga penghargaan dalam ajang Infobank–Isentia Digital Brand Appreciation 2026 untuk kategori layanan digital, kartu debit, dan kartu kredit.

Kunardy mengatakan KB Bank akan terus memperkuat sinergi antara bisnis wholesale dan retail banking agar pertumbuhan perseroan dapat berlangsung lebih konsisten dalam jangka panjang.

“Kami terus memperkuat sinergi di seluruh lini bisnis, baik wholesale maupun retail banking agar dapat terus bertumbuh konsisten dalam jangka panjang,” tuturnya.

Selain itu, KB Bank juga melakukan penguatan organisasi melalui optimalisasi operasional, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta pengelolaan jaringan kantor.

Perseroan menyatakan seluruh langkah tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Sahabat Sampoerna melihat ruang penurunan bunga kredit masih terbuka, tetapi prosesnya belum bisa berlangsung cepat di tengah tingginya biaya dana dan kehati-hatian industri menjaga kualitas aset.

Bank yang fokus pada segmen UMKM itu menyebut penyesuaian bunga kredit masih dilakukan secara bertahap dan selektif.

Direktur Finance & Business Planning Bank Sahabat Sampoerna Henky Suryaputra mengatakan penurunan bunga dana di level industri belum otomatis langsung menurunkan biaya dana masing-masing bank.

“Bank Sampoerna melakukan penyesuaian suku bunga kredit secara bertahap dan selektif,” ujar Henky kepada Bisnis.com, dikutip Minggu (10/5/2026).

Menurut dia, masih terdapat jeda waktu sebelum penurunan bunga dana benar-benar tercermin pada cost of fund perbankan, terutama karena kontrak deposito berjangka masih berjalan.

“Meskipun bunga DPK secara industri menurun, penurunan biaya dana di tingkat bank sering kali memiliki jeda (lag time),” katanya.

Bank Sampoerna saat ini juga fokus memperbesar komposisi dana murah atau CASA untuk memperluas ruang penurunan bunga kredit. Hingga akhir 2025, rasio CASA perseroan tercatat meningkat menjadi 22% dari sebelumnya 16%.

Henky mengakui langkah penurunan bunga kredit yang terlalu agresif dapat menekan margin dan mengurangi kemampuan bank membentuk pencadangan.

“Jika bunga kredit diturunkan terlalu agresif, margin bank bisa tergerus dan mengganggu kemampuan kami dalam membentuk cadangan kerugian (CKPN) yang memadai,” ujarnya.

Karena itu, katanya, Bank Sampoerna memilih menjaga keseimbangan antara daya saing bunga, profitabilitas, dan kekuatan permodalan.

Terkait tingginya undisbursed loan industri, Henky menilai tantangan penyaluran kredit saat ini bukan hanya berasal dari sisi permintaan, tetapi juga pertimbangan manajemen risiko internal bank.

“Di segmen UMKM yang menjadi fokus utama kami, permintaan sebenarnya tetap ada tetapi sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro,” katanya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi, Bank Sampoerna menegaskan ekspansi kredit tetap akan dijalankan secara prudent demi menjaga kualitas aset.

“Bank Sampoerna tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) untuk memastikan kualitas aset terjaga. Kami tidak ingin sekadar melakukan ekspansi agresif jika profil risiko debitur belum sesuai dengan kriteria kesehatan bank,” ujar Henky.

Sebelumnya, OJK menyebut kondisi likuiditas perbankan nasional masih memadai untuk mendukung pembiayaan sektor riil meski dinamika ekonomi global dan domestik masih berkembang.

OJK juga melihat prospek ekonomi domestik masih berada di zona optimistis yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 122,89 dan PMI Manufaktur Indonesia yang tetap ekspansif di level 50,1.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, indikator tersebut menunjukkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional masih terjaga sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit ke depan.

Namun, di tengah volatilitas ekonomi global dan pelemahan rupiah, OJK juga meminta perbankan memperkuat mitigasi risiko dan melakukan stress test secara berkala.

Jakarta: Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh kejutan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI justru berhasil tancap gas di awal tahun 2026.

Tak tanggung-tanggung, bank berlogo angka 46 ini sukses membukukan laba bersih hingga Rp5,6 triliun sepanjang kuartal I-2026

“BNI terus menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta disiplin dalam pengelolaan risiko di tengah dinamika global yang penuh tantangan,” ujar Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan resmi dilansir Antara, Rabu, 29 April

CASA meningkat, dongkrak performa BNI

Menurut data BNI, pertumbuhan dana murah (CASA) mencapai 26,6 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp731,6 triliun pada Maret 2026 yang ditopang oleh pertumbuhan giro sebesar 39,7 persen (YoY) dan tabungan tumbuh 10,4 persen (YoY), yang memperkuat Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dengan pertumbuhan CASA, penyaluran kredit BNI bertumbuh 20,1 persen (YoY) menjadi Rp919,3 triliun pada Maret 2026. Penyaluran kredit ini tumbuh seimbang di sisi perbankan bisnis dan ritel untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan pendanaan dan kredit itu, pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) BNI tercatat sebesar 12,1 persen (YoY), sedangkan pendapatan non-bunga tumbuh 12,6 persen.

Putrama mengatakan capaian di kuartal I-2026 ini mencerminkan ketahanan model bisnis perseroan yang dibangun melalui penguatan fundamental, produktivitas, dan transformasi berkelanjutan.

Ia menjelaskan BNI juga memperkuat pondasi permodalan di tengah ketidakpastian global, dengan menerbitkan instrumen Additional Tier-1 (AT1) sebesar USD700 juta atau setara Rp11,9 triliun pada April 2026.

"Permodalan ini semakin meningkatkan kapasitas BNI dalam mengantisipasi potensi risiko sekaligus membuka ruang ekspansi bisnis secara berkelanjutan dan sehat di masa yang akan datang," kata Putrama.

Saat ini, rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) BNI membaik menjadi 1,9 persen, Loan at Risk berada di level 8,6 persen atau sudah lebih baik dari level sebelum pandemi, serta biaya kredit di level 1,1 persen sesuai dengan panduan.

Adapun rasio kredit terhadap pembiayaan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) BNI sebesar 83,5 persen serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di level 18,5 persen, jauh di atas ketentuan regulator.

Transformasi 'BRAVE' hingga ke ujung negeri

BNI, kata Putrama, juga menjalankan transformasi bisnis yang difokuskan pada wilayah, area, dan cabang, melalui inisiatif BRAVE (Branch, Region, Area, Value, Empowerment).

Dengan semangat “empowerment”, transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas jaringan BNI hingga ke unit operasional terkecil, yaitu memberdayakan kantor cabang dan kantor cabang pembantu.

Di samping itu, kata dia, BNI menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sejalan dengan prioritas pemerintah dan Asta Cita, kata Putrama, kontribusi tersebut difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, serta sektor riil.

Peran ini diwujudkan melalui pembiayaan yang terarah, penguatan layanan keuangan, dan optimalisasi digitalisasi agar program pembangunan berjalan efektif dan berdampak luas.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp5,69 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 4,70% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan Rp5,41 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Merujuk laporan keuangan BNI, pertumbuhan laba tersebut ditopang oleh kinerja pendapatan bunga bersih yang mencapai Rp11,14 triliun atau naik 12,87% yoy dari Rp9,87 triliun.

Kenaikan ini berasal dari pendapatan bunga yang tumbuh 13,62% yoy menjadi Rp18,99 triliun, meskipun diikuti oleh peningkatan beban bunga sebesar 15,91% yoy menjadi Rp7,97 triliun.

Dari sisi pendapatan berbasis komisi, BNI mencatatkan kenaikan komisi/provisi dan administrasi sebesar 8,92% yoy menjadi Rp2,65 triliun. Pendapatan lainnya juga meningkat 7,97% yoy menjadi Rp1,53 triliun.

Selain itu, keuntungan dari penjualan aset keuangan naik 21,20% yoy menjadi Rp704,86 miliar, sementara kontribusi laba dari entitas asosiasi (equity method) meningkat 10,25% yoy menjadi Rp442,71 miliar. Di sisi lain, keuntungan transaksi spot dan derivatif relatif stabil di level Rp137,80 miliar.

Namun demikian, beban operasional mengalami peningkatan. Beban tenaga kerja naik 15,57% yoy menjadi Rp3,76 triliun, diikuti beban lainnya yang meningkat 13,75% yoy menjadi Rp3,93 triliun. Beban penurunan nilai (impairment) juga tumbuh 26,53% yoy menjadi Rp2,01 triliun.

Secara keseluruhan, pendapatan (beban) operasional selain bunga bersih tercatat negatif Rp4,24 triliun, meningkat dari negatif Rp3,42 triliun pada kuartal I/2025. Meski demikian, laba operasional tetap tumbuh 5,39% yoy menjadi Rp6,90 triliun.

Dari sisi non-operasional, BNI mencatat rugi sebesar Rp20,26 miliar, berbalik dari laba Rp33,10 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Sehingga laba sebelum pajak tercatat Rp6,88 triliun atau tumbuh 5,61% yoy.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengungkapkan bahwa kinerja keuangan BNI tumbuh positif dan seimbang, ditopang oleh keberhasilan perseroan dalam memperkuat basis dana murah (CASA) yang semakin solid.

Paolo menyampaikan bahwa pendanaan yang kuat ini menjadi enabler bagi ekspansi kredit, sekaligus menjaga efisiensi biaya dana dan mengindikasikan adanya peningkatan pangsa pasar di tengah kompetisi likuiditas yang ketat.

Pencapaian dana pihak ketiga (DPK) yang kuat menjadi salah satu penopang utama kinerja keuangan BNI sepanjang kuartal I 2026. Pertumbuhan dana murah (CASA) BNI mencapai 26,6% YoY menjadi Rp731,6 triliun pada Maret 2026, ditopang oleh pertumbuhan giro sebesar 39,7% YoY dan tabungan yang mencatat pertumbuhan 10,4% YoY.

Kinerja ini didukung oleh platform digital channel BNIdirect dan wondr by BNI. Hingga akhir Maret 2026, BNI mampu meningkatkan CASA market share 120 bps dari 10,1% di Maret 2025 menjadi 11,3% di Februari 2026.

Penguatan pertumbuhan CASA mendorong penyaluran kredit yang mencatatkan akselerasi pertumbuhan yang sehat sebesar 20,1% YoY menjadi Rp919,3 triliun pada Maret 2026.

Struktur pendanaan yang tumbuh dan ekspansi kredit menopang pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar 12,1% YoY.

Pendapatan non-bunga BNI tumbuh 12,6% terutama didorong peningkatan fee dari transaksi pada platform digital atau e-channel. Kinerja yang positif ini mendukung pencapaian Pendapatan Operasional sebelum Pencadangan (PPOP) Rp9,3 triliun.

Dari sisi kualitas aset, perbaikan kinerja terus berlanjut dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) membaik menjadi 1,9%, Loan at Risk berada di level 8,6% atau sudah lebih baik dari level sebelum pandemi, serta credit cost di level 1,1% sesuai dengan guidance.

Kombinasi pertumbuhan bisnis yang sehat, peningkatan pendapatan bunga bersih dan pendapatan non bunga serta kualitas aset yang semakin resilien menghasilkan laba bersih sebesar Rp5,6 triliun hingga kuartal I 2026.

Fundamental keuangan BNI juga tetap terjaga kuat, tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 83,5% serta rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di level 18,5%, jauh di atas ketentuan regulator.

"Kinerja ini menunjukkan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi, dan pengelolaan risiko yang disiplin,” tutur Paolo dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Penguatan Permodalan Melalui Instrumen AT1

Paolo menjelaskan, dalam rangka mendukung penguatan struktur permodalan, perusahaan telah menerbitkan instrumen Additional Tier-1 (AT1) sebesar USD700 juta atau setara Rp11,9 triliun pada April 2026.

Penerbitan AT1 ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya dilakukan pada 2021, sekaligus mencerminkan tingginya kepercayaan investor global yang tercermin dari permintaan yang mencapai lebih dari USD2,5 miliar atau oversubscribe hingga 3,6 kali dari nilai penerbitan.

Instrumen AT1 tersebut bersifat subordinasi, perpetual, serta non-cumulative, dan diterbitkan di pasar global berdasarkan Regulation S serta dicatatkan di Singapore Exchange (SGX), sebagai bagian dari strategi optimalisasi struktur permodalan perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BBSI) menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait likuiditas.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan BSI telah melakukan uji coba perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Leverage Ratio.

“Hasil [uji coba] cukup baik atau berada di atas batas minimal yang diatur regulator,” kata Anggoro kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Terkait konsolidasi dengan induk perusahaan, lanjut Anggoro, bank juga telah menghitung rasio tersebut sesuai regulasi.

Lebih lanjut Anggoro menuturkan bahwa kondisi likuiditas BSI saat ini cukup baik. Hal ini tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berada pada kisaran 86%.

“Ini sejalan dengan penurunan BI Rate dan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp10 triliun dari pemerintah yang telah terserap habis,” ujarnya.

BSI juga senantiasa memenuhi standar LCR dan NSFR di atas standar minimal yang ditetapkan regulator. Anggoro mengungkapkan rasio LCR dan NSFR juga berada di atas minimal regulasi 100%, LCR berada di kisaran 140% dan NSFR dikisaran 120%.

Untuk menjaga likuiditas, Anggoro menyebut bahwa perseroan menerapkan strategi penempatan dana pada instrumen likuid dan berfokus pada peningkatan dana murah current account saving account (CASA). Bank meningkatkan dana murah melalui transaction banking, unique syariah funding, dan tactical fund.

Di samping itu bank masih memiliki plafon untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan yang dapat dilakukan pada tahun depan. Pada kuartal III/2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp348,38 triliun, naik 15,66% secara tahunan (year on year/YoY). Kondisi tersebut setelah BSI memperoleh dana SAL sebesar Rp10 triliun dan telah terserap habis.

Dia menuturkan, mayoritas DPK saat ini berada di kategori dana murah (CASA) yaitu sebesar 59,42%. Komposisi DPK BSI terdiri atas tabungan sebesar 41,95% dengan outstanding Rp146,36 triliun, giro 17,41% dengan outstanding Rp60,64 triliun, dan deposito 40,58% dengan outstanding Rp141,38 triliun. “Peningkatan dana mendorong aset BSI tumbuh 12,37% menjadi Rp416 triliun,” ungkapnya.

Adapun, BSI tahun ini fokus untuk menumbuhkan dana murah khususnya tabungan dari unique sharia proposition yakni tabungan haji dan tabungan bisnis. Bank syariah terbesar di Indonesia itu menargetkan pertumbuhan tabungan haji dan tabungan bisnis masing-masing sebesar 19% dan 55%.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menerbitkan dua peraturan baru untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua aturan itu yakni POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

OJK menyebut, kedua beleid itu menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kebijakan ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2026.